Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di Indonesia agensifikasi dipraktekkan melalui pemberian otonomi ke beberapa pusat layanan masyarakat (yang bentuk bisnis utamanya adalah layanan), dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Faktor kunci keberhasilan yang perlu dimiliki oleh organisasi (Badan Layanan Publik) untuk memenangkan persaingan di masa depan adalah dimensi kemampuan dinamis yang secara khusus difokuskan pada layanan publik. Seperti kemampuan dinamis, kinerja inovasi juga merupakan salah satu cara untuk menghadapi kondisi stagnan di Badan Layanan Umum untuk meningkatkan efisiensi layanan (kinerja perusahaan dan organisasi). Oleh karena itu, bagaimana sebuah layanan publik dapat secara efektif menerapkan kemampuan dinamisnya dan mengembangkan kinerja inovasi untuk memberikan respons cepat terhadap lingkungan yang dinamis telah menjadi kebutuhan yang mendesak.Tujuan dari makalah ini adalah untuk membahas masalah yang disebutkan di atas. Untuk mendapatkan eksplorasi terbaik pada kemampuan dinamis, kinerja inovasi dan kinerja organisasi, kuesioner dibagikan kepada 100 responden dan menggunakan analisis SEM dengan Partial Least Square (PLS) untuk menganalisis hasil survei.Hasil menunjukkan bahwa kemampuan dinamis merupakan mekanisme dasar organisasi yang penting melalui mana manfaat kinerja inovasi diubah menjadi efek kinerja di tingkat perusahaan. Artinya, kemampuan dinamis meningkatkan kinerja inovasi organisasi. Sementara kemampuan dinamis, pada gilirannya, meningkatkan kinerja layanan publik dan memberikan keunggulan kompetitif.

---

In Indonesia agencification is practiced through the granting of autonomy to several community service centers (which main form of business is service), in the form of a Public Service Agency (BLU). The key success factors that need to be owned by the organization (Public Service Agency) to win the competition in the future are dynamic capability dimensions that are specifically focused on public service. As with dynamic capabilities, innovation performance is also one way to deal with stagnant conditions in the Public Service Agency to improve service efficiency (company and organizational performance). Hence, how a public service can effectively apply its dynamic capability and develop innovation performance in order to provide quick response to a dynamic environment has become an urgent need.

The purpose of this paper is to discuss the above-mentioned issues. In order to gain best exploration on dynamic capability, innovation performance and organizational performance, the questionnaires are distributed to 100 respondents and structural equation modeling (SEM) with Partial Least Square (PLS) is used to analyze the survey result.

The results indicate that dynamic capability is an important basic organizational mechanism through which the benefits of innovation performance are converted into performance effects at the corporate level. That is, dynamic capability enhances the innovation performance of organizations. While dynamic capability, in turn, increases public service performance and provides competitive advantages."

"Skripsi ini menggambarkan bagaimana penerapan pelayanan prima pada pelayanan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Kegiatan pendaftaran tanah ini penting demi menjamin kepastian hukum bagi setiap pemegang hak atas suatu bidang tanah demi menghindari terjadinya sengketa tanah di kemudian hari. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif teori pelayanan prima pada pelayanan pendaftaran tanah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan prima pada pelayanan pendaftaran tanah sudah cukup baik. Saran dari penelitian ini adalah sosialisasi akan pelayanan pendaftaran tanah perlu digalakkan, menjalin komunikasi yang baik dengan pemohon, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai serta memberdayakan sarana pengaduan kemudian menindaklanjuti saran dan kritik yang masuk.

---

This thesis was meant to describe service excellence on land registry service in Kantor Pertanahan Bogor Regency. Land registration held a vital role in maintaining law supremacy for all rightful owner of the land, and in order to avoid conflict in the future. This research is a quantitative research with descricption of service excellence theory on land registry service. The result showed that service excellence on land registry service was well implemented. Researcher suggestion was to socialize the service, maintaining communication with applicant, education to officers and cultivate complaint mechanism regarding complaint and other constructive suggestion."

"

Penelitian ini melihat dampak penerapan Performance Related-Pay (PRP) terhadap performa Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menangani aduan masyarakat melalui Aplikasi Citizen Relation Management (CRM) di DKI Jakarta. Aplikasi CRM merupakan aplikasi yang dikembangkan dan dikelola oleh Jakarta Smart City (JSC) untuk mempermudah ASN menangani aduan masyarakat. Penelitian ini menganalisis data panel jumlah rasio laporan aduan selesai di 267 kelurahan selama bulan Januari 2016 hingga bulan Desember 2019. Dengan menggunakan pendekatan difference-in-differences (DID), penelitian ini menemukan bahwa secara rata-rata, setelah adanya kebijakan PRP, terjadi peningkatan tren jumlah rasio laporan selesai atau penanganan aduan di kelurahan-kelurahan rawan banjir sebesar 6,53% dengan tingkat signifikansi pada tingkat 1%. Selanjutnya, efek kebijakan PRP ditemukan positif namun lebih rendah pada saat kelurahan rawan banjir berada di dekat daerah aliran sungai dibandingkan dengan kelurahan rawan banjir yang tidak berada di dekat daerah aliran sungai. Temuan penelitian ini mendukung literatur yang menjelaskan bahwa PRP akan memotivasi pemberi layanan publik dalam meningkatkan performa mereka.

---

This research views the effect of Performance Related-Pay (PRP) policy towards civil servants performance on handling citizen complaints through the Citizen Relation Management (CRM) application in DKI Jakarta. CRM application developed and managed by Jakarta Smart City (JSC) for civil servants to effectively handle public complaints. This research analyzes panel data on total ratio data of complaint reports solved in 267 urban villages from January 2016 to December 2019. By using the difference-in-differences (DID) approach, the findings of this research show that after implementing the PRP policy, there was a 6,53% increase in the trend of solving the complaints in urban villages that are prone to flooding with a significance level of 1%. Furthermore, the effect of the PRP policy was shown to be lower on urban villages that are located close by the river, compared to the urban villages that are located far from the river.  The findings of this research support previous literature studies, that found PRP motivates civil servants to increase their work performance.

 

"

"Permintaan masyarakat akan pelayanan publik yang memadai semakin meningkat seiring dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Mal Pelayanan Publik (MPP) hadir sebagai upaya mengintegrasikan pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik. Penelitian ini mengkaji tentang kualitas pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga berdasarkan penilaian penguna untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima oleh pengguna layanan. Penelitian ini menggunakan teori Service Quality (SERVQUAL) dari Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) dengan lima dimensi mencakup dimensi tangible, responsiveness, reliability, assurance, dan empathy untuk mengukur kualitas pelayanan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan gap analysis untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima oleh pengguna dilanjutkan dengan penyajian diagram kartesius untuk mengetahui pencapaian dari setiap indikator sekaligus sebagai tolak ukur untuk melakukan perbaikan maupun pengembangan mutu pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method melalui survei kepada 100 responden, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga adalah baik, meskipun masih terdapat gap antara harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima pengguna sehingga diperlukan upaya perbaikan dan pengembangan pada beberapa indikator khususnya yang berkaitan dengan sosialisasi dan daya tanggap petugas layanan.

---

The public's demand for adequate public services is increasing along with the many needs that must be met. Public Service Mall (MPP) exists as an effort to integrate services in the context of providing better public services. This research examines the quality of public services at Public Service Malls in Purbalingga Regency based on user assessments to determine the gap between expectations and the reality of services received by service users. This study uses the theory of Service Quality (SERVQUAL) from Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) with five dimensions including tangible, responsiveness, reliability, assurance, and empathy to measure service quality. In addition, this study also uses gap analysis to find out the gap between expectations and the reality of services received by service users, followed the presentation of a Cartesian diagram to determine the achievements of each indicator as well as a benchmark for making improvements and developing services quality. This research uses a quantitative approach with mixed method data collection techniques through surveys to 100 respondents, in- depth interviews, observation, and documentation. The results showed that the quality of public services at Public Service Malls in Purbalingga Regency was in the good category, although there was still a gap between expectations and the reality of the service received by users, so efforts to improve and develop the implementation of Public Service Malls in Purbalingga Regency were needed on several indicators, especially those related to socialization and responsiveness of service officers."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara corporate governance dan karakteristik keuangan terhadap CSR disclosure pada perusahaan-perusahaan Indonesia tahun 2010 - 2014. Pada penelitian ini ESGD score menjadi proxi untuk CSR disclosure sebagai variabel dependen sedangkan variabel independen dari sisi corporate governance dan karakteristik keuangan adalah company's size, financial leverage, profitabilitas (ROE dan ROS), board's size, board's meetings, board's age, kehadiran women on board, board's composition, dan board's commitment to CSR. Sampel pada penelitian ini diwakili oleh 52 perusahaan di 9 sektor industri yang secara konsisten memiliki ESGD score yang telah dihitung oleh Bloomberg setiap tahunnya. Teknik regresi yang digunakan adalah regresi linear sederhana.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa board's meeting, board's average age, dan board's composition secara positif dan signifikan mempengaruhi CSR disclosure dimana ROS secara negatif signifikan mempengaruhi CSR disclosure. Namun, company's size, board's size, dan kehadiran women on board secara positif namun tidak signifikan mempengaruhi CSR disclosure, selebihnya financial leverage, ROE, dan board's commitment to CSR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap CSR disclosure.

---

This study aims to investigate the influence between corporate governance and financial characteristics on CSR disclosure in Indonesia 2010 - 2014.ESGD score was used to be the proxy of CSR disclosure calculated by Bloomberg as a dependent variable where independent variables represented by corporate governance and financial characteristics consist of company's size, financial leverage, profitability (ROE and ROS), board's size, board's meetings, board's average age, presence of women on board, board's composition, and board's commitment to CSR. The samples of the study are from 52 companies in 9 different sectors that consistently publish its ESGD score. A simple regression is incorporated to investigate the association of corporate characteristics with CSR disclosure.

The results indicate that board's meetings, board's average age, and board's composition were found to have a positive, significant influence on CSR disclosure where ROS has a negative, significant influence on CSR disclosure. However, company's size, board's size, and presence of women on board positively and insignificantly influence CSR disclosure and financial leverage, ROE as well as board's commitment to CSR have a negative, insignificant influence on CSR disclosure."