Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Instansi pemerintah merupakan instansi penting pada setiap negara yang bertugas melayani kepentingan masyarakat secara umum. Agar dapat beroperasi efektif, instansi tersebut harus memiliki mekanisme pengawasan intern yang efektif, karena itu skripsi ini membahas sejauh mana efektifitas pengawasan intern pada instansi pemerintah dilingkungan Pemda Dati II Padang. Terdapat delapan instansi yang diamati, yaitu Dinas Pasar, Dinas Kebersihan Kota, Dinas Perpakiran, Dinads Tata Kota, Dinas Perizinan, Dinas Pendapatan Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum dan Inspektorat Wilayah Kotamadya. Penelitian dilakukan berdasarkan kuesioner pengendalian intern yang selanjutnya dianalisa baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Analisa kuantitatif dilakukan terhadap kuesioner yang bersifat tertutup dan terbuka. Sedangkan terhadap kuesioner yang bersifat terbuka dilakukan analisa kuantitatif saja. Sistematika analisa terdiri dari analisa efektifitas struktur organisasi dan uraian tugas, analisa efektifitas pengawasan pengeluaran kas, analisa efektifitas pengawasan aktiva tetap, analisa efektifitas pengawasan terhadap pegawai dan analisa efektifitas pengawasan intern oleh Inspektorat Wilayah Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas struktur organisasi dan uraian tugas masing-masing instansi masih kurang, efektifitas pengawasan penerimaan kas masih kurang, efektifitas pengawasan pengeluaran kas masih kurang, efektifitas pengawasan aktiva tetap sudah baik, efektifitas pengawasan pegawai sudah cukup. Instansi yang dinilai paling efektif adalah Dinas Pendapatan Daerah sedangkan yang paling tidak efektif adalah Dinas Kebersihan Kota. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa efektifitas Pengawasan Intern pada instansi pemerintah yang diamati masih lemah karena itu tidak mengherankan kalau hipotesa selama ini bahwa banyak kebocoran yang terjadi selama ini masih dianggap benar. Banyak penyebab kelemahan inin terutama dari segi struktur organisasi dan mekanisme kerja dan pelaporan serta dari segi kualitas sumber daya manusia dan perlatan kerja yang tidak memadai. Salah satu hal utama yang dapat disarankan untuk memperbaiki hal ini adalah dengan memperbaiki sistem kerja dan kualitas pegawai serta memikirkan usaha untuk melakukan swastanisasi beberapa instansi yang sudah dianggap layak."

"Kedudukan Penjabat Gubernur pada prinsipnya merupakan pejabat sementara yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pada saat kondisi kekosongan tersebut, Penjabat Gubernur memiliki kedudukan yang setara dengan Gubernur definitif selaku kepala daerah. Meskipun memiliki kedudukan yang sama selaku kepala daerah, Penjabat Gubernur mempunyai limitasi kewenangan dalam hal manajemen ASN. Limitasi kewenangan Penjabat Gubernur tersebut berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota, yang telah menimbulkan dampak besar dalam hal pembinaan manajemen ASN. Pelaksanaan terhadap ketentuan tersebut mengakibatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah menjadi dalam kondisi yang stagnan dan sulit diimplementasikan. Stagnasi manajemen ASN tersebut terjadi setidaknya sampai dengan Penjabat Gubernur mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Lantas jika kedua syarat tersebut telah terpenuhi, Penjabat Gubernur baru dapat melaksanakan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, mutasi pegawai yang dimanifestasikan dalam suatu keputusan.

---

In principle, the position of the Acting Governor is that of a temporary official appointed to fill the vacancy in the position of Governor as regional head based on the provisions in Article 201 paragraph (9) of Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning the Determination of Replacement Government Regulations Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors becomes law. At the time of the vacancy, the Acting Governor has the same position as the definitive Governor as regional head. Even though he has the same position as regional head, the Acting Governor has limited authority in terms of ASN management. The limitations on the authority of the Acting Governor are based on Article 25 paragraph (1) of Presidential Regulation Number 116 of 2022 concerning Supervision and Control of the Implementation of Norms, Standards, Procedures and Criteria for Management of State Civil Apparatus and Article 15 paragraph (2) of Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2023 regarding Acting Governors, Acting Regents and Acting Mayors, which have had a major impact in terms of developing ASN management. Implementation of these provisions results in the implementation of regional government affairs being in a stagnant condition and difficult to implement. This stagnation in ASN management occurred at least until the Acting Governor received technical considerations from the Head of the State Civil Service Agency and received written approval from the Minister of Home Affairs. Then, if these two conditions have been met, the new Acting Governor can carry out the appointment, transfer, dismissal, promotion, transfer of employees as manifested in a decision."

"As one indicator for measuring the success of district autonomy is the government in serving citizen an lead the to a better life. In fact,district government's work has not met the expectation that they still can not serve people optimally

---

"

"Perkembangan tekonologi informasi dan komunikasi turut mendorong kegiatan komunikasi pengawasan yang berlangsung dalam era digital. Melalui pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menggali bentuk komunikasi pengawasan virtual yang didasarkan pada Konsep Komunikasi Pengawasan Katz and Kahn yang membagi komunikasi pengawasan dalam bentuk upward dan downward communication. Dari hasil wawancara mendalam dan observasi yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukan bahwa komunikasi pengawasan dalam konteks virtual tetap berlangsung secara dua arah baik dalam bentuk upward communication maupun downward communication. Melalui terapan teknologi, komunikasi pengawasan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien serta difungsikan sebagai alat kontrol kinerja bawahan dan menumbuhkan disiplin bawahan layaknya sebuah bentuk panopticon dalam konteks virtual.

---

The development of information and communication technology also encourages supervisory communication activity in the digital era. Through a qualitative approach and case study strategy, this study aims to explore the form of supervisory communication in virtual context based on the Katz and Kahn concept which divides the supervisory communication in the form of upward and downward communication. Through in-depth interviews and observations, the results of this study showed that the supervisory communication in the virtual context still take place in both directions in the form of upward communication and downward communication. Through applied technology, it is also can take place more effectively and efficiently. Supervisory communication in a virtual context can be functioned as tool to control a subordinate performance. It is also fostering subordinate discipline like a form of panopticon in a virtual context."