Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam perkembangan kehidupan masyarakat telah meningkatkan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang harus mendapat perlindungan dan kepastian berdasarkan alat bukti untuk menentukan dengan jelas dan pasti akan hak dan kewajiban setiap subyek hukum. Oleh karena itu, agar mendapat perlindungan, kepastian, dan ketertiban profesi Notaris menjadi suatu kebutuhan yang terus dicari dan diperlukan. Namun, meski diwajibkan bekerja secara mandiri, Notaris tidak dapat melakukan semua pekerjaan seorang diri. Tentu saja ia dibantu oleh karyawan untuk mengelola sistem pekerjaan di kantor Notaris, mereka inilah yang disebut pegawai kantor Notaris. Adanya Peran dan fungsi dari pegawai kantor Notaris kerap disepelekan dalam praktik dunia kenotariatan. Padahal pegawai kantor notaris sangat penting dalam membantu pelaksanaan tugas dan jabatan profesi Notaris menjadi lebih optimal. Akan tetapi ada kalanya terjadinya penyalahgunaan wewenang Notaris diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh pegawai kantor Notaris sehingga memaksa Notaris untuk bertanggungjawab secara hukum. Tesis ini merupakan penelitian untuk meninjau dan menganalisa suatu konsep dimana seorang Notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya dan sampai sejauh mana batas-batas kesalahan pegawai kantor notaris tersebut yang dapat mengakibatkan Notaris tersebut harus bertanggung jawab secara hukum. Metode yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, serta didukung dengan pendapat ahli dan hasil wawancara dengan narasumber. Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui apakah Notaris dalam melakukan jabatannya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh pegawai kantor notaris manakala perbuatan tersebut menimbulkan kerugian kepada pihak klien. Konsep Vicarious Liability dalam hubungan majikan-buruh (subordinatif) harus memenuhi kualifikasi dimana Notaris menyerahkan wewenangnya kepada bawahannya dan perbuatan bawahannya tersebut secara hukum dianggap sebagai perbuatan Notaris yang bersangkutan. Adapun pertanggungjawaban yang dimaksud didasarkan pada konsep pertanggungjawaban Vicarious Liability sehingga dengan ini diharapkan dapat ditemukan adanya ketegasan dan kepastian yang lebih dalam mengenai tanggung jawab profesi Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya.

---

In the development of community life has increased the intensity and complexity of the legal relationships that should receive protection and certainty based on evidence to determine clear and definite rights and obligations of any legal subjects. Therefore, in order to get protection, certainty, and order the Notary profession becomes a necessity that continues to be sought and needed. However, despite being required to work independently, a notary can not do all the work alone. Of course he was assisted by employees to manage the system work in the office of the Notary, this is what they called the Notary office workers. The role and function of the presence of Notary Office employees are often overlooked in the world practice of notaries. Whereas the notary office employees is very important in helping the implementation of tasks and positions Notary profession become more optimal. But there are times when the abuse of authority Notary caused by mistakes made by employees of the Notary's office, forcing the Notary to be legally responsible. This thesis is a study to review and analyze a concept where a Notary accountable for the wrongs committed by his subordinates and the extent to which the limits of error of the notary office employees that could result in the Notary must be held legally responsible. The methods used in the preparation of this thesis is a normative juridical research method that is legal research done by researching library materials or secondary data, and supported by expert opinion and interviews with informants. Objective of this thesis was to determine whether the conduct of his Notary accountable for all actions committed by employees of the notary's office when these actions cause harm to the client. The concept of Vicarious Liability in the employer-worker relationship (subordinate) should be qualified where Notary hand over authority to a subordinate and subordinate acts that are legally regarded as an act of Notary concerned. The liability is based on the concept of accountability Vicarious Liability so with this expected to be found any more firmness and certainty in the Notary professional responsibility in carrying out his duties."

"Penelitian tentang Analisis Faktor-Fakator yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Negeri Sipil Bidang Administrasi di Pusat Administrasi Universitas Indonesia dilakukan dengan diiatarbelakangi oleh ketertarikan penulis pada kinerja PNS bidang administrasi di Pusat Administrasi Universitas Indonesia dalam menyiapkan sumber daya manusianya untuk menghadapi otonomi perguruan tinggi. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diberikan secara stratified sample random sampling kepada 37 orang pegawai. Data jawaban dari responden di analisa menggunakan persamaan regresi linier tunggal dan ganda dengan bantuan perangkat Iunak komputer program SPSS (Statistical Product and Service Solutions). Dalam penelitian ini data dikelompokkan dalam dua variabei yaitu kinerja sebagai variabel terikat sedangkan pendidikan dan Iatihan, pengembangan pegawai, motivasi, kepemimpinan sebagai variabel bebas. Dari hasil peneiitian yang telah diolah menujukkan bahwa secara bersama-sama maupun individual variabel motivasi mempunyai korelasi dan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai dengan nilai signifikasi yang paling besar, kemudian disusul variabei pendidikan dan latihan. Sementara variabel kepemimpinan yang diolah bersama-sama dengan variabei Iainnya menuniukkan korelasi dan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja akan tetapi secara individual korelasi maupun pengaruhnya tidak signifikan terhadap kinerja, sedang variabei pengembangan karier diolah secara bersama maupun individual korelasi dan pengaruhnya tidak signifikan terhadap kinerja. Berdasarkan data penelitian ini secara keseluruhan dan simulatan bahwa keempat variabel bebas mempunyai sumbangan terhadap peningkatan kinerja sebesar 67%, ini merlgandung arti bahwa 33% tidak dapat dijelaskan dalam penelitian ini atau berasal dari sumbangan variabei lain diiuar variabel penelitian. Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, untuk meningkatkan kinerja pegawai disarankan agar dalam pengelolaan pegawai administrasi secara bertahap dilakukan penyempurnaan meialui sistem pengembangan sumber daya manusia dengan memperhatikan urutan perioritas pada faktor motivasi disusul oieh faktor pendidikan dan iatihan serta kepemimpinan."

"The establishment of Civil Service's career can be carried out by through structural position of functional position. The government has decided MENKOWASBANG-PAN's decree number 53, year 1999, concerning Functional Position of Civil Service Analyst.The task of Civil Service Analyst to carry out the activity of Civil Service?s management there are planning field of Civil Service, the establishment Civil Service and the Administration of Civil Service. In order to do maximally, so a civil servant who have been promoted as Civil Service Analyst have to possess knowledge and skill for implementing management of Civil Service.The research is limited by analyze the need of training for civil service analyst of National Civil Service Agency. The mean of this research to know how far the knowledge and skill of Civil Service Analyst to manage Civil Service, to determine training program in accordance with Civil Service Analyst.The research are held in National Civil Service Agency by the Chief of Research are Civil Service Analyst as many as 130 persons totality 520 persons, the sample are taken by random sampling. The instruments of research as substance for taking primary chief data are closed question. Based on th distribution of respondent?s choice are determine by the tendency greatest number of method.Analyze of correlation by rank Spearman. Software SPSS 11.0 is used for processing data. The result of research indicates that the ability of Civil Service Analyst for implementing management of Civil Service is good enough though a few subject matter need to improve in respondent's opinion.Based on analyze of cross tabulation that the rank of education more higher and long period of work not so influenced with ability of Civil Service Analyst for implementing management of civil service. Based on analyze of correlation indicate that it apparently there is a weak correlation and not significant between the rank of education and the long period of work with the ability of Civil Service Analyst for implementing management of Civil Service."

"Pegawai Negeri Sipil mempunyai peranan sangat panting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem pembinaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dimaksudkan agar Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan peranannya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, dilanjutkan dengan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sampai dengan saat ini, usaha peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, dirasakan belum dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan masyarakat. Dengan metode penelitian yuridis-normatif dan ditunjang dengan data sekunder dan data primer, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan, peraturan perundang-undangan dalam proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural. Dengan mengacu beberapa peraturan yang diatur oleh beberapa instansi, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui peraturan mana yang merupakan ketentuan pelaksanaan sebagai jaminan kepastian hukum dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, dan bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Berdasarkan hash penelitian, diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural. Pejabat pembina kepegawaian yang dilaksanakan oleh Menteri, mengakibatkan tidak berfungsinya pelaksanaan pengawasan peraturan perundang-undangan. Sehingga tujuan dari pembinaan Pegawai Negeri Sipil sulit untuk diwujudkan. Karena tidak efektifnya sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil, penelitian ini juga memberikan arah kebijakan pembinaan, yang dinilai dapat mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional yaitu dengan merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian, khususnya pengaturan Pejabat Pembina Kepegawaian tidak lagi dilaksanakan oleh Menteri tetapi oleh pejabat karier setingkat eselon I yang bertanggung jawab di bidang administrasi kepegawaian, disertai dengan ketegasan aturan kewenangan lembaga pengawas dan tindakan terhadap pelanggaran peraturan kepegawaian diharapkan akan terwujud tertib penyelenggaran pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menghindari tumpang tindihnya beberapa peraturan, segala kebijakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil harus bertitik sentral dari Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian dan lembaga-lembaga pelaksana kebijakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil harus disatukan menjadi sebuah lembaga yang bertanggung jawab secara keseluruhan dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil."

"Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah melalui PP No. 12 tahun 1999 diharapkan netralitas politik birokrasi akan dapat terjamin tidak hanya dengan cara melepaskan keanggotaan PNS dalam Parpol, namun yang lebih penting adalah menegakkan sikap dan perilaku PNS agar benar-benar berorientasi kepada kepentingan publik dan profesional serta bersikap imparsial terhadap parpol. Penulisan tesis yang berjudul ?Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pilkada? ini menggunakan metode penelitian hukum normatif maupun metode penelitian empiris, dengan titik berat pada penelitian normatif. Maksud dan tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui secara yuridis netralitas pegawai negeri sipil dalam Pilkada dan mengetahui keberpihakan Pegawai Negeri Sipil dalam Pilkada Malang, Gowa dan Kutai Kertanegara.Secara yuridis netralitas Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam suatu Undang-Undang Nomor Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1999 secara tegas menetapkan bahwa seorang pegawai negeri yang akfif dalam partai politik harus melepaskan statusnya sebagai pegawai negeri, namun yang sering terjadi, bahwa di Indonesia jabatan menteri misalnya, jabatan menteri bukan jabatan pegawai negeri, tetapi jabatan politik. Seringkali seorang menteri (yang berasal dari pegawai negeri) sulit memisahkan jabatan dirinya sebagai pejabat pemerintah yang juga sebagai fungsionaris partai. Yang menjadi permasalahannya adalah mengapa netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah sangat diperlukan dan bagaimana mengupayakan netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah? ada sejumlah larangan yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penegakan netralitas birokrasi dan PNS, yakni:pertama,dalam kampanye dilarang melibatkan hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN/BUMD pejabat struktural, pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta Kepala Daerah, kecuali apabila pejabat tersebut menjadi calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. kedua,Pejabat negara yang menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dalam jabatannya, menjalani cuti di luar tanggungan negara dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah. Ketiga, PNS, anggota TNI/POLRI dilarang dilibatkan sebagai peserta kampanye atau juru kampanye pilkada. Keempat, Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan Kepala Daerah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Pada akhirnya diharapkan pemilu mendatang merupakan tonggak bagi redefinisi peran birokrat/ PNS sebagai public servan, tentunya berlaku juga pada pilkada langsung.

---

With the issuance of government policy through the PP No. 12 Tahun 1999 expected the political neutrality of the bureaucracy will be guaranteed not only by civil servants to release membership in political parties, but more important is to uphold the attitude and behavior of civil servants in order to really oriented to the public interest and professional and impartial attitude towards political parties. The writing methods of this thesis entitled "Neutrality of Civil Servants in the elections" is a normative legal research methods and empirical research methods, with emphasis on normative research. The purpose and objective of this thesis is to obtain judicial neutrality of civil servants in the election and find out partisanship in the election of Civil Servants in Malang, Gowa and Kutai Kertanegara. Judicially, neutrality of Civil Servants has been regulated in PP No. 12 Tahun 1999 provides that a civil servant who is active in a political party should let go of his status as civil servants, but that often happens, that in the Indonesia office of the minister for instance, the post office of civil servants rather than ministers, but political office. Often a minister (which comes from civil servants) is difficult to positions itself as a government official who is also a party functionary. The problem is why the neutrality of civil servants in the Regional Head Election is needed and how to seek the neutrality of civil servants in local elections? There are some restrictions that need to be considered in connection with the enforcement of the neutrality of the bureaucracy and civil servants, namely: first, the campaigns are prohibited from involving judges in all courts, enterprises structural officers, functional officers in the country as well as regional head office, unless the officer is a candidate for the Head Regional / Deputy Regional Head. Second, the state officials who become candidates for Regional Head / Deputy Head of the Region in implementing the campaign does not use the associated facilities in the office, taking temporary leave without pay. Third, civil servants, members of the TNI/Police involved as participants are prohibited from campaign or election campaigners. Fourth, state officials, officials of the structural and functional in the country and regional heads of office are prohibited from making decisions and/ or actions that benefit or harm one of the candidates during the campaign. In the end, it expects the upcoming election is a major milestone for the redefinition of the role of bureaucrats / civil servants as a public servant, of course, applies also to direct election."