Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 47963 dokumen yang sesuai dengan query
cover
s.l.: 1985
340.09 Sej
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
Pudjono
"Adanya perubahan dalam pembuatan laporan keuangan dari sistem lama (manual) menjadi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) menyebabkan Departemen Kehakiman dan HAM RI melaksanakan manajemen perubahan sistem pelaporan keuangan.
Sehubungan dengan hal tersebut, masalah pokok yang dirumuskan adalah untuk menjawab pertanyaan :
· Bagaimana kesiapan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dalam pengelolaan perubahan sistem pelaporan keuangan ?
· Bagaimana upaya pengelolaan perubahan (manajemen perubahan) sistem pelaporan keuangan di Departemen Kehakiman dan HAM ?
Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut dengan mempergunakan teori sebagaimana digambarkan oleh Lance A. Berger dengan "The Change Management Model" nya.
Tahapan-tahapan yang terjadi pada manajemen perubahan dalam model yang ditampilkan oleh Lance A. Berger (1994), sebagai berikut : Dimulai dengan adanya change triggers (pemicu perubahan) yang dalam hal pembuatan-laporan keuangan adalah Surat dari Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Nomor : S-851AK12002 tanggal 8 April 2002 perihal Pelaksanaan SAP Tahun 2002. Tahapan kedua adalah destabilize existing business situation, berarti bahwa setiap perubahan yang diambil pasti akan mempengaruhi seluruh sistem yang tengah berlangsung. Tahapan ketiga reassessment of alignment to market merupakan adanya terobosan dari kebijakan organisasi yang diperlukan manajemen agar dapat menyesuaikan diri dengan hal Baru. Tahapan keempat, change decision, yaitu melakukan perubahan/perbaikan organisasi dan terakhir ialah stabilizing change plan, adalah upaya-upaya yang dilakukan agar setiap unit kerja dapat memacu kinerja masing-masing.
Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah dengan mempergunakan Key informants, Observasi dan Desk Research. Dengan key informants, adalah wawancara langsung kepada pejabat/pegawai yang paling berkompeten dalam pembuatan/penyusunan laporan keuangan dengan Sistem Akuntansi Pemerintah.
Observasi (pengamatan) dilakukan untuk memperoleh data yang secara verbal tidak dapat diperoleh melalui wawancara mendalam dari observasi akan dapat diketahui bagaimana budaya organisasi, telah seberapa jauhkah pelaksanaan change management dan bagaimana perilaku para pegawai dalam meresponsnya.
Desk Research, merupakan suatu metode. pengumpulan dan pengolahan data yang berdasarkan pada informasi yang telah didokumentasikan, seperti peraturan-peraturan dan laporan tahunan.
Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah di Departemen Kehakiman dan HAM RI, dukungan dari pimpinan (terutama di Kanwil-kanwil) belum optimal, dana untuk pelaksanaan sistem itu sangat terbatas dan Sumber Daya Manusia yang melaksanakannya kurang profesional.
Dari hasil temuan penelitian tersebut disarankan; diadakan sosialisasi SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah) bagi top management dan middle management di Departemen Kehakiman dan HAM baik di Pusat maupun di Daerah agar memahami urgensi dari SAP, mengusahakan dana bagi implementasi SAP, mengikutsertakan pegawai pelaksana pada penyuluhan SAP atau mengadakan penyuluhan/penataran sendiri.
Dan akhirnya bila memungkinkan merekrut pegawai baru yang berpendidikan Sarjana Ekonomi/Akuntansi dan Sarjana Komputer untuk ditempatkan pada Bagian/Sub Bagian Keuangan baik di Pusat maupun di Daerah."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T11993
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sugihartoyo
"Pusdiklat adalah unsur pelaksana tugas di bidang pendidikan dan pelatihan pegawai mempunyai peranan penting dalam menyiapkan sumber daya manusia agar menjadi aparatur yang professional, berkepribadian dan berdisiplin. Keberhasilan suatu program pelatihan dipengaruhi oleh berbagai aspek. yaitu : kebutuhan diklat, kurikulum, peserta, penyelenggara, widyaiswara serta sarana dan prasarana. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektifitas program pelatihan yang dilakukan oleh Pusdiklat Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia.
Populasi dan sample ini adalah Para peserta diklat yang mengikuti di diklat di Pusdiklat Departemen Kehakiman dan HAM RI yaitu peserta diklat Administrasi Umum dan diklat Pengusutan dan Pengungkapan Kasus pada tahun 2002 yang diharapkan dapat mengungkap pendapat tentang pelaksanaan diklat yang dilakukan oleh Pusdiklat. Responden berjumlah 40 orang peserta diklat Administrasi Umum dan 29 orang peserta diklat Pengusutan dan Pengungkapan Kasus.
Penelitian yang digunakan untuk ini adalah Deskriptif Statistik dengan pengujian data melalui label Distribusi Frekuensi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada diklat dan aspek kebutuhan diklat, aspek kurikulum, aspek peserta diklat, aspek penyelenggaraan dinyatakan efektif dan aspek sarana dan prasarana dinyatakan efektif Sedangkan aspek widyaiswara dinyatakan kurang efektif sehingga perlu peningkatan.
Pada diktat Pengusutan dan Pengungkapan Kasus aspek-aspek yang dinyatakan efektif adalah aspek kebutuhan diktat, kurikulum, peserta diktat, penyelenggaraan diktat dan widyaiswara. Sedangkan aspek yang dinyatakan sangat efektif adalah aspek sarana dan prasarana.
Secara umum pelaksanaan diktat Adum dan Pengusutan dan Pengungkapan Kasus dinyatakan efektif."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12409
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mardjoeki
"Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, melalui pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku di dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan.
Tuntutan peningkatan profesionalisme di jajaran aparatur pemerintah itu menjadi sangat penting dan mutlak seiring dengan semakin meluasnya era globalisasi. Oleh karenanya sistem dan program pendidikan dan pelatihan khususnya pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil harus benar-benar secara efektif dapat memberikan kontribusi terhadap meningkatnya fungsi dan keprofesionalan birokrasi dalam melayanai masyarakat secara transparan, akuntabel dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.
Adapun untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, maka harus dilakukan evaluasi sebagai salah satu tahapan penting dalam proses pendidikan dan pelatihan. Evaluasi efektivitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan menurut pendekatan model Kirkpatrick terdiri dari empat tingkatan yaitu, efektivitas reaksi, efektivitas pembelajaran yang merupakan evaluasi internal dan efektivitas perilaku serta efektivitas hasil (dampak) yang merupakan evaluasi eksternal.
Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka penelitian ini akan menguji efektivitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (Diklatpim Tingkat III di Departemen Kehakiman dan HAM tahun 2003) dengan evaluasi internal yaitu evaluasi efektivitas reaksi dan evaluasi efektivitas pembelajaran.
Evaluasi efektivitas reaksi merupakan pengukuran efektivitas pendidikan dan pelatihan berdasarkan persepsi peserta pendidikan dan pelatihan terhadap aspek kurikulum, widyaiswara, penyelenggara dan aspek sarana prasarana. Sedangkan evaluasi efektivitas pembelajaran merupakan efektivitas yang diukur berdasarkan prestasi belajar peserta yang berkaitan derigan penguasan berbagai konsep, fakta yang diajarkan dalam pendidikan dan pelatihan selama periode tertentu.
Untuk memperoleh data berdasarkan persepsi, tehnik pengumpuian data dilakukan dengan membuat kuesioner kepada peserta dengan tehnik purposive sampling yaitu menentukan sampel dari peserta Diklatpim Tingkat III di Jakarta sebanyak 48 responden. Sedangkan untuk memperoleh data tentang prestasi belajar peserta dilakukan dengan menggunakan pre-test dan post-test terhadap peserta Diklatpim Tingkat III tahun 2003.
Berdasarkan hasil pengolahan data, dari tanggapan peserta terhadap aspek-aspek pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang diukur, maka pelaksanaan Diklatpim Tingkat III yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Pegawai Departemen Kehakiman dan HAM secara umum berjalan secara efektif.
Meskipun demikian, terhadap reaksi responden yang menyatakan berimbang diperlukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap setiap komponen kebutuhan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Dari peringkat reaksi peserta yang berimbang tersebut, yaitu aspek widyaiswara, sarana dan prasarana, maka hendaklah menjadi prioritas penyempurnaan atau perbaikan.
Sedangkan, dari hasil pengolahan data terhadap hasil pembelajaran, kendatipun terdapat peningkatan pengetahuan dari peserta, namun belum mencerminkan keberhasilan yang memuaskan.
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan evaluasi Diklatpim Tingkat III tahun 2003 sudah dilaksanakan, namun hasilnya belum sepenuhnya dijadikan sebagai bahan perbaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada komponen-komponen di setiap aspek yang masih belum memadai ketersediaannya serta perlunya studi evaluasi secara lebih terfokus terhadap proses pembelajaran pendidikan dan pelatihan guna memperoleh hasil keluaran peserta pendidikan dan pelatihan yang benar-benar memiliki kemampuan, keterampilan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan.

The Evaluation Study For The Effectiveness of The Leadership Grade III Training in Department of Justice and Human RightThe effort of enhancing human resources quality among government apparatus by way of education and training is aimed to improve their knowledge, skill and attitude in executing their assignment in development field and public service.
The demand for enhancing their professionalism is absolutely important side aside by the widening Globalization Era. Therefore, system and programme of education and training especially Leadership Training for Government Employees must be extremely effective in obtaining transparently and accountably birocracy functions and professionalism in which it is also free from corrupt- in serving public matters.
To know how effectiveness of the training is, that evaluation should be done as it is one important level in training process. The evaluation of training execution as Kirkpatrick's Four Level Evaluation Model, these steps can be defined as follows : The Effectiveness of Reaction, The Effectiveness of Learning which is an Internal Evaluation, The Effectiveness of Behavior, and The Effectiveness of Result which is an External Evaluation.
Based on the paradigm, the experiment would examine the effectiveness of The Training and Education (Diklatpim Tingkat Ill) on Department of Justice and Human Right 2003 by a way of Internal Evaluation Measurements, there were the Evaluation of Reaction and the Evaluation of Learning.
The Evaluation in terms of Reaction is the same as measuring the feeling of conferees to Curriculum Aspect, Expert (Widyaiswara) Aspect, Organized Committee Aspect and Facilities Aspect. The Evaluation of Learning is defined as measurement effectivity based on learning appreciation of conferees related to their understandings in concepts and facts studied during the training on the certain period.
To obtain the objective data based on perception, data finding method was done by distributing questionnaires to the trainees in the form of Purposive Sample that was determining samples from the trainees of Leadership Grade Ill Training (Diklatpim Tingkat III) held in Jakarta as many as 48 respondents. Moreover, learning appreciation data from the participants was done by executing pre-test and post-test to them.
Based on the processing data result, from which the trainees responded to the measured aspects of the training as whole, finally the training which was held by The Education and Training Centre of Department of Justice and Human Right was generally running effectiveness.
To those respondents reaction who determined equal, even though, we needed to complete and adapt every component of the training needs. Here, Experts (Widyaiswara) aspect and facilities aspect should become a priority of reconstruction and completing factors. Although, it had not reflected a satisfied goal of the data processing result to the learning result, in fact the knowledge of the conferees as a whole were obviously enhanced.
From the result indicating that the evaluation of the Leadership Grade III Training 2003 had been well done, even though the result had entirely not become reconstruction matters. Relating to the subject, the result of this experiment recommended the need of reconstructions and completing to the insufficient components of every aspect and the need of evaluation study which is more focused to the learning process of the training to produce capable and skillful participants fitted by the aim and the objective of the training.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T13369
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Linda Herlina Djayusman
"Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menghasilkan banyak temuan yang berperan panting dalam kemajuan perekonomian suatu negara. Temuan ini kernudian dijamin oleh negara melalui hak paten, yang menghasilkan dokumen paten, sehingga memungkinkan terjadinya penyebaran informasi khusus paten. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara deskriptif tentang pelaksanaan penyebaran dokumen paten yang dilakukan oleh Direktorat Paten Departemen Kehakiman R.I., bagaimana jenis koleksi dokumen paten dan pengorganisasiannya, bagaimana jenis permintaan dokumen paten, dan apakah ada kerjasama yang dilakukan dengan pihak-pihak lain. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara tertulis (melalui dokumen) dan wawancara.
Subjek penelitian dalam hal ini adalah Direktorat Paten Departemen Kehakiman R.I., sedangkan objeknya adalah prosedur penyebaran dokumen paten itu sendiri. Hasil penelitian secara umum menggambarkan bahwa kegiatan penyebaran dokumen paten yang dilakukan oleh satu-satunya badan yang berwenang yaitu Direktorat Paten Departemen Kehakiman R.I., masih dapat dikatakan jauh dari optimal. Hal ini dapat dilihat dari sistem pengorganisasian dokumen paten yang mereka lakukan, terbatasnya jenis layanan yang disediakan bagi kepentingan masyarakat pemakai informasi paten, terbatasnya jenis kerjasama yang dilakukan dengan pihak lain untuk membantu pemanfaatan dokumen paten, kurangnya dukungan dari tenaga SDM yang dimiliki saat ini, dan sistem pencatatan data operasional yang belum dilakukan dengan baik sehingga pada akhirnya pihak Diraktorat Paten tidak mempunyai data dalam melakukan evaluasi maupun perencanaan di masa datang.
Beberapa hal di ataslah yang penulis rasa perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut sehingga kinerja Direktorat Paten dalam hal penyebaran dokumen paten ini paling sedikit dapat ditingkatkan untuk menunjang tercapainya salah satu fungsi dan tujuan dari Direktorat Paten Departmen Kehakiman R.I. itu sendiri."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2002
S15488
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hartoyo
"Dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2001 tentang organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I., sistem pemeriksaan yang diterapkan oleh Inspektorat Jenderal mengalami perubahan dari sistem parsial ke sistem komprehensif. Dengan perubahan sistem tersebut membawa konsekuensi terjadinya kesenjangan kompetensi auditor dibandingkan dengan tuntutan organisasi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pengalaman dan pelatihan terhadap kompetensi auditor.
Kajian pustaka mengindikasikan bahwa kompetensi dipengaruhi oleh karakteristik individu, pengalaman dan pelatihan yang diperoleh selama berinteraksi dalam organisasi. Pada penelitian ini indikator kompetensi mengacu pada pendapat Dave Ulrich (1997, 68) yang menyatakan : kompetensi merupakan gambaran pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan (represent the knowledge, skills, and abilities that exist among and across employees and group of employees).
Hasil penelitian meliputi data primer dan sekunder. Data sekunder meliputi dokumen kepegawaian yang diperloleh di Bagian Kepegawaian, sedangkan data primer berupa pendapat auditor yang dihimpun dengan instrumen kuesioner. Skoring kuesioner menggunakan skala ordinal Likert. Teknik pengambilan data primer dilakukan dengan melakukan sensus terhadap populasi auditor berjumfah 57. Tingkat responsi responden maksimal dibuktikan dengan tingkat pengembalian kuesioner mencapai 100%. Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya. Pengujian validitas menggunakan teknik content validity dengan rumus Product Moment Pearson. Pengujian reliabilitas dilakukan internal consistency dengan teknik split-half rumus Spearman-Brown.
Setelah instrumen dinyatakan valid dan reliabel dilanjutkan analisis data. Selanjutnya dilakukan analisis distribusi frekuensi tiap butir indikator, korelasi nonparametrik Spearman's rho. Hasil penelitian berdasarkan scatterplot menunjukkan makin tinggi skor pengalaman terdapat kecenderungan makin tinggi skor kompetensi; dan makin besar skor pelatihan terdapat kecenderungan akan makin tinggi pula skor kompetensinya.
Analisis statistikal menunjukkan : terdapat hubungan sangat nyata/signifikan arah positif dengan tingkat hubungan sedang antara pengalaman dengan kompetensi dan pengaruh pengalaman terhadap kompetensi sebesar 23,6%. Terdapat korelasi sangat nyata arah positif dengan tingkat hubungan sedang antara pelatihan dengan kompetensi dan pengaruh pelatihan terhadap kompetensi sebesar 27,2%. Secara bersama-sama terdapat hubungan sangat nyata positif dengan tingkat hubungan sedang dan terdapat pengaruh pengalaman dan pelatihan terhadap kompetensi sebesar 36,3%.
Untuk meningkatkan kompetensi perlu dilaksanakan pelatihan terhadap seluruh bidang tugas pemeriksaan melalui perencanaan program yang komprehensif. Pelatihan mencapai hasil optimal apabila dilaksanakan secara internal (on the job training). Guna mewujudkan spesialisasi kompetensi maka pembagian Inspektorat Jenderal lebih tepat apabila didasarkan pada bidang tugas pokok dan fungsi yaitu Bidang Hukum dan Peradilan, Bidang Pemasyarakatan, dan Bidang Imigrasi dengan tuntutan setiap auditor memiliki kompetensi bidang tugas pokok dan aspek pendukungnya."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12186
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Acep Sugiana
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000
S22019
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>