Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas standar prosedur dan operasional (SPO) pemeriksaan transaksi keuangan PPATK serta membandingkannya dengan standar audit investigasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diidentifikasi 9 (sembilan) kekuatan dan 6 (enam) kelemahan dari SPO serta pelaksanaan kegiatan pemeriksaan transaksi keuangan di PPATK saat ini. Berdasarkan persepsi responden, diketahui apabila standar audit investigasi dapat diterapkan di PPATK maka diharapkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan transaksi keuangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

---

ABSTRACTThis research aims to evaluate the standard operating procedures on examination of financial transactions on PPATK and to analyze its comparison to standard of audit investigation. The method used in this research is a qualitative descriptive analysis using questionnaires and interviews. Based on the results, it can be identified 9 strengths and 6 weaknesses of standard operating procedures on examination in PPATK at present time. Based on respondents' perceptions, it is known that if the standards of audit investigation can be applied on PPATK then it is expected that the examination of financial transactions will be more effective and efficient"

"ABSTRAKSejalan dengan penyehatan dan penyempurnaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), timbuldengan gencar isu mengenai komersialisasi dan privatisasi BUMN ¡su yang melanda duniadewasa ini. baik pro maupun kontra, permasalaliannya ada pada penngkatan produktivitas danefisiensi BUfvIN. Menghadapi permasalahan ini kemudian timbul berbagai kebijakan danstrategi kemudian yang diterapkan dan ditingkatkan. Kebijakan yang ditempuh manajernenantara lain dengan menìngkatkan segi pengawasan dan pengendalian.Setiap manajemen instansi atau BUMN bertanggung jawab mengkoordinasi dan mengendalikansemua operasi yang berbeda di bawah tanggung jawabnya dan mengusahakan agar memperolehhasil yang optimal dengan meminimaLisasikan kekurangan yang ada. Menurut lnstruksiPresiden Nomor : 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Sistempengendalian yang dterapkan oleh manajemen dapat meningkatkan efektivitas dan efísiensinyameialui pengawasan melekat (built in control) dan pengawasan fungsional.Terdapat berbagai ragam pengertian pengawasan. Pengertian melekat dimaksudkan kewajibanpengawasan yang melekat pada diri si pengawas selaku pimpinan/atasan pada tiap tingkatorganisasi baik yang struktural maupun fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasanyang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan. Tolak ukur penilaian kesehatan BUMN/perusahaan adalah rentabilitas, likuiditas, dansoivabilitas (RLS).Serta indikator tambahan yang ditetapkan dari tahun ke tahun dalam Pspat Umum pemegangsabam/RUPS.Agar dapat meningkatkan RLS ini untuk mencapai predikat sangat sehat, maka perusahaanhas-us rneningkatkan efisiensi, kehematan, produktivitas dan efektivitas. Untuk mencapai haltersebut, salah satu jalan adalab dengan menìngkatkan pengawasan dan pengendalianSPI dapat berperan positip dalam usaha peningkatan sistern pengendalian, dengan jalanmemberikan informasi kondisi kelemahan dan merekomendasikan berbagai perbaikannya. Jenisaudit yang dapat dilakukan dalam Audit Manajemen.Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan fungsional dimana aparat SPI mempunyaitugas pokok dibidang pemeriksaan.Pemeriksaan tersebut tidak terbatas pada bidang keuangan tetapi juga meliputi bidang teknismaupun bidang operasional.Hal tersebut bukan berarti meneampuri urusan pelaksanaan. Hal ini sejalan dengan kedudukanpara pemeriksa atau pengawas tbngsional sebag4i orang-orang yang menjalankan fungsi staffbukan fungsi line (pelaksana).Saran tindak yang konstruktifdirnaksud sebagal problem solving yaitu memecahkan persoalanpersoalan yang dihadapi termasuk didalamnya masalah-masalah lama yang belum terpecahkan.Banyak Perusahaan besar, Badan Pemerintah atau Instansi Pemerintahan Lainnya yang sudahmempunyai SPI namun belum bisa diharapkan keampuhannya. Hal ini kemungkinan disebabkankualitas para pemeriksa kurang diandalkan ata pegawal yang tidak mencukupi atau organisasiSPI kurang dikelola secara profesional. Terutama pada BUMN/lnstansi Pemerintah lainnyakebocoran-kebocoran, atau penyelewengan-penyelewengan kenangan negara masih saja terjadicukup besar. Adanya kecenderungan bahwa para personil pemeriksa di SPI bukanlah tenagaterpilij dan kapabel, dimana biasanya direkrut dari fungsi operasi yang tidak terpakai karenamelakukan suatu kesalahan atau kurang mampu melaksanakan tugas.Sementara itu keberadaan SPI itu sendiri belum diterima sebagai nitra kerja dalam memecahkansegala persoalan yang timbul dalam perusaiiaan oleh pimpinan perusahaan. Didalam prakteknyaSPI sering mendapat tantangan karena dinilai selalu mencari-cari kesalahan dalam melakukanpemeriksaan.Fenomena mengenai kualifikasi personil SPI ini memang menjadi the big trouble dítubuh SPI.Semestinya seorang pemeriksa mempunyai wawasan yang luas dan mendalam atas segalakegiatan yang diperiksanya. Namun pada kenyataannya masih banyak pemeriksa intern yangbuta akan seluk beluk kegiatan yang akan diperiksanya. Sehingga kadang-kadang pemeriksatelah membuang-buang waktu hanya untuk mengenali obyek pemeriksaan. Hal itu akanbertambah tidak menguntungkan dengan kualitas dan kapabilitas dan masing-masing pemeriksayang tidak merata babkan kurang memadai.Untuk mengatasi hal tersebut perlu diupayakan suatu mekanisme yang dapat menciptakantercapainya kondisi para personil SPI dengan tingkat kualitas yang memadai.Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah seperti dengan diberikannya pendidikan danfatihan secan berkesinambungan. Misalnya diberìkannya kursus atas setiap kegiatan diperusahaan, seminar atau penataran pemeriksaan dan sebagainya. Disamping itu pemberiankesempatan kepada para pemeriksa untuk meningkatkan kualitasnya dengan melanjutkan studiformal alcan mendorong dapat segera terwujucjnya tingkat kualitas personil SPI yang memadai.SPI PERTAMINA saat ini belum membuat mekanisme yang dapat menciptakan tercapainyasuatu kondisi dimana para pemeriksa sudah mencapai tingkat kualitas yang memadai, terutamakeharusari mengikuti pendidikan pemei-ìksaan dan kegiatan operasional yang diperiksa.Rekrutmen tenaga pemeriksa di SPJ PERTAM[NA belum dilakukan secara efektif, terutamauntuk jabatan Rikina keatas tidak dilakukan melalui proses seleksi yang ketat yang dapatmenyaiing tenaga-tenaga yang kapabel sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam persyaratanbagi pemeriksa di lingkungan SPI.Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan adalah denganmenerapkan sistem insentip bagi karyawan yang berprestasi tinggi, temasuk untuk parapemeriksa SPI sehingga lebih mendorong SPI untuk meningkatkan kinerja menjadi lebihproduktif Seyogianya SPI PERTAMINA melakukan evaluasi petaksanaan reward danpunishment.Perlu adanya upaya dan Dirut untuk menjelaskan tugas dan fùngsi SPI kepada seluruh satuanatau jajaran organisasi sedemikian nipa, sehingga benar-benar dimengei-ti dan dipahami, bahwapetugas SPI dalarn melakukan tugasnya pada dasarnya adalah untuk kepentingan DirekturUtama."

"Tesis ini membahas tentang fungsi pengawasan direktur independen dan dampaknya terhadap efisiensi perusahaan. Fungsi pengawasan direktur independen dianalisis dengan membandingkan pengaturan keberadaan direktur independen pada negara-negara di dunia khususnya di Amerika Serikat, Jepang, Malaysia dan Indonesia. Dari analisis tersebut diketahui bahwa dasar filosofis keberadaan direktur independen adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan berfungsi untuk mengawasi kepengurusan PT Persero Publik dari segala tindakan yang dapat merugikan pemegang saham minoritas. Keberadaan direktur independen berdampak efisien bagi PT Persero Publik sektor perbankan. Hal ini didasarkan pada studi yang dilakukan melalui teori Cost Benefit Analysis (CBA) terhadap laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara Tbk dan PT Bank Mandiri Tbk. Studi tersebut menunjukan kenaikan beban keuangan setelah diterapkannya direktur independen diimbangin dengan kenaikan pendapatan yang lebih besar dari sebelum diterapkannya direktur independen.

---

This thesis discusses the function of independent director oversight and its impact to company efficiency. Independent director oversight functions are analyzed by comparing the regulation of the existence of an independent director on the countries in the world especially United States, Japan, Malaysia and Indonesia. The analysis of basic philosophical it is known that, the presence of independent directors is to protect the interests of minority shareholders and supervise the management of Public Stated Own Enterprises from all actions that can harm minority shareholders. The existence of an independent director, impact efficiently to the Public Stated Own Enterprises in banking sector. It is based on a study conducted through the theory of the Cost Benefit Analysis (CBA) of PT Bank Tabungan Negara Tbk and PT Bank Mandiri Tbk financial statements. The study shows increase in financial burden after implementing the independent director but the increase revenue is greater than before implementing independent director."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan audit investigatif yang dilakukan oleh KAP dan mengidentifikasi indikator kualitas audit investigatif (IAQI) sebagai dasar evaluasi. Penelitian ini didasarkan pada beberapa fenomena antara lain peran dan reputasi akuntan publik dalam melakukan audit investigatif, dikeluarkannya standar audit investigasi baru oleh IAPI efektif 1 Januari 2022, serta teori dan penelitian sebelumnya untuk menguji rumusan masalah. Metode penjelasan sekuensial digunakan untuk menganalisis data kualitatif. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena berfokus pada membangun kerangka konseptual Kualitas Pemeriksaan Investigatif dan Indikatornya menggunakan pendekatan Jabareen (2009) dengan memodifikasi menjadi 7 (tujuh) tahap. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa KAP X telah melaksanakan pemeriksaan investigatif sesuai dengan standar jasa investigasi dan teori segitiga akuntansi forensik serta fraud theory approach , penelitian juga menghasilkan sebuah 6 elemen kerangka konseptual kualitas pemeriksaan investigatif dan 70 faktor yang menjadi indikator kualitas pemeriksaan investigatif, sedangkan dari hasil evaluasi terhadap penerapan indikator kualitas pemeriksaan investigatif, KAP X memenuhi 66 indikator dari 70 indikator yang ditetapkan hal ini menunjukkan bahwa KAP X telah memenuhi harapan dari theory inspired confidence.

---

The aim of this research is to evaluate the implementation of investigative audits conducted by audit firms and identify the investigative audit quality indicators (IAQIs) as a basis for evaluation. The research is based on several phenomena, including the role and reputation of public accountants in conducting investigative audits, the issuance of new investigative audit standards by IAPI effective January 1, 2022, and previous theories and research to test the formulation of the problem. The sequential explanatory method is used to analyze qualitative data. This research different from the previous ones because focuses on building a conceptual IAQIs using the Jabareen (2009) with modification become 7 (seven) stages. The results of this study indicate that KAP X has carried out investigative implementation in accordance with investigative service standards and the forensic accounting triangle theory and fraud theory approach, this research also produced a 6 element conceptual framework of investigative audit quality and 70 factors which became indicators of investigative audit quality, while from the results of the evaluation of the application of investigative audit quality indicators, KAP X fulfilled 66 indicators out of 70 indicators set, this shows that KAP X has meet expectations theory inspired confidence."

"Badan Pemeriksa Keuangan BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mulai dari Pemerintah Pusat Kementerian Lembaga Pemerintah Provinsi atau Kabupaten Kota BUMN dan BUMD Hasil observasi menunjukkan bahwa manajemen pemeriksaan yang dilakukan BPK dilakukan dengan menggunakan sistem informasi berupa aplikasi e BPK dan eAudit Aplikasi tersebut memiliki database yang tersebar baik di Kantor Pusat maupun 33 Kantor Perwakilan sehingga pemeriksa BPK membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melakukan analisis data pemeriksaan Oleh karena itu BPK memerlukan sebuah data warehouse yang menggabungkan seluruh data e BPK dan eAudit untuk melakukan analisis data pemeriksaan Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah prototype data warehouse pemeriksaan Perancangan data warehouse dilakukan dengan menggunakan pendekatan bottom up dan menggunakan metodologi Kimball 1996 dengan memanfaatkan sumber data pemeriksaan yang sudah ada Pengumpulan data didapatkan dari hasil observasi lapangan dokumen internal organisasi dan wawancara dengan nara sumber yang terkait dengan pengolahan data di BPK Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan proses mapping data auditee untuk mentransformasikan data sumber pemeriksaan yang beragam sedangkan proses ETL dirancang secara otomatis Rancangan arsitektur dan model data warehouse dibuat dengan berdasarkan kebutuhan pengguna serta analisis sumber data pemeriksaan yang ada Dengan memanfaatkan rancangan data warehouse ini pemeriksa BPK diharapkan dapat melakukan proses analisis data laporan keuangan auditee lebih cepat dan mudah

---

Badan Pemeriksa Keuangan BPK has the task to audit the management and financial responsibility of Central Government Ministries Institutions Government of the Province District City state and local enterprises Observations show that BPK use eAudit and e BPK information systems to manage the audit The information systems has a database that is distributed both at head office and 33 representative offices so the auditor need more time to analyze the data Therefore BPK requires a data warehouse that incorporates all the data of e BPK and eAudit to conduct data analysis This research aims to create a data warehouse prototype of financial audit The design of a data warehouse use bottom up approach and Kimball methodology 1996 by utilizing the existing financial audit data sources The collection of data obtained from the results of field observations organization 39 s internal documents and interviews with informants related to data processing in BPK The results of this research indicate that the data mapping process is needed to transform the various financial audit data source and ETL process is designed by automatically The design of the data warehouse architecture and the model are based on user requirements and the analysis of financial audit data source By utilizing this data warehouse design the auditor is expected to analyze financial data more quickly and easily"

"Laporan magang ini membahas tentang perlakuan akuntansi dan audit pada akun persediaan PT. RRD yang berupa properti. Selain itu juga akan dilihat pula bagaimana perusahaan mengklasifikasikan jenis jenis properti yang saat ini berdiri di superblok miliknya. Kegiatan audit yang dilakukan oleh KAP XYZ juga menjadi perhatian dalam laporan magang kali ini, dimana akan difokuskan terhadap prosedur audit untuk akun persediaan perusahaan yang bernilai sangat material. Kesimpulan dari laporan magang ini adalah kebijakan akuntansi atas pencatatan persediaan yang diterapkan oleh PT. RRD secara keseluruhan belum begitu baik, dan terdapat banyak kesalahan klasifikasi yang dilakukan oleh PT. RRD. Prosedur audit yang dilakukan oleh auditor juga sudah efektif untuk menguji kewajaran akun persediaan perusahaan, meskipun terdapat beberapa komponen audit objective yang masih belum tercapai dari prosedur yang dilakukan oleh auditor.

---

This internship report discusses about the accounting treatment and auditing in PT. RRD’s inventories in the form of property. Beside that, It will also show how PT. RRD classified the types of properties that are currently standing in its superblock. Audit activities undertaken by the KAP XYZ is also a concern in this internship report, which will focus on audit procedures for the company's inventory account which is a very valuable material. Conclusions of this internship report are that the accounting policies which are applied on the inventories by PT. RRD is in overall not so well, and there are many classification errors made by PT. RRD. Audit procedures performed by the auditor had been effective enough to test the genuineness of the company's inventory account, although there were some components of the audit objectives which had not yet been achieved thru procedures performed by the auditor."