Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mengakui dan memenuhi hak-hak anak, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990 dan mensahkan UU No 23 tentang Perlindungan Anak tahun 2002. Pasal 28 dari KHA menyatakan bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, mewujudkan hak tersebut secara bertahap berdasarkan pada kesempatan yang sama. Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa pendidikan dasar adalah wajib dan harus diberikan secara cuma-cuma, dan negara harus menyelenggarakan berbagai bentuk pendidikan lanjutan. Dalam kenyataan, masih banyak anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan karena kemiskinan orang tua mereka yang memaksa mereka untuk bekerja guna menopang ekonomi keluarga. Padahal dengan bekerja, anak tidak mempunyai cukup waktu untuk belajar dan mengembangkan seluruh kemampuan dan keterampilan mereka. Survei ini bertujuan untuk memberikan gambaran deskriptif mengenai tingkat dan status pendidikan, serta bentuk pendidikan alternatif yang diikuti oleh anak-anak yang dikategorikan sebagai anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Selain itu, survei ini juga mencoba untuk mengidentifikasikan pihak-pihak mana saja yang ada di sekitar anak yang membantu membayar SPP mereka. Survei ini melibatkan 165 anak yang berusia di bawah 18 tahun yang merupakan dampingan dari 7 (tujuh) LSM di Jakarta, Bogor, dan Surabaya yang menjadi mitra kerja PLAN International.

---

In order to recognize and to fulfill the childrens rights, as well as to protect them, the Indonesian Government ratified the Convention on the Rights of the Children (CRC) in 1990 and approved Law No. 23 on Child Protection in 2002. Article 28 of CRC states that the states parties recognize that the right of the children to have education, and to achieve this right progressively on the basis of equal opportunity. This statement implies that states parties shall make primary education compulsory, available and free to all. The states parties shall also encourage the development of different forms of secondary education. In fact, many children could not participate in and therefore should drop out from their basic education because their very poor parents. In stead, they have to work to support their familys life. This survey was intended to give a descriptive overview of the educational status and level, as well as to offer forms of alternative education for children who are categorized as in needs of special protection (CNSP). In addition, this survey was intended to identify individuals or institutions that the poor children school tuition. This survey in volved 165 children below 18 years of age who were assisted in by 7 (seven) NGOs in Jakarta, Bogor, and Surabaya which have a partnership with PLAN International."

"Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi yaitu Proses Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (PKS- AMPK) yang difokuskan terhadap anak korban kekerasan seksual di LPA DKI Jakarta, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Informan penelitian terdiri dari Sakti Peksos, Ketua LPA, Penerima Manfaat beserta orang tuanya dan Subdit AMPK sebagai pelaksana program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pemberian bantuan sosial anak, sebagian besar diperuntukkan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar yaitu perlengkapan sekolah. Dan keseluruhan proses tersebut telah sesuai dengan Pedoman Operasional PKS- AMPK.

---

This study is an evaluation that Social Welfare Programme Implementation Process Children Who Need Special Protection, which focused on child victims of sexual violence in LPA Jakarta, as well as factors supporting and inhibiting its implementation. Way informants consisted of Social Workers, Chairman of LPA, Beneficiaries and their parents and Subdit AMPK as a program manager. The results of this study indicate that the provision of social services children, mostly devoted to the fulfillment of basic needs ie school supplies. And the whole process is in accordance with the Operational Guidelines PKS-AMPK"