Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia sejak manusia tersebut lahir sampai dengan meninggal dunia, manusia senantiasa membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal hidupnya, oleh karena itu dapat disimpulkan, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat darimana manusia berasal, dan juga tempat kemana mereka akan pergi. Studi kasus yang akan dibahas dalam tesis ini memaparkan tentang apa yang terdapat dalam teori belum tentu sepenuhnya benar, karena dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 PK/Pdt/2011 antara Perkumpulan Kelompok Tani Pemberdayaan Masyarakat Tani dan Nelayan Pesisir Pantai Kabupaten Mamuju Utara melawan PT. Unggul Widya Teknologi Lestari berakhir dengan kemenangan Pihak Kelompok Tani. Kelompok Tani ini memiliki tanah tersebut atas dasar lokasi dibuka sendiri maupun secara berkelompok yang berasal dari Tanah Negara seluas kurang lebih 2722 Ha (dua ribu tujuh ratus dua puluh dua hektar) sejak Tahun 1982 (seribu Sembilan ratus delapan puluh dua) yang terletak di Kabupaten Mamuju Utara, Propinsi Sulawesi Barat yang akhirnya dikukuhkan oleh Pemerintah Desa dan Kabupaten Mamuju pada Tahun 1994 yaitu dikeluarkannya SKP (Surat Keterangan Pemilikan Tanah), SKT (Surat Keterangan Tanah) dan Sporadik tentang Pemberian Hak Kepemilikan atas Tanah Negara, sedangkan PT. Unggul Widya Teknologi Lestari memiliki tanah tersebut berdasarkan Sertipikat HGU (Hak Guna Usaha) yang mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Republik Indonesia Kabupaten Mamuju Utara. Seperti apakah kekuatan dan kepastian hukum yang diberikan oleh Hukum Negara Indonesia terhadap hak prioritas atas tanah bagi masyarakat adat setempat, khususnya dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 PK/Pdt/2011 dan apakah putusan Majelis Peninjauan Kembali sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

---

The soil is basic human needs since human beings are born to die, humans always need land as a place to live his life, therefore it can be inferred, the land is where humans live, a place where humans came from, and also the place where they will go. Case studies will be discussed in this thesis lays out about what there is in theory not necessarily entirely correct, because in the Interim Review of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 582 PK/Pdt/2011 between farmer groups Gathering community empowerment of farmers and fishermen Coastal North Mamuju Regency against PT. Superior Sustainable Technology Widya ended with the victory of The farmers group. This group of farmers have land on the basis of such a location was opened and in groups originating from the State land covering an area of approximately 2263 Ha (two thousand seven hundred twenty-two acres) since 1982 (one thousand nine hundred eighty-two) located in North Mamuju Regency of West Sulawesi Province, which was eventually confirmed by the Government of the village and Mamuju Regency in 1994, namely the promulgation of the SKP (Affidavits Landholdings), SKT (Ground Clearance) and Sporadic on Granting ownership of State land, while PT Widya Superior Sustainable Technologies have the land based on the certificate HGU (Business use rights) are getting recognition from the Government of the Republic of Indonesia issued by the Agency of the Republic of Indonesia Land North Mamuju Regency. Such is the power and legal certainty afforded by State law rights against Indonesia's top priority lands for indigenous peoples, especially in the Review Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 582 PK/Pdt/2011 and whether the verdict of the judicial review is in accordance with the rules applicable law."

"Proses penerbitan sertipikat hak milik seharusnya dilakukan untuk mewujudkan tujuan pendaftaran tanah, yakni tertib administrasi pertanahan. Namun faktanya, dengan diterbitkannya sertipikat hak milik nomor 10XXX tujuan pendaftaran tanah pada proses penerbitan sertipikat tersebut gagal terwujud, hal ini dikarenakan ukuran dari sertipikat ini beririsan dengan batas tanah untuk pelebaran jalan yang didasari oleh Surat Keputusan Gubernur Kaltim No 212 Tahun 1987. Pokok  permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah proses penerbitan sertipikat hak milik Nomor 10XXX dikaitkan dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 212 tahun 1987 dan Bagaimanakah pertanggung jawaban Kantor pertanahan kota Samarinda terhadap penerbitan sertipikat  hak milik nomor 10XXX yang beririsan dengan tanah untuk pelebaran jalan sesuai SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 212 Tahun 1987. Metode penelitian yang digunakan adalah  doktrinal. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah Pada  proses penerbitan Sertipikat Nomor 10XXX telah terjadi kesalahan ukur karena tidak dilakukan koordinasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 10 Tahun 2006, akibatnya  ukuran tanah SHM tersebut beririsan dengan badan jalan dengan lebar 4 meter persegi. maka tujuan pendaftaran tanah yakni tertib administrasi pertanahan tidak terwujud dalam pelaksanaanya. Kantor Pertanahan atas kesalahannya mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab, dalam pasal 63 PP pendaftaran tanah terdapat sanksi administratif bagi Kepala kantor pertanahan atas pengabaian terhadap aturan yang berlaku saat melakukan tugasnya, lalu bertanggung jawab memberi penyelesaian atas dasar aduan dari masyarakat, dan ketika hal tersebut tidak berhasil maka pada tahapan litigasi Kantor pertanahan sebagai tergugat bertanggung jawab untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

The process of issuing certificates of ownership should be carried out to realize the objectives of land registration, namely orderly land administration. But in fact, with the issuance of certificate of title No. 10XXX the purpose of land registration in the process of issuing the certificate failed to materialize, this is because the size of this certificate overlaps with the land boundary for road widening based on East Kalimantan Governor Decree No. 212 of 1987. The subject matter of this research is how the process of issuance of certificate of title No. 10XXX is associated with the Decree of the Governor of the East Kalimantan Level I Region No. 212 of 1987 and how is the responsibility of the Samarinda City Land Office for the issuance of certificate of title No. 10XXX which intersects with the land for road widening in accordance with the Decree of the Governor of the East Kalimantan Level I Region No. 212 of 1987. The research method used is doctrinal. The result of the research in this thesis is that in the process of issuing Certificate Number 10XXX there has been a measurement error because coordination was not carried out as stipulated in Presidential Regulation number 10 of 2006, as a result the size of the SHM land intersects with the road body with a width of 4 square meters. hen the purpose of land registration, namely orderly land administration, is not realized in its implementation. The Land Office for its mistakes has an obligation to take responsibility, in article 63 of the Government Regulation on land registration there are administrative sanctions for the Head of the land office for neglecting the applicable rules when performing its duties, then it is responsible for providing a settlement on the basis of complaints from the public, and when this does not work then at the litigation stage the Land Office as the defendant is responsible for implementing the contents of the decision of the State Administrative Court."

"Tesis ini membahas sengketa pertanahan di kota Medan, Sumatera Utara antara para ahli waris Sultan Deli X melawan Akhmad Wakidin, Ir. Edy dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan terkait Grant Sultan yang telah dikonversi menjadi Hak Memperusahai Tanah nomor Daftar No. 90/Dbl.KLD/"60 bertanggal 22 Djuli 1960 yang menimbulkan tumpang tindih bukti kepemilikan atas tanah. Permasalahan tersebut kemudin dibawa ke pengadilan oleh ahli Waris Sultan Deli yang menggangap sebagai pemilik sah tanah tersebut. Tesis ini menganalisa prosedur Konversi hak atas tanah Grant Sultan di Sumatera Utara dan kekuatan pembuktian atas kepemilikan tanah yang beralaskan Grant Sultan yang sudah di konversi menjadi surat keterangan hak memperusahai tanah yang diterbitkan oleh assisten wedena Kecamatan Labuhan Deli apabila terjadi permasalahan sengketa pertanahan seperti pada Putusan 374/Pdt.G/2015/PN.Mdn jo Putusan pengadilan Tinggi Nomor 353/Pdt/2016/PT.MDN. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan khususnya pengaturan Grant Sultan Kesultanan Deli di Sumatera Utara, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. Sumber dari subjek penelitian adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur/buku yang berkaitan dengan Hukum Agraria, Grant Sultan, Kesultanan Deli dan konversi hak atas tanah. Hasil analisis dalam penelitian ini mengenai konversi Grant Sultan harus dilakukan konversi dan pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan peraturan, kemudian kekuatan pembuktian Grant Sultan yang dikonversi menjadi Hak Memperusahai Tanah didapatkan kesimpulan bahwa kekuatan pembuktiannya lemah, pemilik grant Sultan harusnya menguasai tanah tersebut secara nyata dan kemudian menlakukan konversi atau mendaftarkan tanahnya guna menjamin kepastian hukum.

---

This thesis discusses land disputes in the city of Medan, North Sumatera between the heirs of Sultan Deli X against Akhmad Wakidin, Ir. Edy and head of the Land Land Office of the Grant Sultan which has been converted to the right to complicit soil number No. 90/DBL. KLD/"60 dated 22 July 1960 which raises the overlapping evidence of ownership of land. The problem was later brought to the court by heirs of Sultan Deli who interfere with the legitimate owner of the land. This thesis analyzes the procedure for converting rights to land Grant Sultan in North Sumatra and the proving force of land ownership which has the Grant Sultan which has been converted into a statement of land complication rights issued by the Assistant Wedena district of Labuhan Deli in the event of dispute disputes such as at the verdict 374/PDT.G/2015/PN.MDN Jo High Court verdict number 353/PDT/2016/PT.MDN. To answer these problems the method of study used is the normative law research method or literature research method especially the setting of Grant Sultan Sultanate of Deli in North Sumatera, both before and after the enactment of law No. 5 of 1960. The source of the research subject is the primary legal material that is the legislation of the secondary law material used is the literature/books relating to agrarian law, Grant Sultan, Sultanate of Deli and conversion of land rights. The results of the analysis on the conversion of Grant Sultan must be conducted conversion and registration of land in accordance with the provisions of the regulation, then the power of Grant Sultan who converted to land complication has come to the conclusion that the power of the evidence is weak, the owner of Grant Sultan should control the land in real and then convert or register the land to ensure legal certainty."

"Tanah memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari maka terkait pelaksanaanya perlu untuk memerhatikan Hak-Hak dan serta perlindungan terhadapnya. Undang-Undang Pokok Agraria sendiri memiliki turunan salah satunya membahas terkait Redistribusi Tanah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Namun setelah disahkannya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, maka atas Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dicabut dan digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Dalam pengertianya Redistribusi tanah adalah untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah bagi petani yang mengantungkan hidupnya di lahan pertanian. Pelaksanaan Landreform dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yang mayoritas hidup dari usaha pertanian. Landreform dapat berarti juga perombakan struktur pertanahan yang didalamnya termasuk perombakan terhadap hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan manusia berkaitan dengan tanah dalam rangka meningkatkan pendapatan petani. Hal ini dapat terwujud dalam program redistribusi tanah objek Landreform. Penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual, Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah Hasil penelitian ini mengungkapkan (a) Redistribusi sebagai perolehan Hak atas Tanah (b) Tanggungjawab dalam Penerapatan Redistribusi (c) Perlindungan hukum bagi Pemegang Hak atas Redistribusi (d) Ganti kerugian (e) Perwujudan keadilan Redistribusi tanah Objek Landreform.

---

As land plays an important role in everyday life, it is necessary to pay attention to rights and protection regarding its implementation. The Basic Agrarian Law itself has derivatives, one of which discusses Land Redistribution as regulated in Presidential Regulation Number 88 of 2017 concerning Settlement of Land Tenure in Forest Areas. However, after the ratification of Presidential Regulation Number 62 of 2023 concerning the Acceleration of Implementation of Agrarian Reform, Presidential Regulation Number 88 of 2017 and Presidential Regulation Number 86 of 2018 concerning Agrarian Reform are revoked and replaced with Presidential Regulation Number 62 of 2023 concerning Accelerating the Implementation of Agrarian Reform. In its understanding, land redistribution is to overcome inequality in control and ownership of land for farmers who depend on agricultural land for their livelihood. Implementing Landreform can be a means of realizing the welfare of rural communities, the majority of whom live from agricultural businesses. Land reform can also mean an overhaul of the land structure which includes an overhaul of human relationships with land, human relationships with humans related to land in order to increase farmers' income. This can be realized in the land redistribution program for Landreform objects. This research uses a statutory research approach and a conceptual approach. This research uses secondary data in the form of primary legal materials, namely statutory regulations and secondary legal materials in the form of books and scientific journals. The results of this research reveal (a) Redistribution as the acquisition of Land Rights (b ) Responsibilities in Implementing Redistribution (c) Legal protection for Rights Holders of Redistribution (d) Compensation for losses (e) Realization of justice for Redistribution of Land Objects of Landreform."

"Kasus dari pengalaman penulis yang di angkat dalam penulisan tesis ini menyebabkan penerimaan APHT dan warkahnya untuk didaftarkan menjadi lama, yang seharusnya sudah dapat diterima oleh Kantor Pertanahan dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatangan APHT. Kantor Pertanahan awalnya tidak dapat menerima APHT dan warkah dimaksud dengan alasan bahwa pemberian Hak Tanggungan atas beberapa hak atas tanah yang terdaftar atas nama orang yang berbeda-beda (suami dan isteri) tidak dapat dilakukan dengan satu APHT. Bagaimana Undang-Undang mengatur hal tersebut? Metode yang Penulis gunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode kepustakaan yang menggunakan data hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terkait. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.l Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dengan perkataan lain terhadap harta bersama/harta campur dalam perkawinan, suami dan isteri mempunyai kekuasaan yang sama. Selanjutnya penjelasan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan objek Hak Tanggungan dapat meliputi beberapa bidang tanah yang terletak di beberapa desa/kelurahan dalam Wilayah Kerja Satu Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya (Satuan Wilayah Pendaftaran Tanah). Dengan demikian pembebanan Hak Tanggungan atas beberapa hak atas tanah yang adalah harta bersama/harta campur dalam perkawinan dapat diberikan oleh suami dan isteri secara bersama-sama dalam satu APHT dengan ketentuan bidang-bidang tanah tersebut berada dalam satu Satuan Wilayah Tata Usaha Pendaftaran Tanah."

"Kebutuhan tanah dalam kehidupan manusia tidak akan pernah berhenti, sedangkan luas tanah relatif tetap sehingga sering terjadi benturan-benturan antara sesama warga masyarakat, dan antara masyarakat dengan pemerintah. Pembangunan jalan tol Surabaya-Malang telah selesai puluhan tahun yang lalu namun masih menyisakan masalah kepada pemilik tanah yang dibebaskan untuk keperluan proyek jalan tol tersebut, mengenai prosedur pembebasannya dan besarnya ganti rugi sesuai asas musyawarah dan mufakat. Sebagai individu yang terkena pembebasan tanah wajar apabila pemilik tanah mempertahankan hak atas tanah miliknya dengan menuntut ganti rugi yang layak. Metodologi penelitian yang dipakai dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode kepustakaan guna memperoleh data sekunder. Tipe penelitian ini diarahkan pada analisis kasus dengan menyampaikan kasus tuntutan ganti rugi tanah atas tanah milik yang terkena jalan tol Surabaya-Malang. Analisa data dengan pendekatan kualitatif, yang hasil penelitiannya sifatnya deskriptif analitis. Dalam proses pembebasan tanah telah dipenuhi persyaratan oleh pemilik tanah, hanya kesepakatan ganti rugi yang belum ada titik temunya, sehingga berproses dalam waktu yang lama dengan berbagai perubahan peraturan perundangan yang akhirnya berujung pada pengakuan kebenaran daripada pemilik tanah. Dengan diberikannya ganti rugi yang wajar. Pelaksanaan pengadaan tanah/pembebasan tanah akan berhasil dengan baik apabila mengedepankan nasib dan perhatian kepada pihak yang terkena pembebasan tanah/penggusuran yang sebagian besar adalah masyarakat di lapisan bawah dengan mengatur mekanisme pengadaan tanah didalam bentuk undang-undang."

"Penelitian yang dilakukan ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui secara jelas apakah jual beli yang dilaksanakan oleh FS atas harta tidak bergerak (tanah) yang dimilikinya sah atau tidak, karena terhadap hak atas tanah tersebut telah ada putusan pengadilan yaitu adanya Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dengan No. 205/Pdt.G/1996/PA.Plg tanggal 22 Oktober 1996 yang dalam amarnya menyatakan membatalkan perkawinan FS denga H Serta mengabulkan sita jaminan yang dimohon oleh penggugat, akan tetapi FS dapat menjual hartanya yang nyata-nyata termasuk dalam sita jaminan tersebut tanpa hambatan, bahkan dapat dibalik nama oleh pembeli, sehingga pertanyaannya adalah kenapa hal tersebut dapat terjadi, inilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini yang menggunakan metode untuk pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap perlu baik di dalam pemeriksaan persidangan maupun di luar persidangan seperti mendatangi Kantor Pertanahan Palembang, yang ternyata didapat keterangan atau penjelasan yang menyatakan bahwa dalam buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Palembang, tidak pernah tercatat sita jaminan tersebut, sehingga sita jaminan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak maupun pihak ketiga lainnya dan dianggap tidak pernah ada, karena tidak pernah ada maka jual beli yang telah dilakukan oleh FS tidak melanggar hukum bahkan sebaliknya telah sah, hal ini dapat terjadi akibat keteledoran pihak Pengadilan Agama Kelas IA Palembang."

"Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah memberikan kepastian hukum bagi kreditor karena memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor, selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapapun obyek itu berada, memenuhi asas spesialitas dan publisitas f dan mudah serta pasti pelaksanaan eksekusinya. Permasalahanya adalah apa yang terjadi jika antara kreditor dan debitor telah sepakat untuk tidak memperbolehkan roya partial, bagaimana sikap kreditor? dan bagaimana peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), terutama yang berkaitan dengan roya partial? Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum yuridis dan normatif. Pelunasan hutang debitor sebagian senilai salah satu sertipikat yang dijaminkan mengakibatkan atas sertipikat hak atas tanah bisa dilakukan roya partial senilai tanah dan bangunan yang dijaminkan tersebut. Maksud penulis membuat tesis ini adalah agar Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) lebih berhati-hati dalam membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Peran PPAT sangat penting dalam memberikan kepastian hukum kepada kreditor yaitu dengan membuat APHT yang harus didaftarkan di Kantor Pertanahan sehingga terbit sertipikat Hak Tanggungan yang memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditor terhadap kreditor-kreditor lainnya. Bank harus benar-benar memeriksa APHT, agar jika ada kesalahan segera memberitahukan PPAT untuk diperbaiki, PPAT juga hendaknya memberi masukan dalam pembuatan APHT."