Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berdampak pada proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015. Penelitian ini menjawab penyebab terjadinya konflik internal PPP dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015, serta proses terjadinya dualisme dukungan dan dampaknya bagi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015. Penelitian ini menggunakan teori konflik yang dikemukakan oleh Rauf, Coser, Conn dan Dahrendorf. Serta teori Faksionalisasi yang dikemukakan oleh Belloni dan Paul G. Lewis. Hasil penelitian menujukkan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik internal PPP dalam proses pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 adalah karena adanya faksionalisasi di tingkat pusat serta adanya pertarungan elit baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal. Sedangkan terjadinya dualisme dukungan yang diberikan oleh PPP terjadi karena adanya pengalihan dukungan yang dilakukan oleh DPP PPP kepengurusan Djan Faridz yang semula mendukung Ujang Iskandar menjadi Sugianto-Habib Said Ismail. Dualisme dukungan tersebut berdampak pada aspek politik dan aspek sosial yang berakibat pada dianulirnya pasangan Ujang-Jawawi dan ditundanya Pilkada Kalimantan Tengah hingga Januari 2016. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah mengkonfirmasi teori konflik yang dikemukakan oleh Rauf, Conn, Coser, dan Dahrendorf yang menyatakan konflik yang terjadi karena adanya perebutan kekuasaan. Sementara itu, faksionalisasi yang terjadi bersifat sementara memperkuat teori faksionalisasi Paul G. Lewis. Penelitian ini juga memperkuat teori faksionalisasi yang diungkapkan oleh Belloni yang menyebutkan bahwa Faksionalisasi didasarkan pada adanya persamaan isu, adanya ikatan patron klien dan bersifat formal.

---

ABSTRACTThis research discusses about the internal conflicts of PPP that have an impact on local elections process of Central Kalimantan in 2015. Research questions in this research are why there is internal conflict of PPP in the process of nomination of governor and vice governor of Central Kalimantan Province in 2015, and how the process of dualism support of PPP in the nomination and what is the impact of dualism support of governor and vice governor of Central Kalimantan Province in 2015. This research use conflict theory by Rauf, Conn, Coser, and Dahrendorf. And factionalization theory by Belloni and Lewis. The results of the research show that the background of internal conflicts of PPP in the nomination process in the governor and vice governor election of Central Kalimantan Province in 2015 is due to the factionalization and the elite battle at the central and local level. While the dualism of support provided by the PPP began when PPP Djan Faridz's Faction initially support Ujang Iskandar, but on the last day of the registration process of the pair of candidates, PPP Faction of Djan Faridz divert their support to the Sugianto-Habib Said Ismail. Dualism support has an impact on the political aspect which resulted in the annulment of the Ujang-Jawawi and postponement of the Central Kalimantan local election in January 2016. The theoretical implication of this research aims to supports Rauf, Coser, Conn and Dahrendorf's conflict theory. That PPP internal conflict in the process of nomination governor and vice governor of Central Kalimantan Province 2015 tend to compete for the sake of power. Other theoretical implication of this study aims to support of Belloni and Lewis Factionalization theory, that factionalization at internal conflict of PPP at local election of Central Kalimantan is temporarily and based on the existence of equality of issues, the existence of patron-client and formal bonds."

"Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menekankan fungsi utama pemerintah daerah yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, dalam perspektif peningkatan kualitas pelayanan publik, pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/walikota kepada camat dan dari camat kepada level dibawahnya seharusnya dapat dijadikan sebagai upaya untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaran pemerintahan, serta dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum di daerah. Sebagai pemimpin di kecamatan, seorang camat harus mempunyai sejumlah kemampuan tertentu.Seorang pemimpin dalam melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kemampuan manajerial yaitu kemampuan untuk memanfaatkan dan menggerakkan sumber daya yang ada agar dapat digerakkan dan diarahkan bagi tercapainya tujuan melalui kegiatan orang lain serta mempunyai kemampuan leadership yaitu kemampuan untuk memimpin, mempengaruhi, mengarahkan agar timbul pengakuan, kepatuhan, ketaatan serta memiliki kemampuan dan kesadaran untuk melakukan suatu kegiatan (mengambil langkah-langkah) bagi tercapainya suatu tujuan. Dengan posisi barunya di perundang-undangan, seharusnya camat dapat menjadi ujung tombak kembar pelayanan publik di kabupaten./kota karena jika kewenangan terkonsentrasi di kabupaten/kota permasalahan umum yang timbul adalah pemerintah kabupaten/kota akan mengalami overload beban kerja, yang akan mempengaruhi pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Tetapi pada kenyataannya selama ini pemerintahan kabupaten/kota lebih menjadikan kepala dinas dan kepala badan sebagai ujung tombak pelayanan, dibandingkan melimpahkan kewenangan kepada kecamatan.Penelitian tentang peran camat di Kecamatan Bekasi Selatan dan Gambir akan dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif, dengan narasumber camat, sekretaris daerah, kepala dinas terkait dan aparat dinas terkait. Sebagai sampel penelitian diambil Dinas kependudukan dan Dinas Tata Kota karena kedua dinas tersebut oleh peneliti dianggap sebagai dinas yang paling banyak berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat.Dengan menggunakan analisa data yang bersumber pada hasil wawancara, data sekunder dan peraturan-peraturan pendukung, diperoleh simpulan bahwa masih dimungkinkan untuk melakukan penguatan peran kelembagaan di Bekasi Selatan yang dilakukan dengan cara menegaskan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada camat sehingga dapat memaksa dinas untuk ketentuan tersebut dengan adanya sumber dana yang cukup bagi kecamatan untuk menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak muncul keengganan dari aparat kecamatan dalam menjalankan pelimpahan kewenangan. Disamping itu adanya dukungan peralatan dan teknologi yang memadai bagi kecamatan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan.Saran yang diberikan yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan diatas adalah diperlukan adanya ketegasan dari walikota Bekasi untuk memberikan sebagian kewenangan dari dinas kepada kecamatan, adanya kelegowoan dari dinsa terkait dalam memberikan sebagian kewenangan yang dimilikinya, pelimpahan sebagian wewenang harus disertai pula dengan pelimpahan dana, perbaikan sarana dan prasarana di kecamatan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang sudah dilimpahkan kepada kecamatan. Dari sisi sumber daya manusia yang ada di kecamatan juga harus terus ditingkatkan kemampuannya sehingga dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

---

Law Num. 32/2004 emphasizes that the main function of local government is to give service to public. Therefore, in order to enhance the quality of public service, the delegation of some of the authorities of district officer to the subdistrict officer. The one of sub district officer to the subordinate should be regarded as the effort to achieve effectivity and effeciency in performing government, and utilize as the means to improve the quality of public service in local area. The officer of the subdistrict, one must have certain ability.Leading the sub district, the officer must have managerial capability such as empowering and making the best use of the existing human resources, to achieve the goals through activities. The other leadership capabilities are to rule, influence and direct to pull out the admitance, obidience and loyalty. Last but not least, one should be able to make necessary action to achieve the goals. Given a new position in the bill, the officer of the district should become the leading rule in public service of district/municipality. If all the authorities are concentrated in district/municipality, they will be heavy work overload which eventually will influence the quality of public service. In reality, district/municipality, refers to delegate the authority to the head of institution, rather than to the sub district.The research on The Role of Sub District Officer of South Bekasi (Of Bekasi City) and Gambir (of Central Jakarta) is conducted by using qualitative, descriptive analysis. The informen are the head of institution and entailed. The sample are the institution of Demography and Planology, by which most services are given to public.The conclusion gathered from data analysis of interviews, secondary data and laws, as confirmed that if it possible to enhance and enpower the role of sub district by emphasizing the delegation of authority from major to sub district so that it will enforce the institution to obey and adjust themselves to the situation. The delegation of authority should also conclude the adequate funding and technology to support the performance of the tasks. Therefore the subdistrict employee will not be unwilling to do the duties.The recommendation is given hoping to be the solution of the problem. It is the emphasize of the delegation of some of authorities from the major of South Bekasi to sub district and also the willingness of the institution entailed in giving the authority. The delegation must also conclude funding and facility recovery at sub district that will support the public services. More over the quality of human resources should also improve to optimize the public service given."