Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem Ekonomi Politik yang dicoba dibangun oleh Orde Baru diawal pemerintahannya 1966-1968 adalah sebagai upaya menggantikan Sistem Demokrasi Terpimpin dibawah Soekarno. Perubahan yang dilakukan oleh Orde Baru ini tidak terlepas kaitannya dari faktor ekonomi politik dalam dan luar negeri. Orde Baru menyadari betul bahwa Sistem Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno memiliki basis dukungan politik yang cukup kuat. Untuk itu Orde Baru, jika ingin rnenggeser Soekarno, tidak bisa hanya bertumpukan semata-mata pada aspek politik saja, namun terlebih harus menekankan pada aspek ekonomi. Pilihan Orde Baru menjawab persoalan ekonomi ini adalah sistem kapitalisme dan bantuan modal asing. Upaya dan dinamika yang ditempuh dari Orde Baru dalam membangun Sistem Ekonomi Politiknya inilah yang menjadi sorotan dari penulisan skripsi ini."

"Pajak sebagai alat untuk meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan negara membutuhkan suatu sistem pengawasan oleh aparat pajak. Pemeriksaan pajak sebagai suatu bentuk pengawasan oleh fiskus merupakan media bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak, untuk itu diperlukan suatu sistem pemeriksaan yang efektif. Sistem pemeriksaan yang efektif tidak akan tercipta tanpa adanya dukungan dari administrasi pemeriksaan yang efektif dan bersifat informatif. Salah satu bentuk administrasi pemeriksaan adalah perekaman Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3). Karena itulah diperlukan suatu perekaman SP3 yang efektif. Dalam skripsi ini, penulis mengajukan 2 (dua) pertanyaan penelitian, yaitu sejauh mana efektivitas perekaman SP3 dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Penelitian dilakukan pada seksi PPh Badan dan seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru II (KPP JKB Dua). Analisis yang dipakai menggunakan metode deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan 2 (dua) teknik, yaitu dengan studi literatur dan pengumpulan data di lapangan melalui wawancara. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa perekaman SP3 pada seksi PPh Badan telah berjalan efektif, sedangkan pada seksi TUP tidak berjalan efektif. Ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut, yaitu: faktor kuantitas petugas perekam, faktor rentang waktu penyampaian SP3 dan faktor kelengkapan data. Ke-3 faktor ini memberikan pengaruh yang sama besar terhadap efektivitas perekaman SP3. Saran yang diberikan penulis berkaitan denga hasil analisis adalah seksi TUP hendaknya bersikap lebih proaktif dalam usahanya untuk melengkapi data yang dibutuhkan guna melaksanakan proses perekaman SP3."

"Sejak Soeharto "1engser" pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan olehBJ. I-Iabibie sebagai Prcsiden RI Ketiga, surat kabar Indonesia lampak lebih seringdan berani menampilkan isu-isu demokratisasi seperti terlihat dari judul-judul beritasurat kabar Ko/npcs. Merdelm, dan Republika, dan surat kabar Iainnya_Bcrritik tolak dari pengamatan inilah peneliti ingin mengetahui jawabanpermasalahan ?apakah terdapar kccenderungan perbedaan di antara media celak diJakarta, khususnya harian Kompas, Me/-dcka, dan Repizb/ikca dalam memuai isu-isudemokratisasi pada era Orde Baru dan Orde Reformasi" dan ?apakah terdapat pulakecenderungan perbedaan di antara K0/npn.s°, A/Ie/z/eka, dan Republika dalammenampilkan apa yang discbul dengan politisi, profesional, dan aklivis pada era OrdeBaru dan Orde Reformasi".Pisau analisis (tools Q/ analysis) yang dipakai adalah teori Dan Nimmosebagaimana dikemukakannya dalam bukunya Korfmnilrcm-i Polilik : Komuni/fcuor, l?e.mn_ dan Media, yang mengatakan bahwa komunikanor politik mencakup poli1isi_profesional, dan aktivis_Penelitian ini bersifat deskriptit] dan menggunakan metode analisis isi(Content Analysis ).Sctciah dilakukan penclilian tcrnyata tidak rerdapat perbedaan yang tajam diantara sura: kabar Indonesia, khususnya harian Kompas, Merdeka, dan Republikadalam memuat isu-isu demokratisasi pada era Orde Baru dan era Orde ReformaslDi samping tidak terdapat pula pcrbedaan antara isu-isu demokralisasi yang dimualharian Kompas, Merdeka, dan Republika pada era Orde Baru dan Orde Reformasi.Temuan lain adalah bahwa tidak terdapat perbedaan yang rajam di antara surarkabar Kompas, Merdeka, dan Republika dalam menampilkan komunikator poiitikyang mencakup politisi, profesional, dan aktivis pada era Orde Bam dan OrdeRefommasi.Dengan demikian perubahan Sistem Politik Indonesia yang ditandai olehpergantian rejim dari rejim Soeharto yang otoriter kepada rejim Habibie yang lebihdemokratis tidak mengakibatkan terjadinya perubahan pola pemberitaan media cetaknasional, khususnya harian Konrpcrs, Mcnleku, dan Repul>liku_ Hal ini disebabkankarena ide-ide dcmokratisasi yang, berkembang di dalam masyarakat belnmterdistribusi secara merata pada media cezak nasional, khususnya harian Kompcrs,Merdelm, dan Republika.Beranjak dari lemuan ini, maka pimpinan harian Kompas. Murdeka, danRepublika harus menetapkan sualu kcbijakan yang mampu mengakomodasikan"

"Penelitian mengenai peran serta Nahdlatul Ulara dalam menegakkan kepemimpinan Orde Baru dilakukan sejak Maret 1990 hingga Desember 1990, dilanjutkan dengan penyusunan bab perbab sejak Januari-Juni 1991. Sejalan dengan penelitian dilakukan beberapa kali konsultasi dengan pembimbing agar tersusun karya ilmiah yang baik. Penelitian dalam rangka mengumpulkan sumber-sumber yang obyektif dilakukan di berbagai perpustakaan seperti di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Lembaga Arsip NAsional RI, Lakpesdam NU, Perpustakaan Nasional dan lain-lain, serta dilakukan dengan wawancara. Dari hasil penelitian penulis, peran serta NU dalam menegakkan kepemimpinan Orde Baru dilakukan sejak mulai terlihat adanya usaha PKI dalam mengganggu kestabilan nasional dengan jalan melakukan aksi-aksi sepihaknya dan mencapai puncaknya pada peristiwa G-30-S/ PKI tahun 1965. NU bersama ormas-ormasnya turut serta berpartisipasi dalam usaha mempertahankan keutuhan negara dari usaha PKI. Usaha NU ikut mempertahankan keutuhan negara dilakukan terus meskipun PKI telah dinyatakan sebagai partai terlarang. Usaha itu dilakukan dalam rangka meuujudkan kembali pemerintahan negara yang baik. Peran serta NU terlihat mulai menurun atau dipersempit sejak pemerintahan Orde Baru yang ikut diperjuangkannya secara gigih, mengeluarkan berbagai kebijaksanaan pemerintah yang umumnya ditujukan untuk memperkokoh posisi pemerintah baru dan di lain pihak mempersempit ruang gerak partai-partai politik termasuk NU. Dan pada akhirnya tokoh-tokoh NU di berbagai lembaga negara tidak dapat dengan leluasa memperjuangkan segala aspirasi pendukungnya dan rakyat Indonesia pada umumnya."

"Hubungan Pusat-Daerah Pada Masa Awal Orde Baru (1967-1978): Studi Kasen Daerah Istimewa Aceh. Sebuah bangsa ada karena adanya kehendak bersama, kesamaan sejarah yang sama, dan tujuan yang sama. Sebuah bangsa menjadi tidak ada adaiah karena adanya ketidakadilan, diskriminasi dan tertutupnya kran-kran kebebasan untuk mengekspresikan diri. Bangsa Indonesia lahir karena adanya cita-cita bersama dari seluruh suku bangsa yang ada untuk membebaskan diri dari belenggu imperialisme dan untuk setara dengan bangsa-bangsa lainnya, McIalui proses yang panjang kemudian terbentuklah negara Republik Indonesia. Proses pengelolaan negara yang terjadi di Indonesia mengalami fluktuasi sepanjang sejarah. Sejak zaman revolusi sampai masa Orde Baru Indonesia sebagai sebuah negara terus mengalami tantangan. Skripsi ini membahas hal tersebut dengan studi kasus di Daerah Istimewa Aceh. Daerah Aceh sejak masa kemerdekaan hingga Orde Baru adalah daerah yang terus menerus mengalami pergolakan. Pada masa kemerdekaan yang diperangi adalah Belanda, sedangkan pada masa-masa setelah itu peperangan yang terjadi adalah antara Aceh melawan Jakarta (daerah pusat). Pada masa Orde Baru Aceh adalah merupakan saiah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam, tetapi jika dibandingkan dengan pembangunan yang ada terasa kurang sebanding. Hal ini bukan hanya terjadi di Aceh, tetapi di beberapa daerah lain mengalami hal yang sama. Hal ini terjadi karena pemerintah pusat telah menetapkan sebuah mekanisme tertentu untuk melemahkan daerah, balk secara politik maupun ekonomi. UU No 5 tahun 1974 yang merupakan produk dari Orde Baru ini, menjadi senjata yang sangat ampuh untuk menekan daerah. Sebagai contoh adalah masalah pengangkatan kepala daerah, walupu n di tiap daerah ada kepala daerah, tetapi yang menentukannya tetap pemerintah pusat. Disamping itu pola penyeragaman struktur pemerintahan daerah secara nasional menjadikan daerah ini menjadi teralienasi dari sistem budayanya sendiri. Dalam hal ekonomi pemerintah pusat membuat daerah-daerah menjadi mangalami ketergantungan yang tinggi terhadap pusat. Pemerintah lebih mengedepankan pemberian subsidi kepada daerah-daerah. terrnasuk Aceh. Dalam Realisasi Penerimaan Daerah Otonom Tingkat I, subsidi pemerintah pusat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan rata-rata posisinya sekitar 60 % dari total penerimaan. Subsidi pemerintah pusat ini merupakan hasil yang diambiI dari daerah. Hal tersebut akhirnya menimbulkan reaksi, khususnya di Aceh. Walaupun reaksinya dalam skala kecil pada waktu itu, tetapi hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat telah membuat manajemen hubungan pusat-daerah secara kurang baik. Reaksi ini diwujudkan dengan perjuangan bersenjata yang dipimpin oleh Hasan Muhammad Tiro. Pada awainya gerakan ini merupakan gerakan elit dari kalangan intelektual Aceh yang merasa resah melihat kondisi Aceh pada sat itu, yang menurut mereka Aceh diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah pusat. Gerakan ini walaupun pada akhirnya dapat ditumpas oleh pemerintah, tetapi tidak mati, dan pada tahun-tahun berikutnya pendukungnya mulai bertambah banyak."