Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konflik internal Angkatan Bersenjata Jepang yang dibahas dalam skripsi ini adalah konflik yang terjadi pada tahun 1937-1941. Konflik internal itu terdiri dari konflik antara Angkatan Darat dengan Angkatan Laut, dan konflik yang terjadi di dalam kedua angkatan itu sendiri. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana terjadinya dan berakhirnya konflik internal Angkatan Bersenjata Jepang tersebut. Sebagai pisau analisis digunakan teori konflik menurut Patricia G. Steinhoff, seorang profesor dalam bidang sosiologi. Konflik yang terjadi di Angkatan Darat dan Angkatan Laut dilatarbelakangi oleh dua peristiwa penting, yaitu Perang Cina-Jepang (1937-1945) dan Persekutuan militer dengan Jerman dan Italia. Dengan latar belakang kedua peristiwa itu di atas, di dalam Angkatan Darat dan Angkatan Laut terjadi konflik antara atasan-bawahan, antar faksi, dan antara individu. Permasalahan yang muncul adalah mengenai invasi Jepang di daratan Cina, dan rencana Jepang untuk mendapatkan sumber daya alam di Asia Tenggara. Rencana invasi ke Asia Tenggara itu bisa membuat Jepang berperang dengan Amerika Serikat yang menguasai Filipina. Sebagian besar pemimpin Angkatan Laut berharap perang bisa dihindari, sedangkan Angkatan Darat menganggap jika perundingan gagal maka perang dengan Amerika harus tetap dilakukan. Konflik dapat diakhiri ketika kaisar mengumumkan perang pada bulan Desember 1941. Setelah perintah itu dikeluarkan, Angkatan Darat dan Angkatan Laut bekerjasama dalam menyusun strategi penyerangan. Angkatan Darat menyerang Malaya dan Angkatan Laut menyerang Pearl Harbor di Hawaii. Tidak ada lagi pertentangan antara Angkatan Laut dan Angkatan Darat, serta antara individu-individu yang ada di dalam kedua angkatan. Setuju tidak setuju, keputusan kaisar harus tetap dijalankan. Sikap patuh kepada kaisar ini disebabkan karena prajurit Jepang memiliki semangat bushido dan kokutai sebagai karakteristik bangsa Jepang. Kokutai menempatkan kaisar sebagai dewa dan pemimpin negara yang harus ditaati perintahnya."

"Asia-Pacific is a strategic region for Indonesia, with security, economic and political issues in the South China Sea. SCS as a new silk road for obtaining natural resources, conflicting claims on the Spratly and Paracell Islands as well as border issues. This paper will examine the problem of cooperation between armed forces in SCS. Results show that there was non-optimal cooperation. It is ecpected that each country does not provoke each other. "

"Pemerintah mewajibkan asuransi sosial bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan RI) dan Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP No. 102 Tahun 2015). Akibatnya perikatan asuransi yang terjadi antara PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT Asabri (Persero)) dan pesertanya tidak berdasarkan polis asuransi. Hal ini bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur bahwa suatu perjanjian pertanggungan harus dibuat dalam bentuk tertulis yang dinamakan polis. Ketiadaan polis pada asuransi sosial PT Asabri (Persero) menyebabkan kurangnya informasi mengenai hak dan kewajiban para peserta sehingga hak-hak peserta asuransi kurang terlindungi. Oleh karena itu, permasalahan tesis yang diangkat adalah legalitas kepesertaan asuransi sosial pada PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) (PT Asabri Persero) tanpa polis asuransi dan bentuk format hukum perjanjian yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi peserta asuransi sosial yang diselenggarakan oleh PT Asabri (Persero). Untuk menjawab permasalahan ini lebih lanjut, tesis ini menggunakan metode doktrinal dan non-doktrinal). Tesis ini menyimpulkan bahwa legalitas kepesertaan PT Asabri (Persero) tanpa polis asuransi tetap sah dan berlaku serta bentuk format hukum dari perikatan yang terjadi antara PT Asabri (Persero) dan para pesertanya yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihaknya adalah polis berbentuk akta otentik. Tesis ini memberikan saran yaitu peraturan perundang-undangan perlu menegaskan mengenai masa berlakunya polis, sehingga polis akan menjadi syarat dalam pembuatan perjanjian asuransi, PT Asabri (Persero) perlu memaksimalkan kembali pembacaan informasi mengenai hak dan kewajiban serta manfaat kepada para peserta asuransi sosial pada PT Asabri (Persero), dan PT Asabri (Persero) perlu membuat suatu polis asuransi bagi para peserta asuransi sosial.

---

The government requires social insurance for soldiers of the Indonesian National Armed Forces (TNI), members of the Indonesian National Police (Polri) and employees of the State Civil Apparatus (ASN) within the Ministry of Defense (Kemhan RI) and Polri, based on Government Regulation Number 102 year 2015 concerning Soldier Social Insurance Indonesian National Police, Members of the Indonesian National Police, and Employees of the State Civil Apparatus within the Ministry of Defense and the Indonesian National Police (PP No. 102 of 2015). As a result, the insurance agreement that took place between PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT Asabri (Persero)) and its participants was not based on an insurance policy. This contradicts the Commercial Law Code (KUHD) which stipulates that a liability agreement must be made in a written form called a policy. The absence of a social insurance policy for PT Asabri (Persero) causes a lack of information regarding the rights and obligations of the participants so that the rights of insurance participants are less protected. Therefore, the problem raised by the thesis is the legality of social insurance participation at PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) (PT Asabri (Persero)) without an insurance policy and the legal format of the agreement that can provide legal protection for social insurance participants organized by PT Asabri (Persero). To answer this problem further, this thesis uses doctrinal and non-doctrinal methods. This thesis concludes that the legality of PT Asabri (Persero) without an insurance policy remains valid. In regards to the legal form of the agreement that occurs between PT Asabri (Persero), and its participants, the form that can provide legal protection for the parties is a policy in the form of an authentic deed. This thesis advises that laws and regulations need to confirm the validity period of the policy, so that the policy will become a condition in making insurance agreements; PT Asabri (Persero) needs to maximize the information providance regarding rights and obligations and benefits to social insurance participants at PT Asabri (Persero); and PT Asabri (Persero) need to make an insurance policy for social insurance participants."