Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKrisis tahun 1997 merupakan sebuah critical juncture bagi reformasi kerjasamakeuangan di Asia. Krisis ini mendorong ASEAN untuk mengubah arsitekturkerjasama pada sektor keuangan di antara mereka dengan kemudian melibatkanCina, Jepang, dan Korea Selatan untuk bersama mendirikan institusi keuanganregional. Upaya ASEAN+3 ini membuahkan hasil ketika didirikan Chiang MaiInitiatives Multilateralization (CMIM) pada tahun 2009. Melihat fenomenapendirian CMIM tersebut, penulis akan menggunakan pendekatan historicalinstitutionalism untuk menganalisis alur dan dinamika pertemuan-pertemuan yangdilakukan para menteri keuangan ASEAN+3 (AFMM+3) sampai keberhasilanpendirian CMIM. Hasil penelitian akan menunjukkan bahwa keberhasilanpendirian CMIM menjadi sebuah institusi keuangan regional tidak lepas dariterjadinya krisis keuangan tahun 1997 karena krisis tersebut menjadi penentu awalarah diskusi menuju institutionalisasi kerjasama keuangan Asia.

---

ABSTRACTAsian financial crisis in 1997 was a critical juncture that marked the beginning fora reformation in financial cooperation among Asian countries. The crisisencouraged ASEAN to change its cooperation architecture to then involve China,Japan, and South Korea. Together, they created an ASEAN+3 group and laterestablished a regional financial institution, Chiang Mai InitiativesMultilateralization (CMIM), in 2009. On that certain phenomenon, this researchwill use historical institutionalism approach to analyze the plots and dynamics ofthe ASEAN+3 Financial Minister Meetings (AFMM+3) until finally CMIM isestablished. The research will conclude that the success of the establishment ofCMIM is closely related to the Asian financial crisis in 1997. The reason isbecause of that crisis, AFMM+3 was able to focus in overcoming their commonconcern of the institutionalization of Asian financial cooperation."

"Dewasa ini situasi ekonomi global merupakan salah satu faktor yang memberi dampak signifikan terhadap kondisi suatu negara. Ketidakpercayaan akan instrumen arsitektur perekonomian Internasional yang telah dinilai gagal mengimplementasikan fungsinya dengan baik dalam peristiwa krisis terdahulu menjadi dasar bagi negara-negara ASEAN+3 untuk membuat sebuah kerjasama finansial dalam kawasan untuk meredam dan mengantisipasi krisis tersebut. Transformasi kerja sama CMI dari menjadi multilateral merupakan peristiwa penting bagi kerja sama keuangan di Asia untuk menuju proses regionalisasi. Kerjasama yang kompleks antar negara-negara yang heterogen tersebut diwarnai dengan berbagai kepentingan dan posisi dari masing-masing negara atas keterlibatannya. Penelitian ini menganalisis posisi serta kepentingan Indonesia terkait keikutsertaannya dalam kerjasama CMIM. Indonesia sebagai salah satu negara yang ikutserta serta latar belakang pengalaman krisis yang sedemikian rupa memiliki posisi dan kepentingan tersendiri yang diimplementasikan dalam kebijakan luar negeri. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Indonesia merupakan negara yang ikut mendukung terciptanya mekanisme penanganan krisis finansial alternatif yang kuat dan independen. Namun selain itu ada kepentingan akan terbentuknya kerjasama yang lebih kompleks berupa regionalisme, serta memperoleh berbagai keuntungan dibidang-bidang lainnya, baik ekonomi maupun politik sebagai dampak dari kerjasama multilateral dengan negara-negara ASEAN+3.

---

Global economic situation has become one of core factors that gave a significant impact on the conditions of countries. The distrust to the instrument of international economic architecture based on the judged that failed in the implementation of its functions on previous crisis, became the basis for ASEAN + 3 countries to set up a financial cooperation within the region, which become an alternative instrument to stifle and anticipate the crisis.

The CMI transformation into a multilateral cooperation is an important momentum for financial cooperation in Asia especially in leading the countries into the process of regionalization. Complex cooperation between those heterogeneous countries, influenced with variety of interests and position from each country on their involvement to the cooperation.

This research analyze position and interest of Indonesia regarding the involvement in CMIM. Indonesia as one of countries which took part in the cooperation, with background related to crisis experience in such a way, has it's own positions and interests implemented in foreign policy.

This research result showed that indonesia is a country that supporting the creation of a strong and also independent alternative mechanisms that can handle the financial crisis within the region. Futher, there is an intension and also desire to built a more complex cooperation as well as regionalism, that can give an advantage and benefits from various aspect, especially in economic and political as an impact with ASEAN + 3 countries multilateral cooperation."

"Penelitian ini meneliti tentang kebijakan One Tambon One Product (OTOP) dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Thailand yang berfokus di Provinsi Chiang Mai. Metode yang digunakan pada penelitian ini melalui metode kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data. Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal di Chiang Mai dengan dengan adanya Local Economic Development dan pengembangan endogen (endogenous development). Penerapan kebijakan OTOP di Thailand kemungkinan besar berkontribusi dalam mengatasi permasalahan ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan di Thailand setelah 1997 Krisis Asia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan OTOP di bawah perintah Thaksin Shinawatra secara efektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal dengan adanya endogenous development di provinsi Chiang Mai.

---

This research examines about One Tambon One Product policy in order to increase Thailand's economic growth focusing in Chiang Mai Province. Qualitative Methods used in this research such as interviews and collecting datas. The enhancement of local people's economy in Chiang Mai in conjunction with local economic development and endogenous development. The implementation of OTOP policy in order to solving economic problem such as unemployment and poverty in Thailand after 1997 Asian Crisis. The result of this research shown that OTOP policy under Thaksin Shinawatra order effectively increase the growth of local people's economy and shape endogenous development in Chiang Mai province."