Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara Republik Indonesia. Untuk menjamin kemurnian pemilu dan tercapainya demokrasi, para pembuat undang-undang telah merumuskan sejumlah perbuatan curang yang memiliki sifat dan bentuk yang spesifik yang dilakukan selama tahapan pemilu sebagai suatu tindak pidana dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD. Dalam undang-undang tersebut diatur 26 (dua puluh enam) pasal tindak pidana pemilu yang memuat ketentuan minimal dan ketentuan maksimal ancaman hukuman, dan terdapatnya pidana denda dan/atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan secara alternatif kumulatif. Selain itu, Undang-undang No. 12 Tahun 2003 merupakan Undang-undang Pemilu pertama yang mengatur tentang proses beracara dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu karena pembuat undang-undang berpikir bahwa pemilu merupakan satu-satunya hak asasi dalam bidang politik bagi sebagian besar warga negara Indonesia. Perumusan tersebut adalah untuk menghindari tidak terselesaikannya perkara tindak pidana pemilu seperti yang banyak terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Dalam undangundang tersebut terdapat beberapa kekhususan/penyimpangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam hal; pertama, pelaporan karena melibatkan panwaslu sebagai gerbang penyelesaian tindak pidana pemilu; kedua, pembatasan waktu dalam proses beracara (laporan, penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan); dan ketiga, adanya pembatasan upaya hukum sehingga Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan yang besar sebagai Pengadilan tingkat pertama dan terakhir pada tindak pidana pemilu yang diancam hukuman kurang dari 18 (delapan belas) bulan dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat kedua dan terakhir untuk tindak pidana pemilu yang diancan hukuman lebih dari 18 (delapan belas) bulan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, ketentuan khusus tersebut belum dapat ditegakkan secara baik karena banyak menghadapi benturanbenturan dengan kepentingan masyarakat, hak-hak terdakwa, dan keadilan hukum."

"Penunjukan Mulan Jameela menjadi Anggota DPR RI pada pemilu 2019 menjadikontroversi tersendiri di tubuh Partai Gerindra. Dalam prosesnya masih ada permasalahanyang belum terselesaikan. Terlepas dari penunjukan Mulan Jameela fenomena keterlibatanselebritis di dalam dunia politik khususnya di partai politik sudah berlangsung sejak erareformasi. Kesadaran selebritis mulai berubah dari sekedar hanya sebagai penghibur politiktetapi sudah mulai ikut lebih dalam yaitu melaksanakan peran politik entah itu sebagailegislatif maupun eksekutif. Hal ini, pula yang merubah faktor-faktor terjadinya selebritisterlibat dalam partai politik. Penunjukan Mulan Jameela menjadi Anggota DPR RI tidakterlepas juga dari partai politik yang menaunginya. Polemik yang terjadi juga berimbaspada calon lainnya yang seharusnya menjadi Anggota DPR RI. Permasalahan ini yang padaakhirnya menyebabkan permasalahan di tubuh Partai Gerindra sendiri. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan penunjukan Mulan Jameelasebagai anggota DPR RI oleh Partai Gerindra dan juga bagaimana proses penunjukanMulan Jameela sebagai anggota DPR RI oleh Partai Gerindra tahun 2019-2024. Penelitimengambil lokasi penelitian di Provinsi DKI Jakarta dengan beberapa lokasi yakni DPPPartai Gerindra dan Komisi Pemilihan Umum. Dalam penelitian ini menggunakanpenelitian pendekatan kualitatif.

---

The appointment of Mulan Jameela to become a Member of the Indonesian Parliament inthe 2019 elections has become a controversy in the Gerindra Party. In the process, thereare still unresolved problems. Apart from the appointment of Mulan Jameela, thephenomenon of celebrity involvement in politics, especially in political parties, has beengoing on since the reform era. Celebrity awareness has begun to change from just being apolitical entertainer to become deeper, namely carrying out political roles whether it is asa legislative or executive. This, too, changes the factors for celebrities to become involvedin political parties. The appointment of Mulan Jameela to become a member of theIndonesian Parliament was also inseparable from her political party. The polemic thatoccurred also had an impact on other candidates who should have become a member ofthe DPR RI. This problem ultimately is caused by the problems within the Gerindra Partyitself. This study aims to determine what factors led to the appointment of Mulan Jameelaas a member of the Indonesian Parliament by the Gerindra Party and also how the processof appointing Mulan Jameela as a member of the Indonesian Parliament by the GerindraParty in 2019-2024. The research took the research location in DKI Jakarta Province withseveral locations, namely the Gerindra Party DPP and the General Election Commission.In this study using a qualitative research approach"