Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembinaan pendidikan tinggi hukum dalam Pembangunan Jangka Panjang II tidak dapat dilepaskan dari pendidikan tinggi hukum saat ini (1970-1995) dan masa lalu (1945-1970). Dari pengalaman sejarah kita mengetahui apa yang masih dapat kita pertahankan dari pendidikan tinggi hukum yang lama, dan mana yang sudah perlu disempurnakan ataupun diganti. Melalui UUD 1945 kita menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, Keinginan untuk mewujudkan "negara berdasarkan hukum" (rechstaat) inilah yang harus selalu mendasari pendidikan tinggi hukum Indonesia."

"Pendidikan tinggi hukum dengan jalur gelar, yaitu jenjang S-1, S-2, dan S-3 telah dapat menyusun sistem pendidikan yang secara konseptual mampu menghadapi tantangan kebutuhan tenaga-tenaga ahli hukum dalam PJP II. Di lain pihak, pendidikan tinggi hukum dengan jalur non-gelar, yaitu pendidikan spesialis (Sp) dan "pendidikan hukum berlanjut" masih memerlukan pemikiran dan pengembangan. Dalam membina sistem pendidikan tinggi hukum dapat dilihat lepas atau terpisah dari kegiatan kajian hukum dan kerja sama dengan kalangan profesi hukum."

"Kritik mutu lulusan pendidikan tinggi hukum lahir karena terjadinya distorsi antara fakultas hukum sebagai tempat pendidikan dan pengumpan tenaga kerja bidang hukum dengan tuntutan masyarakat. Istilah yang sring dipakai untuk menggambarkan keadaan itu adalah "tidak siap kerja". Konsep"Link and match" ditawarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk masalah tersebut. Fakultas Hukum sebenarnya sedang menghadapi krisis panjang. Krisis ini juga lahir dari kondisi masyarakat kita sekarang ini. Upaya yang serius yang berkelanjutan kiranya dapat mengatasi krisis ini."