Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai seberapa jauh pengaruh kualitas air sungai yang buruk mempengaruhi kualitas air sumur penduduk, sehubungan dengan masih banyaknya penduduk di RW 04 Kelurahan Manggarai yang menjadikan air sungai sebagai tempat membuang hajat dan menggunakan air sumur pampa sebagai air baku air minum.Masalah pokok yang diteliti adalah (a) berapa besar kandungan Escherichia coil di dalam air sumur-sumur pompa tangan penduduk pada jarak dari tepi sungai, kedalaman, dan pemakaian air yang berbeda-beda; (b) korelasi antara nilai Most Probable Number (MPN)" koli tinja dengan parameter fisika-kimia, sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut:1) Makin banyak pemakaian air sumur, makin besar kemungkinan terkontaminasi koli tinja.2) Makin dalam sumur pompa penduduk, makin kecil kemungkinan terkontaminasi oleh bakteri koli tinja.Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengambil sampel-sampel air sumur secara sensus dan air sungai secara acak, masing-masing 3 kali ulangan selama 3 hari berturut-turut di awal musim kemarau. Di samping itu diambil pula data kuesioner, wawancara, dan observasi langsung sebagai data penunjang.Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara analisis statistik menggunakan korelasi jenjang Spearman terhadap nilai MPN koli tinja dan parameter fisika-kimia.Hasil penelltian menunjukkan bahwa 9 dari 14 sumur pompa tangan yang diteliti telah tercemar oleh bakteri koli tinja, di mana faktor jarak dan kedalaman berpengaruh terhadap nilai MPN koli tinja. Sedangkan besarnya pemakaian air tidak berpengaruh terhadap nilai MPN koli tinja. Di samping itu sanitasi lingkungan yang buruk dan tingkah laku masyarakat yang kurang saniter turut membantu pencemaran koli tinja ke air sumur-sumur pompa.Salah satu dampak pencemaran sumber air oleh E. coli di wilayah ini adalah tingginya angka penderita penyakit diare dan angka kematian bayi. Di samping itu kandungan E. coil yang tinggi juga merupakan beban yang berat bagi pihak Proyek Air Minum (PAM) DKI Jakarta dalam proses pengolahan air baku air minum.Diharapkan penurapan dan pemindahan lokasi pemukiman penduduk RW 04 (RT 006 sld RT 0017) ke lokasi pemukiman baru dapat menjadi prioritas pembangunan di Kecamatan Tebet. Hal ini mengingat kondisi kualitas air yang sangat buruk di samping lokasi tersebut (bantaran sungai) memang tidak layak sebagai kawasan pemukiman. Di dalam Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK) Kecamatan Tebet tahun 2005, kawasan tersebut telah diperuntukan sebagai kawasan hljau tanpa bangunan.

---

ABSTRACT

The aim of this research is to know how deep the bad river water quality influences the well-water-pump quality in relation to the fact that people at RW 04 Manggarai Village use the river as a defecation place and the well-water-pump as the source of drinking water.

Research points of view are (a) how many Escherichia coli present in the well-water-pump in different distances from the river edge, in different depth of the well, and in different quantity of water usage; (b) the correlation between MPH fecal coil and physic-chemist parameters.

Therefore, the formulations of hypothesis are: (l) the more well-water-pump usage, the bigger the potentiality of fecal col. contamination. (2) The deeper the well water pump, the lesser the potentiality of fecal coli contamination.

This research was implemented by taking the well-water-pump samples with census sampling method and the river water samples with random sampling method, each sample 3 times a day for 3 consecutive days in the early dry season. Questioners, interviews, and direct field observation were also taken as supporting data.

Statistical analysis of the hypothesis was performed with Spearman rank correlation to the value of MPN fecal cola and physic-chemist parameters.

The result of this research indicates that 9 from the 14 well-water-pump tested were polluted by fecal coil bacteria, with distance and depth factors influencing the value of MPN fecal coll. Whereas the quantity of well water pump usage did not influence the value of MPN fecal coli. In addition, bad environmental sanitation and less sanitary-conscience human behavior also supported the fecal coil contamination to the well water pump.

Among the impacts of water-source pollution by E. coli in this area were the high diarrhea sufferer and infant mortality rate. The high E. coil content in the water source also represent the heavy burden of the drinking water processing at Jakarta Municipal Water Treatment Plant (PAM DKI Jakarta).

We hope that the plastering of river edges and the transfer of residents of RW 04 (RT 006 to RT 0017) to the new residence location would be the development priority of Tebet Sub district, considering the bad water quality and improper residence location. In the Regional City Division Plan (RBWK) of Tebet Sub district 2005, this area would be a green-open space."

"Tujuan dari penelitian ini adalah mengaplikasikan metode perhitungan daya dukung sumber daya air untuk kasus daerah perkotaan padat penduduk dan daerah pedesaan. Metode daya dukung sumber daya air yang digunakan adalah metode rasional dan metode kesetimbangan air. Status daya dukung sumber daya air ditentukkan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan sumber daya air.Hasil penelitian menunjukan bahwa status daya dukung sumber daya air berdasarkan kedua metode tersebut menunjukan status defisit pada daerah perkotaan, namun surplus pada daerah perdesaan. Dalam skala yang lebih kecil status ini bervariasi secara spasial. Verivikasi di lapangan menunjukan status daya dukung sumber daya air bertolak belakang dengan hasil perhitungan dengan kedua metode. Daerah perdesaan yang surplus ternyata di lapangan mengalami defisit, dan juga sebaliknya pada daerah perkotaan.

---

The purpose of this research is to apply the method of calculation capacity of water resources for cases urban areas high populated and rural areas. This research used rational method and water balance method. Status of capacity of water resources determained by comparing the availability and commodity of water resoources.

The results of the study showed that status of capacity of water resources base on both method showed status the deficit in the urban areas, but there was a surplus for rural areas. On a smaller scale this status varying in spatial. Field verification shown status capacity water resources in contrast with the calculation on with both method. Rural areas that surplus it appeared in the field suffered a deficit, and also in urban areas."

"Air hujan dapat dinilai merugikan bagi suatu lingkungan perkotaan dalam tingkat yang besar, tetapi juga dapat bernilai bermanfaat, jika dikelola dengan baik untuk meningkatkan pemanfaatan kembali air oleh alam, dengan tujuan jangka panjang yaitu untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang hidup pada daerah yang mengalami hujan tersebut. Oleh karena itu, program ?Water Balance Model? (WBM) yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah British Colombia, Kanada, digunakan untuk membandingkan antara volume air antara air hujan (total rainfall) dengan limpasannya (discharge) , begitu juga dengan jumlah infiltrasi yang dapat dihasilkannya, yang dapat ditingkatkan oleh penerapan teknologi Surface Enhancements dan Source Controls dari aplikasi Manajemen Air Hujan Perkotaan (Urban Rainwater Management).Tujuan dari studi ini adalah untuk menguji kemampuan program WBM, yang hanya dapat diakses dari situs www.waterbalance.ca, dengan mengikuti semua tahapan yang diperlukan oleh program tersebut. Sebelum program WBM ini dapat diuji, diperlukan terlebih dahulu untuk mencari berbagai macam data yang dibutuhkan untuk dapat mengoperasikan program dengan benar, seperti antara lain data hujan, topografi, jenis tanah, penggunaan lahan (tipe & luas), dan penutup permukaan lahan, untuk dapat mewakili daerah yang akan ditinjau tersebut, dalam hal ini daerah perwakilan untuk Sub-DAS Sugutamu.Data-data lain yang diperlukan adalah juga data mengenai teknologi source controls dan surface enhancements, dari teknologi Best Management Practice (BMP) yang mendukung konsep Low-Impact Development (LID), yang sudah tersedia oleh program WBM ini. Setelah pengumpulan semua data tersebut, program dapat digunakan dengan memasukkan semua data yang sudah diperoleh kedalam program WBM melalui situs program, dan melihat hasil yang keluar setelah program dijalankan, untuk selanjutnya dapat dianalisa. Hasil yang diperoleh dari seluruh perhitungan di dalam program akan berupa beberapa macam grafik.Ada dua macam grafik yang dihasilkan tersebut, yaitu grafik Exceedance Summary, yaitu grafik yang menunjukkan jumlah limpasan yang terjadi dalam suatu jenjang waktu tertentu, dan juga Volume Sumamry, yaitu grafik yang memperlihatkan perbandingan antara volume limpasan total (Total Discharge) , dengan kehilangan total (Total Losses) , infiltrasi DAS (Catchment Infiltration) , dan infiltrasi dari teknologi source control (Source Control Infiltration) . Oleh karena program WBM ini masih di dalam masa percobaan, maka semua hasil yang diperoleh hanya berupa suatu hasil rekayasa saja untuk menguji kemampuan yang dimiliki oleh program WBM tersebut.

---

Rainwater can be considered harmful for an urban environment in excess amounts, but can also become valuable, if well managed to enhance the natural restoration of water within the environment, with the long-term objective for the restored water to be used by the local community living within the area of this rainfall. Therefore, the ?Water Balance Model? (WBM) program which was developed by the Local Government of British Colombia, Canada, is used to compare the volume of water between total rainfall and its discharge, along with the total infiltration which it can produce, which can be enhanced by applying Surface Enhancement and Source Control technology through the application of Urban Rainwater Management.

The main objective of this study is to test the abilities of the WBM program, which can only be accessed through ?Water Balance Model? website, which is www.waterbalance.ca, by following the specific steps needed by the program itself. Before the WBM program can be tested, several types of data is needed to properly operate this program, such as rainfall data, topographic data, soil type data, land use data (type & area), and surface type data, which can represent the area in which is to be observed, in this case the representation area of the Sugutamu Sub-River Basin.

Other data which is needed include data regarding source control and surface enhancement technology, from Best Management Practice (BMP) technology which supports the Low-Impact Development concept, which is already provided by the WBM program. After gathering all of the data, the program can be used by inputing all the required data into the WBM program through the program website, and seeing the results which are produced after the program is run, to be used for further analysis. The results which are produced from all calculations in the program are in the form of several different types of graphs.

There are two different types of graphs which are produced, which are the Exceedance Summary graph, which shows the amount of runoff which occurs in a certain time frame, as well as the Volume Sumamry graph, which shows the comparison between volumes of the Total Discharge, with the Total Losses, Catchment Infiltration, and Source Control Infiltration. Because the WBM program is still under testing, therefore all the results produced are only engineered results, to test the abilities of this WBM program."

"The potential of surface water supply in Cicatih-Cimandiri watershed is apparent as river flows along the year and catered from abundant spring waters. This potential water resources e used for various uses of deomestic, industry municipal, and agriculture. Increasing water requirements in the area in the last decade, with growing bottled water industries , water supply needs to be calculated more accurately. To determine river flow discharge, an AWLR (automatic water level recorder) was installed at one of the tributory, Cibojong, based on scoring analysis, there are two parameters (density of drainage network and maximum stream order) that have significant influence to surface water supply. Results of analysis indicated that proportions of the two parameters contributing to river discharge were balanced. To optimize water allocation, irrigation scheduling schemes was exercised to support existing rice field practices. Beside that, total water supply for 15 sub-districts in Cicatih-Cimandiri watershed ranges from 69.637 MCM to 336.177 MCM in dry season and ranges about double in west season. Total irrigated rice area in the 15 sub-districts was about 15.093 ha (BPS Survey , 2007) therefore the potential water supply would be sufficient to support three rice planting seasons."

"Pelayanan air minum perkotaan mengandung elemen kebijakan sosial yang kuat, karena pelayanan air minum merupakan salah satu jenis pelayanan umum yang berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat luas. Kondisi pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di seluruh Indonesia dinilai oleh banyak pihak tidak baik dan bermasalah. Kondisi ini diasumsikan bersumber dari permasalahan rendahnya tarif jual air dan kebocoran air pada pelaksanaan pelayanan, serta permasalahan sumber daya manusia pengelola. Akibatnya, secara umum, 306 PDAM yang tersebar di seluruh Indonesia mengalami masalah inefisiensi dan terlalu besarnya hutang yang harus di tanggung oleh masing-masing PDAM.Keterpurukan pengelolaan pelayanan air minum ini banyak dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya adalah akibat pengaruh sifat birokrasi pelayanannya yang tidak mengikuti kaidah sifat birokrasi modern. Sikap birokrasi yang tidak modern pada jajaran Direksi PDAM ini mengikuti sikap yang ada pada birokrasi pemerintahan di Indonesia. Birokrasi pemerintah di Indonesia masih merupakan birokrasi tempat saling berbenturannya nilai-nilai modern dan tradisional yang terbentuk dari sejarah yang cukup panjang.Untuk memperbaiki kondisi pelayanan air minum di Indonesia saat ini diperlukan jiwa kewirausahaan sejati dan akuntabilitas dari jajaran Direksi PDAM, sehingga mampu untuk mengatasi berbagai masalah yang menimpa manajemen PDAM. Dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1. Apakah terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap kewirausahaan Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia? 2. Apakah terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia?Tujuan penelitian ini untuk mengetahui :1.Seberapa besar pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Kewirausahaan JajaranDireksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia?2.Seberapa besar pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia?Hipotesis yang diajukan :1.Terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Kewirausahaan .Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia.2.Terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia.Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:Pengambilan sampel penelitian sebanyak 36 responden dari populasi 306 PDAM, menggunakan Teknik Stratified Random Sampling, stratum sample terdiri dari Direktur Utarna, Direktur Teknik/Operasi, dan Direktur administrasifKeuangan pada PDAM yang terdapat di selurub Indonesia.Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dan alat pengumpulan data yang meliputi Teknik Wawancara, Teknik Kuesionering, Observasi dan Studi Kepustakaan. Penyusunan Kuesionering menggunakan penskalaan Teknik Skala Likert; Teknik analisa data menggunakan Metoda Analisis Deskriptif Kuantitatif yang didukung dengan Metoda Analisis Deskriptif Kualitatif.Hasil Penelitian mencakup gambaran umum permasalahan pelayanan air minum di Indonesia yang dapat disimpulkan sebagai berikut:1. Budaya organisasi yang berlaku di dalam birokrasi pemerintahan merupakan sumber atau acuan sikap manajerial yang masih melekat pads jajaran Direksi PDAM. Atau dengan kata lain, terdapat sikap birokrasi pemerintah di kalangan jajaran Direksi PDAM di Indonesia.2. Sikap birokrasi pemerintah yang melekat pada Direksi PDAM secara sadar atau tidak disadari telah memotivasi dan menjadi sifat kebijakan dan gaya kepemimpinan pada jajaran Direksi PDAM di Indonesia.3. Kebijakan dan kepemimpinan yang demikiian itu mendorong terbentuknya sikap dan perilaku organisasi tertentu dikalangan staf atau pegawai PDAM, yang pada umunya juga berasal dari instansi-instansi pemerintahan.4. Sikap dan perilaku organisasi tersebut kemudian membentuk dan sekaligus menjadi ciri kinerja PDAM.5. Kineija PDAM menunjukan fenomena permasalahan inefisiensi perusahaan yang antara lain disebabkan oleh faktor internal yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan faktor eksternal, yaitu rendah dan tidak layaknya tarif air minum akibat resistensi masyarakat.6. Rendahnya kualitas sumber daya manusia tersebut dapat diartikan sebagai masalah kewirausahaan pada jajaran Direksi PDAM, dan rendah serta tidak Iayaknya tarif air minum dapat diartikan sebagai masalah akuntabilitas publik PDAM."

"ABSTRAKPerkembangan pembangunan di Jakarta cenderung mengubah tanah menjadi kedap air. Daerah yang sebelumnya merupakan media yang bisa dirembesi air diubah menjadi daerah yang ditutupi berbagai jenis bangunan seperti permukiman, pertokoan, jalan, dll. Sementara itu kebutuhan akan air bersih yang berasal dari air tanah cukup tinggi, yaitu menurut Transoto (1988) 78 %, sedang dari hasil penelitian ini di lapangan adalah 94,7 %. Kebutuhan air bersih yang berasal dari air tanah diperkirakan akan semakin meningkat, karena tingkat pertambahan penduduk yang cukup tinggi (3,0%/tahun), dan meningkatnya jumlah pertokoan, perkantoran serta industri, sementara kemampuan Perusahaan Air Minum (PAM) DKI masih sangat terbatas untuk memasok air bersih.Sebagai akibat dari kekedapan permukaan tanah terhadap air di DKI maka timbul berbagai masalah lingkungan seperti kekeringan pada musim kemarau, (karena persediaan air tanah kurang) dan intrusi air laut.Permasalahan di atas erat kaitannya dengan persepsi masyarakat terhadap sumberdaya air hujan, yang pada akhirnya mempengaruhi pengelolaan air hujan yang di terapkan mereka selama ini. Untuk meliput persepsi masyarakat terhadap air hujan serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pemerintah dalam hubungannya dengan IMB, terutama Koefisien Dasar Bangunan dan ruang terbuka, maka dalam penelitian ini dicoba untuk meneliti seluruh wilayah DKI Jakarta yang dibagi ke dalam 4 zone.Pembagian zone didasarkan pada perbedaan topografi, dan sifat air tanah. Pada masing-masing zone diambil tiga tempat yang diharapkan dapat menggambarkan zone secara keseluruhan. Sedangkan untuk kelurahan contoh dipilih daerah yang terdapat dibagian tersebut, karena diasumsikan bahwa pada daerah yang terpadat kebutuhan akan air tanah adalah sangat tinggi, dan daerah yang tertutup oleh bangunan atau kedap air lebih luas.Menurut hasil penelitian ini, di zone 2 rasa air tanahnya sekarang adalah payau, sedangkan pada tahun 1979 (Sandy, 1979) rasa airnya masih tawar. Dengan demikian intrusi air laut telah meluas sampai ke zone 2 dalam selang waktu 9 tahun terakhir.Dalam hubungan dengan pengelolaan air hujan yang diterapkan masyarakat ataupun perkantoran, ternyata masyarakat lebih banyak yang membuang air ke selokan atau sungai, tanpa usaha untuk mengembalikannya ke dalam tanah. Hanya sebagian kecil yang mengalirkan air hujan ke dalam kolam atau bak resapan. Ada juga yang membiarkan air hujan itu jatuh dari atap ke halaman, tetapi hal ini bukan untuk mengupayakan air hujan masuk ke dalam tanah. Nampaknya masyarakat selama ini masih menganggap bahwa air hujan merupakan limbah yang secepat mungkin harus dibuang atau dialirkan ke sungai, bukan sebagai suatu sumberdaya yang harus diselamatkan. Dalam hubungannya dengan pengelolaan air hujan hanya sebagian kecil saja masyarakat yang menggunakan air hujan untuk berbagai keperluan, sedang yang terbanyak mempergunakan air hujan tersebut adalah masyarakat di zone pantai atau zone 1.Sebagian rumah yang dibangun developer telah menerapkan pengelolaan air hujan dengan cara mengalirkan hujan dan atap lewat rantai ke bak resapan. Bak resapan tersebut terletak di sudut teras, akan tetapi bak ini terbuka dan volumenya juga kecil. Tetapi oleh sementara pemilik rumah tersebut, sistem yang begini telah diubah dengan mengalirkan air dari atap ke selokan, berarti kualitas pengelolaannya menjadi turun. Dalam hubungannya dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pemerintah, terlihat bahwa mayoritas masyarakat memiliki KDB (koefisien Dasar Bangunan) di atas 41 % baik di zone 1, 2, 3 dan maupun di zone 4. Sedangkan dalam peraturan pemerintah KDB diharuskan 40 %. Di samping itu khusus untuk bagian selatan Jakarta pemerintah DKI telah menetapkan bahwa pada setiap kapling harus ada ruang terbuka sebesar 85 % agar air berkesempatan meresap ke dalam tanah lebih banyak. Ternyata dari hasil penelitian ini, umumnya (96 %) masarakat memiliki ruang terbuka di bawah 69 %, bahkan 25 % dan diantaranya hanya 0-17 % saja yang mempunyai ruang terbuka.Dari analisis regresi dan korelasi antara tingkat pendidikan dengan pengelolaan air hujan di zone pantai atau zone 1 ternyata bahwa orang yang berpendidikan lebih tinggi menggunakan sistem pengelolaan air hujan yang lebih baik dari orang yang berpendidikan lebih rendah, akan tetapi hubungannya adalah nyata. Sedangkan masyarakat yang bermukim di zone 2 dan 3 ternyata orang yang berpendidikan lebih tinggi menerapkan sistem pengelolaan air hujan yang lebih jelek dari pada orang yang berpendidikan lebih rendah. Khusus bagi masyarakat yang bermukim di zone 4, sistem pengelolaan air hujan yang diterapkan oleh orang yang berpendidikan lebih tinggi hampir tidak ada bedanya dengan sistem pengelolaan air hujan yang diterapkan oleh orang yang berpendidikan lebih rendah.Hubungan antara tingkat pendidikan dengan penggunaan air hujan oleh masyarakat di zone 1 (pantai) ternyata orang yang berpendidikan lebih rendah lebih banyak menggunakan air hujan dibandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih tinggi, tetapi hubungannya tak nyata. Di zone 2 dan 3 juga orang yang berpendidikan lebih rendah lebih banyak menggunakan air hujan dari pada orang yang berpendidikan lebih tinggi, dan hubungannya adalah nyata. Akan tetapi di zone 4 temyata orang yang berpendidikan lebih tinggi lebih banyak menggunakan air hujan dibandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih rendah, dan hubungannya nyata.

---

ABSTRACT

The development of Jakarta tends to alter land to become impermeable areas which are functioning among others to absorb rainwater, have been changed into buildings, settlements, business centers, roads, etc. In the meantime, the capability of public water supply of Jakarta is limited. Only less then 40 % of 7.5 million populations is supplied with tap water. In the study area there are kampungs that only have 33.8 % tap water supplies. Therefore, the need for clean water is substituted mostly by using river water and pumping the groundwater. It was assumed that the exploitation of groundwater will increase proportionally with the population growth rate of 3.0 % per year.

This has become even more serious due to the lack of appropriate management of rainwater by the community. The prospect of rainwater as a resource is neglected, and rainwater is even regarded as a problem.

The rapid growths of buildings are also made worse due to the fact that most people do not follow the regulation concerning license to build. They neglect the limit of the allowable building base coefficient. The allowable building basic coefficient is 15 %, while the fact shows that in the study area the coefficient is increasing to 41 %. These conditions gave rise to a lot of environmental problems, such as drought, intrusion of seawater, particularly into densely populated areas where high-rise buildings were built.

With the population of 7.5 million people and the water consumption of 200 liter per day per person, there is a daily need for clean water of 15 million cu.m. While the whole Jakarta area (approximately 560.sq. km with its 2,000 mm annual rainfall) may have a daily supply of rain-water of 32 million cu.m. If during the rainy season (with is 6-7 months annually) 50 % of the rainwater can be met. Therefore, there is an urgency to develop rainwater conservation campaign.

The conservation of rainwater will serve as a resource, reducing the use of groundwater or dirty river water."

"PDAM Kabupaten Sleman dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahnn 1990 dan rnempunyai mandat peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat disamping pula sebagai salah satu sumber PAD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja PDAM Kabupaten Sleman dengan membandingkan PDAM Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul dengan menggunakan data selama 4 tahun rnulai tahun 1997 - 2000, selanjutnya dianalisis rasio sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999, serta analisis SWOT untuk pembuatan strategi pemberdayaan kinerja PDAM di masa depan.Untuk mendekati permasalahan kinerja, digunakan pendekatan keuangan dan operasional selama 4 tahun terakhir. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja PDAM Kabupaten Sleman berstatus variatitf dan tahun 2000 mempunyai status "kurang", lebih rendah dibandingkan dengan kinerja PDAM Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul yang berada dalam batas status " nilai cukup".Permasalahan yang nampak dari kinerja tersebut meliputi. Dari aspek keuangan meliputi a) Penerimaan PDAM terlalu kecil dibandingkan dengan pengeluaran PDAM. Akibat hal ini nampak pada rasio laba terhadap aktiva produktif, rasio laba terhadap penjualan, rasio biaya operasi terhadap penjualan air, dengan nilai rendah; b) Adanya beban hutang jangka panjang kepada pemerintah pusat yang semakin memberatkan ekuitas PDAM Kabupaten Sleman. Dari aspek kinerja operasional;, meliputi a) Cakupan pelayanan;. Rendahnya pertumbuhan cakupan pelayanan ini dikarenakan kemampuan perusahaan untuk berinvestasi rendah serta turunnya animo masyarakat menjadi pelanggan PDAM; b) Kontinyunitas air; c) Peneraan meter air.Langkah strategis pemberdayaan kinerja PDAM Kabupaten Sleman, meliputi antara lain : a) Perbaikan alat meter air yang rusak dan melakukan tera alat meter yang telah ada; b) Peningkatan cakupan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan pasokan sumber air dan pendanaan; c) Perubahan pinjaman hutang dari pemerintah pusat menjadi hibah/penyertaan modal pemerintah; d) Pemberian subsidi oleh PEMDA untuk program pemerataan distribusi air bersih: e) Peningkatan tarip air secara hertahap dengan tetap memperhatikan keterjangkauan Jaya beli pelanggan; e) Optimalisasi sumber pasokan air, f) Peningkatan keunggulan pelayanan PDAM kepada masyarakat, g) Pemberian bimbingan kepada wilayah/desa yang telah mengelola penyediaan air bersih secara swadaya."

"Kabupaten Maros terletak persis di samping Kota Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Maros sebesar 1,3 persen per tahun, luas daerahnya sebesar 1.619,09 km2 dan populasi sebanyak 299.662 orang. Apabila tingkat pertumbuhan 1,3 persen per tahun dipertahankan, maka jumlah populasi penduduk akan mencapai sebanyak 325.150 orang pada tahun 2013. PDAM Kabupaten Maros saat ini hanya beroperasi dengan kapasitas produksi 130 lps dari dua permukaan air utama yaitu sungai dan terowongan irigasi yang berfungsi sebagai sumber air. Sumber daya air yang utama adalah sungai Bantimurung, air tersebut dikelola oleh WTP Bantimurung yang terletak 2 km dari sungai yang menghasilkan 80 lps air bersih atau 61,5 persen dari total produksi. Kendala yang dihadapi pada pemanfaatan air baku di Kabupaten Maros sebagai air bersih adalah investasi yang tinggi, sementara potensi sumber air baku di wilayah ini cukup banyak dan belum dimanfaatkan, sebagaimana pada sumber air Panttontongan yang juga berlokasi di Kecamatan Bantimurung. Dalam proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta, untuk penyediaan air bersih di Kabupaten Maros memerlukan investasi dana sebesar Rp.115 milliar, dengan pembiayaan konsultan untuk melakukan pra studi kelayakan sebesar USD 215.960 dan akan didanai melalui Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP) dibawah item Project Development Facility (PDF) kategori 1B. Adanya proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta untuk penyediaan air bersih di Kabupaten Maros, penulis menyadari bahwa adanya risiko dalam pembangunan proyek tersebut. Sehingga, diperlukan studi analisis risiko yaitu kuantitas air dan tarif air dengan menggunakan kondisi risiko terburuk dan terbaik yang nantinya diolah dengan scenario anaysis."

"Air Bersih merupakan Kebutuhan dasar (Basic Need) yang sangat perlu bagi manusia. Sebagian besar tubuh manusia memperoleh sumbangan paling besar dari air untuk kehidupannya. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dapat memberikan kesehatan dasar pada manusia, baik untuk minum, memasak makanan dan keperluan sehari-harinya. Kesehatan manusia ini dapat menunjang kegiatan manusia sebagai pelaku pembangunan. Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Jawa Tengah, memang dijuluki sebagai daerah gersang, yang tidak tanpa alasan. Kualitas dan kuantitas air yang belum memadai menyebabkan banyaknya penyakit yang berhubungan dengan hal itu berjangkit. Upaya penanggulangan sering dilak.ukan, namun masih sukar untuk menurunk.an jumlah penderita, bahkan dalam lima tahun terakhir ini, prioritas perhatian terhadap penyakit masyarakat masih cenderung didominasi oleh penyakit yang mempunyai hubungan dengan air yang kurang memadai. Hasil upaya mengurangi berjangkitnya penyakit-penyakit tersebut merupakan upaya memperbaiki komponen penting yang ikut menentukan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu cara yang dapat diperaunakan untuk: menanggulangi berjangkit secara luasnya penyakit tersebut yaitu dengan meningkatkan kuantitas penggunaan air, walaupun segi kualitasnya masih belum memenuhi standar. Hal ini telah dibuktikan dengan penelitian Saunders dan Was-ford pada tahun 1976 dengan hasil yang menunjukkan kemajuan pesat di bidang ini. Oleh karena itu, kualitas air yang nampaknya masih sukar diperbaiki dapat segera ditanggulangi dengan upaya mencapai target kuantitas. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa pencapaian target penyediaan air bersih yang dilaporkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Grobogan tidak sesuai dengan kenyataan lapangan dan bahwa aspek kelembagaan implementasi merupakan pokok penting yang hasus diperbaiki, sehingga dapat menunjang program air bersih mencapai target riil. Pencapaian target tersebut mendorong perbaikan derajat kesehatan dengan menurunnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kuantitas dan kualitas air yang tidak memadai. Segi kelembagaan merupakan kelemahan dalam implementasi program pembangunan yang dimotori oleh pernerintah dalam upaya mensukseskan program air bersih. Kelemahan penelitian ini ada pada penggunaan teori implementasi yang lebih cenderung bagi model penelitian kasus. Selain itu, kendala paling berat adalah model penelitian survey dengan waktu dan tenaga yang tidak memadai sehingga banyak hal yang nampak, diselesaikan tergesa-gesa. Faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan seperti: Komunikasi, Sumberdaya, Sikap/Watak dan Struktur Dirokrasi dalam kelembagaan implementasi program dapat memberikan sumbangan besar untuk perbaikan program, terutama pencapaian target kuantitas secara riil. Kelemahan kelembagaan pada faktor-faktor tersebut merupakan salah satu kunci pokok upaya mencapai target kuantitas air bersih yang dapat mendorong perbaikan kualitas harus benar terwujud dalam implementasi program air bersih. Dengan wujud nyata kelembagaan impiementasi yang baik dalam program-program pembangunan, maka sekaligus proses Administrasi Negara dapat menyentuh bidang kesehatan sebagai bagian pelayanan masyarakat."