Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar BelakangKajian mengenai pemimpin tradisional pada masyarakat di Irian Jaya khususnya di daerah pedalaman belum banyak dibahas, dan kalaupun ada masih didasarkan pada penelitian-penelitian yang dihasilkan oleh para antropolog, pamong praja, dan para pekabar Injil pada masa pemerintah Belanda beberapa tahun lampau.Penelitian tersebut masih terbatas pada upaya pendeskripsian data etnografi mengenai daerah di mana kegiatan mereka berlangsung. Upaya tersebut lebih ditekankan pada pencatatan berbagai aspek kehidupan sosial budaya, dengan tidak memberikan fokus pada suatu aspek tertentu.Kecuali itu, studi yang pernah dilakukan oleh Pospisil (1958;1978) di antara orang Ekagi yang berupaya membuat deskripsi serta menganalisa kebudayaan dari orang Ekagi. Salah satu aspek yang diungkapkan dalam hasil penelitiannya yaitu aspek hukum yang dipertautkan dengan aspek ekonomi, politik, dan masalah kepemimpinan. Aspek yang disebutkan terakhir ini lebih difokuskan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa, serta bagaimana pengaruh dari luar terhadap kepemimpinan tradisional.Orang Ekagi seperti juga suku-suku lain yang mendiami daerah pedalaman (pegunungan tengah) dalam struktur pemerintahan adat mereka mengenal adanya pemimpin tradisional, yang masing-masing mempunyai sapaan yang berbeda satu dengan yang lain. Bagi orang Ekagi yang disebut sebagai pemimpin adalah tonowi. Sebagai seorang pemimpin tonowi, oleh para pendukungnya dikenal sebagai pemimpin yang secara ekonomis maupun politik menempati kedudukan yang lebih tinggi dari orang lain, terutama dalam pemilikan harta (kekayaan).Pemilikan kekayaan yang berlebihan oleh seorang tonowi secara tidak langsung mengangkat status sosial sebagai pemimpin dalam masyarakat. Seorang tonowi dalam sistem politik tradisional menduduki posisi sebagai pemimpin dalam keluarga luas, klen, dan juga pada tingkat konfederasi sebagai satuan politik yang tertinggi. Selain sebagai pimpinan dalam lembaga-lembaga adat di atas, tonowi dengan kemampuan yang dipunyai dapat bertindak sebagai pelaksana hukum adat dalam menangani sengketa yang ada dalam masyarakat.Secara intern tonowi memiliki hak untuk menangani serta menyelesaikan sengketa-sengketa hukum yang terjadi di antara sesama anggota klen. Sedangkan sengketa yang terjadi antar klen ataupun konfederasi pun selalu diselesaikan secara bersama-sama antar tonowi yang bersangkutan.Dalam kehidupan politik seorang tonowi sebagai pemimpin di tingkat klen dan konfederasi selalu berupaya agar dengan kekuasaan serta kemampuan ekonomi yang dimilikinya agar dapat menciptakan hubungan baik di antara mereka, dan sekaligus memantapkan kedudukan sebagai pemimpin ke dalam maupun ke luar.Dari segi ekonomi seorang tonowi selain sebagai pemimpin juga dikategorikan sebagai orang yang memiliki kekayaan, yang biasanya diupayakan sendiri oleh yang bersangkutan. Kekayaan ini sebagai lambang status sosial keberhasilan seseorang dalam mengumpulkan harta dan menempatkan dia dalam kedudukan yang lebih tinggi dari penduduk lain. Dengan kekayaan yang dimiliki menyebabkan sebagian dari anggota klen atau konfederasi sangat tergantung kepadanya, terutama dalam upaya memberikan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan yang hadapi anggotanya."

"ABSTRAKDalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan. Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia, kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Di dalam prosesnya, pembangunan desa terdiri dari dua unsur utama yaitu partisipasi atau swadaya masyarakat dan pembinaan pemerintah atau dengan kata lain ada dua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan desa yaitu masyarakat dan pemerintah. Berbagai pendapat menyatakan bahwa partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu ciri dari pembangunan desa dan merupakan unsur utama yang berpengaruh besar bagi berhasilnya pembangunan desa. Oleh karena itu banyak kegiatan yang dilaksanakan khususnya oleh pemerintah untuk meningkatkan partisipasi, bahkan keberlangsungannya terus diupayakan dan dijaga. Di Kecamatan Tambun partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, di masing-masing desanya tidak sama tinggi rendahnya. Di sisi lain berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa aspek kepemimpinan Kepala Desa merupakan salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa. Mengacu pada hasil penelitian tersebut, maka pokok permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta seberapa besar pengaruh faktor kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Tambun. Berdasarkan telaahan teori dan pendapat para sarjana dapat diungkapkan bahwa kepemimpinan dapat didefinisikan secara bervariasi. Dalam hubungannya dengan upaya menggerakkan partisipasi masyarakat, definisi yang dapat digunakan adalah definisi dinamis. Yang pada hakekatnya berintikan pelaksanaan fungsi penggerakan dan pengarahan. Kepala Desa sebagai wakil pemerintah dan pemimpin masyarakat desa melakukan fungsi yang sama dalam upaya menggerakkan partisipasi masyarakat di desanya. Lebih lanjut dari telaahan teori dapat disimpulkan bahwa secara teoritis terdapat hubungan antara kepemimpinan Kepala Desa dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Mengacu pada telaahan ini maka hipotesis yang dapat dikemukakan adalah : 1. Ada pengaruh positif antara kepemimpinan Kepala Desa dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. 2. Dengan kepemimpinan yang tinggi dari Kepala Desa dalam menggerakkan anggota masyarakat desa akan meninggikan tingkat partisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan desa. Untuk menguji kebenaran dari kedua hipotesis di atas, delakukan penelitian lapangan. Dua variabel yang diteliti adalah kepemimpinan Kepala Desa sebagai variabel bebas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sebagai variabel tergantung. Variabel bebas terdiri dari dua sub variabel yaitu penggerakan (motivasi) dan pengarahan, sedang variabel tergantung terdiri dari empat sub variabel yaitu partisipasi dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pemanfaatan hasil pembangunan. Lokasi yang dipilih menjadi sampel adalah tiga Desa Swakarya, Tiga Desa Swasembada, untuk Responden dipilih dari empat golongan yaitu Kepala Desa, Aparat Desa (Pamong Desa), Pemuka masyarakat Desa dan masyarakat Desa. Dari hasil kajian diperoleh informasi bahwa hipotesis pertama teruji kebenarannya, bahwa terdapat hubungan positif antara kepemimpinan Kepala Desa dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dengan Nilai 0,53234. Lebih lanjut dari hasil analisa Regresi diperoleh informasi bahwa ada pengaruh positip variabel bebas terhadap variabel tergantung dengan persamaan Y = 2,05315 + 0,20?57 X. Dengan persamaan ini hipotesis kedua teruji pula kebenarannya, semakin tinggi Nilai X (kepemimpinan Kepala Desa) akan semakin tinggi Nilai yang diperoleh variabel Y (partisipasi masyarakat). Adapun sumbangan pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat adalah 28,339 %. Oleh karena itu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa, disarankan hal-hal antara lain seperti : 1. Lebih memberikan peranan kepada Kepala Desa untuk mengambil keputusan yang menyangkut pembangunan di desanya. 2. Hendaknya Kepala Desa memperhatikan benar kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat, dalam pembuatan rencana Pembangunan Desa: 3. Hendaknya memberi tauladan yang baik, sejauh mungkin memberi bantuan dan memberikan penghargaan secara formal ke pada anggota masyarakat yang berprestasi. 4. Kepala Desa hendaknya lebih intensif memberikan penerangan tentang manfaat proyek pembangunan desa yang akan dilaksanakan. 5. Kepala Desa hendaknya bekerjasama dengan Pemuka Masyarakat dan meningkatkan kegiatan LKMD dan aktivitas pengurusnya. 6. Kepala Desa hendaknya menghimbau masyarakat untuk mengawasi jalannya pembangunan Desa dan menilai terhadap pelaksanaannya."

"Tolok ukur pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara dapat dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Semakin kecil AKI dan AKB maka menunjukan semakin baik pelayanan kesehatan ibu dan anak. AKI dan AKB di Indonesia masih tinggi yaitu 307 per 100.000 Kelahiran Hidup (KID), dan AKB 35 per 1000 KH. Lebih dari 90% penyebab kematian ibu dan bayi karena komplikasi obstetri dimana komplikasi ini tidak bisa diduga sebelumnya, Untuk itu perlu adanya sarana rujukan untuk menangani kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal. Pukesmas sebagai tempat rujukan terdekat dari desa dan sebagai pembina bidan di desa, diharapkan mampu melaksanakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).Penelitian ini dilakukan di kabupaten Indramayu, dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan fokus group diskusi yang melibatkan kepala puskesmas, tenaga pelaksana PONED, bidan di desa wilayah kerja puskesmas yang diteliti, tenaga kesehatan dari puskesmas tetangga, tokoh masyarakat yang berada diwilayah kerja puskesmas yang diteliti.Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sistem manajemen masukan yang meliputi sumber daya manusia, dana, sarana dan kebijakan. Selain itu, untuk memperoleh gambaran sistem manajemen proses yang meliputi sosialisasi PONED, supervisi suportif, AMP sosial untuk kinerja cakupan komplikasi maternal dan neonatal ditangani, jugs AMP Medis dan kerjasama dengan DSOG dan DSA untuk kinerja cakupan komplikasi maternal dan neonatal ditangani selamat dan dirujuk. Hasil penelitian ini diolah dengan menggunakan bentuk matriks, teknis analisisinya berupa analisis isi yaitu menganalisa sesuai dengan topik bahasan.Hasil penelitian mengenai gambaran input menunjukkan bahwa jumlah tenaga kesehatan yaitu jumlah bidan desa dan tenaga yang bertugas di PONED sudah cukup. Untuk kriteria maupun pendidikan dari tenaga kesehatan masih belum memenuhi syarat. Untuk pengetahuan tenaga kesehatan maupun camat masih kurang, begitu juga motivasi bidan desa maupun tenaga yang bertugas di PONED kurang, yaitu kepala Puskesmas Widasari belum ada kiat-kiat untuk meningkatkan motivasi, sedangkan di Puskesmas Sindang sudah ada.Tipe gaya kepemimpinan kepala Puskesmas Widasari adalah gaya misionari sedangkan gaya kepemimpinan kepala Puskesmas Sindang merupakan gaya kepemimpinan kompromis, dimana kedua tipe gaya kepemimpinan tersebut keduanya termasuk gaya kepemimpinan yang kurang efektif Dana dan sarana untuk rujukan dari Puskesmas Sindang tidak ada masalah, sedangkan untuk Puskesmas Widasari sarana rujukan masih menjadi masalah karena sopir tidak selalu slap, dan kelembagaan ambulans desa juga tidak berjalan lancar. Dana khusus untuk operasional PONED di kedua Puskesmas tidak ada, sedangkan sarana di kedua PONED sudah cukup memadai. Kebijakan pelayanan terhadap orang miskin dikedua Puskesmas walaupun tidak berjalan dijalankan secara optimal. Kebijakan penguatan sistem rujukan di Puskesmas Sindang sudah lebih baik dan Puskesmas Widasari walaupun tidak berjalan lancar, sedangkan untuk pelaksanan PONED dikedua Puskesmas belum dijalankan sebagaimana mestinya.Mengenai gambaran proses hasil penelitian ini menunjukkan, sosialisasi PONED dikedua Puskesmas belum dilaksanakan secara baik, begitu juga dengan supervisi suportif yang harus dilaksanakan oleh bidan koordinator belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. AMP sosial, baik dari kecamatan maupun puskesmas belum ada komitmen dan kesadaran untuk melakukan AMP sosial. AMP medis ditingkat puskesmas di kedua Puskesmas tidak pernah dilaksanakan, hanya otopsi verbal masih sebatas untuk laporan, dan tidak ada kesadaran untuk membahas otopsi verbal. Kerjasama dengan DSOG dan DSA belum pernah dilaksanakan karena tidak tabu bagaimana caranya.Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada dinas kesehatan untuk memprioritaskan pendidikan maupun pelatihan seperti APN, PPGDON, MTBM untuk bidan desa dan uelaksana PONED, pelatihan manajemen dan kepemimpinan untuk kepala puskesmas khususnya kepala Puskesmas PONED. Perlu pemberian pelatihan ESQ bagi semua jajaran kesehatan sehingga dapat meningkatkan empati dan kepeduliannya dalam pelayanan kesehatan terutama terhadap orang miskin dan juga untuk meningkatkan kembali nilai-nilai luhur, inti ajaran manajemen, inti kepemimpinan dan etika sehingga mampu bekerja dengan baik. Disarankan juga agar partograf dan MTBM dijadikan sebagai salah satu kriteria akreditasi bidan. Perlu juga adanya kesepakatan dengan rumah sakit untuk pembinaan PONED oleh DSOG dan DSA, dan pemberikan dam operasional khusus untuk PONED untuk menghindari tarif yang terlalu tinggi.

---

The success on the maternal and child health services of a country can be seen at its Maternal Mortality Ratio (MMR) and Infants Mortality Rate (IMR). The less MMR and IMR they have, the better they have services on maternal and child health. The level on MMR and IMR in Indonesia is still high, namely 307/100,000 live birth for MMR and 35/1,000 live birth for IMR. It has known that 90% of the cause of the death on maternal and the infant was undetected obstetric complication. Therefore, a referral facility is needed in response to any obstetric and neonatal emergency case. Puskesmas, as the nearest referral facility in the village and tutor for midwives village, is expected to be capable on dealing with Basic Emergency Obstetric and Neonatal Services (BEONS/PONED).

The study is carried out at the district of Indramayu. The research method used with qualitative approach through in-depth interview and focused group discussion (FGD) towards the head of Puskesmas, personnel who Implement the PONED, village midwives of the working area of Puskemas Widasari and Sindang, health providers from neighborhood's puskesmas, and community leaders at the working area of Puskesmas Widasari and Sindang.

The purpose of the study is to find out the description of the input and process management system of the PONED. The input management system is consisting of the human resources, budgeting, facility, and policy. And the process management system will look at its PONED socialization, supportive supervision, the social audit maternal and perinatal (AMP) of the performance on the coverage of maternal and neonatal complication that has managed the medical AMP and the collaboration with obgyn and pediatrician for the performance on the coverage of maternal and neonatal complication that has managed, rescued and referred.

The result of the study is analyzed by using matrices, and the technique analysis is using content analysis which analyzes on each topics of subject study. The result study on input management system found that the number of health personnel, i.e. number of village midwives and PONED personnel is adequate. But for the criterion for health personnel's education is still have not reach the standard. The level of knowledge for health personnel and the head of sub-district are still low. The reason for work or motivation to work as village midwives and PONED personnel are minor. From two puskesmas studied, the head of Widasari Puskesmas is still have no attempt on elevating the motivation on his staffs, but the head of Sindang Puskesmas is having it. The leadership style of Widasari is missionary style, while Sindang is a compromise leadership style. Both of those leadership styles above are known as less effective leadership style. For Sindang Puskesmas, there are no difficulties found on budgeting and facility for referral, but for Widasari Puskesmas, a problem found in regard to facility for referral, as the ambulance driver is not always ready to work and the ambulance institution body is also found unmanageable. There is no special budget for PONED operational duty in both puskesmas, but both of them has reached the adequacy for PONED facilities. Policy on services for poor people in both puskesmas is still not run in optimal way. Although it's not run so well, the policy on referral system enhancement on Sindang is better than Widasari. However, the implementation on PONE') in both puskesmas is far from the expectation.

For process management system, the study found that the socialization on PONED in both puskesmas is still not well implemented. Supportive supervision by coordinator midwife is also not employed as it should be. Of social AMP, there is no commitment or awareness on doing social AMP in both from sub-district office or puskesmas. Medical APM in both puskesmas is also never carried out Verbal autopsy is only the activity that implemented in both of puskesmas, and it's solely for the reporting and has no awareness to discuss the verbal autopsy findings. The collaboration between obgyn and pediatrician is never carried out because they do not know how to do collaboration.

Suggestion addressed to the head of health authority office that he has to prioritize the education or trainings on medical techniques for village midwives and PONED personnel. A management and leadership training for the head of puskesmas, especially for PONED Puskesmas. There is a need on ESQ training for all health personnel in order to raise the empathy and awareness on addressing health services to poor people, and also to increase the noble values, management principals, leadership principals and ethic cores for having a better work environment. Partograph fulfillment and MTBM is a criterion for midwives accreditation. Establish an agreement with hospital for obgyn and pediatrician guidance and training for PONED personnel. Lastly, to have a special budget for PONED operational in order to avoid a very high expenses for having PONED."