Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu instansi di Indonesia yang mempunyai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan fungsional penyuluh. Sejak Undang Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan, maka Pengelolaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan BKKBN diamanatkan sebagai instansi pembina dan pengelola PKB. Sebagai Instansi yang telah melakukan reformasi birokrasi, BKKBN telah menerapkan standar kinerja yang bisa diukur dan menerima tunjangan kinerja bagi pegawainya. Setelah PKB dan PLKB bergabung otomatis mereka juga mendapatkan hak yang sama menerima tunangan kinerja. Oleh karena itu diperlukan suatu alat untuk bisa memantau dan mengukur kinerja PKB dan PLKB yang bertugas di lini lapangan. BKKBN mengembangan suatu aplikasi berbasis smartphone online bernama E-Visum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan penerapan sebuah perubahan sistem terbaru untuk mengukur kinerja Penyuluh Keluarga Berencana. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap informan penelitian dan data sekunder berupa arsip dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan purpossive sampling. Hasil penelitian menemukan pelaksanaan dan penerapan aplikasi E-Visum telah perjalan dengan baik namun belum optimal. Dalam prakteknya aplikasi E-Visum masih dapat dimanipulasi, sistem pengawasan yang diharapkan dapat memantau kinerja dengan baik belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena terkendala staf di BKKBN tingkat pusat dan provinsi yang terbatas serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) dan Keluarga Berencana (KB) ditingkat Kabupaten/Kota yang masih di bawah Pemerintah Daerah. Kondisi PKB yang rata-rata sudah berusia senja juga menyebabkan kesulitan dalam pengoperasian smartphone.

---

The National Population and Family Planning Agency (BKKBN) is one of the agencies in Indonesia that has a State Civil Apparatus (ASN) with a functional position of extension. Since Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government was published, the Management of Family Planning Extension (PKB) and Family Planning Field Officers (PLKB) was the authority of the Central Government and BKKBN mandated as an agency for the management and management of PKB. As an Agency that has carried out bureaucratic reform, BKKBN has implemented performance standards that can be measured and receive performance benefits for its employees. After the PKB and PLKB join automatically they also get the same right to receive the performance fiance. Therefore a tool is needed to be able to monitor and measure the performance of PKB and PLKB in charge in the field. BKKBN developed an online smartphone-based application called E-Visum.

This study aims to determine the extent of the implementation and implementation of a recent system change to measure the performance of family planning instructors. The type of research used in this study is a type of analytical descriptive research through a qualitative approach. Data sources used in the form of primary data derived from the results of in-depth interviews with research informants and secondary data in the form of archives and documentation. The informant selection technique uses purposive sampling.

The results of the study found that the implementation and application of the E-Visum application had gone well but was not optimal. In practice, the E-Visum application can still be manipulated, the monitoring system which is expected to monitor performance well has not been able to be implemented maximally because of constraints on limited staff at the central and provincial BKKBN as well as Regional Organizations (OPD) and Families Planning (KB) at the Regency / City level which is still under the Regional Government. PKB conditions which on average are already old at night also cause difficulties in the operation of smartphones."

"Pendahuluan: Pergerakan gigi ortodonti akan merangsang terjadinya proses inflamasi sehingga mengeluarkan mediator inflamasi. Prostaglandin E2 (PGE2) adalah salah satu mediator inflamasi yang dikeluarkan selama pergerakan ortodonti dan berperan dalam resorpsi tulang. Proses inflamasi ini terjadi pada semua pergerakan ortodonti termasuk pada penggunaan sistem self-ligating. Walaupun sistem self-ligating diklaim banyak memiliki keuntungan, termasuk efeknya pada ligamen periodontal, akan tetapi belum ada penelitian secara biomolekular yang membandingkan mediator inflamasi dalam ligamen periodontal. Metode: Duabelas pasien dari klinik ortodonti, FKG-UI, dengan kasus nonekstraksi dan indeks iregularitas pada insisif mandibula sebesar 4-9 mm, mendapatkan perawatan ortodonti dengan sistem self-ligating pasif (Damon Q, Ormco) dan sistem konvensional preskripsi MBT (Agile, 3M). Cairan krevikular gingiva diambil dari sisi labial regio insisif mandibula pada 0 jam (sebagai kontrol), 24 jam, dan 4 minggu. Kadar PGE2 diperiksa menggunakan ELISA. Hasil: Walaupun secara statistik tidak terdapat perbedaan kadar PGE2 pada pemakaian braket self-ligating dibandingkan dengan konvensional pada 0 jam, 24 jam (p=0,815), dan 4 minggu (p=0,534), namun secara deskriptif kelompok selfligating memiliki kadar PGE2 lebih tinggi dari konvensional secara konsisten pada 0, 24jam, dan 4 minggu. Pada waktu 24 jam, kadar PGE2 meningkat dibandingkan saat 0 jam, pada kedua sistem, dan kadar PGE2 pada kelompok self-ligating pasif (302,55±26,33 pg/ mL) lebih besar daripada kelompok konvensional (264,43±83,08 pg/mL). Pada waktu 4 minggu, kadar PGE2 menurun dibandingkan dengan waktu pengambilan 0 jam dan 24 jam, pada kedua kelompok sistem, dan kadar PGE2 pada kelompok self-ligating (236,17±42,63 pg/mL) lebih besar dari kelompok konvensional (208,267±81,83 pg/mL). Kesimpulan: Penelitian kami menyimpulkan bahwa sistem self-ligating memberikan respon selular yang berbeda dibandingkan sistem konvensional.

---

Introduction: Inflammation process, as a result of orthodontic tooth movement, will trigger the release of inflammatory mediator. Prostaglandin E2 (PGE2) is one of the inflammatory mediator that is released during the orthodontic movement and plays an important role in bone resorption. These inflammatory process occurred in all orthodontic movement included in orthodontic treatment using self-ligating system. Although self-ligating system?s advantages have been claimed, including the effect of the system in periodontal ligament, there are still no research in biomolecular level comparing the mediator release in periodontal ligament.

Objective: The purpose of this study was to examine PGE2 concentration in gingival crevicular fluid (GCF) during initial alignment of anterior mandible, using two different system brackets, passive self-ligating and conventional bracket.

Methods: Twelve patients with mandibular incisor irregularities of 4 to 9 mm and prescribed nonextraction cases, from orthodontic clinic, faculty of dentistry, Universitas Indonesia, were having orthodontic treatment. They were divided into 2 groups, each group were using Damon passive self-ligating system (Damon Q, Ormco), and conventionally ligated bracket with MBT?s prescription (Agile, 3M). GCF were taken from labial site of mandibular incisors at 0 hour (served as control), 24 hours, and 4 weeks. PGE2 level was determined using ELISA kit.

Results: There was no statistically difference in PGE2 level in self-ligating system group compared with conventional group, at 0, 24 hours, and 4 weeks, but from descriptive view self-ligating group had higher PGE2 levels than conventional at 0, 24 hours, and 4 weeks. At 24 hours, mean of PGE2 level was elevated from 0 hour, in both groups, and mean of PGE2 level was higher in self-ligating group (302,55±26,33 pg/ mL) than conventional group (264,43±83,08 pg/mL). At 4 weeks, mean of PGE2 level was decrease from 0, and 24 hours in both groups, and mean of PGE2 level was still higher in self-ligating group (236,17±42,63 pg/mL) than conventional group (208,267±81,83 pg/mL).

Conclusion: Our findings suggest that self-ligating giving difference cellular response than conventional systems during orthodontic tooth movement"

"Dalam pelaksanaan program KB yang memasuki tahun anggaran 1987/1988 sebagai tahun ke empat dalam pelita ke empat, konsep kebijaksanaan pelaksanaan KB Mandiri merupakan salah satu upaya yang efektif dan efisien. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan beberapa masukan tentang ciri-ciri peserta KB Mandiri dalam keikutsertaannya dalam Reluarga Berencana. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh masukan mengenai ciri-ciri peserta KB Mandiri dan faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan klinik KB swasta. Dipilihnya klinik swasta DKI karena sesuai dengan prioritas sasaran tahun 1987-1988 adalah menggalakkan penggarapan pada sasaran masyarakat kota / industri pada strata sosial ekonomi menengah keatas yang sebagian besar menggunakan pelayanan klinik KB swasta. Disamping itu peneliti ingin menyumbangkan hash penelitian ini kepada klinik klinik swasta DKI agar dapat berperan secara optimal dalam program KB Mandiri ini. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptip cross-sectional dengan kuesioner kepada peserta KB dari klinik Panca Warga, Gunung Sahari dan Klinik YKB Pisangan Baru. Metode statistik yang digunakan adalah analisis persentase, tabel silang dan uja. Chi - Square. Gambaran umum secara singkat adalah bahwa peserta KB sebagian besar memakai IUD, secara teratur, dengan kemauan sendiri, merasa cukup puas dan biaya tidak memberatkan. Faktor yang mempunyai hubungan dengan penggunaan pelayanan adalah biaya perjalanan dan kunjungan, jarak dan lama perjalanan. Dengan type klinik yang dikunjungi adalah pendidikan suami, pendapatan, biaya perkunjungan dan biaya keseluruhan, waktu tunggu, jarak dan lama perjalanan. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat DKI Jakarta telah siap menerima konsep KB Mandiri dengan kemampuan untuk mememenuhi kebutuhan kontrasepsi dan bersedia mencari tempat pelayanan sesuai dengan keinginan mereka. Saran untuk peneliti lain untuk dapat meneliti lebih lanjut mengenai kebutuhan peserta KB Mandiri, sedangkan bagi pemerintah dan BKKBN kiranya dapat memberi kemudahan kemudahan bagi sektor swasta untuk berperan serta."

"ABSTRAKBeberapa faktor yang mempengaruhi unmet need yaitu umur, pendidikan, jumlahanak masih hidup, usia kawin, tempat tinggal, pengetahuan tentang KB, dan statuspekerjaan responden, sikap suami terhadap KB, pernah pakai KB, aktivitasekonomi dan indeks kesejahteraan hidup. Metode penelitian cross sectionaldengan menggunakan sampel PUS sejumlah 1249 jiwa. Hasil penelitianmenunjukkan status unmet need KB Provinsi Banten 12,00%. Sebagian besarresponden mendapatkan pelayanan yang baik terhadap KB sebesar 66,2%. Adahubungan yang signifikan antara pelayanan KB dengan status unmet need padakelompok alasan tidak ber-KB karena alasan non kesehatan (CI 95% 2,3-47,6).Disarankan agar lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan,petugas lapangan KB, dan kader kesehatan dalam rangka penyebaran informasimelalui media sosial dan massa, serta diadakan program atau kegiatan yangsasarannya adalah pria karena memiliki peran penting dalam proses pengambilankeputusan dalam ber-KB

---

ABSTRACTSome factors affecting unmet need are age, education, number of children stillalive, age of marriage, residence, knowledge of family planning, and employmentstatus of respondent, husband's attitude toward family planning, use familyplanning ever, economic activity and life welfare index. The cross sectionalresearch method using EUS sample is 1249 people. The results showed the unmetneed status of KB province of Banten 12.00%. Most of respondents get goodservice to KB by 66,2%. There was a significant correlation between familyplanning services with unmet need status for non-family planning group for nonhealthreasons (95% CI 2.3-47.6). It is suggested to increase the quality andquantity of health workers, field officers, and health cadres in order to disseminateinformation through social media and mass, and held programs or activities whosetarget is male because it has an important role in the decision-making process infamily planning."

"Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 Tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran Program Keluarga Berencana dan faktor-faktor yang berhubungan di masyarakat DAS Ciliwung. Populasi dari penelitian adalah seluruh keluarga/Pasangan Usia Subur DAS Ciliwung dan sampel penelitian adalah jumah kepala keluarga yang diambil secara purposive random sampling, dengan terlebith dahulu mengelompokkan ke dalam empat kecamatan menurut kondisi pembagian wilayah yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada empat vaiabel yaitu ekonomi, pendidikan, TER (Total Fertility Rate), dan CPR (Contraceptive Prevalense Rate). Pertanyaan yang muncul adalah benarkah Program Keluarga Berencana (TFR dan CPR) meningkatkan Kesejahteraan Keluarga pada masyarakat DAS Ciliwung? Berdasarkan hasil analisa dan model struktural dari penelitian ini, terlihat bahwa model yang diperoleh dengan dasar empirik sudah memenuhi persyaratan yang baik. Untuk itu dengan temuan dan model penelitian yang dikaji ternyata bahwa pelaksanaan Program KB (CPR dan TFR) serta faktor kesejahteraan keluarga cukup kuat dan efektif sebagai penentu dalam upaya menumbuhkan/peningkatan Ketahanan Nasional/Keluarga. Dengan kata lain pengembangan Ketahanan Nasional akan bisa ditingkatkan dan diperbaiki dengan upaya terus melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap aspek Program Keluarga Berencana dan faktor peningkatan kesejahteraan keluarga. Apabila diamatt, variabel-variabel pelaksanaan program KB dan peningkatan kesejahteraan keluarga, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pengaruhnya terhadap ketahanan nasional adalah sangat bermakna (signifikan). Kebermaknaan pengaruh ini diduga ada alasan yang menyebabkannya. Yaitu faktor yang menentukan tumbuhan kesadaran ketahanan nasional adalah karena adanya upaya perbaikan pelaksanaan program KB (CPR dan TFR) yang tertangani/terkontrol dengan baik, di mana hal tersebut memberikan pengaruh pada penguatan kesejahteraan keluarga dengan lebih baik pula. Keadaan ini menunjukkan bahwa kalau faktor pelaksanaan Program KB dapat ditangani dengan baik, maka secara Jangsung dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Hingga akhirnya upaya peningkatan ksejahteraan keluarga menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian lebih baik pula untuk dapat menunjang peningkatan kesejahteraan keluarga dan Ketahanan Nasional para peserta KB.

---

Base on Population Regulation No. 10 Year 1992, the Familiy Planning Program is one efforts to increase awareness and community action irugh increase age of the first marriage, setting the fertilty, and increase the social welfare of the family.

The aims of this study are io know the Family Planning Program and correlation within some factors in DAS Ciliwung. This research population are all eligible in DAS Ciliwung and research sample are 200 Family/eligible couple take by purposive random sampling, with devide 4 district according.

This research focus on four varible, there are economic, educational level, TFR, and CPR. The question was ia it the true that Family Planning (TFR and CPR) increasing Family welfare in DAS Ciliwung?

Based on anatiysis and structural model from this research, show that model which get by base empiric, data have fulfil the classification. And with this jinding and from research model inspected really that that family planning and Jamily welfare strong enough and effective as determination in effort to increase national resilience or family resilience. What we get from this research basically with theories or results of other research. if we inspect the variable family planning and family welfare, in partial or simultance, influences toward national reasilience are very significant. These influences have reason, factor which determine good or bad of increase national resilience are the effort on CPR participants, TFR which have good control, that term give influences on strengthen better family welfare. That all about influences family planning factor ioward affectivity family economic related with increase family welfare on DKI Jakarta people. Otherwise the activities of influence toward family income as a factor of more attention in term af supporting increasing family welfare and influence toward national resilience of family planning acceptors."

"Unmet need KB di Indonesia belum mencapai target khususnya di Pulau Kalimantan. Penurunan unmet need KB dapat mencegah kematian ibu. Adanya desentralisasi menuntut pemerintah daerah membuat kebijakan kesehatan seperti program KB. Analisis spatio-temporal dibutuhkan untuk menyelidiki unmet need KB yang berguna untuk memantau program KB. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pola spasial dan faktor faktor yang mempengaruhi unmet need KB tahun 2018-2021 di tingkat Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan, Indonesia. Studi ekologi dilakukan pada 56 Kabupaten/kota di Pulau Kalimantan pada tahun 2018-2021. Data berbentuk agregat dan bersumber dari Laporan Pengendalian dan Pelayanan Kontrasepsi BKKBN, Buku Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Website Dewan Jaminan Sosial Sistem Informasi Terpadu. Analisis data dengan menggunakan Geographically Temporal Weighted Regression. Hasil penelitian menunjukkan Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Kota Tarakan, Bontang, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur konsisten berada pada klaster I (High-high) pada tahun 2018-2021. Pemodelan unmet need KB yang didapatkan pada tingkat Kabupaten/kota di Pulau Kalimantan selama 2018-2021 adalah kemiskinan, pendapatan, non cakupan JKN, rasio praktik bidan mandiri, rasio faskes KB pemerintah, rasio faskes KB swasta, rasio penyuluh KB dengan nilai adjusted R square sebesar 46,06%. Kemiskinan berpengaruh dalam meningkatkan unmet need KB di 43 Kabupaten/Kota (76,8%) di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Non cakupan JKN berpengaruh dalam meningkatkan unmet need KB di 35 Kabupaten/kota (62,5%) di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Rasio praktik bidan mandiri, rasio faskes KB pemerintah dan rasio faskes KB swasta berpengaruh terhadap unmet need KB tetapi belum dapat menurunkan unmet need KB di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018- 2021. Rasio penyuluh KB berpengaruh dalam menurunkan unmet need KB di 22 Kabupaten/kota (39,3%) di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan kepada SKPD-KB di Kabupaten/kota untuk memprioritaskan program KB pada penduduk miskin dalam menurunkan unmet need KB dengan mendekatkan program KB seperti pelayanan KB dan penyuluhan KB khususnya pada Kabupaten/kota yang konsisten tergolong kemiskinan tertinggi selama 2018-2021, yaitu Kapuas Hulu, Melawi, Kayong Utara, Paser, Kutai Barat, Kutai Timur, Mahakam Ulu dan Bulungan.

---

Unmet need for family planning in Indonesia has not yet reached the target, especially on the island of Kalimantan. Reducing the unmet need for family planning can prevent maternal deaths. Decentralization requires local governments to create health policies such as family planning programs. Spatio-temporal analysis is needed to investigate unmet need for family planning which is useful for monitoring family planning programs. The aim of this research is to determine the spatial patterns and factors that influence the unmet need for family planning in 2018-2021 at the district/city level on the island of Kalimantan, Indonesia. Ecological studies were carried out in 56 districts/cities on Kalimantan Island in 2018-2021. Aggregate data is used and comes from the BKKBN Contraception Control and Services Report, the Central Statistics Agency (BPS) Publication Book and the Social Security Council's Integrated Information System Website. Data analysis using Geographically Temporal Weighted Regression. Poverty has an influence in increasing the unmet need for family planning in 43 districts/cities (76.8%) on Kalimantan Island, Indonesia during 2018-2021. Non-coverage of JKN has an influence in increasing the unmet need for family planning in 35 regencies/cities (62.5%) on Kalimantan Island, Indonesia during 2018-2021. The ratio of independent midwife practices, the ratio of government family planning health facilities and the ratio of private family planning health facilities have an influence on the unmet need for family planning but have not been able to reduce the unmet need for family planning on the island of Kalimantan, Indonesia during 2018-2021. The ratio of family planning instructors has an influence in reducing the unmet need for family planning in 22 districts/cities (39.3%) on Kalimantan Island, Indonesia during 2018-2021. Based on the results, it is recommended for SKPD-KB in districts/cities to prioritize family planning programs for the poor in reducing the unmet need for family planning by bringing family planning programs closer together such as family planning services and family planning counseling, especially in districts/cities which consistently have the highest poverty level during 2018-2021 namely Kapuas Hulu, Melawi, North Kayong, Paser, West Kutai, East Kutai, Mahakam Ulu and Bulungan."

"Strategi pendekatan yang jelas dan terarah kepada masyarakat dalam gerakan KB seyogyanya dilandasi informasi dan analisis yang akurat berdasarkan data hasil survei kemasyarakatan. Tugas akhir ini mempelajari pola hubungan antara latar belakang keluarga terhadap kesadaran ber-KB berdasarkan hasil data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tabun 1994 pada 1805 rumah tangga di DKI Jakarta. Hubungan antara latar belakang keluarga yang ditinjau dari pendidikan, pekerjaan dan agama, terhadap kesadaran ber-KB yang dalam hal ini diwakili oleh frekuensi kelahiran, jumlah anak yang diinginkan, alat kontrasepsi yang digunakan dan yang disukai, serta lama ibu menyusui, dianalisis berdasarkan metode Analisis Korespondensi. Metode ini digunakan untuk menampilkan profil dari kategori-kategori setiap pasangan variabel kualitatif pada sebuah bidang peta konfigurasi, sehingga pola hubungan antar setiap dua variabel tersebut dapat dianalisis. Hasil dari penelitian ini menampilkan pola kecenderungan yang khas antara kedua karakteristik di atas dan diharapkan hasil ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi pemerintah khususnya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam menetapkan kebijakan selanjutnya di dalam gerakan KB ini. Dengan pengertian bahwa perlu diambil kebijakan yang tepat, sebagai contoh yaitu agar lebih diupayakan peningkatan peranan dan partisipasi kaum pria atau para suami dalam gerakan KB, karena terlihat eksistensi suami menentukan proses pengambilan keputusan istri, khususnya dalam penentuan jumlah anak dan pemilihan metode kontrasepsi."

"Skripsi ini membahas faktor-faktor yang berhubungan dengan unmet need KB di Indonesia. Penelitian ini merupakan analisis lanjutan SDKI 2012. Desain penelitian ini adalah potong lintang pada WUS berumur 15-49 tahun yang sudah menikah atau hidup bersama. Hasil penelitian membuktikan bahwa kejadian unmet need KB lebih banyak pada wanita yang berpendidikan tinggi, bekerja, memiliki tingkat ekonomi tinggi, kelompok umur tua, hidup di wilayah perkotaan, menginginkan jumlah anak ideal > 2 orang, tidak berniat menggunakan KB, tidak berperan dalam pengambilan keputusan, memiliki pengetahuan kurang tentang KB, tidak mendapat kunjungan petugas KB dan tidak pernah mendapatkan paparan media massa.

---

The study explains about factors affecting unmet need for family planning in Indonesia. The study is continued analysis of SDKI 2012. Design of the study is cross sectional on married woman or in union age 15-49 years old. The result proves that unmet need related with high educational level, employed, high economics level, old woman, live in urban area, wants ideal number of children > 2, doesn’t intend to use contraception, doesn’t play a role in decision making, has low level of konwledge about FP, never visited with FP worker and never exposed mass media about FP."

"Unmet need adalah proporsi wanita usia subur dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menjarangkan kehamilan atau membatasi kelahiran. Persentase unmet need di Indonesia tahun 2012 adalah 11 persen, angka ini masih perlu untuk diturunkan sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di tahun 2014, yaitu 6,5 persen dan target Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, yaitu lima persen. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kejadian kebutuhan pelayanan KB tidak terpenuhi di Indonesia serta faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian tersebut. Penelitian ini menggunakan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 yang meliputi analisis univariat, bivariat dan multivariat dengan desain studi potong lintang. Hasil menunjukkan bahwa total kejadian kebutuhan KB tidak terpenuhi di Indonesia adalah 11,4 persen. Tujuh persen untuk membatasi kelahiran dan empat persen untuk menjarangkan kehamilan. Faktor yang berhubungan dengan kejadian kebutuhan KB tidak terpenuhi di Indonesia adalah umur wanita, jumlah anak hidup, jumlah anak ideal, wilayah tempat tinggal, pendidikan suami, pengetahuan tentang kontrasepsi, dan diskusi suami istri tentang KB. Faktor yang paling berhubungan terhadap kejadian kebutuhan KB tidak terpenuhi di Indonesia adalah diskusi suami istri tentang KB.

---

Unmet need is the proportion of women of childbearing age in marital status were not using contraception even though they said they want to spacing or limiting births. The percentage of unmet need in Indonesia in 2012 was 11 percent, this proportion still needs to be decreased in accordance with the target of the National Medium Term Development Plan in 2014 is 6,5 percent and target of Millennium Development Goals (MDGs) in 2015 is five percent. The aim of the study is to describe unmet need for family planning in Indonesia and factors related to it. Data of Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS) 2012 were used for univariate, bivariate and multivariate analysis with the design of cross-sectional study.

The results showed that the total of unmet need for family planning in Indonesia is 11,4 percent, seven percent for limiting births and four percent for spacing births. Factors associated with unmet need for family planning in Indonesia is woman's age, number of living children, ideal number of children, region of residence, husband's education, knowledge of contraception, and discussions couple about family planning. Most related factor to the case of unmet need for family planning in Indonesia is discussions couple about family planning."