Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Satu hal yang terpenting dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di Indonesia, salah satu urusan pemerintahan serentak diserahkan ke daerah pedalaman kerangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah bidang administrasi kependudukan. Kewenangan penanganan masalah kependudukan diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juga dalam UU No. 24 Tahun 2003 Jo. UU No. 23 Tahun 2006.Kewenangan dalam penunjukan pejabat struktural di sektor kependudukan di daerah berdasarkan revisi undang-undang administrasi kependudukan dimiliki secara mutlak oleh pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri kemudian membuat mekanismenya lebih detail dengan dikeluarkannya Permendagri No. 76 Tahun 2015.Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan di daerah yang banyak mengepalai daerah melakukan proses pengangkatan pejabat struktural yang tidak sesuai dengan norma-norma tersebut menghasilkan pelayanan administrasi kematian terhalang. metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan materi literatur dan wawancara. Solusi terkait masalah pengangkatan pejabat struktural yang tidak sesuai dengan Permendagri No. 76 Tahun 2015 adalah memberikan surat peringatan kepada kepala daerah untuk membatalkan keputusan ini dan di beberapa area ditambahkandengan sanksi penghentian jaringan. Oleh karena itu perlu ditinjau kembali mengenai peraturan tentang administrasi kependudukan, apakah kewenangan ini diperlukan dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah pusat yang pelaksanaannya di daerah dilaksanakan secara dekonsentrasi melalui instansi vertikal atau kembalinya kewenangan daerah dalam mengangkat pejabat secara struktural

---

One of the most important things in implementing regional autonomy is the division of authority between the central and regional governments. In Indonesia, one of the governmental affairs that is simultaneously transferred to the interior areas in the framework of implementing regional autonomy is the field of population administration. The authority to handle population problems is regulated in Law No. 23/2014 as well as in Law No. 24 of 2003 Jo. UU no. 23 of 2006. The central government has absolute authority to appoint structural officials in the population sector in the regions based on the revision of the population administration law. The Minister of Home Affairs then made the mechanism more detailed with the issuance of Permendagri No. 76 of 2015. This raises various problems in the regions where many head the regions carry out the process of appointing structural officials who are not in accordance with these norms resulting in obstructed death administration services. The writing method used in this writing is normative juridical with a qualitative approach and uses literature and interview materials. Solutions related to the problem of appointing structural officials that are inconsistent with Permendagri No. 76 of 2015 is to provide a warning letter to the regional head to overturn this decision and in several areas it was added with network termination sanctions. Therefore it is necessary to revisit the regulations regarding population administration, whether this authority is required to be fully owned by the central government whose implementation in the regions is carried out in a deconcentrated manner through vertical agencies or the return of regional authority in appointing officials structurally."

"Salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang besar di Indonesia adalah DKI Jakarta. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap tingginya permintaan pelayanan kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan diselenggarakan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat serta sebagai dasar pembuatan kebijakan. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Kantor Dinas Dukcapil Pemprov DKI Jakarta untuk mempermudah masyarakat dalam menjangkau layanan administrasi kependudukan adalah “Alpukat Betawi’. Alpukat Betawi adalah singkatan dari Akses Langsung Pelayanan Dokumen Kependudukan Cepat dan Akurat; yaitu penerapan one stop network service yang mengintegrasikan 17 layanan administrasi kependudukan. Penelitian dari skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan sistem informasi pada aplikasi Alpukat Betawi berdasarkan teori gabungan antara Technology Acceptance Model (TAM) dan Delone & Mclean Model. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam skripsi ini; dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, dan pengolahannya dengan SmartPLS; serta menggunakan metode wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa delapan hipotesis diterima dan dua hipotesis ditolak. Hipotesis yang diterima adalah Information Quality berpengaruh terhadap Perceived Ease of Use, Information Quality berpengaruh terhadap Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use berpengaruh terhadap Perceived Usefulnes, Perceived Ease of Use berpengaruh terhadap User Satisfaction, Perceived Usefulness berpengaruh terhadap User Satisfaction, System Quality berpengaruh terhadap Perceived Ease of Use, Service Quality berpengaruh terhadap Perceived Ease of Use, dan User Satisfaction berpengaruh terhadap Net Impact. Mayoritas responden merasa aplikasi ini membantu dalam pengurusan dokumen kependudukan karena proses yang lebih mudah, menghemat waktu, dan menghemat biaya yang dikeluarkan. 

---

One of the provinces with the largest population in Indonesia is DKI Jakarta. These conditions affect the high demand for population services. Population administration services are organized to find out the needs of the community and as a basis for policy making. One of the innovations made by the DKI Jakarta Provincial Government's Population and Civil Registry Service Office to make it easier for the public to reach population administration services is "Alpukat Betawi”. Alpukat Betawi stands for Direct Access to Fast and Accurate Population Document Services; namely the application of a one stop network service that integrates 17 population administration services. The research of this thesis aims to determine the factors that influence the acceptance and use of information systems in the Alpukat Betawi application based on the combined theory of the Technology Acceptance Model (TAM) and the Delone & McLean Model. Quantitative approach is used in this thesis; with the data collection method using a questionnaire, and processing it with SmartPLS; and using interview and observation methods to collect data. The results showed that eight hypotheses were accepted and two hypotheses were rejected. The accepted hypothesis is that Information Quality influences Perceived Ease of Use, Information Quality influences Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use influences Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use influences User Satisfaction, Perceived Usefulness influences User Satisfaction, System Quality influences Perceived Ease of Use, Service Quality has an effect on Perceived Ease of Use, and User Satisfaction has an effect on Net Impact. The majority of respondents feel that this application helps in managing population documents because the process is easier, saves time, and saves costs."

"Alpukat Betawi merupakan sebuah pelayanan publik elektronik yang memiliki tujuan untuk memudahkan pelayanan administrasi kependudukan di Provinsi DKI Jakarta. Walaupun demikian, tidak semua pelayanan elektronik memiliki kualitas pelayanan yang baik terlihat dari adanya sejumlah permasalahan, seperti sistem yang kurang berjalan dengan baik dan tidak dapat diakses tepat waktu, serta keamanan data yang tidak terbebas dari risiko berbahaya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas Alpukat Betawi menggunakan pendekatan e-service quality. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengambilan data mix method, yaitu menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif melalui survei, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa e-service quality pada pelayanan kependudukan elektronik Alpukat Betawi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk ke dalam kategori baik dengan 92%. Hal ini terbukti dari empat dimensi e-service quality yang dikemukakan Papadomichelaki Mentzas (2012) tergolong ke dalam kategori baik yang ditunjukkan pada dimensi efisiensi, dimensi kepercayaan, dimensi keandalan, dan dimensi dukungan bagi masyarakat.

---

Alpukat Betawi is an electronic public service that has the aim of facilitating population administration services in the DKI Jakarta Province. However, not all electronic services have good service quality, which can be seen from a number of problems, such as systems that do not work well and cannot be accessed on time, and data security that is not free from dangerous risks. Therefore, this study aims to analyze the quality of Alpukat Betawi using an e-service quality approach. The research approach used in this study is quantitative with a mixed-method data collection technique, which combines quantitative and qualitative methods through surveys, in-depth interviews, and literature studies. The results of this study indicate that the e-service quality of the Betawi Avocado electronic population service in the DKI Jakarta Provincial Government is in the good category with 92%. This is evident from the four dimensions of e-service quality proposed by Papadomichelaki Mentzas (2012) which belong to the good category as indicated by the dimensions of efficiency, the dimensions of trust, the dimensions of reliability, and the dimensions of support for the community."