Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara kelayakan kota yang dirasakan dan waktu komuting individu di 26 kota di Indonesia. Penelitian ini dipicu oleh tingginya tingkat urbanisasi di Indonesia, dengan perkiraan 66,6% populasi diperkirakan tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2035. Dengan pertambahan populasi, ada potensi penurunan kelayakan kota dan waktu komuting yang lebih lama bagi individu. Lama waktu komuting dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan lingkungan. Menggunakan regresi logistik, penelitian ini menemukan bahwa setiap perbaikan pada tingkat kelayakan kota berhubungan negatif dengan penurunan 0,3% probabilitas individu berkomuting selama lebih dari 60 menit. Namun, jika urbanisasi yang cepat, berlanjut tanpa perbaikan pada kelayakan kota, kemungkinan besar akan meningkatkan probabilitas individu berkomuting dalam waktu lebih lama. Temuan ini menegaskan perlunya perbaikan dalam lingkungan perkotaan, seperti pengembangan compact city, dengan penyediaan aksesibilitas yang baik.

---

This study aims to explore the relationship between perceived city livability and individual commuting time in 26 cities in Indonesia. The research is motivated by the rapid urbanization in Indonesia, with an estimated 66.6% of the population projected to live in urban areas by 2035. With the increasing population, there is a potential for a decrease in city livability and longer commuting time for individuals. The length of commuting time can lead to various health and environmental issues. Using logistic regression, the study found that every improvement in city livability is negatively associated with a 0.3% decrease in the probability of individuals commuting for more than 60 minutes. However, if rapid urbanization continues without improvements in city livability, it is likely to increase the probability of individuals commuting for longer durations. These findings emphasize the need for improvements in urban environments, such as the development of compact cities, with the provision of good accessibility"

"Kecamatan Tambun Selatan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dan kepadatan tertinggi di Kabupaten Bekasi (BPS 2021). Salah satu faktor penyebab pertumbuhan penduduk adalah tingginya tingkat urbanisasi (Prayojana et al., 2020). Intensitas laju urbanisasi ini dapat dilihat dari seberapa banyak tutupan lahan terbangun yang berdiri di kawasan tersebut (Chen et al., 2021). Kemudian, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011–2031 di Kecamatan Tambun Selatan direncanakan sebagai Kawasan Pengembangan I (WP I) yang diarahkan pada fungsi pokok pengembangan industri, perdagangan, jasa, perumahan, pemukiman, pariwisata dan kegiatan industri penunjang. Salah satu permasalahan yang akan terjadi adalah dapat meningkatkan suhu permukaan daratan pada daerah perubahan tutupan lahan, akibat pergeseran tutupan lahan dari belum terbangun menjadi terbangun. Suhu permukaan daratan perkotaan dapat dideteksi menggunakan penginderaan jauh. Analisis deteksi dilakukan pada citra Landsat-8 yang menggambarkan bentuk permukaan bumi. Perubahan ini memiliki hubungan dengan perubahan tutupan lahan yaitu kehijauan vegetasi dan kerapatan bangunan di Kecamatan Tambun Selatan, dengan uji korelasi linier untuk mendapatkan hasil bahwa kehijauan vegetasi berbanding terbalik dengan nilai permukaan tanah. suhu dan kepadatan bangunan berbanding lurus dengan suhu permukaan daratan,

---

South Tambun District is the sub-district with the largest population and the highest density in Bekasi Regency (BPS 2021). One of the factors causing population growth is the high rate of urbanization (Prayojana et al., 2020). The intensity of this urbanization rate can be seen from how much built-up land cover stands in the area (Chen et al., 2021). Then, in the Bekasi Regency Regional Regulation Number 12 of 2011 concerning the Bekasi Regency Spatial Plan for 2011–2031 in South Tambun District it is planned as Development Area I (WP I) which is directed to the main functions of developing industry, trade, services, housing, settlements , tourism and supporting industrial activities. One of the problems that will occur is that it can increase the surface temperature of the soil in areas of land cover change, due to a shift in land cover from undeveloped to built up. Urban ground surface temperature can be detected using remote sensing. Detection analysis was performed on Landsat-8 imagery which depicts the shape of the earth's surface. This change has a relationship with changes in land cover, namely the greenness of the vegetation and the density of buildings in Tambun Selatan District, with a linear correlation test to get the result that the Greenness of the Vegetation is inversely proportional to the value of the land surface. temperature and building density are directly proportional to ground surface temperature,"

"Tesis ini merupakan analisis kebijakan program Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial, dengan melihat dari aspek pembangunan sosial dan bagaimana pendekatan inklusi sosial diterapkan di dalam implementasi program dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Magelang-Jawa Tengah dan Kabupaten Lebak- Banten, yang merupakan mitra program. Layanan perpustakaan yang bertransformasi adalah layanan yang melibatkan masyarakat, terbuka bagi semua kalangan masyarakat, dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Penelitian ini merupakan applied research untuk mengetahui social impact dari program ini dengan pendekatan studi kualitatif. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari implementasi program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum semua kalangan masyarakat dijangkau dan dilibatkan dalam layanan dan program-program perpustakaan, dikarenakan kurangnya sosialisasi, belum optimalnya strategi penjangkauan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perpustakaan. Perpustakaan desa di Kabupaten Magelang lebih banyak menjangkau kelompok masyarakat mulai dari pemuda, anak-anak, ibu-ibu dan ada sebagian kecil kelompok pria dan lanjut usia, dibandingkan dengan Kabupaten Lebak yang didominasi oleh pelajar dan pemuda. Keterbatasan sumber daya dan sosialisasi serta strategi penjangkauan menjadi penyebab belum optimalnya penerapan pendekatan inklusi ini. Modal sosial dibangun melalui layanan dan kegiatan perpustakaan yang memberi kesempatan masyarakat untuk bertemu dan saling berinteraksi sehingga memperkuat hubungan dan jejaring di antara mereka. Modal sosial yang sudah ada di masyarakat juga turut mempengaruhi pencapaian program, seperti masyarakat di Magelang dengan latar belakang Nahdlatul Ulama dan budaya yang kuat memberi respon positif terhadap perpustakaan dan terbuka untuk dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di perpustakaan dibandingkan dengan Kabupaten Lebak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelembagaan dari perpustakaan desa dengan adanya ketetapan kebijakan dan alokasi sumber daya rutin untuk memastikan keberlanjutan program. Pengelola perpustakaan perlu melakukan pemetaan terhadap kelompok-kelompok di masyarakat, menganalisis kebutuhan masyarakat, serta merancang strategi-strategi penjangkauan yang praktis untuk mewujudkan layanan perpustakaan yang inklusif.

---

This thesis is an analysis of the policy of the Library Transformation program based on social inclusion, by looking at the aspect of social development and how the social inclusion approach is applied in program implementation by taking case studies in Magelang District-Central Java and Lebak-Banten. Transformed library services are services that involve the community), are open to all circles of society (inclusive), and adapt to advances in information and communication technology (ICT). This research is applied research to find out the social impact of this program with a qualitative study approach. To strengthen the analysis, this research also uses secondary data from program implementation. The results of the study indicate that not all communities are reached and involved in library services and programs, due to lack of socialization, not optimal outreach strategies and limited resources owned by libraries. Village libraries in Magelang District reached more community groups ranging from youth, children, mothers and there is a small group of men and the elderly, compared to Lebak District which is dominated by students and youth. Limited resources and socialization and outreach strategies are a concern for further efforts. Social capital is built through library services and activities that provide opportunities for people to meet and interact with each other so as to strengthen relationships and networks between them. The social capital that already exists in the community also affects the achievement of the program, as the community in Magelang with a strong Nahdlatul Ulama background and culture gives a positive response to the library and is open to being involved in activities in the library compared to Lebak District, which so far is still reaching children and youth, so that relationships between youths are built. This study recommends the need for institutionalization of the library with policy provisions and regular resource allocations to ensure program sustainability. Library managers need to map out groups in the community, analyze community needs, and design practical outreach strategies to enhance inclusive library services.

"

"Studi ini bertujuan untuk menggambarkan peran modal sosial dalam sustainability pelaksanaan KUBE saluyu. Hasil deskripsi dan interpretasi data berupa penggambaran atau penuturan dalam bentuk kalimat menjelaskan bahwa unsur kepercayaan merupakan unsur yang sangat berpengaruh kuat dalam kekuatan modal sosial di KUBE Saluyu, tergambarkan melalui kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi,lingkungan dan sosial yang mendukung tercapainya sustainability KUBE Saluyu.Unsur Jaringan yang tergambar dalam pelaksanaan kegiatan di KUBE Saluyu terlihat dari kerjasama KUBE Saluyu dengan dinas-dinas terkait pengelolaan budidaya tanaman, ikan dan wirausaha berbasis kelompok. Selain itu KUBE Saluyu juga bekerjasama dengan pihak-pihak swalayan setempat dalam hal pemasaran yang berpengaruh terhadap sustainability KUBE. Sedangkan unsur norma lebih lemah dibanding kedua unsur diatas, dikarenakan kepemilikan aturan sebagian besar hanya bersifat arahan dari ketua secara lisan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran modal sosial sangat berdampak bagi keberlanjutan (Sustanability) pelaksanaan UEP di KUBE Saluyu serta mempengaruhi keberhasilan kelompok, seluruh unsur modal sosial yang dimiliki dan diimplementasikan oleh anggota KUBE dipengaruhi oleh faktor dominan Ketua Kelompok, sehingga seluruh aturan dan arahan yang diucapkan oleh ketua diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh anggota kelompok.

---

This study aims to describe the role of social capital in the implementation of KUBE Saluyu sustainability. The description and interpretation of data in the form of imagery or narrative in the form of a sentence explaining that the element of trust is a more powerful element in the power of social capital in KUBE Saluyu, portrayed through activity-activity in the fields of economic, environmental and social sustainability that supports the achievement of KUBE Saluyu.Unsur network which is reflected in the implementation of activities in Saluyu KUBE KUBE Saluyu seen with the cooperation with related agencies managing the cultivation of plants, fish and group-based entrepreneurship, in addition KUBE Saluyu also cooparet with local supermarkets parties in terms of marketing that affect the sustainability KUBE. While elements is weaker than the norm of the two elements above, because of ownership rules largely merely a referral from the chairman orally. Based on the survey results revealed that the role of social capital severe consequences for the sustainability implementation of the UEP in KUBE Saluyu and influence the success of the group, all the elements of social capital that is owned and implemented by members of KUBE influenced by the cult of Chairman of the Group, so that all the rules and directives are spoken by chairman followed and implemented by all members of the group."