Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan terjadinya pungli dalam kegiatan penindakan pelanggar lalu lintas di Indonesia adalah dengan menerapkan sistem tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan upaya digitalisasi dari proses tilang dengan memanfaatkan suatu teknologi informasi yang diharapkan menjadi inovasi dalam manajemen penindakan pelanggaran lalu lintas. Namun, dalam implementasinya masih banyak keluhan masyarakat/warga mengenai bagaimana berjalannya sistem ETLE ini oleh Polda Metro Jaya sehingga membuat timbulnya ketidakpercayaan publik. Terkait hal tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepercayaan terhadap Polda Metro Jaya dalam Pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di DKI Jakarta. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu mixed method dengan memperoleh data kuantitatif dan kualitatif melalui survei dan wawancara mendalam. Survei dilakukan secara daring maupun secara luring dengan menggunakan platform google form yang menghasilkan 424 responden penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polda Metro Jaya dalam Pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di DKI Jakarta termasuk dalam kategori sedang dengan persentase 55,40% yang diperoleh dari komputasi tiga dimensi dalam penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi oleh Polda Metro Jaya dalam melakukan perbaikan kinerja dan sistem dalam pemberlakuan ETLE di DKI Jakarta agar tentunya dapat meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap instansi.

---

One of the efforts that can be made to overcome the problem of extortion in traffic violations in Indonesia is to implement an electronic ticket system. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) is an effort to digitize the ticket process by utilizing an information technology that is expected to be an innovation in the management of traffic violations. However, in practice there are still many complaints from the public/citizens about how the ETLE system is running by Polda Metro Jaya, causing public distrust. Related to this, the purpose of conducting this research is to analyze the level of trust in Polda Metro Jaya in the Implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in DKI Jakarta. The data collection technique in this study, namely the mixed method by obtaining quantitative and qualitative data through surveys and in-depth interviews. The survey was conducted both online and offline using the Google Forms platform which resulted in 424 research respondents. The results showed that the level of public trust in Polda Metro Jaya in the Implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in DKI Jakarta was in the medium category with a percentage of 55.40% which was obtained from three-dimensional computing in the study. It is hoped that this research can become a reference for Polda Metro Jaya in improving performance and systems in implementing ETLE in DKI Jakarta so that of course it can increase the level of public trust."

"Tugas karya akhir ini membahas tentang pengendalian internal terhadap siklus pendapatan pada StartUp PQR. Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah mengevaluasi pengendalian internal pada siklus pendapatan yang diterapkan dan melakukan analisis berdasarkan kerangka pengendalian internal COSO. Penelitian dilakukan dengan cara mengobervasi aktifitas perusahaan dan melakukan wawancara. Penelitian ini akan difokuskan kepada siklus pendapatan StartUp PQR. Hasil observasi menunjukkan bahwa pengendalian internal StartUp PQR berdasarkan kerangka COSO sudah berjalan dengan cukup baik. Peran inkubator bisnis dalam aktvitas pengendalian sangat besar, sehingga menghasilkan kontrol yang efektif. Hasil penelitian menyarankan untuk mulai menggunakan jurnal voucher sebagai dasar pencatatan pendapatan dan menyarankan agar CEO melakukan pengawasan secara berkala kepada tim keuangan.

---

This final project discusses the internal control of the revenue cycle at StartUp PQR. The purpose of this final project is to evaluate the internal control in the revenue cycle that is applied and perform an analysis based on the COSO internal control framework. The research was conducted by observing the company's activities and conducting interviews. This research will focus on the PQR StartUp revenue cycle. The observation results show that the internal control of StartUp PQR based on the COSO framework has been running quite well. The role of business incubators in control activities is very large, resulting in effective control. The results of the study suggest starting to use journal voucher as a basis for record revenue and suggest that the CEO conducts periodic supervision of the finance team."

"Laporan magang ini bertujuan untuk melakukan evaluasi prosedur pengujian efektivitas operasional dari pengendalian internal atas transaksi jual beli obligasi pemerintah berdasarkan standar J-SOX. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan praktik pengujian yang dilakukan oleh KAP KWK dengan kerangka kerja penilaian process-level control yang diterangkan dalam standar J-SOX. Praktik pengujian yang dilakukan evaluasi secara garis besar mencakup kegiatan identifikasi proses bisnis yang termasuk ke dalam scope penilaian, kegiatan identifikasi risiko salah saji dan pengendalian yang memitigasi risiko dalam proses bisnis, dan kegiatan menilai efektivitas operasional process-level controls. Hasil dari evaluasi yang dilakukan menyimpulkan bahwa praktik pengujian efektivitas operasional pengendalian internal yang dilakukan oleh KAP KWK telah sesuai dengan kerangka kerja penilaian process-level controls dari standar J-SOX.

---

This internship report aims to evaluate the procedures for testing the operational effectiveness of internal controls over government bond trading transactions based on J-SOX standards. This evaluation is carried out by comparing the testing practices conducted by KAP KWK with the process-level control assessment framework described in the J-SOX standards. The testing practices evaluated broadly include activities such as identifying business processes within the scope of the assessment, identifying the risks of misstatement and the controls that mitigate these risks in business processes, and assessing the operational effectiveness of process-level controls. The results of the evaluation concluded that the practices for testing the operational effectiveness of internal controls conducted by KAP KWK are in accordance with the process-level controls assessment framework from the J-SOX standards."

"Pengadaan sektor publik merupakan salah satu isu strategis di Indonesia karena merupakan fungsi yang mendukung jalannya pelayanan publik. Salah satu prioritas strategis pemerintah adalah mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, dimana pemerintah mendorong pelaksanaan pengadaan berkelanjutan pada sektor publik sesuai dengan regulasi dan prioritas nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penguatan tata kelola pengadaan diantaranya pelaksanaan audit pengadaan yang efektif untuk meminimalisasi konflik keagenan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat umum sebagai pemangku kepentingan. Tujuan penelitian ini adalah menguji hubungan antara efektivitas audit internal dan pengadaan berkelanjutan pada sektor publik, serta faktor determinan yang dapat mendukung efektivitas audit internal pada sektor publik diantaranya kompetensi auditor, peran auditor eksternal, komite audit dan dukungan manajemen puncak. Dengan menggunakan sampel penelitian sebanyak 204 auditor internal dan pejabat pengadaan pada 66 kementerian dan lembaga di Indonesia, penelitian ini menggunakan PLS-SEM dimana hasilnya menunjukkan bahwa efektivitas audit internal dapat meningkatkan pelaksanaan pengadaan berkelanjutan pada sektor publik, dan kompetensi auditor, peran auditor eksternal, komite audit serta dukungan manajemen puncak merupakan faktor determinan dari efektivitas audit internal. Hasil penelitian ini mendukung studi terdahulu mengenai pengaruh efektivitas audit internal terhadap fungsi strategis dalam suatu organisasi.

---

Public procurement is a strategic issue in Indonesia because it supports the functioning of public services. One of the government's strategic priorities is to achieve sustainable development goals, where the government promotes sustainable procurement in the public sector according to national regulations and priorities. One of the efforts to strengthen procurement governance includes conducting effective procurement audits to minimize agency conflicts between the government as the agent and the general public as stakeholders. This study aims to examine the relationship between the effectiveness of internal audits and sustainable procurement in the public sector, as well as the determinants that can support the effectiveness of internal audits in the public sector, including auditor competence, the role of external auditors, audit committees, and top management support. Using a research sample of 204 internal auditors and procurement officials from 66 ministries and agencies in Indonesia, this study employs PLS-SEM, which shows that the effectiveness of internal audits can enhance sustainable procurement in the public sector. Furthermore, auditor competence, the role of external auditors, audit committees, and top management support are determinants of internal audit effectiveness. The results of this study support previous research on the impact of internal audit effectiveness on strategic functions within an organization."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dijalankan di Kementerian XYZ dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk mengoptimalkan pengendalian internal pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah diterapkan. Penelitian ini dilatarbelakangi karena rendahnya indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa serta temuan hasil audit berupa kelebihan pembayaran dan keterlambatan pekerjaan di tahun 2020 pada Kementerian XYZ. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari melalui studi kepustakaan dan wawancara kepada Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen dan auditor internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan pengendalian internal pada komponen penilaian risiko dan kegiatan pengendalian dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada komponen penilaian risiko, kelemahan disebabkan Kementerian XYZ belum menjalankan identifikasi dan analisis risiko. Pada komponen kegiatan pengendalian, kelemahan disebabkan kegiatan pengendalian yang ada belum berbasis risiko sehingga reviu kinerja atas instansi, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian fisik atas aset, pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, dan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya masih belum efektif mengatasi risiko yang ada.

---

The purpose of this research is to evaluate the implementation of internal control system in government procurement of goods and services at XYZ Ministry and give recommendations in ways to optimize its internal control. This research is based on the fact that low of goods and services procurement governance index and audit findings in the form of overpayments and work delays in 2020. The method of this research is descriptive analysis in the form of case study. The data were obtained from library research and interviews with respondents such as Procurement Officer, Commitment-Making Officer and internal auditor. The results showed that still found the weaknesses in risk assessment and control activity component. In risk assessment component, the weaknesses come from XYZ Ministry has not carried out risk identification and risk analysis. In control activity component, the weaknesses are caused by existing control activities are not yet based on risk, so performance review of agencies, development of human resources, physical control over assets, segregation of duties, authorization of important transactions and events, accurate and timely recording of transactions and events, and accountability for resources and records have not been effective in overcoming the existing risk."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah dan kualitas inspektorat, serta kualitas inspektorat sebagai pemoderasi karakteristik pemerintah terhadap kualitas pengendalian intern pemerintahan . Penelitian ini menggunakan observasi di 32 kementerian tahun 2012 ndash; 2014. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data panel, pengujian menggunakan model efek random. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pemerintah yang terdiri dari ukuran dan kompleksitas memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas pengendalian intern pemerintah, sedangkan kualitas inspektorat yang terdiri dari kualitas inspektur jenderal dan auditor internal kementerian, hanya auditor internal kementerian yang terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas pengendalian intern pemerintah. Pada hubungan moderasi hanya auditor internal kementerian yang terbukti berpengaruh memoderasi hubungan ukuran terhadap kualitas pengendalian intern pemerintah.

---

The aim of this study is to analyze the governmental characteristics, inspectorate rsquo s quality, and inspectorates quality as a moderation to governmental internal control quality. Sample of this study are 32 ministries in 2012 ndash 2014. The results show that the size and complexity as the governmental characterisctis have negative effect to the quality of government rsquo s internal control. Furthermore, the quality inspectorate consisting of quality inspectors and internal auditors, internal auditors only proven effect positively to the quality of government rsquo s internal control. Nevertheless, the quality of the inspectorate is not proven to moderate the relationship of quality of government rsquo s internal control."

"ABSTRAKPergeseran kewenangan yang lebih luas dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah harus diimbangi dengan pengawasan untuk menjamin efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan atribusi kewenangan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah APIP untuk melaksanakan pengawasan. Eksistensi APIP diperlukan sebagai akibat dari meningkatnya tingkat korupsi dalam pemerintahan daerah. Penelitian ini mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan kedudukan, kewenangan dan eksistensi APIP di daerah serta bagaimana upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam penguatan APIP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian didapat bahwa belum terbentuknya Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagai amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 untuk melakukan pengawasan umum dan teknis pemerintahan kabupaten/kota menjadikan belum efektifnya pengawasan. Kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Inspektorat Provinsi yang juga telah mempunyai beban kerja melakukan pengawasan terhadap perangkat daerahnya. Kondisi ini berpotensi luputnya obyek pengawasan apabila tidak didukung koodinasi yang intensif antar APIP. Dengan mengkaji pengaturan kedudukan dan kewenangan APIP daerah, penegakan prinsip independensi dan obyektifitas APIP sangat dipengaruhi oleh komitmen kepala daerah. Eksistensi APIP di daerah yang diteliti belum didukung dengan jumlah SDM auditor yang ideal, anggaran belum memadai, terdapat dualisme jabatan pengawas dalam inspektorat, kapabilitas APIP belum di level 3 serta belum adanya auditor investigatif untuk menjalankan amanah UU Nomor 30 Tahun 2014 dalam melakukan pengawasan penyalahgunaan wewenang. Dari analisis tersebut dikemukakan rekomendasi perlunya membuka akses pelaporan pengawasan oleh APIP daerah kepada jenjang pemerintahan yang lebih tinggi agar terwujud efektifitas pengawasan; independensi APIP diwujudkan dengan pembentukan tim ad hoc dalam pengisian dan pemberhentian jabatan inspektur dan auditor; dan perlunya peningkatan kapabilitas APIP.

---

ABSTRACTThe shift of wider authority to regional governments in the implementation of regional autonomy requires scrutiny to ensure the efficiency and effectiveness of local governance. Law Number 23 Year 2014 on Regional Government provides attribution of authority to the Government Internal Supervisory Apparatus APIP to exercise oversight. The formulation of this research problem is how to regulate the position of authority existence of APIP in some regions to the success of supervision of local government administration and how the effort have been made by the government in strengthening APIP. This research is normative law by using primary and secondary data. The result of the study shows that the regulation of APIP authority extension in conducting supervision of the city district government so that the potential overlap and miss the object if not supported by the intensive, sustainable and meticulous between APIP. By examining the position and authority of APIP area, the enforcement of the principle of independence and objectivity of APIP is influenced by the commitment of the head of region and on the other hand, the existence of APIP in the region has not been supported by the ideal number of HR auditors, inadequate budget, there is dualism in inspectorate position and the capability of APIP is still not reaching level 3. From the analysis, it was submitted a recommendation to open access monitoring reporting to higher level of government, in the form of ad hoc team for charging and dismissing inspectors and auditor so that it is not directly in the control of the regional head and the need to increase the capability of APIP"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, dari sejak tahap persiapan/perencanaan kebutuhan, proses pengadaan, dan pengendalian internal pada tahap pelaksanaan pengadaan, terhadap capaian kinerja pengadaan barang/jasa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan kebutuhan, evaluasi penetapan pemenang pada proses pengadaan barang/jasa, dan pengendalian internal belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini berdampak pada capaian kinerja pengadaan barang/jasa yang tidak maksimal dikarenakan terdapat beberapa output yang tidak memenuhi spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh pengguna sehingga tingkat kepuasan dari pengguna tidak optimal.

---

The aims of this research is to analyze the impact of the mechanism of e procurement practices in governmental sector, since the preparation procurement plan phase, procurement process, and internal control on procurement process, to the performance of procurement. This research is using descriptive analysis method with study case approach. The results of this study indicate that the mechanism of procurement plan, the evaluation of bidding to conclude the tender winner, and the internal control on procurement, have not implemented optimally. This, however, have impact to the performance of the procurement which is not achieved the maximum result since some outputs are not met the specification technic required so it leads to the low rate of users satisfaction."