Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMasalah yang diteliti adalah hak dan kewajiban tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan berdasarkan hukum kesehatan (studi Panti Sosial Tresna Werdha di Jakarta) serta aspek hukum panti sosial di Indonesia. Tujuan penelitian adalah menjelaskan hak dan kewajiban tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan (studi: Panti Sosial Tresna Werdha di Jakarta) dan menjelaskan aspek hukum panti sosial di Indonesia (studi: Panti Sosial Tresna Werdha di Jakarta). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, observasi di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 dan 3, wawancara terhadap dokter, akademisi, petugas Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 dan 3 serta analisis aturan perundang-undangan. Hasil penelitian diketahui bahwa tidak adannya tenaga kesehatan dalam struktur organisasi Panti Sosial Tresna Werdha sehingga lulusan pendidikan keperawatan berstatus sebagai pramu sosial bukan tenaga kesehatan. Panti Sosial Tresna Werdha terdiri warga binaan sosial lanjut usia yang mandiri, menderita penyakit jiwa, dan sakit yang membutuhkan bantuan khusus akibat penurunan fisik. Kesimpulannya adalah hak dan kewajiban tenaga kesehatan diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Panti Sosial Tresna Werdha merupakan lembaga untuk memenuhi kesejahteraan sosial, bukan lembaga yang berwenang terhadap pelayanan kesehatan, sehingga dalam struktur organisasi Panti Sosial Tresna Werdha tidak mempunyai tenaga kesehatan.

---

ABSTRACTThe problem studied are about the rights and obligations of medical personnels in the health services under the laws of health (Case Study: Tresna Elderly Social Institution in Jakarta) and also the legal aspects of social homes in Indonesia. The purpose of research is to explain the rights and obligations of medical personnel in the health services and explain the legal aspects of social homes in Indonesia (Case Study: Social Institutions Tresna Werdha in Jakarta). This study used qualitative methods, observation in Social Institutions Tresna Werdha Budi Mulia 1 and 3, interviews with doctors, academics, officers Social Institutions Tresna Werdha Budi Mulia 1 and 3 as well as the analysis of the rules of law. Results of the research found that there are not health worker in the organizational structure of Social Institutions Tresna Werdha. With the result of that, Nursery fresh graduated status are Pramu Sosial and not medical personnel. Social Institution Tresna Werdha composed of inmates socially independent, suffering mental illness, and pain that required special assistance due to physical decline. The conclusion is that the rights and obligations regulated health professionals in Law Number 36 Year 2014 concerning Health Workers. Social Institution Tresna Werdha is an institution to meet social welfare, not the competent institutions to health care, so that the organizational structure of Social Institutions Tresna Werdha have no medical personnel. "

"Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab rumah sakit dalam menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi tenaga medis. Fokus dari penelitian ini membahas mengenai jaminan kesehatan BPJS bagi pekerja, regulasi terkait dengan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, dan kewajiban rumah sakit dalam memenuhi hal tersebut khususnya bagi tenaga medis. Pembahasan dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi RSUP Persahabatan Jakarta Timur. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di RSUP Persahabatan, pelayanan kesehatan terhadap tenaga medis pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu penyakit atau kecelakaan yang diakibatkan oleh pekerjaan dan penyakit atau kecelakaan yang bukan akibat pekerjaan. Apabila tidak disebabkan oleh pekerjaan, maka mereka menggunakan BPJS Kesehatan dan mengikuti sistem rujukan berjenjang vertikal, alhasil menciptakan kondisi yang kurang optimal. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar pemerintah membuat peraturan pelaksana yang dapat mengatur rumah sakit tipe A agar dapat membuat FKTP bagi pekerjanya. 

---

This thesis discusses about the responsibility of the hospital in providing health services facilities for its medical personnel. The focus of this study discusses BPJS health insurance for workers, then the regulations related to the implementation of health service facilities in hospitals, and the hospital's obligations to fulfill that responsibility, especially for its medical personnel. The discussion was carried out through a literature study and a study at the RSUP Persahabatan in East Jakarta. This research is a normative juridical research with qualitative method. The results of the study concluded that at RSUP Persahabatan, the right to health services can be broadly divided into 2, i.e., illness and accident caused by work or illness and accident that is not the result of work. If it is not caused by work, then they can use BPJS Kesehatan and adhere to a vertical tiered referral system which was adopted by BPJS Kesehatan. As a result, it creates a condition that are not optimal for its’ medical personnel. The results of this study suggest that the government should make an implementing regulations that could regulate type A hospitals, such as RSUP Persahabatan, so that they can make first tier health services for their workers.

"