Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 163916 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yogyakarta: Gadjah Mada Univ. Press, 1986
641.1 MEN (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Yogyakarta : Gajah Mada University Press , 1994
641.1 MEN
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Rina Novita
"Berangkat dari pengalaman pada masa Orde Baru dimana pihak Eksekutif Iebih dominan dari pihak Legislatif sehingga mekanisme kontrol tidak berperan dengan baik, maka dikeluarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999. Maksud dan tujuan dari Undang-Undang No. 22 tahun 1999 adalah agar DPRD/Legislatif setempat sebagai perwakilan dari rakyat dapat mengawasi langsung serta bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan secara langsung dan sebaik-baiknya sehingga proses otonomi daerah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 mulai Januari 2001 beserta aturan pelaksanaannya, maka pada satu sisi menumbuhkan harapan terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara legislatif dan eksekutif pusat dan daerah. Namun pada sisi lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ternyata muncul berbagai sikap dan perilaku politik berupa kebijakan, aturan main, permainan politik dan tindakan lainnya yang justru menghambat pencapaian kehendak undang-undang tersebut.
"Good Urban Governance" atau Tata Pemerintahan Kota Yang Baik telah menjadi tema pembangunan di kota-kota seluruh dunia Good Urban Governance meliputi sinergi dari tiga pihak yaitu: state (negara/pemerintah), civil society (masyarakat madani) dan private sector (swasta). Good governance harus berlandaskan partisipasi, transparansi dan akuntable baik secara politis, ekonomi dan sosial dan mengakomodir kepentingan semua pihak. Secara garis besar Good Urban Governance sangat tergantung kepada politik lokal yaitu sistem politik demokratis yang bekerja di tingkat daerah. Ada 5 institusi politik lokal tersebut yaitu; pada lingkungan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD; pada lingkungan kemasyarakatan adalah partai politik dan LSM; serta media massa yang memainkan peran sebagai komunikator untuk kedua tataran institusi politik tersebut sekaligus sebagai alat kontrol atas mereka. Pengorganisasian keberadaan institusi-institusi politik tersebut yang bekerjasama diantara mereka maka kemampuan politik lokal dapat dimengerti sebagai kesanggupan institusi politik itu secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama merancang dan melakukan langkah-langkah efektif yang kontinyu demi tercapainya tujuan bersama mereka. Dalam kaitannya dengan hal itu, institusi politik lokal harus melengkapi diri dengan berbagai perangkat kelembagaan agar dapat menjalankan peran dan fungsi masing-masing sebagai prasyarat bagi bekerjanya sistem politik lokal.
Berdasarkan versi UNDP maka ciri-ciri Good Urban Governance adalah; adanya unsur partisipasi adanya unsur supremasi hukum ' transparansi,Cepat tanggap/reaktif. Membangun konsensus, Kesetaraan , Efektif dan efesien dan memiliki visi strategis serta memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.
Dengan mekanisme "Good Urban Governance" diharapkan seluruh stake-holder pembangunan dapat terlibat dari awal perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan sampai pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan hasilnya akan dipaparkan sebagai deskriftif analitis. Penelitian ini dilakukan di Kota Bekasi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan terhitung dari Bulan Agustus 2001 sampai dengan Januari 2002.
Dari permasalahan yang ada di wilayah sasaran penelitian, maka diketahui bahwa sebenarnya penerapan Good Governance di Kota Bekasi belum berjalan dengan baik, sehingga tidak tercipta mekanisme yang sinergis serta hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif. Hal tersebut disebabkan: Tidak adanya sosialisasi, Banyaknya tuntutan dari konstituen, Masih adanya fraksi, Tidak adanya idiologi partai yang jelas, serta Be/um tegaknya the rule of law di Kota Bekasi. Dengan demikian maka banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Di lain pihak eksekutif yang sudah tergolong mapan dalam menjalankan pemerintahan dianggap masih mempertahankan status quonya oleh pihak legislatif. Kalaupun terjadi mekanisme hubungan antara legislatif dan eksekutif, maka mekanisme tersebut hanya sekedar menerapkan mekanisme persaudaraan atau kolusi dalam pelaksanaan pemerintahan sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi tidak berlandaskan pada aturan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T11440
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Jusnadi
"Paradigma "good governance" atau kepemerintahan yang baik akhir-akhir ini menjadi wacana kuat dalam kebijakan administrasi publik di Indonesia. Untuk mewujudkan praktek kepemerintahan yang baik ada tiga institusi utama yang secara bersama-sama harus diberdayakan yaitu pemerintah, sektor privat dan masyarakat (civil society). Semangat reformasi dan penerapan model pembangunan yang partisipatif dengan orientasi kepada kepentingan rakyat. Mencuatnya isu reformasi selama ini bagi masyarakat sebagai obyek pembangunan, belum memiliki posisi tawar sebagai pengambil keputusan yang terkait dengan kepentingannya.
Untuk mengangkat masyarakat sebagai subyek pembangunan utama, sejalan dengan tuntutan otonomi dan desentralisasi, maka disusunlah Tesis ini dengan melakukan penelitian terhadap proses penguatan kelembagaan lokal dalam proyek penanggulangan kemiskinan perkotaan di enam kelurahan di kota Semarang yaitu di Kelurahan Bangunharjo, Gemah, Sumurbroto, Tandang, Kuningan dan Kemijen.
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor atau variabel yang berpengaruh dalam pembentukan tampilan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang mandiri yang patut dipertimbangkan dalam kebijakan untuk memperkuat terwujudnya praktek kepemerintahan yang baik dalam kerangka manajemen perkotaan.
Dari hasil penelitian berdasarkan pembuktian hipotesis statistik regresi, berganda dinyatakan bahwa, terdapat hubungan keterpengaruhan oleh variabel independen, yaitu faktor pengaruh lingkungan eksternal dan faktor penerimaan internal komunitas terhadap variabel dependen tampilan BKM dimana pengaruh penerimaan internal komunitas memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan tampilan BKM dari pada pengaruh lingkungan eksternal.
Dari rincian koefisien korelasi antar variabel, diperoleh urutan (rank) faktorfaktor yang mempengaruhi kemandirian BKM, yaitu sebagai berikut :
1. Kepemimpinan dalam komunitas.
2. Penerimaan masyarakat terhadap misi dan strategi organisasi.
3. Sikap aparat yang membatasi diri untuk tidak mencampuri internal organisasi.
4. Bantuan dana langsung kepada masyarakat melalui BKM.
5. Aturan main yang transparan.
6.Budaya lokal yang peduli kemiskinan.
Dalam penguatan praktek kepemerintahan yang baik, agar terjadi proses transformasi kelembagaan lokal yang berkelanjutan, perlu penguatan terhadap visi strategis dan membangun komitmen antar para pelaku, selain penerapan unsur demokrasi, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Dengan demikian diharapkan BKM yang sudah terbentuk saat ini dapat diberdayakan untuk memberikan kontribusi dalam manajemen pembangunan perkotaan, terutama mewujudkan program pembangunan kota yang terpadu dan tepat sasaran.
Untuk mencapai percepatan pencapaian tersebut masih diperlukan peran "mediator" baik dari privat sektor maupun "civil society" yang bisa membangun sinergitas antara pelaku lokal : eksekutif, legislatif dan masyarakat dalam membangun interaksi, membangun kapasitas dan membangun sumber daya atau modal organisasi."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T3333
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alfan Miko
"ABSTRAK
Salah satu aspek kehidupan masyarakat Minangkabau yang berubah adalah institusi keluarga. Dewasa ini, terutama di kota-kota Sumatera Barat terdapat kecenderungan pergeseran pola kehidupan ke bentuk keluarga batih (nuclear family) dibandingkan dengan keluarga luas (extended family) dalam masyarakat Minangkabau tradisional (Chatra :1992). Sejalan dengan itu, sejumlah fungsi yang secara tradisional disumbangkan oleh keluarga kepada anggota-anggotanya terutama fungsi proteksi- relatif mulai berubah polanya. Dengan demikian, merupakan hal menarik mempelajari dan mengidentifikasi orang lanjut usia, terutama wanita lanjut usia di Minangkabau. Mengingat wanita biasanya berumur lebih panjang, mengalami kehidupan menjanda, memiliki human capital yang relatif rendah, sedangkan sistem matrilineal terkesan mengutamakan wanita.
Perhatian terhadap kondisi sosio ekonomi wanita lanjut usia semakin dirasa perlu bila dikaitkan dengan berkembangnya teknologi di bidang ilmu kesehatan, yang menyebabkan menurunnya tingkat fertilitas dan mortalitas dan memperpanjang angka harapan hidup manusia sehingga ada kecenderungan yang kuat struktur usia penduduk di suatu negara mulai bergeser menjadi semakin tingginya persentase pertambahan jumlah penduduk yang berusia lanjut dibanding anak-anak dan remaja. Diperkirakan usia penduduk di negara berkembang juga akan semakin menua.
Data untuk penulisan tesis ini merupakan data sekuder yang diolah dari sebagian hasil penelitian Studi Deskripsi Kondisi Sosioekonomi Orang lanjut Usia di Sumatera Barat, yang dilakukan tahun 1994 yang lalu. Dari data tersebut diupayakan memahami kondisi sosio ekonomi wanita lanjut usia dan pandangan wanita lnjut usia terhadap eksistensi panti jompo.
Hasil analisis penelitian menyimpulkan sebagai berikut; pertama kualitas individual dan fasilitas yang dimiliki responden wanita lanjut usia dikota relatif lebih baik ketimbang kualitas responden semi kota dan responden desa; kedua, rata-rata tingkat pendidikan responden rendah; ketiga, sebagian responden masih bekerja karena masih mempunyai beban tanggungan ekonomi; keempat, hubungan kekeluargaan relatif masih terjalin baik meskipun terlihat ada kecenderungan menurun derajat intensitas dan kualitasnya; kelima, mayoritas responden tidak lagi berperan aktif dalam kehidupan sosial, kecuali yang sifatnya keagamaan; Keenam, kesehatan responden sangat rentan dan hampir seluruh responden menyatakan keluhan penyakit; ketujuh, variabel sistem pendidikan, pendapatan, sistem keluarga dan wilayah penelitian terlihat memiliki hubungan signifikan dengan pandangan wanita lanjut usia tentang panti jompo.

ABSTRACT
One of the life aspects of Minangkabau society that is changing now is the family institution. At present, especially in cities and towns of West Sumatra, there is a tendency of changing the living pattern toward nuclear family instead of the extended family that was found in the traditional Minangkabau community (Chatra:l 994). At the same time, some family functions which were traditionally contributed by the family to its members, especially family protection starts to change in its pattern. So, it is very interesting to observe and to identify the elderly people, particularly to Minangkabau elder woman, in consideration of women life expectancy which is longer than that of men, low of human capital, as a widow, besides matrilineal system secure an important place for woman in their community.
This is even more necessary if it is connected with further development of technology in health that causes the decrease of fertility and mortality and extend lifespan, giving higher percentage of population growth of the old people compared to children and adults. It is expected that the age of people in the developed country becomes older age. At this time, the problem of population arises and it is not only a phenomenon.
The data used is a secondary ones which partly taken from the previous research Description Study of the Socioeconomic condition of elderly in West Sumatra, conducted in 1994. The purpose of this research is more general in its field, that is to understand the condition of the socioeconomy of the elderly with the minimum of 60 years of age and perception of elder woman to existence of home for aged.
The conclusion of the survey are ; first, urban individual quality and facilities of the old age respondents is relatively better than those from semi-urban and in village; second, in general, the education of the respondents is low; third, some of the respondents still work as they still have economy burden; fourth, family relationship is all relatively good, though it is decreasing its intensity and quality; fifth, majority of the respondents is no more active in social life, except in religious activity; sixth, the respondents health in general is too poor and almost all respondents present health complain; seventh, the variabel of education, income, family system and research area seem to have significant relation with the point of view of the elder woman toward homes for the aged.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1996
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sari Viciawati Machdum
P3DI Setjen DPR RI, 2015
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
"Discussing on bureaucracy reform is the same thing that making effort how to realize restructuring and reposition of the existing system and the behavior of government bureaucracy in order to create goog governance. The reform of the system and beahavior of government bureaucracy must be taking in account tree main thing as following : first, the desire to implement, consistently, the democracy; second, the chance from single majority system to multi - party system and ;third, the paradigm's changing from government to governance. How to reform the existing system and the behavior of government bureaucracy based on those three main aspects above mentioned will be the content of this paper."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Sitepu, Imannuel
"Status gizi baik anak baduta keluarga miskin merupakan suatu keadaan bahwa diantara anak baduta yang hidup di lingkungan dan kondisi dengan sosial ekonomi yang rendah terdapat anak baduta dengan status gizi baik (63,9%). Dalam situasi dan tekanan ekonomi yang terjadi mereka dapat beradaptasi untuk bertahan dan mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dibandingkan dengan anak-anak lainya. Faktor-¬faktor yang berhubungan dengan status gizi baik anak baduta gakin antara lain karakteristik ibu (pengetahuan gizi, pendidikan, pekerjaan), karakteristik anak (berat lahir, umur awal pemberian MP-ASI), karakteristik keluarga (jumlah anggota keluarga, keadaan rumah tinggal, jumlah balita dalam keluarga, urutan anak, biaya pengeluaran pangan rumah tangga), pola makan (konsumsi energi, konsumsi protein, status pemberian ASI), riwayat penyakit infeksi (ISPA, diare), pola asuh (gizi, kesehatan).
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui garnbaran status gizi anak baduta keluarga miskin di wilayah Puskesmas Sambas dan faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi baik anak baduta tersebut.
Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan jumlah sampel 190 orang (total sampel) dan untuk melengkapi informasi dilakukan pendekatan kualitatif melalui Focus Group Discussion (FGD) pada kelompok ibu dengan anak status gizi baik dan kelompok ibu dengan anak status gizi kurang. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis univariat, bivariat dengan uji chi square dan multivariat dengan uji regresi logistik dan tingkat kemaknaan p≥0,05.
Hasil penelitian ini menunjukkan proporsi gizi baik anak baduta gakin 48,4%, pada analisis bivariat hubungan variabel pengetahuan gizi ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, berat lahir anak, umur awal pemberian MP-ASI, jumlah anggota keluarga, jumlah balita dalam keluarga, status pemberian ASI, riwayat penyakit infeksi, perilaku gizi dan kesehatan ibu dengan status gizi anak baduta secara staistik terbukti bermakna dengan (p<0,05), sedangkan hubungan keadaan rumah tinggal, urutan anak, konsumsi energi protein dengan status gizi anak baduta tidak terbukti bermakna dengan (p>0,O5). Hasil analisis multivariat menunjukkan variabel yang paling menonjol (dominan) adalah umur awal pemberian MP¬ASI setelah dikontrol oleh variabel pengetahuan gizi ibu, jumlah balita dalam keluarga, berat tahir anak dart penyakit infeksi.
Berdasarkan basil penelitian ini disimpulkan bahwa proporsi gizi baik makin menurun dan adanya beberapa faktor dominan yang berperan terhadap status gizi baik anak baduta di daerah miskin. Oleh karena itu maka saran lebih ditujukan pada usaha-usaha promosi gizi dan kesehatan terutama menyangkut faktor-faktor tersebut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.Untuk Puskesmas perlu dipikirkan berbagai cara pendekatan dalam rangka penjangkauan kelompok berisiko seperti bumil, ibu menyusui, WUS sehingga informasi mengenai gizi dan kesehatan akan dapat dengan mudah disebarkan dan diserap antara lain dengan menambah frekuensi penyuluhan terutama kelompok rawan gizi di daerah miskin.

Good nutrient status of under two years old children of poor families is a condition that among under two years old children living in an environment and low social economic condition there are under two years old children possessing good nutrient status (63.9%). In the situation with such economical pressure, they can adapt to survive and having good ability to grow and develop compared to other children. Factors related to the good nutrient status of this under two years old children are characteristic of mother ( nutrient knowledge, education, occupation), children's characteristic (born weight, age of first complementary food consumption), family's characteristic ( number of family member, situation of the house, number of children under five years old in the family, order of children, spending budget for food), food pattern (energy consumption, protein consumption, status of mother's milk consumption), history of infectious disease (respiratory tract infection, diarrhea), caring pattern (nutrition, health).
The purposes of the research were to describe the nutrient status of under two years old children of the poor families in the local area of Sambas Public Health Centre and to determine factors related with good nutrient status of the under two years old children.
The research used cross sectional design with totally 190 persons as sample and for completion of information, qualitative approach through Focus Group Discussion in the. group of mother possessing children with good nutrition status and with bad nutrition status was performed. The obtained data were analyzed using univariate, bivariate analysis with chi-square test and multivariate with regression logistic test using degree of significance p ?0,05.
The research results showed that proportion of under two years children possessing good nutrient was 48.4%. Based on bivariate analysis, statistically there is significant correlation of nutrient knowledge of mother, mother education, mother occupation, children born weight, age of first complementary food consumption - mother' milk, number of family member, number of children under five years old in the family, status of mother's milk consumption, history of infectious disease, nutrient behavior and mother's health with the nutrient status of under two year old children (p<0,05). However, there is not significant correlation of house situation, order of children, energy consumption, protein consumption with the nutrient status of under two years old children (p>0,05). Multivariate analysis showed that the most dominant variable was age of first complementary food consumption-mother's milk) after controlled by variable of nutrient knowledge of mother, number of children under five years old in the family, children born weight and infectious disease.
Based on the research's results, it is concluded that the proportion of good nutrient get lower and someof dominant factors contributing to good nutrient status of under two years children in poor area were observed. Therefore, the Public Health Service of the city of Sambas is suggested to carry out promotion of nutrition and health, approach ways to reach the risk groups such as pregnant women, breast feeding mother and women in productive age, so that information about nutrition and health is spread and absorbed easily by adding the frequency of illumination especially to the nutrition disturbed groups in the poor area.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2006
T20071
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Priyanto Wibowo
"ABSTRAK
Studi ini merupakan studi tentang kondisi dan situasi di pedesaan Cina yang berubah
total sejak Mao bersama dengan PKC mengambil alih kekuasaan di Cina pada tahun
1949. Namun sebenarnya perubahan sudah terjadi jauh sebelum tahun 1949, yaitu ketika
PKC mulai berdiri pada tahun 1921 dan sejak saat itu konsep-konsep pembangunan
masyarakat sosialis mulai diperkenalkan dan dipraktekkan. Selama sepuluh tahun sejak
tahun 1949 hingga tahun 1959, perubahan tidak hanya terjadi pada tataran sistem politik
dan pemerintahan, namun yang lebih penting lagi adalah perubahan pada sistem sosial
yaitu dengan berubahnya institusi-institusi sosial serta perubahan struktur sosial dan
peran sosial dengan berubahnya mekanisme dalam masyarakat.

Dalam studi ini, untuk menggambarkan terjadinya perubahan sosial sebagai dampak
dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh PKC dimana kebijakan tersebut berakar
dari pikiran-pikiran Mao, digunakan teori sosial Talcott Parsons. Teori sosial Parsons
dalam bukunya The Social System (1951) pada intinya menyebutkan bahwa sistem sosial
sangat bergantung pada sistem budaya. Jika sistem budaya berubah, maka perubahan juga
akan terjadi pada sistem sosial. Perubahan sistem sosial baru akan terjadi jika terjadi
perubahan dalam sistem budaya. Dalam konteks ini maka yang terjadi di pedesaan Cina
pada kurun waktu tersebut adalah sebuah perubahan sosial yang mengikuti perubahan
budaya setelah masuknya paham Mantisme-Leninisme yang menggantikan sistem
budaya Konfusianis. Proses perubahan itu sendiri akan dijelaskan dengan menggunakan
beberapa teori antara lain adalah teori modernisasi dari David Apter, Giddens yang
menekankan aspek kehidupan sosial sebagai suatu episode yang berarti memiliki awal
dan akhir yang dapat dikenali serta Piotr Sztompka dengan Fungsionalisme
Strukturalnya, sementara untuk menjelaskan bentuk-bentuk aksi yang terjadi digunakan
teori Collective Actionnya Charles Tilly.

Ada beberapa tahap terjadinya perubahan sosial di pedesaan Cina dalam kurun waktu
antara tahun 1949 sampai tahun 1959. Mao memulai rekayasa sosialnya dengan
mengadakan Gerakan Land Reform pada tahun 1950, Ialu Kolektivisasi serta mencapai
puncaknya pada pembentukan Komune Rakyat pada tahun 1958. Dalam periode inilah
terjadi perubahan sosial yang begitu besar. Masyarakat Cina tradisional yang dengan teori
Apter (1967) dapat di lihat sebagai masyarakat yang memiliki tiga tipe sfratifikasi yaitu
menyangkut kasta, kelas dan status, melalui organisasi Komune Rakyat telah menjadi
sebuah rnasyarakat yang harus hidup bersama secara komunal dalam struktur dan fungsi
yang baru."
2006
D651
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>