Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia, dahulu disebut Nusantara, sangat kaya dengan ragam budaya dan etnis. Dari kekayaan itu, banyak sekali cerita dan legenda yang berkembang di masyarakat, disampaikan dari lisan ke lisan dan terawat hingga kini. Cerita-cerita tersebut sarat dengan pesan moral, etika, spiritualitas, dan kearifan lokal.Di antara cerita-cerita itu ada yang sangat populer, misalnya cerita Malin Kundang, Jaka Tarub, Tangkuban Perahu, Danau Toba, Timun Emas, Bawang Merah Bawang Putih, dan lain-lain. Namun, masih banyak pula cerita-cerita menarik yang selama ini tak diketahui dan hampir terlupakan. Cerita-cerita itu hampir ada di seluruh daerah di Indonesia.Inilah buku yang menguak cerita-cerita Nusantara yang selama ini tersembunyi dan belum banyak diketahui. Ditulis oleh para pencerita ulung yang berpengalaman dan malang-melintang di berbagai media cetak, juga dengan riset serius, terungkaplah cerita-cerita baru tentang kekayaan budaya dan kearifan Nusantara di berbagai daerah di Indonesia"

"ABSTRAKDengan diundangkan Undang-Undang tentang JabatanNotaris (UUJN) yakni UU Nomor 30 Tahun 2004, telahmenimbulkan permasalahan yuridis, karena dalam ketentuanPasal 15 ayat 2 huruf f UUJN dinyatakan bahwa "Notarisberwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan",kewenangan mana selama ini merupakan wewenang PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT). Ketentuan tersebut dapatditafsirkan bahwa lembaga PPAT akan dihapus dankewenangannya otomatis menjadi kewenangan Notaris. NamunUUJN juga masih mengakui keberadaan PPAT dengan merujukpada pasal lain yang "bertolak-belakang" yakni Pasal 17huruf g yang menyatakan bahwa "Notaris dilarang merangkapjabatan sebagai PPAT diluar wilayah jabatan Notaris".Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yangbersifat hukum normatif, diperoleh suatu kesimpulan, bahwaUUJN masih belum mengandung unsur-unsur "Asas PembentukanPeraturan Perundang-undangan Yang Baik dan "Asas MateriMuatan Peraturan Perundang-undangan". Suatu UU dibuatadalah untuk menjamin kepastian, ketertiban danperlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilanbukan malah sebaliknya."