Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas (pertanggungjawaban) yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penetitian ini mengamati upaya penerapan good governance di Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan studi kasus di Direktorat Jenderal Anggaran. Pokok Masalah yang dikemukakan adalah :1.Apakah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka implementasi penerapan good governance di Direktorat Jenderal Anggaran ? 2.Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi upaya penerapan good governance di Direktorat Jenderal Anggaran? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi upaya penerapan good governance dan mendeskripsikan seberapa besar faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penerapan good governance di Direktorat Jenderal Anggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskritif kualitatif dan korelasional dengan populasi sebanyak 188 pejabat yang terdiri dari pejabat eselon I, II, III, dan IV. Karena berbagai keterbatasan, penelitian tidak dilakukan terhadap seluruh populasi tetapi dengan cara mengambil sampel dari populasi sebanyak 58 responden dan teknik yang digunakan adalah proporsionate stratified sampling. Sedangkan metode analisisnya menggunakan metode rating-scale. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel bebas (Kepemimpinan, Sumber Daya Manusia, Sumber Dana/Anggaran, Sarana/Prasarana, Metode Kerja, Kebijakan Pengendalian Manajemen) pengaruh positifnya terhadap upaya penerapan good governance tergolong kecil. Hal ini berarti kontribusi variabel bebas terhadap upaya penerapan good governance masih perlu ditingkatkan. Sehubungan dengan itu guna mewujudkan good governance, maka disarankan Direktorat Jenderal Anggaran menerapkan kepemimpinan yang efektif. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia dengan meningkatkan pendidikan dan pclatihan. Mengenai sarana/prasarana perlu pendataan terhadap alat-alat yang dibutuhkan sehingga dapat dialokasikan dana untuk pengadaannya."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan disiplin pegawai di Ditjen Anggaran, menjelaskan faktor penyebab pelanggaran disiplin pegawai di Ditjen Anggaran dan menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran disiplin di Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan disiplin pegawai pada Ditjen Anggaran sudah mengikuti pedoman dari peraturan-peraturan yang ada. Namun, masih terdapat pelanggaran disiplin pegawai seperti datang terlambat, pulang sebelum waktunya, dan tidak hadir tanpa keterangan. Terdapat dua faktor penyebab pelanggaran yaitu faktor finansial dan faktor non-finansial. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan fasilitas seperti mobil jemputan, pemberian uang transport, adanya program diklat untuk pembinaan karir pegawai, monitoring untuk pengawasan, dan menegakan peraturan terhadap sanksi disiplin.

---

This study aims to explain the enforcement of discipline in Directorate General of Budget, explained the factors causing breaches in Directorate General of Budget discipline and explain what is being done to address breaches of discipline in the Directorate General of Budget, Ministry of Finance. This study used a qualitative approach, with data collection through interviews. The results showed that the enforcement of discipline in Directorate General of Budget has followed the guidelines of the existing rules. However, there are still violations of discipline as coming too late, go home early, and was absent without explanation. There are two factors that cause offense, namely financial factors and non-financial factors. Efforts is to provide facilities such as car pool, giving money transport, education and training program for career development of employees, monitoring for supervision and regulation to enforce disciplinary sanctions."

"Tujuan penulisan ini adalah terutama untuk memberi gambaran mengenai Hukum Perikatan Islam dan bagaimana mengaktifkan kembali fungsinya di masyarakat dalam rangka mengupayakan perbaikan sistem perekonomian yang berlangsung dewasa ini. Berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang No. l4 Tahun 1967 Bab I pasal l yang mensyaratkan adanya bunga dalam pemberian kredit pada kegiatan usaha lembaga keuangan, seolah-olah telah menutup pintu bagi Hukum Perikatan Islam yang salah satu asasnya adalah "Pengharaman Riba" untuk berfungsi di masyarakat, khususnya dalam bidang usaha yang sangat berpengaruh bagi kehidupan perekonomian negara ini. Akan tetapi dengan dimulainya pelaksanaan prinsip-prinsip Mu' amalat yang berlaku dalam bidang ekonomi serta penggunaan beberapa jenis aqad yang merupakan penerapan terhadap Hukum Perikatan Islam pada model Lembaga Keuangan Islam (Baitut-Tamwil), membuktikan bahwa hukum Perikatan Islam dapat berfungsi dalam kegiatan usaha ini, yang selain memberi ketentraman bagi. umat Islam dalam kepatuhan pada hukum agmanya, juga merupakan langkah awal bagi terciptanya sistem perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 33 UUD. 1945."