Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini menjelaskan tentang seluk beluk sistem politik yang ada di Indonesia mulai dari pengertian, budaya politik, fungsi, struktur, proses, masalah dan prospek dari sistem politik di Indonesia yang dibagi menjadi tiga bab besar yang di awali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup dan arah demokrasi Indonesia. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perubahan sikap politik harian Pedoman pada pemilihan umum tahun 1955. Harian Pedoman adalah surat kabar yang menyatakan dirinya tidak memiliki keterikatan dengan partai politik. Fakta tersebut kemudian dipatahkan oleh harian Pedoman menjelang hari pemilihan. Keterikatannya pada PSI mulai terlihat sampai akhirnya harian Pedoman mengeluarkan tajuk rencana yang isinya mendukung PSI pada pemilihan umum tahun 1955. Studi sebelumnya membahas posisi dan orientasi harian Pedoman pada masa demokrasi parlementer. Studi tersebut mengungkapkan bahwa berafiliasinya pers dengan partai politik tergantung pada hidup atau matinya partai politik yang menyokongnya. Adapun studi lain membahas pembredelan harian Pedoman. Studi tersebut turut menyatakan Pedoman berafiliasi dengan dicantumkannya lambang PSI dalam terbitan-terbitan harian Pedoman di tahun 1955. Selain itu, studi lainnya menyatakan harian Pedoman sebagai party directed, maknanya adalah surat kabar yang mengarahkan politiknya kepada satu partai. Penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan yang ada dalam metode sejarah. Data-data yang digunakan berupa surat kabar harian Pedoman dari tahun 1950 ?? 1955.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the changing attitude of political newspaper Pedoman in general election year 1955. Pedoman daily is a newspaper which declare herself have no attachment to political party. The fact is then broken by the Pedoman newspaper ahead of election s day. His attachment to the PSI began to show up until finally the Pedoman newspaper released an editorial in support of the PSI in the 1955 general election. Previous studies discussed the position and orientation of the Pedoman newspaper in the period of parliamentary democracy. The study revealed that press affiliation with political parties depends on the life or death of the political parties that support it. As for another study that discusses the banning of the Pedoman newspaper. The study also stated that Pedoman was affiliated with the inclusion of the PSI symbol in the publications of the Pedoman newspaper in 1955. In addition, another study stated that Pedoman newspaper as a party directed, its meaning is as a newspaper directing its politics to one party. This study uses the steps that exist in the method of history. The data used in the form of Pedoman newspaper from 1950 1955. "

"Mahkamah Konstitusi telah memainkan peran besar dan menentukan dalam Pemilu 2009 yang lalu. Peran besar tersebut bahkan telah dimulai jauh sebelum tahapan pemilu mulai dilaksanakan dan akhir dari tahapan pemilu juga telah ditentukan oleh peran dari Mahkamah Konstitusi. Peran MK itu tidak terbatas pada jenis penegakan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu soal sengeketa hasil, namun bahkan jauh lebih besar daripada itu. Menariknya, dalam melakukan perannya MK telah mengeluarkan putusan-putusan yang kontroversial yang sebelumnya belum pernah terjadi, bahkan putusan MK tersebut dianggap tumpang tindih dengan produk kewenangan lembaga peradilan lain. Namun di lain pihak, juga ditemukan adanya perlindungan hak warga negara dan perlindungan yang terbatas sesungguhnya dapat diberikan oleh MK. Pemilu 2009 juga memberikan gambaran bahwa lembaga hukum seperti MK, yang dapat bertindak sebagai penentu suatu proses politik, sangat rawan untuk dipolitisasi sehingga dapat menyeret lembaga ini keluar dari orisinalitasnya."

"Tujuan penelitian ini adalah menemukan karakteristik sengketa pemilukada di Indonesia dengan menggunakan metode studi kasus terhadap putusan-putusan MK sejak tahun 2008 sampai 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pelanggaran sengketa pemilukada adalah terstruktur, sistematis, masif, administratif dan substantif. Berdasarkan penelitian terhadap putusan- putusan tersebut, dapat diketahui bahwa pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh pasangan calon peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, melainkan juga penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah"