Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan diterbitkannya Buku Profil Kesehatan Kabupaten/Kota adalah tersedianya data informasi yang tepat, akurat dan sesuai kebutuhan dalam rangka meningkatkan kemampuan manajemen kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pemanfaatan Profil Kesehatan Kabupaten/ Kota oleh Pejabat Struktural pada Dinas Kesehatan Kabupatenl Kota di Propinsi Bengkulu, dan hubungan antara karakteristik individu Pejabat Struktural dan karakteristik organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan pemanfaatan Profil Kesehatan Kabupaten Kota di Propinsi Bengkulu.Penelitian dilakukan dengan menggunakan rancangan cross sectional deskriptif dengan pendekatan kuantitatif Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan sebagai responder adalah 92 orang Pejabat Struktural Eselon IV dan Eselon V Dinas Kesehatan Kabupatenl Kota pada 4 kabupaten/kota yang ada di Propinsi Bengkulu. Pengolahan dan analisis data baik analisis univariat, bivariat maupun multivariat menggunakan Program SPSS versi 9.0. Analisa bivariat dilakukan dengan analisa Korelasi "Pearson" dan Koefisien "Kendal Tau". Sedangkan analisa multivariat menggunakan analisa Regresi Berganda dengan metode "Backward".Hasil analisa bivariat menunjukkan bahwa dari 9 variabel bebas yang dipelajari, 7 variabel mempunyai hubungan bermakna (p<0,05) dengan pemanfaatan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai variabel terikat. Ketujuh variabel tersebut adalah tingkat pendidikan (r= 0,358), jabatan (1-0,351), persepsi (r---0,490), kebiasaan bekerja (r=0,514), kebutuhan data/ informasi (r),571), ketersediaan data/informasi pada program/unit kerja (r=0,259) dan kemudahan akses (r=0,466). Hasil analisa multivariat menunjukkan 4 variabel sebagai prediktor pemanfaatan Profil Kesehatan Kabupaten/ Kota, yaitu, jabatan ( B=1,391), tingkat pendidikan (B=0,253), persepsi (B=0,181) dan kebutuhan data/informasi (B= 0,253).Dalam rangka peningkatan pemanfaatan Profil Kesehatan kabupaten/Kota perlu diupayakan beberapa hal yaitu peningkatan kualitas data/ informasi melalui peningkatan kinerja tim penyusun, pendistribusian buku Profil Kesehatan sampai ketingkat pejabat eselon V dan pemenuhan persyaratan minimal tingkat pendidikan pejabat struktural.Daftar bacaan : 33 (1983-2000)

---

Analysis of Health District Profile Utilization by Structural Personnel at Health District Offices in Bengkulu Province, 2000Health Profile of District aim to provide data or information which are accurate, en time and appropriate to needs of improving health management capability providing health programme effectively and efficiently.This Study has objectives to describe the reports utilization by structural personel and to determine correlation between invidual characteristics and organization characteristics with the utilization Health Profile report of Health District Offices in Bengkulu Province.This study used Cross Sectional design. Data Collection used questionnaire with 92 respondents of "eselon IV and V" at District Health Offices. Data is analyzed using univariate; bivariate and multivariate analysis with SPSS Software version 9.0. For bivariate analysis Pearson Correlation and Kendal Tau was used. As for multivariate, multiple regression with backward method was used.Bivariate analysis show that from 9 independent variables, 7 of them have significant correlation with Health Profile Reports of District utilization. Those variables are educational level, job position, perception, work customary, data or information need, data or information availability in program and easy accessibility to Health Profile Reports of District.Multivariate analysis result shows that independent variables are predictors for the reports utilization. The variables are educational level, job position, perception and data or information need.To increase Health District Profile utilization, several efforts below should be conducted :- to increase data/information quality through increasing teamwork performance, - to distribute Health Profile Book to "eselon V personels" - to fullf ll minimum education level for structural personels.References : 33 (1983-2000)"

"Buku ini berisi mengenai data bibliografi bidang kesehatan yang terbit tahun 1990-1991 di Jawa Timur.;Buku ini berisi mengenai data bibliografi bidang kesehatan yang terbit tahun 1990-1991 di Jawa Timur."

"Perencanaan tenaga kesehatan yang tidak baik akan mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara kebutuhan tenaga kesehatan dengan realisasi. Akibatnya menimbulkan ketidakmerataan tenaga kesehatan. Satu wilayah mendapatkan tenaga kesehatan yang memadai, sementara wilayah lain kurang tenaga kesehatan sehingga akan mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. Proses perencanaan yang baik meliputi : (1) perkiraan demand , (2) perkiraan supply , (3) mempertahankan (retaining), anggaran (budgeting).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perencanaan tenaga kesehatan di Kabupaten Bogor tahun 2002 dengan mempergunakan analisis SIPOC, yaitu dilihat semenjak dari Suppliers - Inputs - Processes - Outputs -- Customer.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan penelusuran dokumen agar dapat digali informasi yang mendalam tentang perencanaan tenaga kesehatan di Kabupaten Bogor tahun 2002.Adapun hasil dari penelitian ini adalah unsur pemasok (suppliers) telah memberikan dengan baik, walaupun masih ada pemasok lain yang belum dilibatkan dalam perencanaan tenaga kesehatan di Kabupaten Bogor tahun 2002 adalah organisasi profesi dan institusi pendidikan. Belum adanya SOP, dana yang tidak ada, sarana penting untuk untuk perencanaan yaitu IT belum memadai, dan tenaga perencana yang belum memadai dari segi kuantitas dan kualitas sangat mempengaruhi mutu Masukan (inputs). Sementara dalam unsur proses ditemukan bahwa prakiraan demand masih menggunakan metode "ratio tenaga terhadap jumlah penduduk", pada prakiraan supply masih sangat tergantung pada Dinkes Propinsi dan Pemda Kabupaten dalam reknit-ilea, prose retaining dengan strategi "layanan cepat-tepat-sejahtera", dan tidak memiliki anggaran khusus untuk pengembangan tenaga kesehatan. Pada unsur keluaran (outputs) sudah ada usulan kebutuhan. penempatan dan pengembangan nakes, akan tetapi belum memenuhi syarat sebuah usulan yang baik.Sementara pada unsur customer/ pelanggan sudah merasa cukup puas dengan hasil perencanaan, namun tidak puas dengan realisasinya.Untuk terlaksananya perencanaan yang baik perlu ditingkatkan kemampuan personil di Subdin Perencanaan dan Pengembangan, dilengkapi IT yang memadai agar Sistem Informasi Kesehatan dapat beroperasi, disediakan alokasi dana untuk perencanaan, dan harus banyak melakukan advocacy ke berbagai pihak dalam rangka mengoptimalkan perencanaan.Daftar pustaka : 34 ( 1984-2001)

---

Analysis of Health Workforce Planning in Bogor in The year of 2002 The improper planning of medical staff will cause differences between the need of the staff and the number of staff in reality. The result is unequal number of the staff; in one place the number of the staff is sufficient but in another place isn't. The lack of the staff will influence the quality of the medical service. The good planning process involves (I) demand estimation, (2) supply estimation, (3) retaining , and (4) budgeting,

The purpose of this research is to know the medical staff planning description in Bogor Region in2002 using SIPOC analysis, from Supplier-Input-Processes-Outputs-Customer.

The method used in this research is qualitative method , using in depth interview technique, observation and document tracing. These techniques enable to dig information deeply about the planning of medical staff in Bogor region in 2002.

From this research, it is known that the Supplier has given well. But there are suppliers that are not involved in Bogor medical staff planning 2002, that are profession organization and educational institution. The non-existence of SOP, no funds, the insufficient of IT, and the insufficient of the quality and the quantity of the planning staff; influence the quality of the Inputs. Mean while; in the Process; demand estimation still using -staff ratio toward the number of people-' method. In the recruitment, supply estimation still depends on the province health institution and region authority. The retaining process using "Layanan cepat-Tepat-Sejahtera" (Fast-Accurate-Welfare) strategy and doesn't have special budget to develop the medical staff. In Output there has been a need of proposal , medical staff placement and development, but it is considered not fulfill the requirement of a good proposal. In Customer, the customers have felt satisfied by the planning , but they are disappointed with the carrying out.

To carry out the planning well, it is necessary to improve the personnel ability in Planning and Development Subsection, supplied with sufficient IT; so medical information system can work. Fund allocation is prepared for the planning, and advocacy must be done to people who concern to optimize the planning.

Bibliography: 34 (1984 - 2001)"

"Perencanaan pengembangan sumber daya tenaga kesehatan adalah suatu proses penyelenggaraan tenaga kesehatan yang terdiri dari a) perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, b) rekrutmen, penyerapan tenaga kesehatan, c) penempatan /pendayagunaan tenaga kesehatan untuk tercapainya penyediaan, jumlah serta mutu untuk pemerataan tenaga kesehatan.Diduga tidak tercapainya pemerataan dalam bentuk jumlah dan jenis tenaga kesehatan di Propinsi Jawa Barat karena ketiga unsur dalam pengembangan tenaga kesehatan belum merupakan satu kesatuan perencanaan ketenagaan yang utuh.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik wawancara mendalam dan disertai tinjauan kepustakaan dan telaahan dari segi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian serta observasi yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perbedaan antara peraturan-peraturan dengan kenyataan yang ada selama ini dan pada akhirnya dimunculkan saran dan tindakan koreksi.Adapun hasil temuan dalam penelitian ini adalah bahwa unsur-unsur dalam perencanaan pengembangan sumberdaya tenaga kesehatan di Propinsi Jawa Barat belum menjadi satu kesatuan yang utuh, yang pada akhirnya menyebabkan belum tercapainya pemerataan baik dalam jumlah dan jenis tenaga kesehatan.Secara umum belum tercapainya pemerataan baik dalam jumlah dan jenis tenaga kesehatan di Jawa Barat lebih disebabkan karena masih lemahnya koordinasi dalam proses penempatan tenaga kesehatan, hal ini ditunjukkan dengan proses penempatan tenaga kesehatan yang kurang memperhatikan data-data perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dari daerah, serta terdapatnya 2 (dua) tim penempatan tenaga kesehatan di Jawa Barat yang hampir bisa dikatakan berjalan sendiri-sendiri karena mempunyai kewenangan penempatan tenaga kesehatan yang berbeda, serta adanya kebijaksanaan yang kurang mengacu untuk tercapainya pemerataan tenaga kesehatan.Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan agar pembentukan "Tim penempatan tenaga kesehatan di Jawa Barat " ditingkatkan menjadi Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Jawa Barat, yang anggotanya terdiri dari unsur Kanwil Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Pemda TK I Jawa Barat, diharapkan pula agar data perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dari DT II Iebih optimal dimanfaatkan untuk perencanaan penempatan tenaga kesehatan serta modifikasi kebijaksanaan penempatan tenaga kesehatan untuk lebih tercapainya unsur pemerataan, dengan tidak mengurangi semangat kebijaksanaan itu sendiri.

---

Analysis of the Planning Process of Health Workforce Resources Development in West Java ProvinceThe planning of health workforce resources development is a process of providing health workforce which consists of a) identifying the needs of health workforce, b) recruitment of health workforce, c) placement/utilization of health workforce to meet the of needs with a reasonable quality.

It is assumed that the unfulfillment of human resources in health in terms of number and kind in West Java province happened due to separation of the above three factors .

This research is adopting qualitative method utilizing interviews and library literature. The writer also study the related regulations to have a better understanding of how far is the difference between the available regulations and the existing reality. In turn, it is hoped that there will be a valuable inputs, suggestions and improvements.

The result of this research showed that the components in health workforce resources development in West Java have not yet been coordinated , and this becomes a reason why the distribution of number and kind of health workforce is unfulfilled.

In general, the unfulfillment of the equitable distribution of health workforce both in number and kind, of is primarity caused by a weakness in coordinating the placement of health workforce process, in indicated by the lack of data needed from the district level, to facilitate the health workforce placement. In addition, there are two teams of health workforce placement, which carry out the job individually. Each team has the power to place the workforce.

Based on the research result it is advised to set up " a Team of health workforce placement in West Java" which is reinforced by a decree of Governor of West Java. This team will involve Kanwil Kesehatan ( Provincial Health Office ), Dinas Ks h t n TK I ( Provincial Health Service) , and Pemda TK I ( Provincial Government) of West Java. It is also hoped that the data on the needs of health workforce from DT II ( District Government) are used resonably for health workforce planning. Policy modification of health workforce placement is also needed."

"Kotamadya Padang adalah merupakan salah satu Daerah Tingkat II yang terdapat di Propinsi Sumatera Barat, dimana fungsi kepemimpinan kesehatan tokoh masyarakat masih perlu mendapat perhatian, dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan fungsi kepemimpinan tokoh masyarakat dalam menghadapi kemandirian daerah tingkat II Kotamadya Padang sesuai dengan tuntutan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, hal ini disebabkan saran dan prasarana kesehatan masyarakat yang ada belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan dan cenderung menurun. Unit analisis adalah tokoh masyarakat yang selama ini telah ikut berpartisipasi dan berperan serta dalam meningkaikan pencapaian program kesehatan yang bertempat tinggal di daerah tingkat II Kotamadya Padang. Metode pendekatan yang digunakan adalah study kuantitatif dengan jenis penelitian cross sectional, untuk melihat gambaran fungsi kepemimpinan kesehatan tokoh masyarakat di Kotamadya Padang, dan faktor-faktor yang berhubungan dengan fungsi kepemimpinan kesehatan. Hasil penelitian menunjukan gambaran fungsi kepemimpinan kesehatan tokoh masyarakat masih kurang berfungsi dengan baik sebanyak 57,1%. Kemudian dari 8 (delapan) faktor yang penulis rancang mempunyai hubungan dengan fungsi kepemimpinan kesehatan yaitu: Persepsi tokoh masyarakat terhadap pembinaan puskesmas melalui pelatihan, persepsi tokoh masyarakat terhadap pembinaan puskesmas melalui forum informal, umur responden, jenis kelamin responden, tingkat pendidikan, status perkawinan, jenis pekerjaan dan jabatan responden dengan fungsi kepemimpinan kesehatan. Empat diantaranya terbukti ada hubungan dengan fungsi kepemimpinan kesehatan adalah sebagai berikut :1. Terbukti ada hubungan antara persepsi tokoh masyarakat terhadap pembinaan puskesmas melalui forum informal dengan fungsi kepemimpinan kesehatan (Nilai P 0,001).2. Terbukti ada hubungan antara jenis kelamin tokoh masyarakat dengan fungsi kepemimpinan kesehatan (Nilai P 0,002).3. Terbukti ada hubungan antara tingkat pendidikan tokoh masyarakat dengan fungsi kepemimpinan kesehatan (Nilai P 0,026).4. Terbukti ada hubungan antara jabatan tokoh masyarakat dengan fungsi kepemimpinan kesehatan (Nilai P 0,0005). Informasi ini masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, untuk mengoptimalkan pencapaian program di daerah tingkat II Kotamadya Padang, sehingga dapat memberi dampak yang terbaik. Oleh sebab itu pertemuan yang bersifat informal masih perlu ditingkatkan mengingat tokoh masyarakat akan lebih berpartisispasi bila diikutsertakan dalam pengambilan keputusan dibidang kesehatan.

---

Factors having relation with health leadership function of public figures at Second Level Region of Padang Municipality, West Sumatra Province, Years 2000Municipality of Padang lied on one of Second Level Regions at West Sumatra Province in which health leadership function of public figures still having attention, within framework of empowering large public by increasing of leadership functions of public figures in facing the autonomous of Second Level Region of Padang Municipality by virtue of Laws Number 22 Year 1999 on autonomous of region, it is caused the structure and infra structure of public health had not been functioned yet as wished and trend to down. The analysis unit is public figures, currently, they had played role and participated to increase health program target residing at Second Level Region of Padang Municipality.

Approach method to be used is quantitative study by cross sectional research in order to know the indication of health leadership function of public figures at Padang Municipality and other factors having relation with health leadership function.

Research result had indicated that health leadership function of public figures had not functioned in good is 57.1%. Then, from eight (8) factors the author design it has relation with building of center for public health (Puskesmas) through training, perception of public figures against Puskesmas building through informal forum, respondents gender, educational strata, marital status, occupational variety, and respondents title with health leadership function. Four of them had been proven having relation with health leadership function as follows :

1. Having relation among public figures and Puskesmas building through informal forum by health leadership function (P value is 0.001).

2. Having relation among gender of public figures and health leadership function (P value is 0.002).

3. Having relation among educational strata of public figures and health leadership function (P value is 0.026).

4. Having relation among title of public figures and health leadership &action (P value is 0.0005).

Necessarily, this information should be implemented by further research of maximizing program target at Second Level Region of Padang Municipality, hence, it may give the best impact, However, the meeting in informal character should remain be increased in taking account of public figures will more participate if they are involved to make decision of health."