Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study aims to scrutinise the transport performance and authenticity as one of the elementsin tourism attributes in relation with behavioural intention. Utilising quantitative approach; datacollected from survey of 384 overseas tourists were used to clarify the research proposition. The studysuggests that transport performance may emerge as one of organic image elements for destinationbrand identity formation, influences cognitive image of overseas tourist but insignificant on tourist’sbehavioural intention. In addition, future spectrum of the transport development in relation withauthenticity indicates its importance for not damaging the destination’s overall profile."

"Tesis ini membahas mengenai aspek hukum perlindungan konsumen pengguna jasa angkutan umum jenis angkot di Jakarta. Salah salah satu jasa yang paling sering digunakan atau dinikmati konsumen adalah jasa transportasi angkutan umum jenis angkot yang ada di Jakarta. Konsumen sebagai pengguna jasa transportasi jenis angkot sejatinya mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum dan pelayanan maksimal. Pentingnya jaminan pemenuhan hak konsumen atas pengguna jasa angkutan umum jenis angkot di DKI Jakarta ini sebenarnya sudah dalam status yang menghawatirkan. Buruknya kualitas pelayanan angkutan umum di perkotaan tidak bisa dilihat secara sektoral saja. Akan tetapi melibatkan semua stakeholder, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai konsumen tentunya. Salah satu langkah yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membenahi karut marutnya transportasi yakni dengan membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi angkutan umum di Jakarta. UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal termasuk keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Disamping itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi: jaringan pelayanan angkutan jalan, jaringan prasarana angkutan jalan, fasilitas perlengkapan jalan, keselamatan, dan sumber daya manusia (SDM) untuk daerah Provinsi dan untuk daerah Kabupaten/Kota ditambah dengan fasilitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Serta juga diatur secara tersirat dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai, dan Danau Serta Penyeberangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta meliputi sarana dan prasarana serta kewajiban pengemudi kendaraan angkutan umum. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pengaturan mengenai hak-hak konsumen dan kewajibankewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Disamping itu juga terdapat upaya hukum penyelesaian sengketa dan pengaturan mengenai sanksinya.

---

This thesis discusses the aspects of consumer protection law type "angkot" of public transport users in Jakarta. Among one of the most frequently used services or the services enjoyed by consumers is the kind of public transportation types of "Angkot" in Jakarta. Consumers as users of transport services actually have the right kind of public transportation to get legal protection and maximum service. Importance of ensuring the fulfillment of the rights of consumers over public transport users types of "Angkot" in Jakarta is already in a worrying state. The poor quality of public transport services in the urban sector cannot be seen alone. However, involving all stakeholders, ranging from government, business, and society as a consumer of course. One of the steps that must be performed in Jakarta Provincial Government to fix the distorted chaotic transport is by making minimum service standards (MSS) for public transport in Jakarta. Law. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transportation requires that public transport companies must meet minimum service standards including security, safety, comfort, affordability, equality, and regularity. Besides, it is also the Minister of Transportation Regulation Number 81 Year 2011 about Minimum Service Standards Provincial Transportation Sector and District / City which includes: road transport network services, network infrastructure, road transport, road equipment facilities, safety, and human resources (HR ) for the region and the province to the Regency / City coupled with testing of motor vehicle service facilities. As well as implicitly stipulated in the Regulation of DKI Jakarta No. 12 Year 2003 on Traffic and Road Transport, Railways, Rivers, and Lakes Crossing well as in the province of Rizal include infrastructure and public transport vehicle drivers obligations. Based on Law no. 8 of 1999 on Consumer Protection and the Law. 22 of 2009 on Traffic and Transportation are arrangements regarding consumer rights and obligations that must be met businesses in operation. Besides, there is also a legal remedy and dispute resolution arrangements regarding sanctions."

"Jakarta dihadapkan pada masalah transportasi yang berkaitan dengan kemacetan, jumlah kendaraan pribadi yang terus bertambah, polusi udara yang semakin parah, dampak negatif polusi udara bagi kesehatan, kerugian finansial dan waktu akibat kemacetan, serta pemborosan bahan bakar. Salah satu alternatif dalam menyelesaikan masalah kemacetan sekaligus polusi perkotaan adalah dengan elektrifikasi armada bus pada sistem Bus Rapid Transit (BRT) Transjakarta dengan mengganti armada bus existing yaitu bus diesel dan CNG dengan bus listrik. Keuntungan menggunakan bus listrik dibandingkan dengan mesin konvensional atau Internal Combustion Engine antara lain tidak bising, lebih efisien, bisa mengurangi pemakaian bahan bakar minyak sehingga secara langsung mengurangi emisi Gas Rumah Kaca. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan ekonomi penerapan bus listrik pada sistem BRT Transjakarta berdasarkan profil rute bus yaitu kecepatan, elevasi jalan, jarak dan waktu perjalanan untuk mendapatkan estimasi konsumsi energi dengan model matematis. Data profil rute diperoleh dengan memanfaatkan sensor Global Positioning System (GPS) pada smartphone dan software GPS logger berbasis android. Penilaian kelayakan investasi menggunakan perhitungan Total Cost of Ownership (TCO), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan Payback Period. Hasil analisis berdasarkan asumsi siklus hidup 15 tahun, MARR 10% dan bunga 6% menunjukkan bahwa bus listrik masih memenuhi kelayakan ekonomi dengan NPV 292 milyar rupiah, IRR 14% dan payback period selama 8 tahun.

---

Jakarta is facing transportation problems related to congestion, the increasing number of private vehicles, severe air pollution, negative impact of air pollution, waste of fuel, financial losses and time because of congestion. One alternative to solve the problem of congestion, as well as urban pollution, is by electrification of the bus fleet on the TransJakarta Bus Rapid Transit (BRT) system by replacing the existing fleet of buses i.e. diesel buses and CNG with electric buses. The advantage of using an electric bus compared to a conventional engine or Internal Combustion Engine, are, less noise, more efficient, can reduce the use of fuel oil so that it directly reduces greenhouse gas emissions. This study aims to analyze the economic feasibility of applying electric buses on the TransJakarta BRT system based on bus route profiles, namely speed, road elevation, distance, and travel time to obtain estimations of energy consumption with a mathematical model. Route profile data is obtained by utilizing the Global Positioning System (GPS) sensors on smartphones and Android-based GPS logger software. The assessment of investment feasibility uses the calculation of Total Cost of Ownership (TCO), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) and Payback Period. The analysis results are based on the assumption of a 15-year life cycle, 10% MARR and 6% interest indicating that the electric bus still meets economic feasibility with NPV 292 billion rupiahs, 14% IRR and an 8-year payback period."

"Penelitian ini membahas efek pembangunan stasiun MRT pada perkembangan area residensial dan komersial terhadap penerimaan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan model yang komprehensif dalam menyediakan usulan kebijakan untuk pengembangan MRT Jakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah simulasi berbasis sistem dinamis. Hasil penelitian mengusulkan pada pemerintah mengenai kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 5% dan besaran subsidi 10% dari pajak tersebut untuk MRT.

---

This research is focusing on development effects of MRT station on residential and commercial area development to the tax revenue. The purpose of this research is to provide policy recommendations for MRT Jakarta development. The Method used here is the system dynamic simulation. The results suggested the government's policy on land tax increases by 5% and 10% from the tax for MRT subsidy."

"ABSTRACTAnalisis kebutuhan armada angkutan umum berbasis jalan pada lingkup trayek ditinjau menggunakan permintaan tertinggi pada trayek sehingga mungkin terdapat potensi kelebihan pasokan jika perbedaan permintaan cukup drastis di tiap segmen trayek. Sehingga, penelitian ini mencoba menjawab apakah terdapat potensi kelebihan pasokan, seberapa signifikan perbedaan hasil perhitungan jumlah armada pada lingkup trayek dengan lingkup jaringan, dan implikasinya pada karakteristik operasional headway dan faktor muat. Penelitian dilakukan dengan membangun perangkat bantu analisis. Kemudian dengan perangkat tersebut jumlah armada tiap trayek dihitung dengan permintaan tertinggi tiap trayeknya, selanjutnya kapasitas statis tiap segmen dihitung dan dianalisis efisiensinya pada jaringan dengan parameter faktor muat rerata seluruh segmen. Jika faktor muat rerata berada dibawah nilai ideal dari rujukan, maka kebutuhan armada di tiap trayek akan dioptimasi dengan Metode Heuristik dan Metode Generalized Reduced Gradient (GRG). Hasil menunjukkan, perhitungan jumlah armada dengan lingkup trayek membutuhkan 2257 hingga 3578 armada dan lingkup jaringan membutuhkan 1644 hingga 2673 armada. Headway rerata perhitungan lingkup trayek adalah 3 menit dan hasil lingkup jaringan adalah 5 menit. Hasil perhitungan lingkup trayek untuk faktor muat rerata adalah sebesar 38%, lebih rendah ketimbang hasil lingkup jaringan yaitu 79%. Metode terbaik untuk optimasi jumlah armada pada lingkup jaringan adalah Metode GRG dengan titik awal iterasi adalah hasil perhitungan jumlah armada dari Metode Heuristik.  Dari penelitian ini, perangkat bantu analisis telah dikembangkan, juga dapat disimpulkan terdapat kelebihan pasokan sebesar 54% jumlah armada dengan perhitungan jumlah armada lingkup trayek dibandingkan dengan lingkup jaringan, serta karakteristik operasional headway dan faktor muat rerata lingkup jaringan lebih tinggi dibandingkan hasil perhitungan lingkup trayek.

---

ABSTRACTFleet number calculation on a route scope is using a highest demand on the route segment so that there may be excess supply potential if the demand difference is quite drastic in each of route segment. Thus, this study attempts to answer whether there is an oversupply potential, how significant the result difference between fleet calculations on the scope of the route with the network scope, and the implications on the operational characteristics of the headway and load factors. The research was conducted by building analytical tools. Then the tool calculates the number of fleets per route, then the static capacity of each segment is calculated and its efficiency on the network is analyzed with the average load factor of all segments parameter. If the average load factor is below the ideal value, then the fleet number in each route will be optimized with the Heuristic Method and Generalized Reduced Gradient (GRG) Method. The results show, the calculation of the number of fleets with the scope of the route requires 2257 to 3578 fleets and the scope of the network requires 1644 to 2673 fleet. The average headway of the route scope calculation is 3 minutes and the result of the network scope is 5 minutes. The calculation of route scope for average load factor is 38%, lower than the result of network scope that is 79%. The best method for optimizing the number of fleets on a network's scope is the GRG Method with the starting point of the iteration is the calculation results of the Heuristic Method. From this research, the analytical tool has been developed. Also from the research, it can be concluded that there is an oversupply about 54% of the fleet number calculations based on the route scope compared to the network scope, and the operational characteristics of the headway and the load factor of the network scope is higher than the route scope calculation."

"Angkutan kota selalu menjadi permasalahan transportasi perkotaan dikarenakan jumlah yang tidak seimbang dan tidak teraturnya waktu dan tempat berhenti yang sering membuat kemacetan di jalan raya. Tak terkecuali di jalan Margonda denga jumlah angkutan umum yang lewat sangat banyak dengan dilewati 6 trayek. Untuk itu diperlukan evaluasi apakah keadaaan eksisting angkutan umum yang lewat di jalan Margonda Raya masih memenuhi standar. Hasil evaluasi angkutan umum menunjukkan bahwa angkutan umum tidak memenuhi standar baik dari segi faktor muatan maupun dari headway kendaraan. Diperlukan perencanaan ulang bukan hanya dari evaluasi dengan mempertimbangkan moda lain sehingga menghasilkan sistem angkutan umum yang efektif.

---

"Angkot" has always been huge problem of urban transport due unbalanced amount between demand and supply and irregular time and random place to stop which often create traffic jams on the street. Such as ?Jalan Margonda Raya? is one of the biggest impact by high amount and habitual to stop and park their car to wait a passenger. Because of that impact, it required an evaluation which still meet the standards or not. Results of the evaluation shows that public transportation does not meet the standards both in terms of load factor and vehicle headway . Re-planning is required for urban transport which operates which condsider another kind of public transport for resulting an effective public transport system."