Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang sistem pengamanan Markas Besar Kepolisian yaitu kantor pusat pelaksanaan kegiatan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menganut sistem Kepolisian Terpusat (Centralized System of Policing) yaitu sistem kepolisian yang terpusat/ tersentralisasi dimana sistem kepolisian berada di bawah kendali atau pengawasan langsung Markas Besar Polri. Dalam melaksanakan peran dengan sistem terpusat ini, sehingga Polri memiliki ciri yakni menggunakan sistem komando secara terpusat, terdapat standarisasi profesionalisme, wilayah kewenangan hukum lebih luas. Tesis ini khusus membahas terkait sistem pengamanan Mabes Polri dalam perspektif manajemen sekuriti fisik. Menggunakan metode kualitatif dengan observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil tesis ini menunjukkan bahwa sistem pengamanan Mabes Polri dalam persepktif sekuriti fisik masih kurang dikarenakan hasil penentuan level sistem pengamanan sekuriti fisik Mabes Polri pada level 2 dan belum pada level 1 atau level optimal, hasil ini juga dikuatkan oleh perhitungan Obyek vital tertentu yang menguatkan nilai level tersebut. Dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumen kajian di Mabes Polri masih terbatas pada level kepolisian wilayah. Rekomendasi dalam tesis ini yaitu agar dibuat kajian khusus level Markas besar secara spesifik terkait sekuriti fisik, baik dalam hal menentukan level keamanan Markas Besar hingga secara jelas menyusun dan melaksanakan standar personil, alat, serta prosedur yang terpusat, kemudian sebaiknya Polri dapat membuat acuan sistem pengamanan agar masyarakat dapat menerapkannya di tempat tinggal, lingkungan, perkantoran, maupun sarana publik lainnya, karena seperti yang kita ketahui bahwa Polri berwenang terhadap penyelenggaraan Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa), Namun terkait manajemen sekuriti fisik Polri belum mempunyai acuan dan standar baku. Rekomendasi lain bagi Markas Polri dari penulis yakni sebaiknya Markas Polri mengatur ulang pemetaan zona, mulai dari zona publik, zona semi khusus hingga zona sangat khusus misalnya area Densus, intel dan ruang-ruang penyimpanan senjata.

---

This thesis discusses the Security system the headquarters of Indonesia National Police an overview of the perspective of physical security management, which is a central office of police activity that adheres to the Centralized System of Policing, a centralized / centralized police system in which the police system is under direct control or supervision by the National Police Headquarters. In case of this role with a centralized system so that the Police of the Unitary State of the Republic of Indonesia has the characteristic of using a centralized command system, there is a standardization of professionalism, a wider area of ​​legal authority, the scope of supervision in this system is broad. This thesis discusses specifically related to the security system of the Indonesia National Police Headquarters in the perspective of physical security management related to various events that have occurred such as fires, bomb explosions, and threats, besides those that often occur today such as large demonstrations, then the Headquarters security system. The results of this thesis indicate that the police Headquarters security system in terms of physical security is still lacking and the reach level is 2, not reach level 1 yet. Existing documents studies in Indonesia National Police Headquarters are still limited to the regional police level. Recommendations in this thesis for security systems in Headquarters so that specific Headquarters level studies are specifically made regarding physical security, both in terms of determining the security level of Headquarters to clearly formulate and implement centralized standard so the community can apply it in residences, environment, offices, and other public facilities, as we know that the National Police has the authority to organize the Swakarsa Security (Pam Swakarsa). Another recommendation for the Indonesia National Police is that doing rearrange the mapping of zones, starting from public zones, public reports, semi-special to zones very special for example Detachment area, intelligence and weapons storage rooms."

"ABSTRACTImplementasi sistem e-Office merupakan bagian dari penerapan e-Government dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai administrasi internal. Sebagai salah satu institusi fundamental yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada publik di bidang keamanan dan ketertiban, saat ini POLRI juga memiliki sistem e-Office yang telah diterapkan kepada satker SDM. Implementasi sistem e-Office pada satker SDM saat ini berjalan tanpa ada dasar hukum di internal POLRI yang mengatur penggunaan sistem dalam operasional sehari-hari. Oleh karena itu, evaluasi terhadap sistem e-Office yang ada di satker SDM MABES POLRI perlu dilakukan, karena sistem ini akan menjadi percontohan bagi satker-satker lainnya yang terdapat di MABES POLRI. Penelitian ini menggunakan teori Sistem Informasi Manajemen (SIM), Efektivitas Sistem, BPR, dan COBIT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi di lapangan, studi pustaka, dan wawancara mendalam. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Office di satker SDM saat ini masih tidak efektif karena 4 dari 5 indikator yang ada menunjukan hasil tidak efektif. Indikator yang menunjukkan hasil efektif hanya indikator kepuasan pengguna, sedangkan indikator lainnya seperti indikator penggunaan, kualitas sistem, integrasi aplikasi kedalam proses bisnis, dan ketepatan penggunaan dan performa aplikasi.

---

ABSTRACTThe implementation of e-Office system is part of the e-Government programme, which has the purpose to improve the performance of internal staff in administration matters. As one of the fundamental institutions with responsibility to provide public service in the security and law enforcement field, the Indonesian National Police (POLRI) also has implement the e-Office system in its Human Resource division. The e-Office implementation in Human Resource division currently running without any internal regulation that manage the usage of system in daily operations. Therefore, it is required to perform evaluation of the e-Office system implementation in the Human Resource division of Indonesian National Police (POLRI), because this implementation is the pilot for implementation on other divisions in Indonesian National Police (POLRI). This research is using Management Information System theory, System Effectivity, BPR, and COBIT. This research is using qualitative method with observation, literature study, and deep interview for data gathering. The result of this research shows that the implementation of e-Office system in Human Resource division of Indonesian National Police (POLRI) is ineffective, because 4 out of 5 indicators showing result as ineffective. The only effective one is user satisfaction, while the other ineffective indicators are use, system quality, application integration into business process, and proper use of application and system performance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kapasitas organisasi di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri agar terciptanya penanganan tindak kejahatan yang lebih baik. Pendekatan post positivism dan metode pengumpulan data secara kualitatif digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian dimana berpegang pada pemahaman teori yang didukung dengan bukti empiris untuk mengumpulkan berbagai sumber data dan informasi mengenai kapasitas organisasi yang didapat dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini mencoba memotret kapasitas organisasi yang dimiliki oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri saat ini dan melakukan pengembangan kapasitas organisasi guna meningkatkan kualitas kinerja dalam penanganan kasus perkara dan pencapaian target capaian kinerja. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri harus lebih menguatkan fungsi dari organisasi dengan mengembangkan kapasitas organisasi yang dimiliki. Dengan mengacu pada ABK, struktur organisasi Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri harus dilakukan perombakan dan pengkajian ulang sebab masih banyak ditemukan ketidakpastian dan ketidaksesuaian. Organisasi belum mampu memenuhi jumlah SDM yang ideal. Hal ini berpengaruh pada anggaran belanja barang dan pegawai yang perlu diperhatikan dan diajukan ke divisi terkait guna terpenuhinya formasi serta menutupi beberapa jabatan kosong. Selain itu penguatan fungsi teknologi yang telah ada yakni pada situs Patroli Siber perlu dikembangkan beserta fitur-fitur yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan sebagai pendukung dalam tercapainya target penyelesaian kasus.

---

This study aims to analyze the development of organizational capacity in the Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri in order to create a better handling of crimes. Post-positivism approach and qualitative data collection methods are used as approaches in research which adhere to an understanding of theory supported by empirical evidence to collect various sources of data and information about organizational capacity obtained form interviews and literature studies. This study tries to capture the organizational capacity of the current Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri and develop organizational capacity to improve the quality of performance in handling cases and achieving performance targets. The results of the study revealed that the Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri, must further strengthen the functions of the organization by developing its organizational capacity. By referring to the Workload Analysis, the organizational structure of the Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri, must be reformed and reviewed because there are still many uncertainties and discrepancies. The organization has not been able to meet the ideal number of Human Resources. This affects the budget for goods and personnel which need to be considered and submitted to the relevant divisions in order to fulfill formations and cover several vacant positions. In addition, the strengthening of the existing technology functions, namely the Patroli Siber site, needs to be developed along with the features it has so that it can be utilized optimally and as a supporter in achieving the target for solving cases."

"Program Manajemen Talenta Polri merupakan suatu kebijakan yang termasuk dalam Rencana Strategis Polri tahun 2020-2024. Program ini menunjukkan kesungguhan Polri dalam meningkatkan kualitas SDM Polri agar berdampak positif pada pelayanan Polri terhadap masyarakat. Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan program Manajemen Talenta di Polri melalui Peraturan Kapolri No. 3 tahun 2019 tentang Manajemen Talenta Polri. Penelitian ini merupakan penilitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan program Manajemen Talenta Polri dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program tersebut. Lokasi penelitian dilakukan pada SSDM (Staf Sumber Daya Manusia) Polri, selaku pengemban fungsi SDM Polri. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini dilakukan pada 18 partisipan, yaitu 11 partisipan dari Bagian dan Biro pada SSDM Polri, dan 6 partisipan dari para peserta Manajemen Talenta Polri. Data yang terkumpul direduksi untuk menghasilkan data yang siap disajikan sebagai bahan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Manajemen Talenta Polri telah berjalan dengan baik terhadap 247 personel kelompok Talenta Polri yang merupakan lulusan Akpol sejak tahun 2017 s.d. 2021. Pada penelitian ini ditemukan.4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program Manajemen Talenta Polri, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

---

The Indonesian National Police (INP ) Talent Management Program (MTP) is a policy that is included in the INP Strategic Plan for 2020-2024. This program demonstrates the seriousness of the INP in improving the quality of police human resources to give a positive impact on INP's services to the community. This study discusses the implementation of the MTP policy in the INP through the National Police Chief Regulation (Perkap) No. 3 of 2019 concerning Police Talent Management. This research is conducted in qualitative approach that aims to analyse the implementation of the MTP program policy and analyse the factors that influence the implementation of the program policy. The research location was conducted at the SSDM (Human Resources Staff) of the INP since it is known as the bearer of the HR function of the INP. This study uses data collection techniques by conducting observations, interviews and document studies. This research focused on 18 participants, consisting 11 participants from the Section and Bureau of the SSDM, and 6 participants from the MTP member. The collected data is reduced to produce usable data that can be presented as material for analysis. The results show that the implementation of the INP MTP program has been going well for 247 INP Talent group personnel who have graduated from the Police Academy (Akpol) since 2017 s.d. 2021. To sum up, this study found four factors that influence the implementation of the INP MTP program policy. It consists of communication, resources, disposition and bureaucratic structure."

"Polri merupakan alat negara yang menggunakan teknologi informasi guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, serta perannya dalam pemerintahan Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan pemanfaatan sistem informasi pada Polri, turut berimplikasi pada meningkatnya risiko keamanan informasi. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya risiko keamanan informasi yang dapat dilihat dari berbagai laporan terkait upaya serangan siber yang ditujukan kepada Polri diantaranya laporan Id-SIRTII/CC, zone-h.org, hingga laporan internal Polri. Selain itu terdapat juga berbagai jenis serangan siber yang telah berhasil mengeksploitasi Polri diantaranya web defacement, phising, DDOS, hingga pencurian data personel. Manusia merupakan faktor yang perlu mendapatkan perhatian berkaitan dengan keamanan informasi. Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi keamanan informasi Polri dengan mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi personel Polri. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan sequential explanatory mixed method yang mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan diikuti oleh pendekatan kualitatif guna mendapatkan hasil yang lebih optimal. Model penelitian dibangun berdasarkan model Knowledge, Attitude, dan Behavior (KAB) yang diperluas dengan penambahan dimensi budaya keamanan (security culture) dan karakteristik individual (individual characteristic) dalam organisasi. Pengukuran dilakukan menggunakan kuesioner The Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q) dan pernyataan dalam Organisational Security Culture Measure (OSCM) dengan total 54 pernyataan. Sampel penelitian adalah sebanyak 361 personel Polri yang tersebar di seluruh Indonesia dan dipilih secara kuota proporsional. Berdasarkan hasil pengukuran kuantitatif yang telah dilakukan diperoleh hasil tingkat kesadaran keamanan informasi personel Polri sebesar 96,02% dan termasuk pada pada kategori baik. Hasil tersebut turut dikonfirmasi dan divalidasi dari hasil wawancara bahwa responden mengetahui dengan baik setiap indikator pada masing-masing fokus area yang ditanyakan dalam kuesioner. Adapun dalam beberapa kasus dan kondisi tertentu memang masih ditemukan perilaku kebiasaan sharing password. Selain itu disebutkan juga bahwa saat ini email yang digunakan pada sistem bukan merupakan email dinas dan saat ini belum ada pelatihan khusus mengenai keamanan informasi. Namun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh responden terkait kebijakan keamanan informasi yang menjadi indikator dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, demi menjaga kondisi saat ini dapat disimpulkan bahwa perlu terus dilakukan sosialisasi keamanan informasi terhadap personel dengan implementasi program keamanan informasi seperti penyampaian pesan melalui media sosial, pelaksanaan seminar, dan penyertaan buku pedoman keamanan informasi.

---

The Indonesian National Police (INP) is a government institution that uses Information Technology in order to successfully implement its duty, purpose, and role within the Indonesian government. Along with the development of INP's Information System, the implied information security risk increases. This is evident based on the reports of cyber attack attempts towards INP such as ones by Id-SIRTII/CC, zone-h.org, and INP's internal reports. Various cyber-attacks on INP have also been successful, namely defacement, phishing, DDOS, and personnel data theft. One aspect of security that needs to be considered and requires attention regarding information security is the human factor. Accordingly, the purpose of this research is to evaluate the information security of INP by measuring the level of information security awareness of INP personnel. This research conducted using a sequential explanatory mixed-method approach that combines a quantitative approach followed by a qualitative approach in order to obtain optimal results. The research model is built based on the Knowledge, Attitude, and Behavior (KAB) model which is expanded by adding dimensions of security culture and individual characteristics within the organization. The questionnaire modeled based on the Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q) and Organizational Security Culture Measure (OSCM) questionnaire models with a total of 54 questions. The research sample consists of 361 INP’s personnel located throughout Indonesia and selected on a proportional quota. The result, based on the quantitative survey, shows that the information security awareness level of INP personnel are at 96.02% and are within the good category. These results were also confirmed and validated from the interview results that the respondents knew well each indicator in each focus area asked in the questionnaire. As for some cases and certain conditions, behavior in the habit of sharing passwords is still found. In addition, it was also stated that currently the email used in the system is non-official email and currently there is no special training on information security awareness. However, this did not affect the knowledge possessed by respondents regarding information security policy which is an indicator in this study. Based on these, in order to maintain current conditions it can be concluded that it is necessary to continue to disseminate information security to personnel by implementing information security programs such as sending messages through social media, hosting seminars, and providing information security guide."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana kepolisian di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba BARESKRIM POLRI menggunakan kewenangannya dalam melakukan pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi. Kewajiban untuk menerapkan rehabilitasi kepada para penyalahguna narkotika bersumber dari Pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Pada tahun 2014, 7 lembaga negara telah mengeluarkan peraturan bersama yang mengatur tentang penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Peraturan bersama tahun 2014 membawa perubahan yang cukup besar bagi penerapan rehabilitasi, termasuk peran kepolisian sebagai penyidik. Peran kepolisian dalam menerapkan rehabilitasi, bagaimana cara menerapkan rehabilitasi, serta dampak rehabilitasi yang diterapkan menjadi pembahasan utama dalam tesis ini.

---

This thesis discussess how the police in Directorate of Narcotic Crime of BARESKRIM POLRI on using its authority to punish drug abusers to implement the treatment. Obligation of treatment implementation comes from article 54 of Narcotic Act. In 2014, 7 agents of state have released the joint regulation about the implementation of treatment fo drug abusers. Those regulation bring the big change for treatment implementation, including the role of police as an investigator. The role of police on implement the treatment, the way of those implementation, and the impact of those implementation are the main discussion of these thesis."