Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi bahwa perempuan yang mengalami Kehamilan Tak Dikehendaki (KTD) yang berakhir dengan aborsi selalu berada dalam posisi yang dipersalahkan secara hukum, agama maupun norma masyarakat. Kondisi tersebut mencerminkan adanya diskriminasi terhadap perempuan bahkan mengisolir persoalan aborsi hanya kepada perempuan. Kehamilan tak dapat dilepaskan dari partisipasi laki-laki, seharusnya ketika terjadi KTD menjadi tanggung jawab bersama antara perempuan dan pasangannya.Penelitian diawali dengan penelitian kepustakaan guna mengumpulkan pandangan ulama fikih mengenai aborsi dari madzhab Hanafi, Syafi'i, Hambali dan Maliki. Pandangan aborsi clan empat madzhab tersebut dianalisis menggunakan metode hermeneutika, membandingkan konteks sosio-historis ketika fikih tersebut ditulis dengan konteks sosial masa kini. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan aborsi balk di level individu, keluarga / masyarakat maupun kebijakan aborsi di Indonesia, dianalisis menggunakan teori feminis.Hasil analisis kritis terhadap fikih aborsi clan empat madzhab tersebut dikaji bersama tmuan empiric dari penelitian lapangan. Inti kajian adalah menjembatani antara realitas sosial tingginya angka kematian ibu akibat aborsi tak aman dengan fikih aborsi yang ada, disesuaikan dengan tujuan pembentukan hukum Islam (magaashid al-syari 'ah). Temuan penelitian ini mendukung kritik terhadap teks fikih yang ada untuk dirumuskan fikih aborsi alternatif yang konteksual dalam upaya penguatan hak reproduksi perempuan di Indonesia.

---

The background of this research is abortion taken by the woman which is caused by unwanted pregnancy. Woman is always blamed in this connection, both under the basis of Islamic law and religion as well as norm followed by the community. This showed the discrimination against woman, even abortion case is blamed to woman only. The pregnancy actually is could not be separated by man participation. When the unwanted pregnancy is exist, the responsibility of it should be male and female both.

The research is started with the library research to collect theologist's opinions against abortion, particularly from the ulema of Maliki school (mazhab), Hanafi, Hanbali and Syafi'i_ The opinions of abortion from the four mazhabs are analysed through the hermeneutic method, comparation with socio-historical colk.ext when the islamic law is written with social context today. Meanwhile, the factors that enfluence decision to take abortion both in the individual level, community level and abortion policy in Indonesia are analysed through feminist theory.

The result of critical analyses toward fikih abortion of the four mazhabs is studied alongwith empirical from the field research. The research focus is to bridge between high social reality of mortality caused by unsafe abortion with fikih which available now, suitable with the objective of the Islamic law (magaashid al-.syari ah). The result of the research supports critics aganist texts of fikih which is available, than summarized to be the alternative contextual fikih abortion in an effort to strengthen woman reproductive rights in Indonesia."

"Khitan perempuan merupakan warisan budaya Afrika kuno yang telah menyebar luas di seluruh dunia. Pada faktanya ini adalah sebuah 'penindasan' terhadap perempuan, karena khitan perempuan menyebabkan banyak perempuan yang menderita baik secara fisik maupun secara mental. Walaupun ternyata tidak ada efek positif yang ditimbulkan, praktik khitan perempuan tetap dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan khitan perempuan adalah suatu tradisi turun temurun yang bila tidak dilaksanakan akan dikucilkan oleh komunitasnya. Terlebih lagi budaya khitan menggandeng agama untuk lebih membenarkan praktik ini, walaupun dalam agama sendiri tidak ada sumber hukum yang sahih dalam menjelaskan khitan perempuan ini.Khitan perempuan juga terjadi di Indonesia. Fatayat NU sebagai satu-satunya organisasi perempuan Islam yang memperhatikan masalah ini sudah me-mubah-kan praktik ini. Namun masih banyak pihak yang menganggap bahwa khitan perempuan adalah sebuah keharusan di beberapa daerah di Indonesia. Oleh karena itu Fatayat NU terus berusaha untuk mengubah pola pikir masyarakat tersebut dengan mengadakan pelatihan dan penyuluhan diharapkan akan diterima masyarakat dan merubah cara pandang masyarakat terhadap praktik khitan perempuan."

"Tesis ini membahas tentang hak reproduksi perempuan dalam perkawinan transnasional di Kota Singkawang Kalimantan Barat Tahun 2013. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola perkawinan, faktor-faktor yang mendukung dan hak reproduksi perempuan dalam perkawinan transnasional. Metode penelitian ini kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap 6 informan, 6 informan keluarga dan 6 informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam perkawinan transnasional adalah sosial ekonomi yang rendah; persamaan agama, bahasa dan etnis serta persepsi positif tentang negara Taiwan. Hak reproduksi perempuan dengan status pisah yang tidak terpenuhi yaitu hak untuk membangun dan merencanakan keluarga, hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam keluarga dan kesehatan reproduksi, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk dan hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran. Pemerintah daerah Kota Singkawang perlu meningkatkan kerjasama lintas sektoral antara instansi dan lembaga masyarakat, pencatatan yang baik jumlah warga yang menikah dengan Warga Negara Asing dan penyuluhan yang berkaitan dengan perkawinan transnasional dan kesehatan reproduksi dengan menggunakan bahasa setempat.

---

The focus of this study is the reproductive rights of women in transnational marriages in Singkawang West Kalimantan in 2013, aim to determine the patterns of marriage, the factors that support and reproductive rights of women in transnational marriages. This qualitative study using in-depth interviews of 6 informants, 6 family informants and 6 key informants.

The results showed that factors related in transnational marriage are low socioeconomic; similiarities in religion, language and ethnicity; positive perceptions about Taiwan. Unfullfill reproductive rights of divorced women are the right to build and plan a family, the right to be free from all forms of discrimination in the family and reproductive health, the right to be free from torture and ill-treatment and the right to determine the number and spacing of children. Singkawang local governments need to improve cross-sectoral cooperation between institutions and community organizations, having acurate recording of citizens who are married to foreign citizens and having counseling program related to transnational marriage and reproductive health by using the local language."