Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan SK Gub DKI Jakarta No. 2086 tahun 2006, 44 Puskesmas di Provinsi DK] Jakarta ditetapkan menjadi unit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daelah ( PPK BLUD ) secara bertahap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gamharan realisasi anggaran kesehatan bersumber pemerintah provinsi di 42 puskesmas DKI Jakarta untuk periode tahun 2007-2009 paska menerapkan PPK BLUD. Desain penelitian adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan puskesmas tahun 2007- 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran di Puskesmas DKI Jakarta dari tahun 2007 sampai dengan 2009 cenderung meningkat yaitu Rp l7b.l66.506.28l (2007) , Rp 242.295.485.|2l (2008) dan Rp 247.076.8l0.111 (2009). Biaya perkapita berkisar dari USS 2 ( Jakarta Barat ) - USS 4,6 ( Jakarta Pusat ). Total pendapatan BLUD Puskesmasjuga menunjukkan peningkatan yaitu Rp 57.24l.949.0l7,- (2007), Rp 59.779.032.965 ,- (2008) dan Rp 65.745.497.256,- (2009). Realisasi anggaran rata-rata pertahun pada periode 2007-2009 untuk : upaya wajib 80%, program pzioritas 8l,08%. Berdasarkan sifat plogram : Kuratif 58%, preventif 2l%, promotif 0.98%. Berdasarkan jenis kegiatan : UK? 58%, UKM sebesar 22 %, Manajemen 13% dan investasi 6%. Berdasarkan kelompok belanja : BOP 85%. adum 8,56% , modal 5,76%. CRR 46,97%.

---

Under Decree of the Governor of DKI Jakarta Province No. 2086 ln 2006, 44 health centers in Jakarta Province enacted into units that implement the Financial Management Pattems Regional Public Service Board gradually.

This research aims to reveal the health budget comcs in 42 health centers of the provincial govemment of DKI Jakarta for the period 2007-2009 afler applying Financial Management Panems Regional Public Service Board. The study design is descriptive. Data collected is secondary data derived from the consolidated financial health centers in 2007-2009.

The results showed that the realization of budget in Jakarta Health Center from 2007 to 2009 tended to increase the l76,l66,506,28l IDR (2007), 242,295,481 121 IDR (2008) and 247,076,8l0,l ll IDR (2009). Per capita costs ranged fiom U.S. S 2 (West Jakarta) - U.S. S 4.6 (Central Jakarta). Total revenues Regional Public Service Board PHC also showed an increase of 57,24I,949,0l7 IDR (2007), 59,779,032,965 IDR (2008) and 6S,745,497,256 IDR (2009). Total expenditure per year on average for the period 2007-2009: the effort required 80% 8l.08% priority programs. Based on the nature of the program : Curative 58%, 21% preventive, promotive 0.98%. Based on the types of activities: UKP 58%, 22% SME, investment Management l3% and 6%. Based on expenditure groups: BOP 85%, ADUM 8.56%, 5.76% of capital. CRR 46.97% ."

"Peningkatan cakupan kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mampu meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, hal ini terlihat dari laporan total kunjungan di fasilitas kesehatan. Selain faktor kepemilikan jaminan kesehatan, persepsi mengenai kondisi sakit dapat menggambarkan kebutuhan yang mendorong perilaku pengobatan seseorang. Penelitian ini menggunakan tehnik ekonometri untuk menganalisis pemanfaatan fasilitas kesehatan formal untuk rawat jalan pada era JKN. Dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016 dan Potensi Desa 2014, didapatkan 289.720 sampel untuk dianalisis Kebutuhan merupakan variabel komposit yang dibentuk dari keparahan, terganggunya aktifitas dan jumlah hari sakit dengan polychoric principal component analysis (PCA). Model Probit digunakan lebih lanjut karena hasil uji Durbin-Wu-Hausman dengan variabel instrumental memperlihatkan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan terbukti tidak mengalami permasalahan endogenitas. Secara signifikan, hasil probit marginal effects memperlihatkan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan formal untuk rawat jalan, dan kenaikan persepsi sakit meningkatkan kemungkinan responden memanfaatkan fasilitas kesehatan formal untuk rawat jalan. Sebagai implikasi kebijakan, masyarakat perlu difasilitasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dengan tepat dan segera. Keterlambatan yang terjadi dapat berpotensi menurunnya kualitas hidup, meningkatnya persepsi sakit, bertambahnya komplikasi, biaya perawatan yang lebih tinggi dan periode rawat inap menjadi semakin panjang.

---

The increasing coverage of participation in the National Health Insurance (JKN) program is able to increase access to health services, as evidenced by the total number of visits to health facilities. In addition to health insurance status, perceptions of illness may reflect the needs that drive medical seeking behavior. This study uses econometric techniques to analyze the utilization of formal health facilities for outpatient in the era of JKN. Using data from the 2016 National Socioeconomic Survey (2016) and Village Potential 2014, 289,720 samples were obtained for analysis. Needs were composite variables formed from severity, disturbed activity and number of sick days with polychoric principal component analysis (PCA). The Probit model is used further because the Durbin-Wu-Hausman test results with selected instrumental variables indicate that the ownership of health insurance is proven to be exogenous. Significantly, the probit marginal effects resulted that health insurance status increases access to outpatient care utilization, and increased illness perception will increase the likelihood of respondents utilizing outpatient care as well. As a policy implications, the community needs to be facilitated to get their needed health services promptly. Any delays can potentially decrease the quality of life, increased perception of illness, increased complications, higher costs maintenance and longer hospitalization period."

"ABSTRAKLatar Belakang : Implementasi sistem rujukan nasional sudah dilakukan sejaktahun 2014 sebagai bagian dari Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Isu inimenjadi penting karena sistem rujukan regional menjamin setiap individumendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal pada setiap level pusat kesehatanper regional wilayah penetapan.Tujuan Penelitian : Dilakukan analisis penguatan fungsi RSUD Dr H. MohamadRabain Muara Enim sebagai salah satu rumah sakit rujukan regional di wilayahProvinsi Sumatera Selatan tahun 2016.Metode Penelitian : Suatu studi dengan pendekatan kualitatif untuk melakukananalisis penguatan fungsi RSUD Dr H. Mohamad Rabain Muara Enim sebagaisalah satu rumah sakit rujukan regional di wilayah Propinsi Sumatera Selatandengan metode telaah dokumen, wawancara mendalam dan Consensus DecisionMaking Group.Hasil Penelitian : Dijumpai dua kriteria penetapan yang belum sesuai dengankriteria penetapan dari Kepmenkes Hk.02.02/Menkes/391/2014 tentang PedomanPenetapan Rumah Sakit Sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional, yaitu kelasrumah sakit dan akreditasi.Kesimpulan : Sebagian besar kriteria penetapan rumah sakit rujukan regionalsudah dipenuhi oleh RSUD Dr.H. Mohamad Rabain Muara Enim. Diharapkankriteria yang belum dipenuhi akan dilengkapi kurang dari lima tahun semenjakpenunjukan.Kata Kunci : Penguatan fungsi, rumah sakit rujukan regional, RSUD Dr H.Mohamad Rabain Muara Enim

---

ABSTRACTBackgroud Since 2014, the Indonesian goverment has been implementing theNational health Insurance. Accordingly, the regional refferal system is crucialbecause its needed to ensure that individuals receive optimal care at the appropritelevel of health care.Aims of study This study analyses factors in regional refferal hospital programof Muara Enim hospital.Methods A qualitative study to evaluate Regional Refferal system in RabainHospital in Muara Enm Regency, Province Of South Sumatra, Indonesia, 2016.We compared the conformity between the decree of Indonesia Health Ministryabout regional refferal system to the real condition in Rabain Hospital. Data wascollected by document review, in depth interview and Consensus DiscussionMaking Group. Informants of the study were top manajer and middle manager ofRabain Hospital as stakeholder in each their positions.Results There were two incoherent criterias among specified criteria byIndonesia Health Ministry. We found hospital class and hospital accreditationwere not in the rules. Rabain Hospital was in secondary class should been intertiary class and not acrreditated by national hospital accreditation committee yet.Conclusion Our study results that mostly criterias have been fulfill by MuaraEnim Hospital in regional refferal system. Between two incoherent criterias werein process of being accreditated on 2017 and upgraded class hospital being tertiaryclass by the time less then 5 years since apppointed. Needed commitment of allcomponents in Rabain Hospital and supported by local goverment to accelerate itsprocess.Keywords Strengthening, Regional Refferal System, Rabain Hospital"

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai implementasi sistem rujukan berjenjang di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan KCU Bogor tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem rujukan berjenjang telah berjalan di FKTP tetapi belum optimal. Dalam implementasi sistem rujukan berjenjang terdapat masalah dari sisi komunikasi, dan sikap implementor.Peneliti menyarankan agar dilakukan upaya perbaikan dalam hal sosialisasi, membuat suatu sistem online yang dapat memberikan informasi kepada peserta, pembuatan SOP pelaksanaan rujukan berjenjang, serta melibatkan peran Dinkes untuk pelaksanaan monitoring dan sosialisasi terkait sistem rujukan berjenjang.

---

This study aimed to obtain in depth information on the implementation of a tiered referral system at the First Level Health Facility FKTP in collaboration with BPJS Kesehatan KCU Bogor in 2016. The research method used was qualitative approach with data collection through interviews, observation, and document review.

The results of this study indicated that the implementation of a tiered referral system had been running in FKTP but not yet optimal. In the implementation of a tiered referral system there were problems from the communication side, and the attitude of the implementor.

The researcher recommended improvement efforts in socialization, to create an online system that could provide information to the participants, making SOP implementation of tiered referrals, and involved the role of Health Office for the implementation of monitoring and socialization related to tiered referral system."

"Saat ini ada 3 metode pendaftaran BPJS Kesehatan yang dapat digunakan olehcalon peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN Perorangan menurut PeraturanDireksi BPJS Kesehatan No. 32 Tahun 2015 yaitu melalui kantor cabang, website danbank. Data terkini menyebutkan 96,03 melakukan pendaftaran melalui kantorcabang BPJS Kesehatan.Penelitian ini membahas tentang faktor yang mempengaruhi pengetahuancalon peserta JKN perorangan tentang metode pendaftaran di BPJS Kesehatan.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan desain studi crosssectional. Jumlah responden penelitian ini sebanyak 96 calon peserta JaminanKesehatan Nasional Perorangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa respondenmemiliki pengetahuan tinggi 56,25 tentang metode pendaftaran calon peserta JKNperorangan. Terdapat 7 variabel yang mempunyai hubungan signifikan yaitu umur,pendidikan, pekerjaan, penghasilan, pengalaman rawat inap, dukungan sosial danfrekuensi terpapar informasi terhadap pengetahuan tentang metode pendaftaran calonpeserta JKN perorangan yang memeiliki p value le; 0,05. Sedangkan variabel yangtidak mempunyai hubungan signifikan ada 3 variabel yaitu jenis kelamin,pengalaman dengan asuransi dan sumber informasi yang memiliki p value > 0,05.

---

Based on Regulation of Directors BPJS Kesehatan No. 32 2015, there arethree methods of registration to BPJS Kesehatan which can be done by people whowant to become the members of national health insurance Jaminan KesehatanNasional JKN those are registration through branch office, websites and banks.Curent data said 96.03 people register through the branch office of BPJSKesehatan.This research discusses the factor affecting knowledge of individual nationalhealth insurance candidates on registration methods in the bpjs kesehatan. The studytakes on a quantitative approach with a cross sectional design. The respondents of thisstudy consist of 96 individual national health insurance candidates.The result showedthat respondents have a high level of knowledge 56,25 about the registrationmethods for individual national health insurance candidates. There are 7 variables hassignificant relationship that is age, education, occupation, income, inpatientexperience, social support and frequency of information exposure to the knowledgeof individual national health insurance candidates on registration methods which hasa p value le 0,005. While the variables that do not significantly related there are 3variables that is sex, experience with insurance and information sources which has pvalue 0,05."

"Adanya dualisme dalam kebijakan mengenai jaminan kesehatan di Kota Bekasi, yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) melalui Kartu Sehat berbasis NIK, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dari segi aturan maupun biaya yang harus dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan KS-NIK sebagai Jamkesda di Kota Bekasi dengan menggunakan pengertian implementasi dari Van Metter dan Van Horn (1975) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan KS-NIK sebagai Jamkesda di Kota Bekasi dengan merujuk pada teori Edward III (1980). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan melalui wawancara mendalam, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi KS-NIK sebagai Jamkesda di Kota Bekasi sudah dijalankan sebagaimana apa yang telah dikonsepkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Namun, masih ditemukan kendala yang menciptakan terjadinya berbagai perubahan pada sistem pelayanan menggunakan KS-NIK. Dari 13 Dimensi yang mengukur faktor yang mempengaruhi implementasi, hanya 5 dimensi yang tercapai. Masih ditemui berbagai hambatan dalam pelaksanaan KS-NIK sebagai Jamkesda, diantaranya keterbatasan Sumber Daya, intruksi yang tidak disampaikan dengan jelas, ketidaktersediaan insentif, prosedur yang masih menimbulkan keluhan, serta kondisi politik yang tidak mendukung pelaksanaan Jamkesda. Penelitian ini merekomendasikan untuk menjadikan skema jamkesda hanya sebagai pelengkap dari kekurangan yang dimiliki JKN.The dualism in the policy of health insurance in Bekasi City such as National Health Insurance (JKN) and Local Health Insurance (Jamkesda) through Kartu Sehat Berbasis NIK, causes the occurance of overlap from the side of rules or cost that must be issued by the government of Bekasi City. This research aims to analyze the implementation of KS-NIK policy by using the implementation definition from Van Metter and Van Horn (1975) and analyze the factors that influence the policy implementation of KS-NIK by referring to the theory of Edward III (1980). The research uses post-positivist approach with data collection techniques through in-depth interview and literature study. The research results show that KS-NIK implementation as Jamkesda in Bekasi City has been run in line withpolicy implementation concept (Van Metter and Van Horn, 1975). However, there are still some obstacles that cause the change in the service system using KS-NIK. Out of 13 dimensions that measure the factor which influences its implementation, there are only 5 dimensions achieved. There are still various obstacles in the implementation of KS-NIK as Jamkesda such as limited human resources, unclear instruction, inequal insentive, unclear procedures, and political condition that do not support Jamkesda implementation. This research suggest that Jamkesda neet to in line with national regulation and fill the gap from national insurance."