Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Materi Front Nasional merupakan organisasi (politik) massa yang dibentuk Presiden Soekarno dalam melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Tujuan organisasi Front Nasional adalah (1) menyelesaikan Revolusi Nasional Indonesia, (2) membangun semester untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, dan (3) mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Negara Keaatuan Republik Indonesia. Adapun asas Front Nasional adalah USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan kepribadian Indonesia), dengan sifat utama yang penting adalah melaksanakan perombakan dalam segala hal dengan fokus utama menggerakkan massa setelah terpenuhi syarat-syarat tertentu Pula. Sepanjang keberadaan Front Nasional dalam kehidupan politik Indonesia, organisasi ini begitu menonjol dalam konteks keperluan akan adanya golongan fungsional. Penggolongan masyarakat yang terbagi dua yaitu golongan politik dan golongan fungsional menempatkan posisi dan kedudukan Front Nasional sebagai wadah dari golongan fungsional yang dimaksudkan sebagai pendukung dan pengumpulan kekuatan massa bagi mencapai maksud suatu revolusi nasional. Dalam konteks keperluan revolusi nasional itu, keberadaan Front Nasional menjadi begitu luas dan tetap turut serta walaupun salah satu tujuan (pengembalian Irian Barat) telah selesai dua tahun setelah lembaga ini dibentuk pada pertengahan 1960. Front Nasional terlihat memainkan peran dalam mengerahkan dan' menggerakkan massa bagi keperluan revolusi dalam melaksanakan politik pores-porosan dan mercu soar yang dilaksanakan Presiden Soekarno setelah dapat menyelesaikan masalah pengembalian Irian Barat itu. Front Nasional menjadi ajang pertarungan antara militer (dalam hal ini TNI-AD) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang ada dalam organisasi tersebut. Militer dapat dikatakan cukup berhasil dalam menggalang golongan-golongan fungsionil dengan membentuk Sekretariat Bersama Golongan Karya pada akhir Oktober 1964. Sementara Front Nasional telah menjadi pula tempat persemaian kekuatan-kekuatan massa pendukung PKI melalui koordinasi dengan memakai strategi tertentu(demokrasi rakyat)."

"Penulisan mengenai Kampus UI dalam Percaturan Politik Hasional (1950-1965) tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana keterlibatan historis kampus UI dalam permasalahan politik nasional antara tahun 1950 hingga tahun 1965. Dari penelitian skripsi ini terungkap bahwa kampus UI sejak awal didirikannya telah terlibat dalam kehidupan politik nasional. Keterlibatan ini secara internal karena sejak didirikannya UI pada tahun 1950 telah dimaksudkan guna menopang tujuan nasional negara Indonesia. Oleh karena UI mewarisi perguruan tinggi kolonial maka UI kemudian melakukan upaya nasionalisasi yang meliputi nasionalisasi misi dan orientasi perguruan tinggi, nasionalisasi staf pengajar, kurikulum, dan bahasa pengantar. Kebijakan ini mengalami kendala terutama pada aspek kurang siapnya struktur perguruan tinggi dan belum adanya Undang-Undang Perguruan Tinggi yang menjadi dasar nasionalisasi. Di samping itu, adanya wewenang yang kuat dari kementerian PP & K dalam menentukan kebijakan di kampus mendorong pemerintah sering kali melakukan tekanan politik terhadap kampus. Secara eksternal keterlibatan kampus UI dalam Percaturan politik nasional didorong oleh kecenderungan kekuatan politik nasional untuk membentuk organisasi massa pendukung. Organisasi-organisasi mahasiswa ekstra kampus yang telah ada sejak awal tahun 1950-an, dan beberapa ormas mahasiswa yang baru, kemudian mengorientasikan dirinya kepada salah satu kekuatan politik. ormas-ormas Mahasiswa ini kemudian terlibat dalam persaingan tajam terutama di kampus yang menjadi basis keanggotannya. Persaingan antar ormas mahasiswa itu kemudian makin tajam sehubungan dengan adanya persaingan antar kekuatan politik nasional, di mana ormas-ormas itu bergantung, pada masa paruh kedua demokrasi parlenenter dan masa demokrasi terpimpin. 5ementara itu, kanpus pun mengalami tekanan politik dari pemerintah dan harus menyesuaikan diri dengan situasi politik yang berkembang. Di sinilah kemudian terlihat beberapa kebijakan kanpus yang diluar tradisi perguruan tinggi. Dengan demikian dapat dilihat bahwa sejak awal pertumbuhan kampus UI pada tahun 1950 hingga 1955 selalu mengalami tekanan politik baik yang dilakukan pemerintah, partai politik, maupun militer. Maka, politisasi kanpus UI pun kemudian tidak terhindarkan."

"Pada awalnya militer di Indonesia merupakan kelompok-kelompok perlawanan rakyat yang bergerak menurut cara-cara militer dalam merebut dan atau mempertahankan kemerdekaan Rl yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kelompok perlawanan rakyat tersebut dikenal dengan seperti antara lain Barisan Keamanan Rakyat (BKR), Tentara Pembela Tanah Air (PETA), Tentara Pelajar dan Tentara Keamanan Rakat (TKR). Kelompok-kelompok perlawanan rakyat yang belum terorganisasi sebagaimana lazimnya organisasi pertahanan dan keamanan di suatu negara ini merupakan salah satu unsur pergerakan kebangsaan Indonesia.Militer Indonesia tumbuh di dalam suasana revolusi fisik, dan kemudian berkembang mengaktualisasikan perannya hingga ke tengah percaturan politik bangsa, atau dengan perkataan lain teijadi perkembangan peran polilik militen Untuk mengetahui hakikat peran politik militer dalam pergerakan kebangsaan, mengapa peran politik militer di Indonesia bisa berkembang, dan sampai sejauh mana perkembangan peran politik militer dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, penulis melakukan suatu penelitian.Penelitian ini menggunakan metoda analisis kualitatif dan studi kepustakaan Adapun perumusan masalah yang diajukan menjadi pertanyaan-pertanyaan (research questions) dalam penelitian ini adalah :1. Apakah yang menjadi latar belakang aktualisasi peran politik militer di Indonesia?2. Apakah hakikat peran politik militer dalam penyelenggaraan kekuasaan negara?3. Mengapa peran politik militer di Indonesia bisa berkembang?Kesimpulan yang penulis peroleh dari pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :Latar belakang aktualisasi peran politik militer di Indonesia adalah kuatnya penghayatan terhadap situasi dan nilai-njlai revolusi sejak sebelum dan pasca proklamasi di kalangan militer, situasi pertikaian politik yang teijadi pada masa pasca proklamasi, dan sikap kalangan militer yang tidak mau tunduk pada tekanan kekuasaan sipil, Serta adanya kepentingan-kepentingan politik yang mendukung perlunya aktualisasi peran politik militer.Hakikat peran politik militer Indonesia pada awalnya merupakan manifestasi kesadaran dan tanggungjawab sosial serta semangat perjuangan para pemuda Indonesia yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan rakyat. Manifestasi ini menyatu ke dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Perkembangan selanjutnya setelah terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 5 Oktober 1945, menunjukkan bahwa militer di Indonesia dapat digolongkan sebagai militer revolusioner sebagaimana dimaksud oleh Amos Perlmutler. Karakteristik revolusioner inilah yang menjadi watak peran politik militer di Indonesia, tatkala militer berperan aktif di dalam persoalan-persoalan politik bangsa yang pada periode 1950 sampai 1959 marak dengan pertikaian antar partai dan antara partai dengan militer. Peran politik militer ini memuncak pada peristiwa G 30 S/PKI pada tahun 1965.Mengapa peran politik militer di Indonesia bisa berkembang, karena didukung oieh berbagai faktor yang memungkinkan semakin meluasnya peran politik militer. Faktor yang dimaksud antara lain faktor karakteristik yang terbentuk sepanjang revolusi fisik, faktor situsional yang terbentuk pada masa sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan, serta faktor-faktor konstitusional yang memperkukuh eksistensi militer di tengah mekanisme perpolitikan bangsa. Perkembangan peran politik militer ternyata tidak terbatas hanya pada masa sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan, namun lebih jauh telah mendominasi penyelenggaraan pemerintahan negara selama tiga puluh tahun lebih berkuasanya orde baru. Implementasi peran politik militer Indonesia antara lain teraktualisasi melalui ikut sertanya militer dalam penentuan haluan negara serta pengendalian politik dan strategi nasional, memainkan peran sebagai pelopor dinamisalor, dan stabilisalor dalam memelihara dan memantapkan stabilitas nasional di segala bidang yang akhirnya peran politik militer teraktualisasi secara melembaga dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI."

"Gerakan mahasiswa 1998 telah menjadi sebuah sejarah yang merubah suatu pemerintahan otoriter di bawah kekuasaan rezim Orde Baru melalui suatu gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia atas nama reformasi. Studi terhadap gerakan mahasiswa 1998 ini menjadi menarik karena sebagaimana pepatah selalu mengatakan bahwa sejarah selalu berulang, yang berarti mahasiswa pada akhirnya menjadi faktor penggerak suatu perubahan dalam suatu sistem politik di banyak negara, di mana mahasiswa selalu menjadi pelopor penggeraknya, demikian pula halnya di Indonesia.Tesis ini meneliti keterlibatan mahasiswa dalam gerakan 1998. Adanya agen-agen atau sarana-sarana dalam sebuah proses sosialisasi politik dianggap dapat mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa dalam gerakan 1998 itu. Banyaknya kelompok-kelompok mahasiswa yang melibatkan diri dalam gerakan tersebut amat mewamai berjalannya gerakan itu sendiri. Diantara banyaknya kelompok-kelompok mahasiswa yang terlibat, kelompok mahasiswa yang menamakan dirinya Forum Kota (Forkot) terlihat intens dalam melancarkan aktivitas aksi-aksinya, oleh karena itu kelompok mahasiswa Forum Kota (Forkot) menjadi fokus dalam penelitian tesis ini.Sikap dan pola gerakan radikal dan militan yang menjadi ciri dari setiap aksi Forum Kota (Forkot) merupakan alasan utama untuk memilih kelompok ini menjadi fokus dalam penelitian ini. Artinya akan timbul suatu pertanyaan apakah keterlibatan mereka dalam gerakan 1998 dengan ciri pola gerakan yang radikal dan militan dari setiap aksi Forum Kota (Forkot) merupakan pengaruh dari adanya agen-agen atau sarana sebuah proses sosialisasi politik.Ada tiga agen/sarana sosialisasi politik yang menyerapkan nilai-nilai politik kepada mahasiswa Forum Kota (Forkot) yang dianggap mempengaruhi mereka hingga terlibat dalam gerakan 1998, yaitu Sekolah, Media massa dan Kontak-Kontak politik Langsung. Ketiga agen sosialisasi politik ini dianggap berperan dalam mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa Forum Kota (Forkot).Sepanjang keterlibatan dan aktivitas mahasiswa Forum Kota (Forkot) dalam gerakan 1998 terlihat bahwa mereka dilandasi oleh nilai-nilai Demokrasi, nilai Etika Pembebasan dan nilai Sosial Demokrat. Nilai-nilai ini dijadikan dasar pemikiran dalam gerakan untuk mencapai tujuan reformasi, meskipun nilai-nilai tersebut bukanlah mempakan sebuah ideologi bagi kelompok Forum Kota.Agen Sekolah, agen Media massa dan agen Kontak-Kontak politik langsung temyata mempunyai peran yang berbeda dalam menyerapkan nilai-nilai politik terhadap mahasiswa Forum Kota (Forkot). Ketiga agen sosialisasi politik ini tidak berada dalam posisi yang setara untuk membuat mahasiswa Forum Kota berpartisipasi politik. Artinya agen Media Massa merupakan sarana dari sebuah proses sosialisasi politik yang paling berperan menyerapkan nilai-nilai politik, sehingga mempengaruhi mahasiswa Forum Kota (Forkot) terlibat secara intens dalam gerakan 1998."