Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menguji pengaruh tunneling aset lancar pada kinerja perusahaan pada perspektif negara berkembang. Meskipun aktivitas tunneling terjadi dalam praktik bisnis di Indonesia, tetapi terdapat kesulitan untuk mengukurnya karena aktivitas tunneling sulit dibuktikan. Penelitian ini membangun kriteria deteksi tunneling. Penelitian ini juga menguji pengaruh tunneling pada kinerja perusahaan dan reaksi pasar modal pada saat pengumuman transaksi pihak berelasi. Penelitian ini menemukan bahwa dari perspektif perusahaan yang di-tunnel, piutang kepada pihak berelasi berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Perusahaan yang mengumumkan transaksi pihak berelasi yang terindikasi tunneling mendapatkan return negatif.

---

This study examines the effect of current asset tunneling on firm performance from the emerging market perspective. Although tunneling activities is a common practices by businesses especially in Indonesia, there exist obstacles in the measurement of tunneling activity because it is difficult to proof the existence of such practices. In this study, we measure tunneling by using accounts receivables and develop tunneling detection criteria. In addition, this study examines the effect of tunneling on firm performance and market reaction during the announcement of the related party transaction. The study finds that from the perspective of the being-tunneled companies, receivables to related parties negatively affect the company's profit margin. Companies which announce related party transaction indicating tunneling obtain negative abnormal return during the announcement of the related party transaction."

"Keanekaragaman hasil hutan merupakan kekayaan alam potensial yang dimiliki bangsa Indonesia. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola seluruh kawasan hutan ini menimbulkan pemberian konsesi kepada sektor swasta. Semakin besar peran swasta dalam pengelolaan kawasan hutan membutuhkan sistem kontrol yang lebih baik dalam pelaksanaannya. Salah satu bentuk pengendalian tersebut adalah pengungkapan informasi yang memadai di dalam laporan keuangan perusahaan. Masalah yang muncul adalah kurangnya informasi transparan mengenai nilai investasi dan hasil nyata perusahaan pengusahaan hutan. Tidak tersedianya informasi yang relevan dan obyektif dapat menimbulkan pengambilan keputusan yang salah. Salah satu indikator atas kinerja perusahaan adalah nilai kawasan hutan yang dikelolanya. Kawasan hutan merupakan suatu asset yang istimewa di dalam bidang akuntansi karena kemampuannya untuk meningkatkan nilainya sesuai dengan pertumbuhan dan rentang waktu investasi. Penilaian tersebut membagi kawasan hutan menjadi tanah dan tegakan yang tumbuh di atasnya. Melalui penggunaan model hutan normal Faustmann dapat kita ketahui nilai wajar economic rent untuk tanah hutan. Sedangkan penilaian tegakan menggunakan metode Actual Value, Realization Capital Value atau Expected Yield Capital Value. Nilai tegakan hutan yang semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan tegakan menjadi permasalahan dalam penilaian yang layak untuk pelaporan keuangan. Adanya trade off antara obyektivitas dan relevansi dalam penilaian ini menjadi kontroversi dalam pengakuan dan pengukuran akuntansi yang lebih tepat. Penyajian nilai kawasan hutan di dalam laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap masyarakat sebagai pemilik kawasan hutan yang sesungguhnya. Pengungkapan nilai tersebut akan membantu investor, pemerintah dan masyarakat untuk menilai kinerja perusahaan dalam mengelola asset kawasan hutan."

"Laporan magang ini menjabarkan kegiatan penulis dalam pelaksanaan audit atas aset tetap pada PT STD,Tbk untuk periode tahun 2013. Beberapa akun yang terkait dengan siklus ini adalah akun aset tetap, penyusutan, dan nilai revaluasi. Penulis menemukan bahwa pengendalian internal pada penilaian aset tetap belum sepenuhnya efektif, khususnya dalam hal perhitungan nilai revaluasi dan klasifikasi aset yang dinilai secara revaluasi. Berdasarkan prosedur audit yang telah dilaksanakan, auditor menyimpulkan bahwa nilai aset tetap, penyusutan dan penyajian dilaporan keuangan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan PSAK 16 (revisi 2011).

---

This internship report explains author's activities when conducting audit on fixed assets of PT STD,Tbk for the year 2013. Several included are fixed assets, depreciation, and revaluation of values. I found that the internal control in the in the valuation of fixed assets has not been fully effective, particularly in terms of the calculation of the value of revaluation and classification of revaluation assets. Based on the audit procedures performed, the auditor concludes that the value of fixed assets, depreciation and finance are reported presentation has been presented fairly and accordance with PSAK 16 (revised 2011)."

"Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tesis ini membahas efektivitas SPIP terkait dengan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian intern atas aset tetap pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan menggunakan kriteriakriteria dalam COSO dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai panduan penilaian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, dengan penyebaran kuisioner dan pengujian pengendalian. Hasil penelitian melalui penyebaran kuisioner, dengan menggunakan Rating Scale didapati bahwa secara umum pelaksanaan sistem pengendalian intern pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menurut persepsi 64 responden pelaksanaannya baru 70,05 persen dari kriteria yang ditetapkan dan masuk kedalam kategori interval "kurang baik" - "baik", Hal ini menunjukkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara umum sudah cukup baik namun belum efektif karena masih memiliki kelemahan. Sedangkan melalui pengujian pengendalian diketahui bahwa terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian intern sehingga kelima asersi laporan keuangan belum dapat terpenuhi.

---

Government Internal Control System (GICS) aims to provide reasonable assurance for achieving effectiveness and efficiency in achieving the purpose of state government, the reliability of financial reporting, safeguarding of state assets, and compliance with laws and regulations. This thesis explores the effectiveness of GICS related to fixed asset management in North Jakarta Administration City Government .

This study aimed to evaluate the implementation of the system of internal control over fixed assets in North Jakarta Administration City Government using the COSO criteria and Peraturan Pemerintah No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah as well as the PERMENDAGRI No. 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah as a valuation guide. This research is a qualitative descriptive design, with the distribution of questionnaires and tests of controls.

Dissemination of research results through questionnaires, using the Rating Scale was found that the general implementation of the internal control system in North Jakarta Administration City Government 64 respondents perceived the implementation of new 70.05 percent of the established criteria and in the category of interval "less good" - "good". This shows the implementation of the internal control system in general is quite good but not as effective as it still has weaknesses. While through tests of controls is known that there are weaknesses in the internal control system so that the five financial statement assertions can not be fulfilled."