Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai proses peralihan TAC menjadi PSC. Proses peralihan ini dimulai dari permintaan Exxon untuk melakukan perubahan kontrak. Dalam skripsi ini Penulis akan membahas tiga pokok permasalahan yaitu apakah alasan ExxonMobil mengajukan perubahan TAC menjadi PSC dikaitkan dengan hak dan kewajiban kontraktor yang diatur dalam TAC dan PSC Blok Cepu, analisis proses mendapatkan Wilayah Kerja pada PSC biasanya dibandingkan dengan PSC Blok Cepu dan analisis terhadap tidak dilaksanakannya Plan of Development (PoD) dan keabsahan Memorandum of Understanding (MOU) pada Proses Peralihan TAC menjadi PSC di Blok Cepu. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kesimpulan yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut: Pertama, beberapa alasan ExxonMobil mengusulkan perubahan TAC menjadi PSC dikaitkan dengan hak dan kewajiban Kontraktor pada Blok Cepu ialah terkait Pertanggung jawaban, keuntungan Exxon sebagai Operator, adanya Penggantian Cost Recovery sebesar 100%, serta ExxonMobil tidak tersingkir dalam Blok Cepu. Kedua, terhadap analisis perbandingan proses mendapatkan Wilayah Kerja pada PSC biasanya dengan PSC Blok Cepu adalah pada PSC Blok Cepu tidak terdapat proses pelelangan dan indikator penilaian yang dilakukan menteri dalam memilih kontraktor. Ketiga, dengan tidak dilaksanakannya PoD dapat dinyatakan bahwa ExxonMobil telah melanggar kontrak TAC. Namun, terhadap pembatalan kontrak ini merupakan hak Pertamina sebagai pihak yang merasa dirugikan. Terhadap Permasalahan keabsahan MOU dalam hal ini Komisaris Utama berwenang melakukan penandatangan MOU berdasarkan pasal 32 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Sehingga, MOU ini sah dan mengikat. Mengenai keabsahan MOU tidak mempengaruhi kebsahan daripada PSC karena PSC muncul dilandasi penunjukan Menteri kepada ExxonMobil sebagai kontraktor berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2005. PSC bukanlah perjanjian accesoir (ikutan) dari MOU.

---

This thesis discussed about Process of Transition of TAC into PSC. This transition process was began from Exxon?s request to change the contract. In this thesis the author will discuss three subjects which are about; first, what is ExxonMobil?s reason to propose the changes of contract from TAC into PSC which is associated with rights and obligations of Contractors regulated in TAC and PSC on Cepu Block. Second, analysis the process of getting the Area of Work on standard PSC compared with Cepu PSC. Third, analysis on implementation of Plan of Development (PoD) and validity of Memorandum of Understanding (MOU) in the Process of transition from TAC into PSC in Cepu Block.

Based on research the author has concluded that first, some of ExxonMobil?s reasons for proposing changes of TAC into PSC associated with Rights and Obligation of the Contractor in Cepu Block are related to the liability, Exxon?s profit as Operator, Replacement of Cost Recovery by 100%, and ExxonMobil wouldn?t be eliminated in Cepu Block. Second, In Comparative analysis on the process of getting Area of Work between standard PSC and Cepu PSC, the author found that in Cepu PSC there was no tender process and assessment indicators for minister to choose a contractor. Third, In regard on the implementation of PoD, it can be stated that ExxonMobil has breached the contract.

However, the termination of this contract is the right of Pertamina as a party who feel injured. In the problem on validity of MOU, Commisioner has authority to sign MOU in accordance with article 32 paragraph (2) Law No. 19 year 2003 regarding State-Owned Company. So, the MOU is legal and binding. The validity of the MOU didn?t affect validity of PSC, since PSC was emerged based on appointment from minister to Contractor that is regulated in Government Regulation No. 34 Year 2005. PSC is not accesoir agreement of MOU."

"Propaganda merupakan bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan untuk memanipulasi target propaganda, baik manipulasi emosi, sikap, opini, sampai dengan perilaku. Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) merupakan kelompok teror yang berada di wilayah timur tengah yang menggunakan propaganda. Sebagai sebuah kelompok teror, ISIS memiliki tiga tujuan utama yaitu publisitas, motivasi ideologi, dan perekrutan. Propaganda ISIS sebagai perpanjangan dari ISIS juga memiliki tiga tujuan tersebut yang memberikan kerangka pada strategi propaganda ISIS. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas serta strategi propaganda ISIS dan kontrapropaganda yang bersesuaian dengan propaganda ISIS. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan metode studi dokumen yang berkaitan dengan propaganda ISIS dan metode wawancara kepada 4 orang narasumber. Pengumpulan data juga dilakukan dengan sensus terhadap 4 publikasi propaganda ISIS yaitu IS Report, IS News, Dabiq, dan Al-Mustaqbal. Analisis data penelitian dilakukan dengan metode analisis isi dan analisis aspek propaganda. Formulasi strategi propaganda ISIS dan kontrapropaganda yang bersesuaian dilakukan dengan metode analisis tugas dan sasaran. Hasil penelitian menemukan propaganda yang dilakukan ISIS merupakan propaganda yang berkualitas berdasarkan aspek-aspek publikasi, pemberitaan, wacana ideologi, dan mode persuasi. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan penggunaan media sosial dengan saluran komunikasi Internet.

---

Propaganda as a communication is used to deliver message to manipulate its targets? emotion, attitude, opinion, or behavior. Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) is a terror group that uses propaganda, residing mainly in Middle East. As a terror group, ISIS has three main goals which are publicity, ideological motivation, and recruitment. ISIS? propaganda, as an extension of itself, also embodies those goals which provide foundation for ISIS? propaganda strategy. Because of that, the research was conducted to study the quality and the ISIS? propaganda strategy along with its relevant counterpropaganda strategy.

The research employed quantitative and qualitative methods. Data collection was conducted by studying documents related to ISIS? propaganda and by interviewing 4 experts and by doing census on four ISIS propaganda publications which are IS Report, IS News, Dabiq, and Al-Mustaqbal. Analyses were conducted using content analysis and propaganda element analysis. Strategy of ISIS propaganda and its relevant counterpropaganda was formulated using assignment and target analysis.

Result showed that ISIS propaganda is a good propaganda employing wide range of aspects, from publication, news, ideological discourse, to persuasion mode. Last, the result also showed that ISIS tends to use social media with Internet as its preferred communication channel."

"Penyebaran faham radikalisme dan aksi terorisme merupakan permasalahan serius yang mengancam kesatuan dan persatuan Negara Republik Indonesia. Terorisme yang berkembang di Indonesia ternyata tidak hanya melingkupi wilayah kedaulatan Indonesia saja, namun operasionalnya hingga ke wilayah Asia Tenggara bahkan dunia Internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian di Polda Metro Jaya, Densus 88 AT Mabes Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, law enforcement-led strategy lebih cocok digunakan di Indonesia, karena pasca reformasi urgensi terhadap HAM lebih dikedepankan dan law enforcement-led strategy lebih sesuai dengan sistem demokrasi Indonesia saat ini. Kedua, Strategi Penggambilan keputusan Muhammad Tito Karnavian selalu didasarkan pada fakta yang terjadi dilapangan dan pertimbangan manajerial perkara, dengan diperkuat informasi dari intelijen. Ketiga, dalam penyelesian konflik Muhammad Tito Karnavian melakukan pendekatan-pendekatan kepada pihak yang berkonflik untuk mengetahui akar permasalahannya konflik dengan mendatangi satu persatu pihak-pihak yang berkonflik.

---

The spread of radicalism and terrorism is a serious problem that threatens the unity and integrity of the Republic of Indonesia. Growing terrorism in Indonesia covers not only the sovereign territory of Indonesia, but its operations to Southeast Asia and even the world. This study uses a qualitative approach and the selected informants by using purposive sampling technique. This research is located in Polda Metro Jaya, Densus 88 AT Police and the National Agency for Combating Terrorism.

The results shows that first the law enforcement led strategy is more suitable for using in Indonesia, because in the post reform the urgency of human rights has been put forward and law enforcement led strategy is more in line with Indonesia 39 s democratic system. Second, decision making strategies of Muhammad Tito Karnavian are always based on facts that occur in the field and considerations of managerial matters, with strengthened informations from agent provocateur. Third, in solving the conflicts Muhammad Tito Karnavian approaches to the conflicting parties to find out the root of the problem conflict by visiting one another."