Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"History of Depok, a city in Jawa Barat Province, Indonesia, from 1950 to 1990s."

"ABSTRAKHipertensi dan merokok mempunyai prevalensi tinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat pengetahuan dan perilaku merokok warga yang menderita hipertensi di RW 09 Tugu Cimanggis-Depok. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif sederhana dan metode tidak acak purposive sampling dengan melibatkan 75 responden. Hasil penelitian menggambarkan bahwa lebih dari setengah (57,3%) responden mempunyai tingkat pengetahuan yang masih kurang tentang rokok. Responden mengetahui penyakit-penyakit yang disebabkan akibat merokok, salah satunya yakni hipertensi (62,7%) tetapi banyak responden yang belum mengetahui zat-zat dalam rokok seperti tar (32%) dan karbon monoksida (36%). Sebanyak 10,7% responden merupakan perokok aktif. Peneliti menyarankan agar masyarakat diberikan pendidikan kesehatan mengenai rokok dan hipertensi agarangka hipertensi dapat diturunkan.

---

abstractSmoking and hypertension has a high prevalence in Indonesia. This research is subjected to study about people who are smoking and having hypertension in RW 09. Tugu Cimanggis-Depok. This study includes simple descriptive design and purpose sampling and also includes 75 respondents. The study shows that more than half (57.3%) the population have less knowledge about smoking. The respondents knowabout various diseases such as hypertension (62,7%) but does not know that smoking consists of tar (32%) and carbon monoxide (36%). Around 10,7% are active smokers. The writer suggest that people are given health education about smoke and hypertension so hypertension rates can be decreased."

"Maksud dari penelitian ini membahas mengenai analisa penentuan alternatif lokasi terminal barang yang paling optimal untuk melayani pergerakan barang di kota Depok. Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi kriteria penentu lokasi terminal barang serta mencari alternatif lokasi pengembangan terminal barang. Teknik analisis yang dipakai adalah analisis AHP dan analisis Overlay pada ArcGis 10.1. Dari hasil analisis AHP didapatkan bahwa kriteria penentu lokasi Terminal Barang yaitu kriteria Biaya, Aksesibilitas,Waktu, Tata Guna Lahan, Kebijakan Pemerintah Daerah, Kriteria Lingkungan, Kriteria Sosio Ekonomi, Kenyamanan dan Keselamatan. Berdasarkan analisis AHP menurut pemerintah dan perusahaan urutan lokasi (tertinggi hingga terendah) yakni Tapos, Jatijajar, Sawangan, Mekar Sari, Serua, Tugu Sedangkan berdasarkan analisis GIS, urutan lokasi menurut pemerintah adalah Tapos, Jatijajar, Tugu, Sawangan Mekar Sari, Serua, dan menurut perusahaan adalah Tapos, Jati Jajar, Mekar Sari, Tugu, Serua, Sawangan. Setelh dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode AHP dan GIS maka diperoleh Tapos lokasi terbaik untuk terminal barang.

---

The intent of this study is to determine the location of the goods terminal to serve the movement of goods in the city of Depok. Research carried out by identifying the determinants of the location of the terminal and seeking alternative locations. This research uses two tools of analysis, AHP analysis and Overlay analysis in ArcGis 10.1.

The results of AHP shows that the determining criteria for the location of terminal are cost, accessibility, time, land use, local government policy, environmental, socio economic, comfortability and safety.

Based on AHP analysis according to government and corporate the order of locations is (from the highest to the lowest ) Tapos, Jatijajar, Sawangan, Mekar Sari, Serua, Tugu. Meanwhile based on GIS analysis, according to the government the order is Tapos, Jatijajar, Tugu, Sawangan, Mekar Sari, Serua, and according to the company is Tapos , Jati Jajar , Mekar Sari, Tugu, Serua, Sawangan. From the overall analysis, Tapos is the best location for the goods terminal."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Kota Depok siap menerapkan konsep "Kota Cerdas". Kota Depok terkenal memiliki wilayah yang sangat strategis karena terletak dekat dengan wilayah khusus Jakarta. Pertumbuhan potensi kota Depok telah mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan konsep kota pintar. Peneliti menggunakan tiga enabler dalam "Garuda Smart City Model" sebagai dimensi untuk mengukur kesiapan Kota Depok dalam mengimplementasikan konsep "Smart City". Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Metode campuran digunakan sebagai teknik pengambilan sampel, terdiri dari survei dengan teknik pengambilan sampel kuota non-probabilita, wawancara mendalam, dan tinjauan literatur. Penelitian ini melibatkan penduduk Kota Depok yang berusia 17-65 tahun, telah menetap di Kota Depok selama lebih dari setahun, dan telah mengetahui informasi tentang "Kota Cerdas", sebagai sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Depok belum siap untuk menerapkan konsep "Kota Cerdas". Skor kesiapan tertinggi ditemukan pada dimensi Infrastruktur Cerdas, Teknologi, dan Lingkungan, diikuti oleh dimensi Orang Cerdas, dan Tata Kelola Cerdas secara berurutan. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut dan bagi pemerintah Kota Depok untuk meningkatkan kesiapan Kota Depok dalam mengimplementasikan Konsep "Kota Cerdas".

---

ABSTRACTThis study aims to determine whether Depok City is ready to apply the concept of "Smart Cities". The city of Depok is famous for having a very strategic area because it is located close to a special area of ​​Jakarta. The growing potential of the city of Depok has encouraged local governments to apply the concept of smart cities. The researcher used three enablers in the "Garuda Smart City Model" as a dimension to measure the readiness of Depok City in implementing the "Smart City" concept. This research uses a quantitative research approach. The mixed method is used as a sampling technique, consisting of surveys with non-probability quota sampling techniques, in-depth interviews, and literature review. This study involved Depok City residents aged 17-65 years, who had lived in Depok City for more than a year, and had known information about "Smart Cities", as a sample. The results of this study indicate that the City of Depok is not ready to apply the concept of "Smart Cities". The highest preparedness scores were found in the Intelligent Infrastructure, Technology and Environment dimensions, followed by the Smart People dimension, and Smart Governance sequentially. The results of this study can be a reference for further research and for the government of the City of Depok to improve the readiness of the City of Depok in implementing the "Smart Cities" Concept."

"Kota Depok tidak dipersiapkan sebagai kota yang mandiri melainkan direncanakan bagi pengembangan pemukiman penduduk yang bekerja di DKI Jakarta. Muncul akumulasi perumahan baru (pemukiman tertata) yang dibangun oleh pengembang dengan prasarana lingkungan baik, mempunyai akses baik menuju Jakarta serta fasilitas-fasilitas lainnya seperti pusat perbelanjaan, pertokoan dan perkantoran. Sejak dibangunnya perumahan pertama oleh Perum Perumnas pada tahun 1976 yang dikenal dengan nama Perumnas Depok I, Depok dengan luas wilayah 6.794, 902 Ha pemukiman mulai berkembang dan tingkat mobilitas masyarakamya semakin meningkat. Maraknya pembangunan perumahan tersebut di satu sisi telah membawa dampak positif terhadap peningkatan perekonomian dan kualitas hidup penduduk kota Depok. Namun di sisi yang lainnya akan menimbulkan sumber bangkitan perjalanan baru yang apabila tidak diantisipasi, dikelola dan disalurkan fengan baik, maka akan menimbulkan masalah lalu lintas yaitu kemacetan lalu lintas. Pada gilirannya, hal ini akan meningkatkan pencemaran udara sehingga menurunkan kualitas hidup penduduk khususnya yang tinggal di sekitar wilayah kemacetan lalu lintas tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kemacetan lalu lintas, mengetahui pengaruh kemacetan lalu lintas terhadap kualitas hidup penduduk di sekitar wilayah kemacetan lalu lintas dan mengetahui upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Lokasi penelitian dipilih pada lokasi-lokasi yang rawan terhadap kemacetan lalu lintas di Kota Depok. Lokasi terpilih (wilayah kemacetan lalu lintas) yaitu Jalan Arif Rahman Hakim dipilih berdasarkan lamanya kendaraan berhenti dan lamanya kemacetan lalu lintas terjadi, sedangkan lokasi tidak mengalami kemacetan lalu lintas adalah Jalan Raya Sawangan. Penduduk yang diteliti kualitas hidupnya adalah keluarga yang tinggal atau menetap di sekitar lokasi penelitian. Tingkat kualitas hidup penduduk diukur berdasarkan indikator kesehatan akibat pencemaran udara oleh kemacetan lalu lintas, yaitu dengan variabel gangguan kesehatan, biaya pengobatan dan waktu tidak penuh kerja. Untuk melihat hubungan kualitas hidup penduduk dengan kemacetan lalu lintas digunakan perhitungan statistik Chi-Square.Penyebab kemacetan yang terjadi di Jalan Arif Rahman Hakim adalah pengoperasian Terminal Bus Depok yang melebihi kapasitas pelayanan terminal tersebut, persimpangan sebidang antara Jalan Arif Rahman Hakim dan rel kereta api dan kurangnya sistem pengawasan dari manajemen lalu lintas. Adanya hubungan kemacetan lalu lintas terhadap kualitas hidup penduduk diketahui melaui derajat hubungan yang kuat (C=0,433) antara variabel kemacetan lalu lintas yaitu kualitas udara dengan gangguan kesehatan, derajat hubungan yang cukup kuat (C=0,365) antara kualitas udara dengan biaya pengobatan, dan derajat hubungan yang cukup kuat (C=0,316) antara kualitas udara dengan waktu tidak penuh kerja. Hal ini berarti menjawab hipotesis penelitian, yaitu terdapat hubungan antara kemacetan lalu lintas dan kualitas hidup penduduk. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi atau paling tidak mengurangi kemacetan lalu lintas yang terjadi di Jalan Arif Rahman Hakim adalah (i) Merubah status fungsi pelayanan terminal Kota Depok dari tipe C ke tipe A, atau Terminal Bus Kota Depok tetap dengan status fungsi tipe C dan membuat terminal baru di lokasi lain dengan status pelayanan tipe A. (ii) Membuat persimpangan tidak sebidang antara rel kereta api dengan Jalan Arif Rahman Hakim, baik berupa fly over atau under pass dan (iii) memperbaiki kualitas pengawasan manajemen lalu lintas dengan meningkatkan penegakkan hukum oleh aparat pengawas.

---

The Relationship Between The Quality Of Life Of Urban Settlers And The Traffic Jam: A Case Study in Depok CityDepok was not planned as a self-contained town, but planned for dormitory town. The merging new housing accumulation built by developers with good environment, has a good access to Jakarta and also other amenities such as shopping center, shops and offices. When it was developed and built as the first housing development of Perum Perumnas in 1976, it has been known as Perumas Depok I, Regional Depok with a wide of 6.794, 902 Ha, it expands and accelerates the social mobility progressively. The accumulation of housing development, on one side, has brought about positive impact on the economics and the quality of life for urban settlers in Depok; on the other side, it generates the source of disadvantageous situation due to traffic jam which is unexpected, anticipated and ill managed. The traffic jam, in turns will deteriorate the air, so that degradation of the quality of life for the residents especially who live around the region. The objective of the research is to identity the factors causing traffic jam and the influence of traffic jams on the quality of life for urban settlers around the region and also the efforts, which must be conducted to overcome the problem.

The research used a descriptive method. The location was selected at the location which gristle to traffic jams in Depok. The chosen location (traffic jam region) Jl. Arif Rahman Hakim was on the basis of duration vehicle desist and duration of traffic jam occurred; while the location which is not having a traffic jam is Jl. Sawangan Raya. Chosen population for quality of life were those families who live around the research area. The quality of life was measured by pursuant to health indicator anticipated by the effect of contaminated air by traffic jam, is variable of health problem, medication expenses and incomplied with timework. To support the findings of the relationship the quality of life for urban settler and traffic jam, it was used a statistical method of Chi-Square.

The cause of traffic jam occurred at Jl.. Arif Rahman Hakim is due to in efficient service function from bus terminal of Depok, an intersection between Jl. Arif Rahman Hakim and train track, and lack of management and control system. The existence of traffic jam influencing the quality of life for urban settler is indicated by a strong relationship with the level of C = 0,433 between variable of traffic jam that is air quality and the health problem, degree of relationship which is relatively strong (C=0,365) between air quality and the medication expenses, and degree of relation which is strong enough (C=0,316) between air quality and uncomplied with time work. This is evidence that, there is a relationship between traffic jam and the quality of life for urban settler. Efforts should be done to overcome or at least to leisure the traffic jam that occurred in J1. Arif Rahman Hakim is optimal returns the function of service bus terminal for Depok, if possible it chants to a status of function service bus terminal for Depok from type C to A, or the bus terminal remains to the status function is type C and it is making a new bus terminal in the other location with the status of type A. It makes two pieces of intersection between train track and Jl. Arif Rahman Hakim, good in the font of fly over or under pass. And it may improve the quality control of traffic management."

"ABSTRAKTulisan yang berjudul "Pengaruh Perkembangan Kota Administratif Depok Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Depok Lama Tahun 1981-1999" ini merupakan jawaban atas keingintahuan penulis mengenai kondisi Depok sebelum menjadi Kotif pada tahun 1981. Selain itu dapat menjelaskan bagaimana perkembangan Depok setelah dibagunnya Perumnas tahun 1974. Yang terakhir yaitu membahas mengenai bagaimana pengaruh perkembangan kotif Depok terhadap masyarakat Depok Lama. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi 4 tahap yaitu, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Penulisan ini bertujuan mengetahui jawaban dari permasalah yang diajukan pada proposal penelitian. Selain itu penulis juga ingin memberikan sumbangan penulisan tentang sejarah kota. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa perkembangan kota administratif Depok yang begitu pesat banyak memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Depok Lama. Masyarakat Depok Lama yang sebelumnya merupakan masyarakat pemilik tanah-tanah di Depok, mulai menjadi kehilangan tanah-tanah yang dimilikinya. Mereka banyak menjual tanah-tanahnya kepada para orang-orang diluar dari golongan mereka atau pendatang. Dengan semakin banyaknya pendatang (khususnya semenjak Perumnas dihuni) di Depok, menjadikan Depok semakin beragam. Begitu juga dengan pergaulan masyarakat Depok Lama menjadi semakin luas dan tidak terbatas hanya pada lingkungan mereka saja.

---

ABSTRACT

This undergraduated thesis title is "The Influence of Development in Depok Administrative City Against Social Life Culture of Depok Lama Society in The Year 1981-1999" are the answers for the author about Depok condition becoming administrative city in earlier 1981. Except that, this undergraduated thesis also explain how Depok growth after Perumnas build up by government in 1974. And for the last the author discuss about the influenced this growth in Depok for Depok Lama citizen. This research has wroted to know what about the problems for the old citizen and for the city history. The result of this research show that old citizen, who in the past are landlord in this city has lost their land because they sell it for the newcomer. With increasingly for the newcomer in Perumnas, give the city especially the old citizen in Depok Lama more diverse in living society."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya membangun collaborative governance dalam penataan ruang di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif. Pengumpulan data dengan: (1) data primer melalui wawancara mendalam dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok, serta pihak pengembang perumahan atau stakeholders di Kota Depok yang terkait dengan permasalahan penelitian. Kemudian (2) data sekunder melalui literatur dan dokumentasi di lokasi penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governance dalam penataan ruang di Kota Depok belum efektif, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Tidak Adanya Insentif Stakeholders untuk Berpartisipasi; (2) Kepemimpinan Fasilitatif yang Tidak Efektif; (3) Desain Kelembagaan yang Kurang Inklusif; dan (4) Uncontrol Komersialisasi/ Privatisasi yang tinggi. Untuk membangun collaborative governance dalam penataan ruang di Kota Depok sulit dilaksanakan, dikarenakan pemahaman stakeholders mengenai collaborative governance yang tidak merata. Upaya membangun kolaborasi dalam penataan ruang di Kota Depok dengan: (1) Melakukan dialog tatap muka secara berkala dan berkelanjutan setiap tahun untuk memastikan suara stakeholders terwakili dalam perumusan kebijakan; (2) Membangun kepercayaan antar stakeholders dengan adanya transparansi proses dari pemerintah maupun stakeholders, adanya sikap saling membutuhkan sehingga tidak ada yang terabaikan, serta sikap keprofesionalan dari stakeholders itu sendiri; (3) Membentuk komitmen pada proses kolaborasi dengan adanya kepercayaan antar stakeholders, sikap saling memiliki dan saling ketergantungan, adanya sikap saling menghormati hingga pemahaman bersama diantara stakeholders; (4) Dukungan politik menjadi sangat penting untuk melancarkan anggaran stakeholders dan pemerintah dalam mencapai tujuan bersama; (5) Dukungan masyarakat dengan  melibatkan dan memberdayakan masyarakat menjadi inti membangun kolaborasi; (6) Ketercukupan sumber daya menjadi objek yang krusial, tanpa sumber daya yang cukup, membangun kolaborasi susah terlaksana.

---

The aims of the study are to analyse efforts to build collaborative governance in spatial planning in the Depok city. This research used post-positivist approach with qualitative data collection method. The data consists of: (1) primary data were collected through in-depth interviews with Public Works and Spatial Planning Department, Development Planning Board, and the developer of housing or stakeholders in Depok related to the research problem, and (2) secondary data were collected through the literature and documentation at the research site.

This research indicates that the collaborative governance in Depoks spatial planning has not been built, which is influenced by several factors: there is no incentive for stakeholders to participate, ineffective facilitative leadership, not inclusive of institutional design, and the high of uncontrol commercialization.

To build a collaborative governance in spatial planning in Depok City is difficult to implement, it because understanding of stakeholders regarding collaborative governance is uneven. The efforts to build collaboration in spatial planning in Depok City can be done by: (1) Conducting regular and ongoing face-to-face dialogue for each stakeholder represented in policy formulation; (2) Building trust between stakeholders with the transparency of the parties concerned, interdependency behaviors so that none not neglected, and also professionalism of the stakeholders themselves; (3) Establish a commitment to the collaboration process with the existence of inter-stakeholders, mutual ownership and interdependence, mutual trust and mutual interest with stakeholders; (4) Political support becomes very important to strengthen stakeholders and government budgets in achieving common goals (5) Community support by involving and empowering the community becomes the core of building collaboration;  (6) The adequacy of resources becomes a crucial object, because without sufficient resources, building collaboration is difficult to implement."

"Perkembangan minimarket yang pesat di Kota Depok membuat keberadaannya menjadi perhatian baik dari konsumen maupun pemerintah. Dikhawatirkan keberadaanya menimbulkan suatu perubahan fungsi keruangan kota tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisa pola persebaran minimarket di Kota Depok dan kesesuaian dengan peraturan terkait. Selain itu dalam penelitian ini juga menganalisa faktor-faktor yang di duga mempengaruhi jumlah minimarket di Kota Depok dengan mempertimbangkan keterkaitan antar wilayah kelurahan. Hasil analisis Sistem informasi geografi pola persebaran minimarket yaitu berpola sistemik. Penyebarannya yaitu banyak di kepadatan penduduk tinggi, perumahan, dan infratruktur jalan baik. Sedangkan hasil analisis regresi spasial menunjukkan adanya hubungan depedensi spasial antar jumlah minimarket yang dijelaskan oleh spatial error model. Identifikasi dengan spasial error model meyakinkan bahwa beberapa variabel yang tidak termasuk dalam model tetapi signifikan mempegaruhi secara spasial, seperti harga tanah dan kebijakan pemerintah.

---

The rapid development of mini market in Depok City makes its presence a concern both from consumers and government. It is feared its existence will cause a change in spatial function of the city. This study aims to analyze the pattern of minimarket distribution in Depok City and compliance with relevant regulations. In addition, in this study also analyzed the factors that are suspected to affect the number of minimarkets in Depok City by considering the inter regional relationships between districts. The result of geographic information system of minimarket distribution pattern that is patterned systemically. The location of minimarket is influenced by population density, housing, and quality of road infrastructure. There is a spatial dependence among the location of minimarkets in a form of spatial error model. The identification of spatial error is believed that there are several variables which are not included in the model but has an important role spatially, namely the price of land and local government policy."