Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aborsi adalah masalah yang selalu menuai pro dan kontra di berbagai masyarakat secara global. Bagian masyarakat menentang legalisasi praktik aborsi karena tindakan itu dianggap melanggar hak asasi manusia dengan merampas hak hidup janin. Namun, ada juga orang yang mendukung legalisasi praktik aborsi dengan argumen bahwa perempuan memiliki otonomi atau kontrol untuk tubuh mereka sendiri dan untuk demi hak-hak perempuan tentang kesehatan reproduksi. Di Indonesia, aborsi adalah dilarang dengan pengecualian tertentu, seperti aborsi karena alasan medis indikasi darurat dan aborsi yang disebabkan oleh pemerkosaan. Esai ini akan membahas tentang legalisasi aborsi dari perspektif etika dan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder data, seperti hukum kesehatan dan peraturan pelaksanaan, Kode Indonesia Etika Medis, sastra, jurnal dan sebagainya. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan tentang aborsi diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya disebabkan argumen bahkan penolakan di dokter karena dianggap bertentangan dengan Kode Etik Medis Indonesia. Argumen berdasarkan perbedaan nilai atau perspektif yang diadopsi oleh masing-masing individu. Dalam menghadapi dilema etika itu, tenaga kesehatan profesional terutama dokter dipaksa untuk memberikan penilaian etis dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang aborsi yang aman dan memastikan ketersediaan layanan aborsi hukum untuk masyarakat yang membutuhkan layanan itu.

---

Abortion is a problem that is always reaping the pros and cons in various societies globally. Parts of society oppose the legalization of the practice of abortion because of that action considered to violate human rights by depriving fetal rights of life. However, there are also people who support the legalization of the practice of abortion with the argument that women have autonomy or control for their own bodies and for the sake of women's rights regarding reproductive health. In Indonesia, abortion is prohibited with certain exceptions, such as abortion due to medical reasons indications of emergency and abortion caused by rape.

This essay will discuss about legalizing abortion from an ethical and legal perspective. This research uses the normative juridical method. The data source used in this study is secondary data, such as health laws and implementing regulations, Indonesian Code of Medical Ethics, literature, journals and so on. The data obtained will be analyzed using a qualitative approach.

Based on the results of the study, the provisions regarding abortion are regulated in the Health Act and its implementing regulations are caused by arguments and even rejection by doctors because they are considered to be in conflict with Indonesian Medical Ethics Code. Arguments based on differences values ​​or perspectives adopted by each individual. In the face of this ethical dilemma, health professionals, especially doctors, are forced to provide ethical judgments and morally responsible decisions. In addition, the government also needs to provide information to the public about safe abortion and ensure the availability of legal abortion services for people who need these services."

"Sebagai sebuah profesi, seorang dokter memiliki norma hukum dan etika yang harus dijalani. Dalam etika kedokteran diatur bahwa seorang dokter harus menolong dan memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada seluruh pasien. Namun, apabila pasien tersebut berstatus tersangka, tindakan menolong ini dapat diartikan sebagai tindakan negatif, karena dalam KUHPidana Indonesia dapat dianggap sebagai salah satu tindak pidana, yang dikenal dengan sebutan obstruction of justice. Untuk mendapat jawaban terhadap dugaan ini, maka perlu diteliti mengenai batasan pelayanan seorang dokter kepada pasien yang berstatus tersangka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan data sekunder. Dalam akhir penelitian disimpulkan bahwa obstruction of justice diatur dalam Hukum Pidana dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Sedangkan batasan tindakan obstruction of justice berupa niatan, pengetahuan, motif, dan perbuatan aktif, tindak pencegahan, dan memberikan keterangan yang valid.

---

As a profession, a doctor has legal and ethical norms to be dealt. In medical ethics it is stipulated that a doctor should help and provide the best health service to all patients. However, if the patient is a suspect, this act of help can be interpreted as a negative action, because in the Indonesian Criminal Code it can be regarded as one of a crime, known as obstruction of justice. To get an answer to this suspicion, it is necessary to examine the limitations of a doctor 39 s service to a suspected patient. The research method is using juridical normative with secondary data. After conducting the research, the authors found that obstruction of justice is regulated in the Criminal Law and the Indonesian Medical Code of Ethics. While the boundaries of the act of obstruction of justice is acted in the form of intentions, knowledge, motives, active acts, precautions, and providing the valid information."