Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini membahas mengenai karakteristik rumah tangga miskin antar wilayah di Indonesia. Regresi dilakukan dalam 6 wilayah, yaitu di tingkat nasional, Jawa dan Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Dengan melakukan regresi di 6 wilayah yang berbeda, studi ini berusaha mencari tahu apakah terdapat perbedaan pengaruh variabel independen terhadap kemiskinan rumah tangga di wilayah yang berbeda. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa karakteristik rumah tangga, individu, serta wilayah secara signifikan mempengaruhi probabilita rumah tangga miskin. Beberapa variabel menunjukkan arah serta nilai yang cukup berbeda antar wilayah.

---

This research studied interregional household poverty characteristics in Indonesia. Regression analysis was conducted in six different regions, national, Java and Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, and Maluku, Nusa Tenggara, and Papua. The aim of this study is to determine characteristics of poor household and find out whether poor household in different region has different characteristics. The result shows that individual, household and regional characteristics significantly affect probability of poor household. Several variabele shows different sign and value among regions."

"Penelitian ini membahas pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia sebagai bentuk reaksi sosial atas viktimisasi struktural dari sistem peradilan dengan menggunakan teori Viktimologi Kritis dari Mawby dan Walklate. Data yang diambil merupakan data-data sekunder dari LBH di Indonesia, wawancara singkat dengan narasumber, serta dokumen-dokumen dari institusi lain. Masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat miskin ketika berhadapan dengan Sistem Peradilan Pidana adalah ketidakadilan yang muncul selama menjalani proses peradilan yang kemudian muncul reaksi sosial berupa adanya pemberian bantuan hukum. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan bantuan hukum dapat secara signifikan membantu masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan. Hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pemberian bantuan hukum pada saat yang sama dapat menyebabkan bantuan hukum menjadi bagian dari viktimisasi struktural bagi masyarakat miskin.

---

This research discusses the implementation of legal aid for the poor in Indonesia as a form of social reaction to the structural victimization of the judicial system using Critical Victimology Theories from Mawby and Walklate. The data taken are secondary data from LBH in Indonesia, short interviews with resource persons, and documents from other institutions. Problems faced by the poor when dealing with the Criminal Justice System is the injustice that arises during the judicial process which then emerged a social reaction in the form of providing legal assistance. The result of this research is that the implementation of legal aid can significantly assist the poor in obtaining justice. The constraints that occur during the process of providing legal aid at the same time can lead to legal aid being part of the structural victimization for the poor. "

"On social conditions of poor people living in rural areas in Indonesia."

"Tesis ini membahas keterkaitan antara ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia periode tahun 2014-2017. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif regresi data panel dengan variabel dependen adalah jumlah penduduk miskin dan variabel independent adalah jumlah SD, jumlah SMP, jumlah SMA, jumlah SMK, Jumlah Puskesmas, Jumlah Apotek, Akses Air Minum Layak, dan Akses Air Bersih. Variabel kontrol yang digunakan adalah distribusi produk domestic bruto atas dasar harga konstan, tingkat inflasi daerah, tingkat partisipasi angkatan kerja, serta luas wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang dipilih tersebut berpengaruh signifikan dan negatif terhadap variabel jumlah penduduk miskin. Disarankan kepada Pemerintah agar dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang memiliki tujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, agar menyusun prioritas berdasarkan nilai koefisien variabel independent yang membentuk model tersebut berdasarkan pemetaan setiap kabupaten/kota.

---

The objective of this research is to analyze the relationship between the availability of basic service infrastructure to the number of poor people in the Regency / City throughout Indonesia for the period 2014-2017. This research is a quantitative research panel data regression with the dependent variable is the number of poor people and independent variables are the number of elementary schools, the number of junior high schools, the number of high schools, number of vocational schools, number of health centers, number of pharmacies, access to decent drinking water, and access to clean water. The control variable used is the distribution of gross domestic product on the basis of constant prices, regional inflation rates, labor force participation rates, and area size. The results showed that all the selected independent variables had a significant and negative effect on the variable number of poor people. It is suggested to the Government that the basic service infrastructure development plan which aims to reduce the number of poor people, so as to set priorities based on the coefficients of the independent variables that make up the model based on the mapping of each regency."

"Pembangunan ekonomi dan pembangunan sumberdaya manusia merupakan dua hal yang penting dilakukan. Pembangunan ekonomi yang diukur berdasarkan pendapatan perkapita menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pendapatan perkapita juga dijadikan salah satu ukuran kesejahteraan penduduk. Pembangunan ekonomi yang ditunjang pembangunan sumberdaya manusia menjadi sangat penting untuk pembangunan selanjutnya. Pembangunan sumberdaya manusia (human capital) berkaitan langsung dengan tingkat kemiskinan yang dijadikan dasar bagi prakondisi pertumbuhan, dapat dilihat melalui tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan manusianya.Tujuan dari penelitian ini untuk mempelajari pola pengaruh pendapatan perkapita terhadap tingkat kemiskinan dengan memperhitungkan variabel ekonomi yaitu pangsa non pertanian dan laju inflasi, variabel tingkat pendidikan dan tingkat kelahiran dan variabel kesehatan yaitu usia harapan hidup menurut tahun. Sumberdata yang digunakan adalah data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 1996, 1999 dan 2002 menggunakan 26 propinsi sebagai unit analisis. Dari unit analisis yang terbatas maka dibuat submodel dan model keseluruhan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan kondisi perekonomian berkaitan dengan pendapatan perkapita, kondisi sosial, demografis dan kondisi kemiskinan di Indonesia. Analisis inferensial yang digunakan adalah analisis regresi ganda yaitu membuat hubungan antara satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas.Hasil penelitian dengan menggunakan tiga submodel, berdasarkan hash submodel I pengaruh pendapatan perkapita (InPPK) terhadap tingkat kemiskinan (InPt) dengan memperhitungkan variabel pangsa non pertanian, laju inflasi memiliki pengaruh yang berbeda untuk tahun 1999 dan pengaruh yang sama tahun 1996 dan tahun 2002. Berdasarkan submodel II pengaruh pendapatan perkapita (InPPK) terhadap tingkat kemiskinan (InPt) dengan memperhitungkan variabeI tingkat pendidikan (InEDUC), tingkat kelahiran (1nTFR) memiliki pengaruh yang berbeda setiap tahunnya (1996, 1999 dan 2002). Berdasarkan submodel Ill pengaruh pendapatan perkapita (InPPK) terhadap tingkat kemiskinan (InPt) dengan memperhitungkan variabel usia harapan hidup (InED) memiliki pengaruh yang sama tiap tahun (1996, 1999 dan 2002).Berdasarkan submodel keselurulian pengaruh pendapatan perkapita (1nPPK) terhadap tingkat kemiskinan (lnPt) dengan memperhitungkan variabel keseluruhan memiliki pengaruh yang berbeda untuk tahun 2002 dan pengaruh yang sama untuk tahun 1996 dan 1999. Berdasarkan analisa kuadran pada tiap tahun propinsi dengan pendapatan perkapita tinggi dan tingkat kemiskinan yang tinggi berada pada propinsi Papua dan diikuti disaat masa krisis Kalimantan Barat yang bergeser dart klasifikasi propinsi yang berpendapatan rendah dan tingkat kemiskinan tinggi, pergeseran ini Iebih disebabkan pendapatan perkapita di daerah ini meningkat dan diikuti meningkatnya prosentase penduduk miskin.Berdasarkan klasifikasi ketiga propinsi yang memiliki pendapatan perkapita rendah dan tingkat kemiskinan tinggi sebagian berada di kawasan Indonesia Timur yaitu NTB dan NTT. Berdasarkan klasifikasi keempat dengan tingkat kemiskinan rendah dan pendapatan perkapita rendah berada pada propinsipropinsi dengan pembangunan sosiai yang baik seperti tingkat kualitas kesehatan dan gizi yang baik, tingkat pendidikan dengan pendidikan dasar dan lamanya pendidikan. Inipun dapat dilihat dari nilai IPM yang baik: pada propinsi ini.Berdasarkan klasifikasi kedua dengan pendapatan perkapita tinggi dan tingkat kemiskinan yang rendah berada pada propinsi yang memiliki modal alam, modal manusia dan modal fisik yang baik. Implikasi kebijakan pada daerah dengan pangsa non pertanian dan tingkat pendidikan akan berpengaruh pada pendapatan perkapita untuk dapat mengurangi prosentase penduduk miskin. Kebijakan untuk meningkatkan pangsa non pertanian masih efektif, kebijakan ini lebih diarahkan pada sektor perdagangan dan konstruksi dan kebijakan pendidikan sembilan tahun untuk tingkat pendidikan.Berdasarkan klasifikasi yang dibentuk dari kuadran untuk propinsi dengan klasifikasi pertatna clan klasifikasi ketiga adalah dengan menerapkan kebijakan padat karya (labor intensive) sehingga masyarakat pada klasifikasi ini dapat mengurangi prosentase kemiskinannya atau sesuai dengan trickle down effect (menetes kebawah) dan tidak hanya sebagian kecil masyarakatnya menikmati hasil pembangunan. Kemudian yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui program pendidikan sembilan tahun, kebijakan ini lebih pada jangka menengah dan jangka panjang. Untuk klasifikasi keempat kebijakan diarahkan pada kewirausahaan dengan mempermudah akses modal dan perluasan pasar."