Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selama ini Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) sebagai Unit Pelaksana Teknis penyelenggara pendidikan dan pelatihan (diklat) pada Depanemen Kesehatan baik biaya operasionalnya maupun sebagian pengelolaan sumber daya manusianya dikelola oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan- Dengan dilaksanakannya Undang- undang no.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah maka bapelkes diserahkan kepada daerah propinsi, sehingga peran maupun tanggung jawabnya menjadi semakin besar. Dengan besamya tangung jawab dan peran maka diperlukan suatu struktur organisasi bapelkes yang dapat mengakomodasi perubahan tersebut.Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh garnbaran tentang struktur organisasi Bapelkes Padang dalam rangka menghadapi desentralisasi dibidang diklat. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif Informannya adalah pejabat struktural bapelkes, kelompok widyaiswara, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumbar, Kepala Dildat Propinsi Sumbar . Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan panel ahli.Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi yang ada masih kurang efektif, Visi dan Misi yang ada masih perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan tuntutan pembahan Walaupun belum tersosialisasi dengan baik dan tugas pokok & fimgsi bapelkes yang ada belum sernua nya dapat dilaksanakan. Kesimpulan secara umum adalah bahwa perlu dxbentuk struktur organisasi baru yang dapat mengakomodasi umtutan perubahan yaitu dipimpin oleh seorang kepala, dibantu oleh tiga pejabat strukutural yang benanggung jawab dalam pengendalian mutu, pemasaran dan perencanaan dan operasional dan administrasi serla tenaga iimgsional yaitu widyaiswara. Juga perlu sosilisasi yang lebih intensif tentang visi dan misi bapelkes. Juga masih perlu adanya pemerataan tugas.

---

For many years, the center of health training as technical operational unit was managed by Centre of Education & Training Health Personal including the human resources ang finances development. In the era of the decentralization, all ofthe center govemment responsibilities would delivery to provincies level included the center of helath training. The center of health training who responsible for the human resources development in provincies level should be develop their organization to accommodated the demands of changes.This study aims to design the organizational structure of the health Training in Padang facing the implementation of desentralization Qualitative methods was used in this study compising 10 people as a total informans. The data collection to done by secondary data, indepth interview and focus group disscution.The results are in-efective the organizational structure, the vision dan mission anrelevant should be corrected, and sosialization not yet spreaded and the job dan functions not yet optimal. Generally, the conclusion was needed restructuring organization which accommodate the demand of changes. The new organization structure is leaded by head of center of health training with 3 structural staff and functional staffs. Sosialization of the vision dan mission ang optimalization of job discription."

"Penelitian ini bertujuan untuk menentukan produktivitas PNS tenaga kesehatan dengan faktor-faktor yang berhubungan berdasarkan Riset ketenagaan di bidang kesehatan 2017 (Risnakes) secara multilevel. Selain itu dinilai juga hubungan produktivitas PNS tenaga kesehatan dengan ketanggapan dan kepuasan pasien, serta dengan efisiensi tenaga kesehatan. Penelitian ini adalah analisis lanjut menggunakan data time study Risnakes 2017, untuk menilai produktivitas waktu produktif per waktu tersedia (waktu produktif) dan produktivitas waktu pelayanan per satu pasien (waktu pelayanan per pasien). Waktu produktif diambil dari aktifitas UKM, UKP, produktif lainnya dan non produktif. Rerata produktivitas waktu produktif adalah 83,4%, dan variasinya ditentukan oleh beda antar Puskesmas dan beda antar dinas kesehatan kabupaten/kota. Hasil mendapatkan aktivitas UKM paling rendah di Puskesmas. Sementara produktivitas waktu perlayanan per pasien adalah 9,84 menit per pasien dan variasinya ditentukan oleh beda antar Puskesmas. Beberapa variabel dan komposit dari ketanggapan dan kepuasan pasien rawat jalan berhubungan dengan produktivitas waktu produktif. Efisiensi eknis PNS tenaga kesehatan waktu produktif hanya sebesar 68% akibat adanya inefisiensi teknis. Sementara efisiensi PNS waktu pelayanan per pasien mencapai 98% dimana random error lebih dominan. Kesimpulan didapatkan bahwa Puskesmas dan dinas kesehatan berperan menentukan variasi produktivitas PNS tenaga kesehatan, dimana produktivitas UKM adalah yang terendah. Inefisiesi teknis ditemukan pada produktivitas PNS tenaga kesehatan waktu produktif namun random error berperan pada produktivitas waktu pelayanan per pasien.

---

This study aims to determine the productivity of employees government (PNS) health workers with related factors based Labour Research in health sector (Risnakes) 2017 with multilevel analysis. Besides that, it was assessed too the relationship between the productivity with the responsiveness and satisfaction of patients, and with the efficiency of health workers. This study was an advance analysis based on time study data of Risnakes 2017, to assess the productivity of productive time per available time (productive time) and service time productivity per patient (service time per patient). Productive time was identified from activities of UKM, UKP, other productive and non-productive activities. The average productivity of productive time" was 83.4%, and the variation was determined by the difference between Puskesmas and difference between district / city health offices. The results got the lowest UKM activity in the health center. While the productivity of service time per patient was 9.84 minutes per patient and the variation was determined by the difference between Puskesmas. Several variables and composites of outpatient responsiveness and satisfaction are associated with productive time productivity. The technical efficiency of PNS health worker "productive time" is only 68% due to technical inefficiencies. While the efficiency of civil servants service time per patient reaches 98% where random error was more dominant. The conclusion was that the Puskesmas and health offices played a role in determining the variation in the productivity of PNS health workers, where the productivity of UKM was the lowest. Technical definitions were found in the productivity of health service civil servants in productive time but random error plays a role in productivity service time per patient."

"Pelatihan dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu tenaga kesehatan. Pelatihan pada dasarnya merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan/atau menunjang pengembangan karir. Pelatihan bagi tenaga kesehatan dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dengan syarat pelatihan harus terakreditasi dan diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi pemerintah pusat. Ketersediaan institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan terakreditasi pemerintah pusat di Indonesia masih terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah tenaga kesehatan yang berhak memperoleh pelatihan berkualitas, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan akreditasi institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan dengan mengamati faktor-faktor yang berkontribusi terhadap implementasi sebuah kebijakan antara lain faktor ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, lingkungan, disposisi pelaksana, serta kinerja kebijakan implementasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan telaah dokumen di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dan institusi-institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang telah terakreditasi. Hasil penelitian menunjukkan secara umum pencapaian indikator yang menjadi target kinerja kebijakan akreditasi institusi telah tercapai walaupun belum terlihat pemerataannya di seluruh provinsi di Indonesia. Pada beberapa faktor, seperti kejelasan dan pola penyampaian informasi masih perlu dikembangkan upaya lainnya agar informasi dapat jelas dipahami semua pelaksana dengan cara yang efektif dan efisien, khususnya bagi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Kemudian pada faktor lingkungan, perlu upaya pendekatan dan koordinasi yang mendalam dan meluas agar kesempatan tenaga kesehatan mengikuti pelatihan terakreditasi yang diselenggarakan institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi semakin banyak.

---

Training is carried out in an effort to improve the quality of health workers. Training is basically a learning process that aims to improve performance, professionalism, and/or support career development. Training for health workers can be organized by government, regional department, or community with the condition that the training must be accredited and held by an accredited health training provider institution. The availability of institutions providing training in the health sector accredited by the central government in Indonesia is still limited when compared to the number of health workers who are entitled to receive quality training. Therefore this study was conducted to analyze the implementation of the accreditation policy for institutions providing training in the health sector by observing factors that contribute to the implementation of a policy include the size and objectives of the policy, communication, resources, characteristics of the implementing agency, environment, disposition of the implementer, as well as the performance of the implementation policy. This research is a qualitative research using two methods of data collection, in-depth interviews and document review at Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan and accredited training institutions in the health sector. The results of the study show that in general the achievement of the indicators that are the performance targets for institutional accreditation policies has been achieved, although the distribution has not yet been seen in all provinces in Indonesia. On several factors, such as clarity and patterns of information delivery, other efforts need to be developed so that information can be clearly understood by all implementers in an effective and efficient manner, especially for Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Then on environmental factors, an in-depth and widespread approach and coordination is needed so that there are more and more opportunities for health workers to take part in accredited training organized by accredited training institutions."