Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"When comparing the laws of different jurisdictions, one often sees only the forest or the trees. This is particularly problematic in comparative company law, where students hope both to understand the overall framework of the law and grasp its practical application. This text's structure, now in its second edition, solves that dilemma. Chapters open with discursive analyses of the law in each of Germany, the UK and the US (Delaware, the ABA Model Business Corporation Act, and federal securities laws) and set out the high-level governing framework, particularly for the EU and its member states. This analysis is succinct and pointed, with numerous references to both the law and leading scholarship. The whole text is arranged to highlight comparative aspects. Diagrams are used where helpful. Chapters close with edited judicial decisions from at least two of the jurisdictions discussed, which allows fresh exploration of comparison in more detail, and pointed questions to guide class discussion."

"Skripsi ini membahas mengenai kerugian immateril yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum. Penelitian ini adalah penelitisan yuridis normatif dengan menggunakan beberapa contoh putusan yang mana ganti kerugian immaterilnya ditolak dan diterima oleh pengadilan, penelitian ini akan memberikan gambaran terkait kerugian immateril yang bagaimana yang diterima atau ditolak. Setiap putusan dianalisis berdasarkan hukum positif, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek . Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai kerugian immateril itu sendiri dan bagaimana seharusnya tuntutan ganti rugi immateril dapat diterima atau ditolak.Kata Kunci: Perbuatan melawan hukum, ganti rugi, kerugian immateril.

---

This thesis is about immaterial loss as the impact of tort. The reasearch is a normative juridical research that uses qualitiative approach. The author uses few cases to represent the claim of immaterial loss that are accepted and rejected by the court. From this research, we will know how a claim of immaterial loss can be accepted or rejected. Each cases is analyzed based on Indonesian law especially Indonesian Civil Code Burgelijk Wetboek . The purpose of this research is to give a deep explanation about the immaterial loss itself and how a case with immaterial loss should be accepted or rejected. "

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh karena banyaknya akibat-akibat hukum yang akan timbul dengan perubahan bentuk suatu badan usaha, khususnya dari badan usaha non-badan hukum menjadi badan usaha berbadan hukum. Salah satu akibat hukum dari perubahan tersebut akan timbul didalam bidang perjanjian-perjanjian yang masih berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana akibat dari perubahan bentuk suatu Persekutuan Komanditer menjadi suatu perseroan terbatas terhadap suatu kontrak kerja yang sedang berjalan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif analitis, dimana penulis mendapatkan bahan penelitian dengan melakukan studi pustaka dan wawancara. Akibat hukum dari perubahan bentuk badan usaha dari non-badan hukum menjadi badan usaha berbadan hukum tersebut salah satunya akan timbul didalam bidang perjanjian-perjanjian yang masih berlaku, dimana akan terjadi perubahan subjek hukum didalam perjanjian tersebut sehingga harus disesuaikan terlebih dahulu agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu persetujuan dari para rapat umum pemegang saham juga dibutuhkan sebagai syarat pengambilalihan perjanjian tersebut.

---

ABSTRACT

The background of this research is because there are too many legal impacts that will be arise because of the transformation of business entitity, especially from non-legal entitiy into legal entity.One of the consequences wil be arise in the ongoing contract because of the transformation of business entity. The goal of this research is to find out what consequences that will be arise on the ongoing contract because of the transformation from CV into PT.This research was conducted by using analytic descriptif method, and the datas used in this research are obtained fromliterature study and interviews. The legal impact that will be arise from the transformation of the business entitiy form on the ongoing contract is the changing of the subjects on the contract, and that can cause problems, so both of the party from the contracts must know about that transformation, and beside of that, the confirmation from the RUPS is the absolute requirement before PT can takeover the contract."

"Pemerintah memiliki rangkaian kebijakan untuk penyehatan BUMN, salah satunya melalui program privatisasi. Rekstrukturisasi permodalan melalui privatisasi atau penjualan asset publik merupakan kebijakan publik yang mengarahkan bahwa tidak ada alternatif lain selain pasar yang dapat mengendalikan ekonomi secara efisien. Salah satu BUMN yang melakukan privatisasi melalui Initial Public Offering (IPO) adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang dinilai sehat dan termasuk industri yang masih akan berkembang. Penelitian ini menganalisa mengenai dampak hukum dari Privatisasi yang dilakukan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dimana PT Garuda Indonesia Tbk saat ini merupakan perusahaan maskapai penerbangan yang terdepan dan terpercaya milik pemerintah Indonesia (BUMN). Selain itu penelitian ini akan menganalisa apakah mekanisme yang dilakukan itu berdampak baik bagi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atau malah berdampak yang kurang baik bagi kesehatan perusahaan.

---

The government had set policies for restructuring state owned enterprises (SOE), one of them through the privatization program. Capital restructuring through privatization or the sale of public asset is a public policy which directs that no alternative other than market that can control economy in an efficient way. One of SOE which conduct privatization through Initial Public Offering (IPO) is PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk which is assessed as a healthy company and included as an industry that will still developing.

This research analyzing about the impacts of the law of the privatization which conducted by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, where PT Garuda Indonesia Tbk is currently the leading airline companies and trusted state owned enterprise of Indonesia. Moreover this research will analyze whether the mechanisms that was conducted have a good impact for PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk or instead have a bad impact for the company."

"Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu. Pelaksanaan pembangunan dalam realisasinya menimbulkan hubungan hukum yaitu perikatan. Hubungan hukum tersebut perwujudannya dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yang mengatur dan memperinci hak dan kewajiban para pihak.Hukum Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka, yang mengandung azas kebebasan membuat perjanjian, yang dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berarti memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan setiap bentuk perjanjian yang dikehendaki. Akan tetapi kebebasan yang diberikan adalah dalam arti sempit yaitu dibatasi oleh ketertiban umum dan kesusilaan yang disebutkan dalam pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Yang menjadi masalah pokok pembahasan skripsi ini adalah bagaimana caranya mengatasi masalah-masalah yang dijumpai dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan di lingkungan Perum Angkasa Pura I, sehingga setiap hak dan kewajiban para pihak betul-betul terjamin kepastian hukumnya serta terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.Penulis akan mencoba membandingkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-,Undang Hukum Perdata yang mengatur perjanjian pemborongan pekerjaan dengan praktek pelaksanaannya, yaitu dengan menggunakan hubungan hukumantara pihak pemborong dengan pihak yang memborongkan pekerjaan dengan berpedoman pada teori hukum, khususnya Hukum Perdata serta peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan masalah tersebut."

"Menurut Teori lembaga somasi pasal 1238 KUHPerdata merupakan teguran atau peringatan kepada pihak yang lalai dan tidak memenuhi apa yang diperjanjikan dimana dalam perjanjian tersebut tidak ditentukan kapan prestasi itu harus dipenuhi. Dalam praktek ternyata tidak hanya itu saja akan tetapi juga dalam hal dimana penentuan prestasi telah dikukuhkan sebelumnya. Oleh seruan No. 3/1963, lembaga somasi ini telah dihapus namun dalam praktek pengadilan masih banyak dipergunakan. Menjelang pembentukan hukum Nasional yang akan datang disarankan lembaga somasi oleh penulis agar tetap dipakai oleh karena somasi ini merupakan peringatan lalai dari pihak kreditur kepada pihak debitur yang memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dinyatakan lalai."