Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rumah Sakit Kepolisian Pusat Raden Said Sukanto, yang disebut juga Rumah sakit Sukanto merupakan badan pelaksana pada Disdokkes Polri. Salah satu kegiatan pelayanan yang dilakukan adalah pembedahan. Selama tahun 1997 telah dilakukan operasi sebanyak 1861 kasus yang terdiri dal 872 (46,86%) pasien umum dan 989 (53,14%) pasien dinas. Kegiatan ini memerlukan dukungan logistik farmasi yang besar. Unit Bedah Sentral menerima logistik farmasi melalui 4 jalur pengadaan dari 3 jenis pembiayaan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi logistik farmasi yang pengadaannya berasal dari berbagai sumber, yang berguna untuk menentukan biaya yang harus di alokasikan Rumah said Sukanto untuk menunjang Unit Bedah Sentral sebagai pusat biaya dan pusat laba, mengetahui bantuan yang diberikan pasien umum terhadap pasien dinas, serta mengetahui sistem pengadaan logistik farmasi di Unit bedah Sentral.Design penelitian adalah cross sectional, untuk mendapatkan gambaran bagaimana proses suatu pelayanan kesehatan di rumah sakit khususnya dalam hal pengadaan logistik farmasi di Unit Bedah Sentral. Tehnik pengumpulan data primer dengan pengisian kuesiner dilanjutkan dengan wawancara kepala pejabat terkait, sedangkan data sekunder didapatkan dengan cara pengumpulan data dari Unit Bedah Sentral, Bendahara Materiil dan Unit Farmasi.Dari hasil penelitian di dapatkan komposisi logistik farmasi Unit Bedah Sentral terdiri dad 72 obat-obatan dan 108 jenis alat kesehatan habis pakai. Sebagian besar obat-obatan adalah obat anestesi (72,2 %), sedangkan sebagain besar alat kesehatan habis pakai yakni 83,3 % digunakan oleh dokter bedah. Alat kesehatan habis pakai terbanyak adalah benang operasi yang terdiri dari 52 jenis benang (50%).Prosentasi pengadaan dari Dropping Disdokkes Polri hanya 6,17 % dad Apotik Pusat hanya 1,65 %, pengadaan Penunjang Medik (50,32%) dan pengadaan Unit Bedah Sentral (41,86%).Selama tahun 1997 Unit Bedah Sentral Rumah Sakit Sukanto bukan merupakan pusat laba, karena ternyata terdapat subsidi dari Rumah sakit ke pasien umum sebesar Rp. 20.841.465,- atau 12,45 % dari seluruh kebutuhan logistik farmasi pasien umum.Dari hasil penelitian ini didapatkan sistem pengadaan logistik farmasi Unit Bedah Sentral yang paling tepat adalah yang hanya melewati satu pintu yakni Penunjang Medik. Perlu dibuat formularium obat-obataan dan alat kesehatan habis pakai untuk Unit Bedah Sentral serta dilakukan analisis A B C untuk pengadaan benang yang jumlahnya besar dan harganya sangat mahal.

---

Raden Said Sukanto Central Police Hospital, which is also called Sukanto Hospital is the technical operational of Police Medical and Health Services. It serves surgery programmed. In 1997, 1861 surgical cases was done. It consists of 872 cases (46.86%) general patients and 989 cases (53.14 %) military patients. These surgeon activities need pharmaceutical logistics support. Central Surgery Department receives pharmaceutical logistics from four procurement resources and three fund resources.

The research's objective is to analyze the pharmaceutical logistics composition from many kinds of procurement resources. It is important to make cost decision to support Central Surgery Department as cost center and profit center. How far is the general patients support the military patients and which system pharmaceutical logistics procurement in the Central Surgery Department is needed.

The research design is a cross sectional based, how the hospital health services especially in the pharmaceutical logistics procurement of Central Surgery Department must be done. The primary, data is done due to questionnaire and interviews, whereas the secondary data is from Central Surgery Department, Logistic officer and Pharmaceutical Department.

The research's result has established pharmaceutical logistics composition consist of 72 pharmaceuticals and 108 pharmaceuticals used up product. Most of the pharmaceuticals product is anesthetic and the pharmaceuticals used up is mostly for surgical. Lots of the pharmaceuticals used up product is surgical suture that consist of 52 kinds.

There are only 6.17 % Procurement percentage from The Police Medical and Health Services dropping, 1.65 % from Central Pharmacy, 50.32 % from Medical Support procurement and 41.86 % from Central Surgery department procurement.

In the 1997, Central Surgery department is not likely to be the profit center because Rp. 20.841.465,- has been subsided by the hospital to the general patients. It is 12.45 % from all the pharmaceutical logistics composition needed by the general patients.

This research find out that one way procurement through medical supported department is the only right way of Pharmaceutical logistics procurement system in the Central Surgery department. We need pharmaceutical formulation of pharmaceuticals (medicines) and pharmaceutical used up product for the Central surgery. Whereas for the most expensive surgical suture we use the A B C analysis."

"Ke depan organisasi pemerintah miskin struktur kaya fungsi, yang diwujudkan melalui berbagai macam jabatan fungsional. Salah satu jabatan fungsional yang butir kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah Pengawas Farmasi dan Makanan. Jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kinerja dan sekaligus merupakan alternatif pengembangan karir yang sangat diminati oleh SDM di Badan Pengawas Obat dan Makanan.Beban kerja BPOM dalam upaya pengawasan terhadap mutu, keamanan dan efikasi atau manfaat obat, obat tradisional, makanan, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan bahan berbahaya, baik yang beredar di Indonesia maupun untuk produk ekspor semakin meningkat dan semakin kompleks. Semakin terbukanya akses pasar global, akan semakin banyak beredar produk ilegal dan produk palsu. Sehingga semakin banyak kasus pro justicia di bidang farmasi dan makanan. Beban kerja yang berat dan sangat beresiko di lapangan inilah yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Pengawas Farmasi dan Makanan.Oleh karena itu pengembangan karir sebagai pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan selain menarik dari segi profesionalisme dan orientasi kinerja, juga dari segi pencapaian jenjang jabatan dan pangkat tertinggi sebagai pegawai negeri sipil dan akhirnya adalah tunjangan jabatan itu sendiri.Pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan di lapangan harus sesuai dengan harapan setiap SDM. Oleh karena itu diperlukan sistem yang dapat melakukan penilaian dan penetapan (perhitungan) angka kredit serta dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jabatan fungsional tersebut.Untuk itu dirancang suatu prototip aplikasi program otomasi Sistem Informasi Bagi pengembangan Karir Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, BPOMRI, yang diharapkan akan dapat melakukan penilaian dan penetapan (perhitungan) angka kredit serta dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan di lapangan. Otomasi penilaian dan penetapan (perhitungan) angka kredit serta monitoring dan evaluasi tersebut dapat meringankan beban Tim Penilai dan pihak manajerial yang menangani jabatan fungsional yang menyita banyak tenaga, waktu dan biaya.Prototip ini merupakan pemecahan awal, yang masih harus dikembangkan menjadi suatu sistem yang utuh. Untuk itu sangat diperlukan dukungan pimpinan BPOM untuk mewujudkannya, baik dari segi legalitas pengadan maupun dari segi penganggaran agar memberikan prioritas pengadaan sistem tersebut.Untuk keberhasilan sistem jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan juga perlu dilakukan sosialisasi yang ditata dan terus menerus kepada setiap SDM di setiap level bahwa pejabat fungsional adalah partner yang setara bagi pejabat struktural dalam pencapaian visi dan misi BPOM, selain diperlukan juga pendidikan dan pelatihan yang terstruktur bagi pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan guna memenuhi kompetensi dalam menjalankan tugas jabatannya.

---

Information System Modelling for Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan career development in Badan POM (National Agency of Drug and Food Control Indonesia)In the future, the government organization chart is designed to be simple but rich of functions. Various of functional services will be implemented. One of it is Jabatan Fungsional Pengawas farmasi dan Makanan.

Pengawas Farmasi dan Makanan is one of many strategic plan to increase Badan POM performance and interesting alternative career development for staff.

Global trade's affects the increasing of Badan POM's responsibility in pharmaceuticals and food control such as medicines, traditional medicines, medical devices and other commodities under Badan POM controlled. This situation opens the opportunity for distribution of illegal and counterfeit product; it is realized that the increase of pro justicia cases in pharmaceutical and food as the effects of those condition. Badan POM assumes that high risk responsibility.

Jabatan fungsional is interesting career development tract because its professionalism, performance oriented, career opportunity and of course the allowance as well.

Since the implementation of jabatan fungsional has to meet the staff needs, therefore the existing system that can evaluate, determine and to monitor its implementation is absolutely needed.

For that purpose it is designed an application prototype of automation system for jabatan fungsional pengawas farmasi dan makanan progress, in order to less the appraiser team duties and also to make the budget efficiency. The proposed prototype is beginning of the whole system to manage the implementation of jabatan fungsional in Badan POM. There are many supports have to be input to grow the prototype becomes the complete system such as, management, budget and legal aspects as well. Structured and consistent socialization is needed also to keep the pengawas farmasi dan makanan informed that structural and functional services are colleagues to achieve together the Badan POM mission and vision. Education and structured training are important and should be performed to fill them up with the competencies in their works."

"Pernbentukan kawasan perdagangan bebas oleh banyak negara, termasuk Indonesia, membuat pexsaingan makin ketat, termasuk induslri rumah sakit. Agar dapat bcrtahan, rumah sakit diharapkan dapat mcningkatkan pendapatan dan menekan biaya. Pendapatan lnstaiasi Farmasi RSAB HK hanya mempunyai ratio pcndapatun sebesar 28 - 29 % giari total pendapatan rumah sakit, sedangkan litcmtur menyatakan sekitar 40-50 %. Dineksi rumah sakit mengharapkan pcndapatan ditingkatkan menjadi 40 %.Dilakukan penelitian kualitatif selama 2 bulan pada bulan April dan Mei 2007 di Rumah Sakit Anak dan Bunda I-Iarapan Kita untuk mengctahui mengapa banyak resep keluar. Jumlah informan sebanyak 21 orang. Kesesuaian infonnasi didapatkan dari informan petugas Instalasi Farmasi dan petugas lain yang mcngetahui/berhubungan dengan aktivitas instalasi. Kecukupan informasi/inf`o|'man clilakukan dengan snow balling efécr. Metode pengumpulan informasi dilakukan dengan wawancara, observasi, dan pemeriksaan data/dokumen. Validitas data dijaga dcngan lriangulasi sumber, metode, dan data/analisis.Hasil penelitian menunjukkan harga obat mahal, obat tidak lengkap, dan waktu tunggu lama berhubungan dengan rendahnyn pcmanfaatan lnstalasi Farmasi RSAB HK. Peneiusuran lebih lanjut, empat faktor diatas disebabkan:

1. Forrnularium yang out of date dan tidak ditaati;
2. Pembayaran vendor dan petty cash yang terlambat,
3. Kurangnya insentif untuk memotivasi pasien rnembeli opal di RS;
4. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang kurang tepat;
5. Pengelolaan dan monitoring stok kurang optimum;
6. SIRS yang tidak dapat digunakan memonitor stok;
7. Skedul kerja petugas tanpa pcnjadwalan scsuai beban kcrjajam sibuk.

Beberapa hal disarankan untuk mengatasi hal ini berdasarkan kemudahan melakukan, lama waktu pelaksanaan, penggunaan sumbcr daya, dan efektivitas:

1. Koreksi hai-ga jual obat rajal scsuai aturan PPN;
2. Mempcrccpal pembayaran vendor dan penggantian petty cash gudang farmasi;
3. Menerapkan metode stok minimum dan maksimum pada pengelolaan persediaan;
4. Sosialisasi peian lnstalasi Farmasi dalam memmjang aktivitas RS;
5. Perbaikan SIRS schingga mampu mcmonitor stok dan melatih petugas menggunakan dengan benar;
6. Mengatur jadwal masuk petugas sesuai jam sibuk;
7. Membatalkan rencana penambahan depo ranap;
8. Penentuan strategi harga dengan super value strategy (kualitas tinggi dan harga murah) untuk jangka pendek (misalnya 1 tahun) dan dilanjutkan dcngan high value strategy (kuaiilus tinggi dengan harga sedang) atau good value strategy (kualitas sedang harga dengan rendah) ditambah pengenaan margin lebih besar untuk obat pasien ranap kelas yang lebih linggi dan obat slow moving, serta perlakuan pembelian obat pasien rawat inap kelas 3 dan intensif sebagai pasien rawat map.

---

Free trade zone among countries, including Indonesia, create tight competitions in hospital industry. To survive, hospital has to increase revenues and decrease costs. As a government hospital, the ratio of pharmacy installation revenues compared to total revenues is 28 - 29 %. Some literatures indicate higher number reaching 40-50 % for industry average. The management of the hospital is targeting and demanding increased ratio to 40 %.

A qualitative research was conducted in April and May 2007 at the Children and Women Hospital Harapan Kita to detemtine why many prescriptions failed to be used inside and were outside. 21 persons were used as informants. Informations appropriateness was got by using employees of Instalation and other persons who knew lnstalation activity. Snow balling effect in deciding the adequacy of the informants and information was used. Information and data collection was conducted using interviews, observation, and documents/data study. Triangulation of sources, methods and data/analysis were used to maintain the validity of data.

The results of the study show that high price ofthe drugs/medicines, unavailability of some arrays of the medicines, and long queues are the prominent causes of internal prescription leakage. Further investigation reveal above problems were caused by:

1. Outdated formularium;
2. Dcllaycd payment lo vendor and reimbursement of the petty cash;
3. Not enough incentives to motivate patient to buy inside;
4. In-appropriate application of value added tax;
5. Not optimized inventory management;
6. Hospital Information system is unable to monitored drugs stocks;
7. Evenly distributed staffs allocation, without considering the needs to assign more people at busy hours.

Seven issues are suggested to solve the problems based on feasibility, effcetivity, duration of the afford, and usages of the resources:

1. Price correction due to in-appropriate of value added tax;
2. Expedite faster payment to vendors, and expedite reimbursement petty cash;
3. Apply minimum and maximum stock system to inventory management;
4. Sosialize the iinance role of thc instalation to Hospital activity;
5. Upgrade computer program systems and train staffs in better using it;
6. Reschedule work force so that more staffs are on duty at peak hours;
7. Abort the plan to establish second In-patient depo;
8. Rocalculating thc selling price in terms super value strategy (high quality low price) for I year, then to high value strategy (high quality normal price) for good value strategy (normal quality low price), higher margin for higher class of in-patient and slow moving drug, and sell medicine without VA tax to class 3 and intensive in-patient.
"

"Dalam rangka pencapaian tujuan penerapan CPOB terkait penjaminan mutu,kesehatan masyarakat dan perkembangan industri farmasi, maka industri farmasiharus memiliki sumber daya yang telah dibekali pendidikan dan mengerti tentangobat dan aspek kefarmasian, yaitu profesi apoteker. Calon apoteker dituntut tidakhanya memiliki pengetahuan mengenai teori yang telah diberikan selamaperkuliahan, tetapi juga memerlukan wawasan dan keterampilan yang dapatdiaplikasikan secara nyata dalam bidang kefarmasian. Oleh sebab itu,diselenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di SOHO Group, khususnya PT.SOHO Industri Farmasi, agar para calon apoteker memiliki pengetahuan,pemahaman dan keterampilan yang komprehensif dalam bidang farmasi demitercapainya peningkatan dan perlindungan kesehatan masyarakat sertaperkembangan industri farmasi Indonesia."

"Mahasiswa calon apoteker perlu mengetahui perannya di lingkup pemerintahan sebagai salah satu tempat untuk melaksanakan tugas profesinya kelak. Praktek kerja profesi apoteker merupakan salah satu sarana bagi calon apoteker untuk mendapatkan pengalaman kerja, pengetahuan, gambaran, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran apoteker di lingkup pemerintahan. Oleh karena itu, Departemen Farmasi Universitas Indonesia bekerja sama dengan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang berlangsung dari tanggal 16 Januari hingga 3 februari 2012 untuk memberikan wawasan kepada calon apoteker mengenai perannya di suku dinas kesehatan."