Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai fenomena peniruan yang dilakukan terhadap suatu permainan video sehingga menghasilkan permainan video lainnya yang serupa dengan permainan video tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, skripsi ini membahas mengenai bagaimana hak cipta terkhususnya hak cipta Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 memandang fenomena ini, mencakup bagaimana suatu permainan video dapat dilindungi oleh hak cipta dan sejauh mana perlindungan hak cipta yang dapat diberikan, serta lebih lanjut menelaah apakah tindakan peniruan tersebut termasuk dalam pelanggaran hak cipta atau tidak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif. Berdasarkan peninjauan maupun penelitian yang telah dilakukan, untuk dapat dilindungi oleh hak cipta, permainan video tersebut haruslah berupa ekspresi yang orisinal, yaitu seluruh unsur penyusunnya dibuat berdasarkan pemikiran masing-masing dari si pencipta unsur penyusun tersebut. Selanjutnya, peniruan pada dasarnya merupakan pelanggaran hak cipta. Namun jika hanya didasarkan kepada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, untuk dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta, peniruan harus dilakukan dengan mengambil dan/atau menggunakan ekspresi permainan video lain yang mencakup seluruh atau hampir seluruh unsur penyusun yang dapat dilindungi hak cipta dan termasuk juga serangkaian pengkombinasian unsur-unsur penyusun tersebut, secara seluruh atau sebagian yang substansial tanpa izin sehingga terdapat persamaan substansial antara karya orisinal dengan karya yang diduga meniru.

---

In general, this thesis discusses about the phenomenon of video game copying that results in another video games that is similar to the original game. In relation to that, this thesis also discusses how copyright, especially Indonesians copyright based on Law Number 28 Year 2014 views this phenomenon, including how a video game can be protected by copyright and how far copyright protection can be provided, and whether or not the act of copying is included in the copyright infringement. The research method used in this thesis is juridical normative with secondary data type. Based on the review and the research that have been done, for it to be protected by copyright, the video games should be an original expression whereas the whole constituting elements are created based on the individual thoughts of the creators of the constituent elements. Furthermore, copying is basically an act of copyright infringement. However, if it is only based on the Indonesian Law No. 28 Year 2014, for it to be considered as a copyright infringement, copying should be done by taking and or using another video games expressions that includes all or nearly all of the constituent elements which can be protected by copyright which also includes a series of combination of the constituent elements, as a whole or substantially without permission thus the substantial similarities between the original works and the work that is allegedly doing the copying."

"Permasalahan dalam pencatatan ciptaan dapat terjadi ketika terdapat kedua ciptaan yang sama dicatatkan dalam pencatatan ciptaan. Hal tersebut menjadikan salah satu dari kedua ciptaan tersebut, bukanlah merupakan ciptaan yang orisinal. Dalam hal terdapat pencatatan ciptaan yang sama, maka berdasarkan Pasal 97 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan ciptaan melalui Pengadilan Niaga. Permasalahan dalam pencatatan ciptaan tersebut, juga terjadi dalam kasus putusan No. 4/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam kasus tersebut diketahui terdapat dua ciptaan yang sama dicatatkan dalam pencatatan ciptaan, yakni Batik Tunas Harapan Bangsa milik Dedy Fan Buntoro dan Batik Tunas Harapan milik Dedi Krisniadi. Dalam hal ini, Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan putusan tidak dapat diterima karena isi dari gugatan penggugat mengalami cacat secara formil, yakni kurang pihak. Dalam hal ini, DJKI selaku penyelenggara pencatatan ciptaan mengharuskan pemohon dalam pencatatan ciptaan untuk mengisi surat pernyataan kepemilikan ciptaan atas ciptaan yang dimohonkannya. Akan tetapi, tidak semua pemohon dalam pencatatan ciptaan mengisi surat pernyataan kepemilikan ciptaan tersebut dengan jujur dan benar seperti yang terjadi dalam kasus putusan terkait. DJKI tidak bertanggungjawab atas isi dari surat pernyataan kepemilikan ciptaan tersebut, karena tanggung jawab tersebut berada di dalam diri pemohon. Terkait dengan orisinalitas suatu ciptaan, UU Hak Cipta juga tidak mengatur jelas ambang batas orisinalitas pada suatu ciptaan. Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji mengenai makna dari surat pernyataan kepemilikan ciptaan, identifikasi orisinalitas pada suatu ciptaan, dan pembatalan pencatatan ciptaan pada kasus putusan terkait dengan menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah makna dari surat pernyataan kepemilikan ciptaan terdiri dari makna formil dan substantif, kemudian orisinalitas pada suatu ciptaan dapat diidentifikasi menggunakan unsur kesamaan substansial dan akses berdasarkan The Theories of Circumstantial Evidence, kemudian pembatalan pencatatan pada suatu ciptaan dapat dilakukan pada suatu ciptaan yang tidak orisinal.

---

Issues in copyright registration can arise when there are two identical creations recorded in the copyright registration. This renders one of the two creations, not an original work. If there is a recording of the same work, based on Article 97 of the Copyright Law, it is explained that interested parties can apply for permission to record the work through the Commercial Court. This issue in copyright registration also occurred in case number 4/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. In this case, it was discovered that two identical creations, namely "Batik Tunas Harapan Bangsa" belonging to Dedy Fan Buntoro and "Batik Tunas Harapan" belonging to Dedi Krisniadi, were recorded in the copyright registration. In this matter, the Panel of Judges ruled that the case could not be accepted because the plaintiff's lawsuit suffered from a formal defect, namely a lack of parties. In this regard, the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), as the creator of the copyright registration, requires applicants to fill out a statement of ownership of the requested creation. However, not all applicants for copyright registration truthfully and accurately fill out this statement, as was the case in the related judgment. DJKI does not take responsibility for the contents of the statement of ownership of the creation, as that responsibility lies with the applicant. Regarding the originality of a creation, the Copyright Law also does not clearly define the threshold for originality in a creation. Therefore, this study will examine the meaning of a statement of ownership of a creation, identify originality in a creation, and the cancellation of copyright registration in a case related to it using a normative juridical method. The conclusion drawn from this study is that the meaning of a statement of ownership of a creation consists of both formal and substantive elements. Additionally, originality in a creation can be identified by assessing substantial similarity and access based on The Theories of Circumstantial Evidence. Lastly, the cancellation of copyright registration can be done for a creation that is not original."