Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kesetaraan gender adalah suatu konsep yang masih diupayakan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai kondisi yang ideal. Disparitas gender, dimana pemberdayaan perempuan belum maksimal, secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi hal-hal dimana wanita memegang peranan baik sebagai pengambil keputusan maupun sebagai pelaku di berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat. Keterlibatan wanita dalam berbagai aspek kehidupan harus diperhitungkan, terlepas apakah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sudah mencapai kondisi yang ideal atau tidak. Kondisi pemberdayaan perempuan Indonesia di setiap provinsi berbeda-beda. Pemberdayaan perempuan sendiri diukur melalui sikap menolak 'kumpul' dengan suami pada kondisi tertentu, keterlibatan dalam pengambilan keputusan rumah tangga, dan sikap istri atas pemukulan suami terhadap istri. Berdasarkan SDKI 2007, kondisi pemberdayaan perempuan di Indonesia, apabila dilihat dari sikap setuju terhadap pemukulan suami terhadap istri, persentase Provinsi NTT masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan DI. Yogyakarta. Kemudian untuk sikap setuju dengan semua alasan penolakan 'kumpul' dengan suami untuk kondisi tertentu, persentase yang setuju untuk semua alasan di DI. Yogyakarta sebesar 81,9 %, sedangkan di NTT sebesar 63%. Maka dapat disimpulkan bahwa kondisi pemberdayaan wanita di DI. Yogyakarta lebih baik daripada di NTT. Selain itu, TFR DI. Yogyakarta pada tahun 2007 sebesar 1,8, dan NTT sebesar 4,2. Desain penelitian ini cross sectional dengan menggunakan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 dengan memilih 1654 responden perempuan yang memiliki anak lahir hidup dan masih terikat dalam ikatan perkawinan. Analisis Structural Equation Modelling (SEM) digunakan untuk melihat hubungan sikap menolak 'kumpul' dengan suami pada kondisi tertentu, keterlibatan dalam pengambilan keputusan rumah tangga, dan sikap istri atas pemukulan suami terhadap istri dengan jumlah anak lahir hidup. Hasil penelitian menunjukkan semakin tidak setuju dengan sikap menolak 'kumpul' dengan suami pada kondisi tertentu maka semakin tinggi fertilitas, semakin rendah keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga maka semakin tinggi fertilitas. Dari persamaan yang terbentuk, sikap menolak 'kumpul' dengan suami pada kondisi tertentu, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan umur kawin memiliki pengaruh paling besar terhadap fertilitas (R2=0,049).

---

Gender equality is a concept that is still being pursued by the Indonesian government in order to achieve the ideal conditions. Gender disparity, where the empowerment of women is not maximized yet, affects the things in which women play a role both as decision makers and subjects in various fields, either directly or indirectly. The involvement of women in various aspects of life must be taken into account, regardless of whether gender equality and empowerment of women have reached the ideal condition or not. Indonesian women empowerment conditions in each province vary. Empowerment of women is measured by their refusal to have sexual intercourse with their spouses, involvement in household decision-making, and the wives' acceptance of physical abuse committed by their husbands.

According to 2007 IDHS, the condition of women's empowerment in Indonesia; measured by acceptance of husband's physical abuse, shows that NTT province's rate is still higher compared to DI. Yogyakarta's. On the other hand, concerning the agreement to all the reasons for refusing sexual act with the husbands to certain conditions, the percentage of respondents who agreed to all the reasons in DI. Yogyakarta reaches 81.9%, while in NTT province is 63%. It can be concluded that the condition of women empowerment in DI. Yogyakarta is better than in NTT. In addition, the TFR IN. Yogyakarta in 2007 was 1.8 and NTT was 4.2.

This study design is cross-sectional, using data Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS) 2007 with 1654 respondents consist of women who have children born alive and are still married. Analysis of Structural Equation Modeling (SEM) is used to analyze the relationship between refusal to have sexual intercourse with their spouses in certain circumstances, involvement in household decision-making, the wives' stand regarding physical abuse committed by their husbands and the number of babies born alive.

The results show that the less of refusal to have sexual act with spouses in certain circumstances, the higher the fertility rate ; the less women's involvement in household decision-making, the higher the fertility rate. Based on the equations formed, the refusal act to have sexual intercourse with husband in certain circumstances, involvement in decision-making, and the marriageable age have the most impact on fertility (R2 = 0.049)."

"Penggunaan kontrasepsi modern di perkotaan cenderung mengalami penurunan, sedangkan di pedesaan sebaliknya, disisi lain jumlah penduduk di wilayah perkotaan semakin banyak, dan lebih mudah memiliki akses terhadap informasi, fasilitas kesehatan, dan transportasi, selain tingkat pendidikan dan status ekonomi yang juga lebih tinggi dibanding pedesaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan faktor penggunaan kontrasepsi modern dan faktor apa paling dominan serta menganalisis dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk meningkatan penggunaan kontrasepsi modern di perkotaan dan pedesaan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder SKAP KKBPK tahun 2019 yang dilengkapi dengan penelitian kualitatif dengan menelaah dokumen kebijakan dan menganalisis kebijakan peningkatan penggunaan kontrasepsi modern. Hasil penelitian menunjukkan hampir seluruh variabel independen berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi modern di perkotaan dan pedesaan kecuali kepemilikan jaminan kesehatan (p-value=0,370) untuk di perkotaan, dan variabel pengetahuan KB (p-value=0,066) dan kepemilikan jaminan kesehatan (p-value=0,347) untuk di pedesaan. Hampir seluruh variabel juga merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap penggunaan kontrasepsi modern baik di perkotaan dan pedesaan, kecuali keterpaparan sumber informasi melalui media dan institusi serta kepemilikan jaminan kesehatan untuk di perkotaan, dan variabel pengetahuan KB, keterpaparan sumber informasi melalui institusi dan kepemilikan jaminan kesehatan untuk di pedesaan. Hasil analisis kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan penggunaan kontrasepsi modern, pada perumusan kebijakan masih belum menggambarkan secara jelas kebijakan yang berdasarkan segmentasi sasaran dan wilayah terutama di perkotaan dan pedesaan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam pelaksanaanya juga masih ada kendala dalam pemenuhan kuantitas, persebaran dan kapasitas tenaga lini lapangan terutama penyuluh KB yang menjadi ujung tombak program KB. Disisi lain belum semua pihak dapat menerima program KB karena bervariasinya komitmen pelaksana kebijakan di wilayah tertentu dan masih adanya hambatan sosial dan budaya. Selain itu belum optimalnya pelaksanaan komunikasi kebijakan dan masih adanya anggapan program KB hanya tanggung jawab BKKBN mempengaruhi peningkatan penggunaan kontrasepsi modern di perkotaan dan pedesaan. Adapun rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian adalah perlu merumuskan kembali pada beberapa kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan penggunaan kontrasepsi modern dan memperkuat strategi komunikasi yang efektif menurut segmentasi sasaran dan wilayah.

---

The use of modern contraceptives in urban areas tends to decrease, while in rural areas it is the opposite, on the other hand, the population in urban areas is more numerous, and has easier access to information, health facilities, and transportation, in addition to higher levels of education and economic status than rural areas. The purpose of this study was to determine the relationship between the factors of modern contraceptive use and the most dominant factors and to analyze and provide evidence-based policy recommendations to increase the use of modern contraceptives in urban and rural areas. This study is a quantitative study using secondary data from SKAP KKBPK in 2019 which is complemented by qualitative research by reviewing policy documents and analyzing policies to increase the use of modern contraceptives. The results showed that almost all independent variables were associated with modern contraceptive use in urban and rural areas except ownership of health insurance (p-value=0.370) for urban areas, and family planning knowledge variables (p-value=0.066) and ownership of health insurance (p-value=0.347) for rural areas. Almost all variables are also the most dominant factors affecting modern contraceptive use in both urban and rural areas, except exposure to information sources through media and institutions and ownership of health insurance for urban areas, and variables of family planning knowledge, exposure to information sources through institutions and ownership of health insurance for rural areas. The results of the analysis of policies related to increasing the use of modern contraceptives, in the formulation of policies still do not clearly describe policies based on target segmentation and areas, especially in urban and rural areas that have different characteristics. In its implementation, there are still obstacles in fulfilling the quantity, distribution and capacity of field personnel, especially family planning extension workers who are the spearhead of the family planning program. On the other hand, not all parties can accept the KB program because of the varying commitment of policy implementers in certain areas and the existence of social and cultural barriers. In addition, the implementation of policy communication has not been optimal and there is still an assumption that the family planning program is only the responsibility of BKKBN affecting the increase in the use of modern contraceptives in urban and rural areas. The policy recommendations based on the research results are the need to reformulate some policies related to increasing the use of modern contraceptives and strengthening effective communication strategies according to target segmentation and region."

"Sex education and reproductive health of women with disabilities in Indonesia; collection of articles"

"

Pada saat ini kita berada pada tahun terakhir Pelita V. Dalam waktu yang tidak seberapa lama lagi kita akan segera memasuki masa Pembangunan Jangka Panjang Kedua (Bangkajang II), yaitu periode 1993-2018. Sebagaimana telah digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat lndonesia. Ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau kepuasan batiniah saja, tetapi juga memerlukan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan di antara keduanya. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu unsur dari kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah tersebut. Dalam Pelita-pelita lalu arah dan kebijaksanaan pembangunan bidang kesehatan adalah untuk mewujudkan perbaikan kualitas manusia dan kehidupan masyarakat. Dalam Bangkajang II mendatang tema sentral pembangunan bidang kesehatan akan tetap dipertahankan, yaitu upaya peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan. Tidak berlebihan kiranya bila saya kemukakan bahwa keberhasilan pembangunan bidang kesehatan merupakan indikator yang paling mudah diterima dan dirasakan oleh masyarakat.

Dalam konteks menyambut era Bangkajang lI tersebut, perkenankan saya menyampaikan beberapa pokok pikiran yang saya beri judul “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Upaya Kesehatan Wanita". Melalui uraian ini saya ingin mengajak hadirin sekalian, khususnya para dokter spesialis obstetri dan ginekologi, untuk memikirkan peran apa yang dapat kita sumbangkan dalam upaya mencapai tujuan nasional tersebut.

Ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas manusia. Pertama, Indeks Mutu Hidup atau Physical Quality of Life Index (POLI). Kedua, Human Development Index (HDI) yang dikembangkan oleh UNDP, Ketiga, Social Development Index (SDI) yang sedang dikembangkan oleh Bappenas.2 Derajat kesehatan selalu merupakan salah satu unsur ketiga indikator tersebut, yang menunjukkan bahwa derajat kesehatan merupakan kontributor penting bagi kualitas manusia.

Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan hidup sehat sehingga setiap warga negara dapat menikmati derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam kebijakan dasar pembangunan kesehatan, tercapainya kemampuan hidup sehat memerlukan arah dan kebijaksanaan pembangunan yang menempatkan masalah kualitas manusia dalam kaitannya dengan kecenderungan perkembangan sosial ekonomi, pertumbuhan penduduk, penurunan fertilitas, penurunan morbiditas, dan penurunan mortalitas. Peningkatan kualitas manusia merupakan bagian tidak terpisahkan dari masalah pengendalian kependudukan.

"

"Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pernikahan usia muda dengan riwayat reproduksi pada wanita usia subur di Provinsi Jawa Timur tahun 2013. Desain penelitian dengan cross sectional dan menggunakan data sekunder Improving Contraceptive Method Mix 2013.Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan signifikan antara pendidikan, penggunaan KB dan status ekonomi terhadap usia nikah pertama, namun tidak berhubungan antara pengambilan keputusan keluarga terhadap usia nikah pertama. Terdapat perbedaan rata-rata lama penundaan kehamilan pertama, rata-rata jumlah paritas terhadap usia nikah pertama, akan tetapi tidak ada perbedaan rata-rata jumlah abortus terhadap usia nikah pertama.

---

This is a quantitative research study which aim to know the association between early marriage with child bearing women?s reproductive history in East Java on 2013. This research used crossectional study design and the data was collected from secunder data?s of Improving Contraceptive Method Mix 2013.

The result showed that there was a significant associations between education, contraceptive use and economic status, toward first age of married. However, there were no association between decision maker in family toward first age of married. There are differences on rate of first pregnancy delayed and rate of parity toward first age of married. However, there are no different on rate of abortus event toward first age of married."

"Penelitian ini menelaah perubahan pekerjaan produktif perempuan, dari bersawah dan menenun songket ke menyadap karet dan bersawah, serta pekerjaan produktif laki-laki, dari pandai besi di rantau menjadi penyadap karet di desa. Perubahan pekerjaan itu disebabkan oleh Proyek Pengembangan Perkebunan Karet Rakyat (Proyek PPKR). Penelitian ini mengungkap dampak perubahan itu pada perempuan: manfaat dan mudaratnya. Penelitian kualitatif berperspektif perempuan ini telah mengumpulkan data primer melalui observasi serta wawancara mendalam dengan tujuh betas subjek, delapan suami subjek, lima tokoh masyarakat, dan tiga pengelola Proyek PPKR.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran Proyek PPKR kurang bermanfaat bagi perempuan. Meski demikian, Proyek itu menyebabkan suami menetap di desa sehingga dapat membantu istrinya dalam melakukan beberapa tahapan penanaman padi sawah. Perempuan terdiskriminasi sejak dari pendaitaran peserta Proyek hingga mengikuti kursus yang diselenggarakan oleh Proyek. Padahal, perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki, yaitu berusia produktif dan pandai baca tulis. Meskipun perempuan banyak terlibat dalam tahapan kegiatan pembuatan kebun karet dan penyadapan karet, mereka tersubordinasi, artinya sekadar sebagai pekerja keluarga. Bila sebagai penenun songket perempuan memiliki otonomi terhadap uang dari hasil kerjanya, sebagai penyadap karet perempuan kehilangan otonominya. Baik sebelum maupun setelah ada Proyek PPKR, perempuan bertanggung jawab atas pekerjaan reproduktif Sementara itu, perempuan juga disibukkan oleh kegiatan sosial di desa. Hal ini disebabkan oleh pembagian kerja secara seksual yang jelas antara laki-laki. Dan perempuan. Akibatnya, perempuan harus memikul beban yang multi. Oleh karena itu, disarankan agar basil penelitian ini dijadikan masukan bagi perencana pembangunan, khususnya di bidang perkebunan dalam membuat peraturan dan pedoman yang adil jender; bagi lembaga penelitian, baik negeri maupun swasta dalam memberikan pelatihan sensilivitas jender bagi pelaksana Proyek, Penyuluh Pertanian Lapangan, dan tokoh masyarakat, dan dalam mensosialisasikan kesetaraan jender dalam masyarakat; dan bagi para peneliti agar dapat melakukan penelitian mengenai dampak lain dari kehadiran Proyek PPKR pada perempuan.

---

The focus of the study is on the changing of productive activities of women, From rice cultivation and `songket' weaving, to latex incision and rice farming; and the productive activities of men, from migrated steel laborer to latex plantation laborer - due to the Development of Latex Plantation Project. The study inteded to reveal the implication of the changes to the lives of women.The research used qualitative methods Focused on women's perspective. Obsevation and in-depth interviews were conducted to seventeen women, eight men (the husbands), five informallformal leaders, and three staff of the project.

It was revealed while the project enable the men to stay in the village, the changing activities did not benefit women. Before the project, women were very active in economic lives, and had their autonomy over their earnings. But after the presence of the project, women were discriminated against from the beginning of the project: in registration as participant of the project, and to have access to courses. Women were very active in the whole process of planation activities, but subordinated only as family woker. They did not earn as individuals, and did not have autonomy over the earnings anymore. Because of the gender ideology embedded both in cultural as well as social structure, women always had their multiple burdens. Before the project, women had their triple-role: reproductive, productive, and community managing -and duringthe project they still have to he responsible for the triple-role. From its result it-is suggested to development planner and decisionmaker, precisely to those in charge for planation project, to compose explicit-written gudelines to prohibit discrimination against women in planation. It is also suggested for those related to the field to conduct gender sensitivity and gender equality Craning to the women and men farmers, for them to be able to develop new ways of working and relating."

"Penelitian ini membahas inisiatif dan pengalaman perempuan tani menjaga ketahanan pangan pada peralihan padi ladang menjadi perkebunan kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit desa Krayan Bahagia, kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Penelitian mengangkat bagaimana inisiatif dan pengalaman perempuan tani menjaga ketahanan pangan pada peralihan padi ladang menjadi perkebunan kelapa sawit. Tujuan penelitian adalah untuk memberikan data faktual dan analisa terkait inisiatif dan pengalaman perempuan tani menjaga ketahanan pangan pada peralihan padi ladang menjadi perkebunan kelapa sawit. Penelitian berperspektif perempuan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian menggunakan metode pengumpulan data observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menemukan bahwa kondisi perempuan tani dan pertaniannya sebelum masuknya perkebunan kelapa sawit tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga perempuan tani. Namun perempuan tani merasa keamanan pangan lebih terjaga karena masih ada hasil hutan dan ladang, dan persediaan air yang cukup. Kesimpulan penelitian ini adalah perempuan tani kelapa sawit desa Krayan Bahagia menjaga ketahanan pangan dengan inisiatif tetap berladang padi dan membuat sumur persediaan air di sekitar perkebunan kelapa sawit. Perempuan tani juga mengalami ketidakadilan gender, yakni marjinalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban ganda, yang terlihat pada pekerjaan bertani sawit maupun pekerjaan domestik.

---

The study exposes initiatives and experience of independent women peasants in Krayan Bahagia Village in ensuring food security in transition of paddy field conversion to oil palm plantation in Krayan Bahagia village, Paser district, East Kalimantan. The study raises how the initiatives and experience of independent women peasants in ensuring food security in transition of paddy field conversion to oil palm plantation. The aim of the study is to present actual data and analysis on the initiatives and experience of independent peasant women in ensuring food security in transition of paddy field conversion to oil palm plantation. The research uses women perspective with qualitative approach.

The research result is that the peasant family before the emergence of oil palm plantation was not able to fulfill their daily needs. However, the peasant women feel that their food security was secured from the forest and paddy fields, and they have sufficient water supply. The research is concluded that peasant women of Krayan Bahagia village have initiated to ensure food sustainability security by the paddy fields and building water supply. They experienced gender injustice, such as marginalization, subordination, stereotype, violence, and double-burden on their work. "

"Pembangunan kilang minyak yang dilakukan dengan pengambilalihan lahan pertanian telah memaksa perempuan petani kehilangan penghidupannya (livelihood) dan mendorong mereka pada posisi yang rentan. Perlawanan yang dilakukan perempuan petani merupakan ungkapan dari rasa kecewa atas tindakan sepihak PT. Pertamina Rosneft dalam mengintervensi pengambilalihan lahan di Sumurgeneng. Penelitian ini menggunakan teori ekologi politik feminis untuk menelusuri serangkaian perlawanan dan keterkaitan antara keterbatasan akses dan kontrol atas relasi kuasa yang dialami oleh perempuan petani di Sumurgeneng. Selain itu, dalam memunculkan suara perempuan, penelitian ini menggunakan observasi terlibat dengan pendekatan kualitatif berperspektif feminis sebagai titik acuan untuk mengeksplorasi ruang hidup perempuan petani dengan menggali narasi perempuan petani (herstory) secara mendalam. Melalui lensa ekologi politik feminis, penelitian ini menemukan bahwa hak atas tanah tidak hanya berpengaruh pada akses dan kontrol namun juga berpengaruh pada aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang berkaitan dengan opresi yang dilakukan untuk mengekang dan mengontrol ruang gerak perempuan. Penelitian ini juga memetakan bagaimana perlawanan yang dilakukan perempuan petani yang dilakukan secara mandiri, tetapi tetap tidak terlepas dari perlawanan besar yang dilakukan bersama petani laki-laki.

---

The construction of oil refineries carried out by expropriation of agricultural land has forced women, and farmers, to lose their livelihoods (livelihood) and pushed them into a vulnerable position. The resistance carried out by women farmers is an expression of disappointment over the unilateral actions of PT. Pertamina Rosneft in intervening in the acquisition of land in Sumurgeneng. This study uses feminist political ecology theory to explore a series of resistances and links between limited access and control over power relations experienced by women farmers in Sumurgeneng. In addition, in raising women's voices, this study uses involved observation with a qualitative approach with a feminist perspective as a reference point to explore the living space of women farmers by exploring the narrative of women farmers (herstory) in depth through the lens of feminist political ecology, this research finds that land rights do not only affect access and control but also affect social, cultural, and economic aspects related to the oppression carried out to curb and control the women's movement. This study also mapped out how the resistance carried out by women farmers was carried out independently, but still could not be separated from the great resistance carried out by male farmers."

"Indonesia merupakan negara berkembang dengan proporsi kehamilan tidak diinginkan memiliki persentase yang cenderung sama dari hasil SDKI 2002-2003 hingga 2017 yaitu berada di sekitar angka 7%. Budaya patriarki yang ada dalam kebudayaan Indonesia membuat perempuan sulit untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terutama dalam bidang kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan otonomi reproduksi perempuan dengan kehamilan tidak diharapkan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Survei Kesehatan Reproduksi Perempuan di Jawa 2018 yang menggunakan desain cross-sectional. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3.510 wanita usia subur 15 – 49 tahun yang pernah melahirkan anak terakhir dan sedang hamil saat survei dilakukan. Analisis data yang digunakan adalah regresi logistic multinomial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan terhadap penggunaan kontrasepsi dan kemampuan komunikasi berhubungan dengan kehamilan tidak diharapkan setelah dikontrol dengan confounder. Wanita yang pengambilan keputusan terhadap penggunaan kontrasepsi diputuskan oleh suami/pasangan/lainnya memiliki risiko 1.70 kali lebih tinggi mengalami kehamilan tidak tepat waktu dibandingkan dengan wanita yang dapat memutuskan sendiri (95% CI: 1.01 – 2.86). Wanita dengan tingkat kemampuan komunikasi rendah memiliki berisiko 0.60 kali mengalami kehamilan tidak diinginkan (95% CI: 0.38 – 0.97). Variabel usia, paritas, penggunaan kontrasepsi, dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan faktor lain yang berhubungan dengan kehamilan tidak diharapkan. Oleh karena itu, Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan kesadaran terhadap pentingnya otonomi reproduksi bagi perempuan dalam mengatur fertilitasnya dengan melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

---

Indonesia is a developing country with the proportion of unwanted pregnancies having the same percentage from the results of the 2002-2003 IDHS to 2017, which is around 7%. The patriarchal culture that exists in Indonesian culture makes it difficult for women to participate in decision-making, especially in the field of reproductive health. Therefore, this study aims to determine the relationship between female reproductive autonomy and unintended pregnancy. This study uses secondary data from the 2018 Women's Reproductive Health Survey in Java which uses a cross-sectional design. The sample used in this study was 3,510 women of childbearing age 15-49 years who had given birth to their last child and were pregnant at the time of the survey. The data analysis used was multinomial logistic regression. The study found that decision-making on using contraception and communication skills was associated with unintended pregnancy after being controlled by a cofounder. Women who made decisions about contraceptive use by their husbands/partners/others had 1.70 times higher risk of having an mistimed pregnancy compared to women who could decide on their own (95% CI: 1.01 – 2.86). Women with low communication skills have a 0.60 times risk of having an unwanted pregnancy (95% CI: 0.38 – 0.97). Variables of age, parity, contraceptive use, and domestic violence are other factors associated with an unintended pregnancy. Therefore, it is necessary to increase awareness of the importance of reproductive autonomy for women in regulating fertility by collaborating with stakeholders."