Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai objek ini telah dimulai sejak November 1991 dengan cars penelusuran literature. Berbagai perpustakaan dan Arsip Nasional yang berada di Jakarta telah memberikan sumbangan yang sangat berharga berupa number primer dan sekunder. Berdasarkan penelusuran literatur menunjukkan benang merah dari berbagai rencana dan pelaksanaan pembangunan yang telah dijalankan. Rencana pembangunan dari Panita Pemikir Siasat Ekonomi, Rencana Urgensi Perekonom.ian, Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Pada. dasarnya tema utama berbagai rencana pembangunan tereebut adalah transformasi ekonomi yaitu dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional atau mengubah struktur ekonomi kolonial ke struktur ekonomi nasional. Ternyata dalam rencana dan pelaksanaannya berbagai rencana pembangunan tersebut selain memiliki segi-segi ekonomi ternyata tidak terlepas dari situasi politik Indonesia. Gangguan-gangguan dan kemacetan-kemacetan dalam pelaksanaan rencana pembangunan tersebut ternyata banyak ditentukan oleh kondisi politik. Sebagai fokus permasalahan Rencana Pembangunan Ekonomi Indonesia yang disebut Rencana Rencana Pembangunan Berencana Delapan Tahun (Penasbeda) sarat dengan gagasan Ekonomi Terpimpin untuk men]bangun sosiatisme Indonesia yang banyak dipengaruhi pemikiran Presiden Sukarno dan tidak terlepas pula pengaruh situasi politik internasional, di mana Dunia Ketiga pada umumnya. Untuk melaksanakan gagasan Ekonomi terpimpin dibentuk Dewan Perancangan Nasional (Depernas) yang ternyata lebih merupakan badan politik bukan badan teknik. Cetak biru Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang dihasilkan Depernas meliputi jangka waktu dari tahun 1961-1969. Depernas membuat rencana pembangunan yang dipenuhi target mencapai pertumbuhan sebesar 10%-12% per tahun. Untuk mencapai target tersebut dibuat Proyek A dan Proyek B, diharapkan Proyek B akan menjadi lokomotif bagi pelaksanaan rencana pembangunan tersebut. Sementara situasi politik Indonesia tidak memungkinkan bagi pelaksanaan berbagai proyek yang telah direncanakan berbagai kendala diantaranya masalah pembebasan Irian Barat, salah urus telah menyebabkan beban perekonomian yang berat. Permasalah ekonomi mengakibatkan ekonomi Indonesia menuju kehancuran_ Untuk mengendalikan perekonomian tersebut lahir kebijaksanaan Deklarasi Ekonomi (Dekon) yang bertentangan dengan doktrin Ekonomi Terpimpin. Selanjutnya pemerintah melakukan tindakan pembubaran Depernas dan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)pada tahun 1963, dengan nama yang Baru Pola Ekonomi Perjuangan. Dengan demikian rencana pembangunan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin dengan resmi dinyatakan gagal."

"Skripsi yang berlandaskan kajian sosial-ekonomi ini, mencoba melihat gejolak ekonomi di Hindia Belanda yang terkena dampak dari krisis dunia tahun 1930, yang dikenal dengan nama Malaise. Lebih jauh lagi skripsi ini, akan melihat sampai seberapa jauh aktivitas masyarakat Hindia Belanda dalam menanggapi terjadinya depresi ini, dan bagaimana pula sikap dari pemerintah Hindia Belanda dalam menanggulangi terjadinya krisis ini. Terjadinya krisis dunia tahun 1929, yang berlang_sung cukup lama tersebut, secara praktis melumpuhkan sendi-sendi perekonomian Hindia Belanda. Walaupun sebenar_nya krisis ini dilatar belakangi oleh anjloknya bursa saham di Amerika, tetapi imbasnya justru lebih menimpa pada negara-negara pengahasil bahan mentah. Hindia Belan_da, yang hampir seluruh devisa negara didapat dari ekspor bahan mentah, mengalami nasib yang sangat tragis. Dan hal ini berpengaruh besar pada situasi dan kondisi masyarakat_nya. Muncul kekacauan ekonomi dalam masyarakat yang diaki-batkan oleh pengangguran, pemotongan upah, dan semakin rendahnya harga produk--produk pertanian. Pada saat seperti itulah masyarakat dipaksa untuk bisa bertahan dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit. Sistim ekonomi modern/Barat yang bertopang pada sistim ekonomi uang, sangat menyulitkan posisi masyarakat Hindia Blelanda. Pola-pola yang diterapkan dalam sistim ini sangat sulit untuk diintegrasikan dengan sistim ekonomi pribumi, dan mencapai puncak kesukarannya pada terjadinya malaise ini. Ada satu hal yang menarik, bahwa dengan terjadinya krisis ini, masyarakat mencoba kembali sistim ekonomi tradisional dalam usahanya untuk mencoba bertahan. Sistim barter pun mulai menjadi model kegiatan ekonomi. Tetapi walau bagaimana sistim ekonomi uang yang diterapkan Peme_rintah secara ketat, (dalam pembayaran pajak, bunga hutang, dll) menyebabkan masyarakat mencoba bentuk lain dari usaha yang mereka jalani selama ini. Usaha ini mencapai titik terang tatkala, Pemerintah mendukung (walaupun untuk maksud yang lain) pemanfaatan lahan-lahan yang kosong (akibat pengurangan produksi Perusahaan-perusahaan besar), pengaturan kebijakan regulasi agar produksi bisa berjalan tanpa terlalu terpengaruh kondisi pasar dunia, dan kebangkitan kembali industri_industri kecil masyarakat, yang kesemuanya dapat menjadi buffer (penyeimbang) dari krisis yang sedang berjalan."

"Buku ini membahas tentang berbagai kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh negara pada masa itu. Kesuliatan tersebut antara lain, tingkat penghidupan rakyat tetaprendah sekali, proses inflasi berjalan terus sehingga menekan jiwa rakyat, ekspor menemui kesulitan, anggaran belanja negara senantiasa defisit, dan pembangunan serta produksi tidak ada kemajuan. Kelima kesulitan tersebut dibahas secara singkat, serta dikemukan berbagai saran untuk mengatasi kesulitan dalam jangka pendek dan panjang."

"Skripsi ini mencoba untuk mengungkapkan kembali suatu peristiwa yang memperlihatkan bagaimana usaha-usaha pemerintah Republik Indonesia mengatasi masalah moneter yang dihadapi pada masa awal kemerdekaan (tahun 1945-1945), yang dilihat dari sudut sejarah. Diketahui bahwa pada awal pemerintahan Republik Indonesia, keadaan moneter Indonesia sangat kacau. Inflasi hebat bersumber pada kenyataan beredarnya uang rupiah Jepang secara tak terkendali, kemudian ditambah dengan beredarnya uang NICA sebagai senjata ekonomi Belanda untuk kembali berkussa di Indonesia. Oleh sebab itu dalam bidang keuangan usaha negara ditujukan untuk menghentikan inflasi. Tindakan pemerintah RI pada mulanya mengeluarkan ketetapan uang yang dianggap berlaku, karena belum meiniliki uang sendiri. Kemu_dian pemerintah melakukan Pinjaman Nasional dan Kewajiban Menyimpan Uang Dalam Bank sebagai tahap persiapan sebelum beredarnya Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Setelah ORI beredar tidak berarti bahwa inflasi dapat langsung diatasi. Namun ORI telah mempunyai anti penting sebagai lambang bagi negara merdeka, sebagai alat perjuangan kemerdekaan bangsa, dan sebagai suatu langkah awal pengembangan sistem moneter yang membuktikan bangsa Indonesia bisa mengeluarkan alat pembayaran yang sah dan diterima oleh rakyat."