Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Angka kekerasan yang semakin meningkat terhadap buruh migran Indonesia selama tahun 2004-2010 menunjukkan bahwa kualitas kebijakan perlindungan terhadap buruh migran Indonesia, khususnya perempuan di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004-2010 belum berperspektif perlindungan. Partisipasi politik gerakan buruh migran perempuan dan kelompok buruh migran perempuan yang merupakan aktor informal dalam tahap penyusunan kebijakan adalah penting sebagai bentuk demokratisasi di Indonesia.Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori representasi dan partisipasi politik perempuan dalam kebijakan dari Joni Lovenduski dan teori feminisme sosialis dari Iris Young sebagai teori utama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, sedangkan tipe penelitian adalah deskriptif analisis dan menggunakan purposive sampling untuk mewawancarai buruh migran perempuan yang bekerja dan pernah bekerja di Malaysia. Sedangkan metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen.Temuan dilapangan menunjukkan bahwa partisipasi politik gerakan perempuan buruh migran dan kelompok buruh migran seperti LSM, Serikat Buruh dan Asosiasi Buruh dalam penyusunan kebijakan belum diperhatikan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Partisipasi politik kedua-nya masih masuk dalam klasifikasi marginal dan bukan insider karena tidak dapat memasukkan debat kebijakan gender dalam kebijakan perlindungan buruh migran. Konsep kapitalisme dan patriarkhi yang terjadi pada fenomena pengiriman buruh migran perempuan Indonesia, menyebabkan buruh migran perempuan Indonesia, khususnya yang bekerja di Malaysia terkena kekerasan selama tahap pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.Implikasi teori menunjukkan bahwa teori Lovenduski yang menyatakan ketika gerakan perempuan dan agensi kebijakan perempuan didukung oleh Negara dan menjadi insider, maka partisipasi politik perempuan dalam kebijakan akan meningkat, tidak dapat terjadi di Indonesia. Pelabelan ranah domestik bagi buruh migran perempuan Indonesia dan tidak adanya pemberdayaan gerakan perempuan yang mandiri dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2010), membuat buruh migran perempuan mengalami kekerasan kapitalisme berupa patriarkhi pengupahan seperti teori yang dikemukakan oleh Iris Young.

---

The evidence suggests that there has been a significant increase in violence against Indonesian women migrant workers in the period 2004-2010 and it is show that the quality of the protection policy in the Susilo Bambang Yudhoyono era, has not conveyed a protection perspective. The political participation of the informal actor in the policy making process such as the women?s migrant workers movement and the interest groups of migrant workers is very necessary in the process of democratization in Indonesia.

As a theoretical framework, this research used the representation and women?s political participation in the policy theory of Joni Lovenduski and the socialist feminism theory from Iris Young as the main theory. The research method used is qualitative. The research type is a descriptive analysis and used a purposive sampling for doing interviews with women migrant workers currently working or had ever worked in Malaysia. The data collection method is by indepth interview and document study.

The research for this study found that the political participation of the women migrant workers? movement and the interest groups of migrant workers such as NGO?s and workers? associations in the policy making process is not being given proper attention yet in the Susilo Bambang Yudhoyono era. Their political participation is still in the classification as marginal and not as an insider. That classification means that the gender policy debate almost totally overlook the protection policy toward migrant workers. The concept of capitalism and patriarchy that occurred towards the placement of Indonesian women migrant workers has caused Indonesian women migrant workers to experience violence in all phases of the pre-placement, placement and post-placement processes, especially for those who work or have worked in Malaysia.

The theory implication shows that the theory of Lovenduski which stated that when the women?s movement and interest groups of migrant workers are supported by the state and becomes an insider, then the women?s political participation can increase, but as yet this has not happened in Indonesia. The labeling of the domesticity area for women migrant workers and the absence of women?s empowerment during the Susilo Bambang Yudhoyono era of 2004- 2010, lends further support to the oppression of women migrant workers and as capitalistic in nature and as a form of patriarchal payment like that which Iris Young described in her theory."

"Munculnya pembagian kerja internasional baru (NIDL - New International Division of Labour) dan berbagai deregulasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk menarik investor asing maupun dalam negeri, menyebabkan pesatnya pertumbuhan pabrik-pabrik pasar dunia. Karakteristik utama dari pabrik-pabrik pasar dunia adalah penggunaan teknologi ban berjalan, padat karya, dan preferensi terhadap buruh perempuan. Preferensi pemodal terhadap buruh perempuan karena menganggap perempuan sangat memenuhi syarat dalam strategi penekanan biaya produksi. Proses akumulasi modal dilakukan dengan memanfaatkan ideologi gender dan patriarki yang telah mengakar di masyarakat. Akibatnya, buruh perempuan selalu rentan terhadap bentuk-bentuk eksploitasi dan subordinasi gender. Dalam pengertian ini, hubungan saling mendukung, interplay, dialektika, antara modal dan gender tidak dapat disangkal bermain di sini.Karena itu, permasalahan utama penelitian ini adalah memeriksa kecenderungan subordinasi gender dalam diri buruh perempuan. Adalah Diane Elson dan Ruth Pearson yang mengemukakan hipotesa tentang tiga kecenderungan subordinasi gender sebagai hasil dari dialektika antara modal dan gender. Keeenderungan mengintensifkan, membusukkan, dan memunculkan kembali bentuk-bentuk subordinasi gender. Dalam memeriksa ketiga kecenderungan tersebut, analisa tidak hanya mefokuskan pada pengalaman kerja perempuan di pabrik, tapi diperiksa juga bangunan relasi gender di rumah tangga sebagai implikasi dari kerja pabrik-an. Dua analisa itu bukan merupakan bagian yang saling terpisah, melainkan suatu gabungan dalam memahami keeenderungan subordinasi gender buruh perempuan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berperspektif gender dan berparadigma kritikal. Pemihakan, standpoint, adalah posisi yang diambil peneliti untuk mengungkap persoalan-persoalan perempuan yang tersembunyi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap buruh perempuan serta anggota keluarganya sebagai sumber primer, yang ditentukan secara purposif dengan tehnik snow ball.Hasil analisis menunjukkan bahwa kerja pabrik-an dan implikasinya terhadap relasi gender di rumah memproduksikan kecenderungan subordinasi gender yang tidak dapat dikatakan seragam antara buruh perempuan lajang dan yang menikah. Melalui kerja pabrik-an, keduanya cenderung memunculkan kembali, recompose, bentuk subordinasi gender baru. Keduanya terperangkap di dalam lingkaran kontrol patriarki di pabrik. Walaupun begitu, kerja pabrik-an dapat memberikan otonomi relatif bagi buruh lajang menghadapi otoritas laki-laki di rumah, karena itu cenderung membusukkan, decompose, bentuk-bentuk subordinasi gender yang ada. Sebaliknya, bagi buruh berkeluarga, kerja pabrik-an cenderung me-intensifkan, intense, bentukbentuk subordinasi gender yang ada. Karena pengaruh otoritas laki-laki lain di pabrik dan dipikulnya beban Banda, double burden - sebagai penghasil utama nafkah keluarga dan sekaligus terbebani oleh kerja-kerja domestik.Diskusi teoritik yang dapat dihasilkan adalah (1) strategi "pecah belah" terhadap kelompok buruh merupakan strategi efektif bagi pemodal untuk menjaga kelancaran akumulasi modal; (2) kerja pabrik-an, kerja upahan, berpotensi membebaskan perempuan dari subordinasi gender, tapi dengan prasyarat tumbuhnya kesadaran gender dalam diri perempuan; (3) tanpa diikuti kesadaran, kerja upahan hanya akan memediasi munculnya subordinasi gender daripada menghilangkannya; (4) analisa tentang kecenderungan subordinasi gender pada diri buruh perempuan, perlu mengkaitkan analisa pengalaman kerja perempuan di pabrik dengan implikasi kerja upahan terhadap relasi gender di rumah.Rekomendasi yang diusulkan berdasarkan temuan-temuan penelitian, yaitu: (1) resistensi perempuan terhadap dominasi laki-laki melalui kerja upahan, harus didukung oleh unsur-unsur lain, seperti peningkatan tingkat pendidikan, menghindari pernikahan di usia dini, penurunan fertilitas, dan kesadaran gender. Dengan demikian dapat tercipta hubungan antara laki-laki dan perempuan yang egaliter, setara; (2) perlu mengembangkan konsep "perlawanan" (struggle) yang tidak hanya mempersoalkan persoalan ekonomi semata, tapi sebagai suatu cara untuk mengembangkan otonomi diri (self determination); (3) diperlukan intervensi negara untuk memberikan perlindungan, security, bagi buruh perempuan dari bentuk-bentuk subordinasi gender melalui kebijakan-kebijakan perburuhan; (4) perlu mendorong dan mendukung peningkatan kapasitas serikat-serikat buruh dalam membela dan memperjuangan kepentingan dan hak-hak buruh perempuan, partisipasi aktif buruh perempuan dalam kegiatan serikat buruh, dan kontinuitas serikat buruh (5) pendekatan GAD (Gender and Development) dengan strategi pengarusutamaan gender relevan dijadikan basis kebijakan pemerintah (Depnaker) soal perburuhan. Kaitannya terhadap penyelesaian isu-isu struktural perempuan."

"This exploratory located in a small area called Dukuh Gamol. Almost people in this region are on-going or farmer of women migrant worker. Their husband,children, and family involved as respondent....."

"Kondisi buruh perempuan yang bekerja untuk meningkatkan pendapatan dipilih sebagai topik penelitian ini karena buruh perempuan yang bekerja di perusahaan perkebunan mengalami berbagai perlakuan yang diskriminatif. Perlakuan yang diskriminatif disebabkan oleh budaya patriarki yang masih kuat di lingkungan kerja. Hal itu dapat dilihat dalam pemberian upah, yaitu buruh perempuan mendapat upah lebih rendah daripada buruh laki-laki. Alasan memberi upah yang berbeda adalah jenis pekerjaan yang dilakukan buruh laki-laki lebih berat daripada jenis pekerjaan yang dilakukan buruh perempuan. Selain mendapat perlakuan yang diskriminatif, buruh perempuan juga tereksploitasi. Misalnya, pada saat pergi ke tempat kerja mereka harus berdiri berdesakan di atas truk yang tanpa atap. Karena tidak diikutkan dalam program jamsostek ataupun program perlindungan kesehatan lainnya, buruh perempuan semakin tidak terlindung. Pada saat badan masih kuat dan sehat, tenaga mereka diperas demi kepentingan perusahaan perkebunan, tetapi pada saat sakit, perusahaan tidak peduli dan tidak memberikan bantuan kesehatan. Alasan yang dikemukakan pihak perusahaan adalah status mereka hanya buruh harian lepas yang tidak berhak atas berbagai jaminan. Padahal, mereka mungkin diberi status buruh tetap asalkan ada kemauan dari perusahaan. Buruh perempuan juga berisiko mengalami pelecehan seksual karena posisi mereka yang tersubordinasi. Namun, mereka yang mengalaminya memilih diam dan menerima keadaan itu karena tidak ada pilihan lain. Karena ketidakberdayaan, mereka tidak menuntut ataupun memprotes perusahaan perkebunan. Selain di lingkungan kerja, buruh perempuan juga mengalami eksploitasi di rumah tangganya sendiri karena mereka masih dibebani dengan pekerjaan rumah tangga. Selain mendapat beban ganda, mereka juga harus menyiasati kekuasaan suami, misalnya membereskan urusan rumah tangga sebelum suami bangun di pagi hari. Semua itu memperlihatkan bahwa kepedulian buruh perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga malah membuatnya tereksploitasi. Penelitian ini dilakukan di tiga desa, Kabupaten Bengkulu Selatan melalui survei dan penelitian kualitatif."

"The presence of Indonesia Migrant Workers (Tenaga Kerja Indonesia, TKI) in Malaysia has proven to provide economic as well as social contribution beneficial for both countries. However, apart from this positive implication. It still process crucial problem of the unoptimized protection of TKI. It is not a respective domestic problem of the two countries. It is rather a bilateral problem that must be settled through sinergized policy of both countries. The system of institutional structure of the state policy and the role of business people involved in manpower in both countries need to be reorganized for the purpose of policy revitalization to ensure the good sending, replacement and protection of TKI in Malaysia. In the future, elements of policy of both countries must be guaranteed to be functional effectively. It is crucial due to the fact that TKI occupies strategic position for the acceleration of development in Malaysia and as valuable source of foreign exchange for Indonesia. TKI is potential to boost the enhanced quality of bilateral relation in economic, political, social as well as cultural spheres."

"This qualitative study analyzes the involvement of female perpetrators of extreme violence acts and suicide bombings against the modern state as a symbol of their religious enemies. The topic is crucial as it shows the meaningful reasons for female militancy, where women areseen to exceed their gender norms. It is not because they take their own lives but also to bring their children to embrace death in the process of religious-based violent extremism. This article opposes the idea of gender in binary opposition as female and male, but rather see it as a range of gender spectrum. The understanding of the main symbolicstructures here is crucial as it is capable of dismantling aspects that temporarily limit gender roles. At the same time, what they are doing is constructing new ideas that “God do not see you in someone appearance” included their gender, but rather their “action”. It is their way to find justification to support extreme violence, although it is against religious teaching."

"Migrasi perempuan sebagai pekerja rumah tangga PRT telah menjadi sebuah fenomena hubungan internasional yang masih minim dibahas dalam literatur akademis. Pembahasan dalam literatur mengenai migrasi perempuan sebagai PRT seringkali terfokus kepada bagaimana mereka merupakan korban yang rentan terhadap berbagai subordinasi dan opresi. Perempuan PRT migran telah dijuluki sebagai pahlawan devisa dalam istilah populer di Indonesia, namun mereka masih direpresentasikan sebagai korban yang tidak berdaya. Tinjauan pustaka dalam tulisan ini memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan literatur dalam membahas keberdayaan yang dimiliki para perempuan PRT selama proses migrasi. Penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menyorot agensi yang dimiliki para perempuan PRT migran. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus feminis terhadap pengalaman enam perempuan PRT migran yang telah kembali ke Indonesia. Dengan menganalisis perjuangan para perempuan tersebut dalam memberdayakan diri mereka pada saat maupun setelah mengalami berbagai bentuk opresi, akan terlihat bagaimana agensi telah dimanifestasikan oleh para perempuan PRT migran selama migrasi. Pada akhirnya, penelitian ini mengungkapkan bagaimana perempuan PRT migran telah memanifestasikan keberdayaan mereka melalui pembuatan keputusan bermigrasi dalam struktur patriarkis, kemampuan untuk melawan struktur dengan aktivisme, serta dengan menjadi agen pembangunan dan perubahan bagi komunitasnya.

---

The migration of women as domestic workers has become an international relations phenomenon that still lacks academic attention. The literatures discussing about migration of women as domestic workers has focused on representing them as victims who are vulnerable towards many forms of subordination and oppression. Women migrant domestic workers have been commonly addressed as ldquo heroes of foreign exchange rdquo in Indonesia, yet they are also still represented as powerless victims. The literature review in this research shows that there is a literature gap in the discussion of women migrant domestic workers during the migration process. This research seeks to fill in that gap by highlighting the agency of women migrant domestic workers. This research uses the feminist case study method towards the experience of six women migrant domestic workers who have returned to Indonesia. The author believes that by analyzing the struggle of those women in empowering themselves both during and after oppression, it will show how agency is manifested by these women migrant domestic workers throughout the migratory process. Through this research, it will be revealed how women migrant domestic workers have manifested their empowerment through their decision to migrate in a patriarchal structure, their capability in defying structure through activism, and also through becoming agents of development and change for their communities. "