Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mengacu kepada Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan TIK untuk meningkatkan kemampuan mengelola dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Salah satu indikator kinerja reformasi birokrasi adalah adanya implementasi dan pengembangan e-government pada masing-masing Kementerian dan Lembaga, dan hal tersebut dapat diketahui melalui penilaian. Kerangka kerja yang dijadikan sebagai alat ukur penilaian tingkat implementasi pada instansi pemerintah adalah PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia). Untuk dapat melakukan implementasi dan pengembangan e-government secara tepat, tentu diperlukan adanya strategi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang strategi pengembangan e-government berdasarkan kerangka kerja PeGI di Kementerian Pertanian RI. Metodologi yang digunakan adalah metodologi kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa analisis dokumen, observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, didapatkan bahwa nilai implementasi e-government di Kementerian Pertanian saat ini adalah 2,63 dan nilai implementasi e-government yang diharapkan adalah 3,85.

---

As a consequence of the National Regulation and Strategy on E-Government Regulation (Inpres No. 3 Tahun 2003), the Indonesian Government obliged to use information and communication technology (ICT) in distribution of information and public services. One of the beureaucratic reform performance indicators used by the goverment is the implementation and development of e-government in all its ministries and beureaucratic components. PeGI (Pemeringkatan E-Gevernment Indonesia) is used as a tool to measure the level of ICT implementation. Proper strategy would obviously be required for appropriate implementation and development.

This research was aimed on designing the development of E-Government based on PeGI at the Indonesian Ministry of Agriculture. This research used descriptive qualitative method and data were collected by document analysis, observation and interview. The analysis indicated that the current score of e-government implementation at the Ministry of Agriculture was 2.63. This is obviously lower in comparison to the expected score of 3.85."

"ABSTRAKKabupaten Subang merupakan lumbung padi terbesar ketiga di Jawa Barat setelah Karawang dan Indramayu. Pada Tahun 2008 berhasil melakukan swasembada beras, namun saat ini pada tahun 2015 ketahanan pangan Kabupaten Subang terancam karena dialokasikan sebagai target perluasan pembangunan baik industri manufaktur, perumahan, dan lainnya. Kondisi tersebut terjadi karena tata letak kabupaten Subang yang strategis, berbatasan dengan daerah industri, serta dilintasi jalur Pantura dan Tol Cikopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lokasi perubahan penggunaan tanah sawah dan kaitannya dengan ketahanan pangan. Penelitian ini dilakukan secara temporal yaitu tahun 2008 dan 2015. Variabel yang digunakan adalah kepadatan penduduk, jumlah penduduk, kebutuhan pangan, dan jumlah produksi padi. Analisis yang digunakan adalah analisis overlay antara peta penggunaan tanah tahun 2008 dan 2015 untuk mengetahui perubahan penggunaan tanah sawah, dan analisis statistik Pearson Product Moment untuk mengetahui pengaruh perubahan penggunaan tanah sawah terhadap ketahanan pangan. Hasil penelitiannya adalah Perubahan penggunaan tanah sawah menjadi wilayah terbangun di Kabupaten Subang mayoritas terjadi pada penggunaan tanah sawah irigasi dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi. Beberapa Kecamatan dengan perubahan penggunaan tanah sawah yang tinggi memiliki nilai ketahanan pangan yang rendah (kurang pangan). Semakin tinggi perubahan penggunaan tanah sawah menjadi wilayah terbangun, maka nilai ketahanan pangan akan semakin rendah.

---

ABSTRACTSubang Regency is the third largest rice producers in West Java after Karawang and Indramayu. In 2008 successfully rice self-sufficiency, but this time in 2015 food security in Subang Regency is threatened because Subang is allocated as a target expansion of manufacturing, housing, and others. The condition occurs because Subang is in a srategic position like a bordering the industrial area, and crossed PANTURA line and CIKOPO Toll. The aims of this research is to find out where the change of agricultural land use occurs and the relation of food security. This research was carried out in temporal terms, namely in 2008 and 2015. The variables are population density, food needs, and rice production, The method of this research is overlay analysis between land use maps in 2008 and 2015 to assess changes in land use fields, and analysis Pearson Product Moment statistic to know the effect of changes of agricultural land use to food security. The result of this research is agricultural land use change into the constructed area in Subang occur in the type of land use irrigated ricefield with a high density population. Some of sub-district that the high level of agricultural land use chnage have the low value of food security (less food). The higher of agriculturalland use change into constructed area, the value of food security would be lower."