Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 158434 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Kartika Putri
"Saat ini, terdapat rumah sakit berbentuk unit usaha yang didirikan dan dikelola oleh BUMN seperti Persero (PT Persero) yang jika dikategorikan menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumah sakit, tergolong sebagai rumah sakit swasta. Namun, rumah sakit berbentuk unit usaha memiliki permasalahan seperti masalah penentuan pihak-pihak rumah sakit yang akan bertanggung jawab kepada pasien, masalah eksistensi atau keberlangsungan usaha yang tergantung pada keberadaan PT Persero dan masalah kedudukan yang sudah tidak sesuai lagi dengan amanat Undang-undang No. 44 Tahun 2009. Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit berbentuk unit usaha dan upaya pemisahan tidak murni rumah sakit tersebut dari PT Persero agar menjadi rumah sakit swasta yang mandiri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada rumah sakit berbentuk unit usaha, tanggung jawab terhadap kesalahan dokter dipikul oleh unit usaha rumah sakit, sedangkan tuntutan kerugian atas kesalahan tersebut menjadi tanggung jawab PT Persero. Selain itu, terkait proses hukum pemisahan terhadap rumah sakit berbentuk unit usaha PT Persero, pemisahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri BUMN, yang tata cara pemisahannya sesuai dengan tata cara menurut UU PT dan PP No. 27 Tahun 1998 serta memperhatikan aspek-aspek hukum terkait.

At the moment, there are numerous hospitals owned by state but classified as private hospital. However, it creates problem of liability and problems of inexpediency with hospital act mandatary. This research examines the liability of an hospital governed as a unit of a state-owned limited liability company and the process of the hospital splitting into private hospital. This research uses normative juridical method. The result of this research shows that, the liability for doctor?s wrongful act at the hospital is beard by business unit hospital, whereas the occurred claim damages of the wrongful act is beard by the state-owned limited liability company. With respect to the process of splitting, it must obtained approval from competent authority that is the Cabinet Minister of State-Owned Enterprise first, which then the procedure of the splitting must be compatible with limited liability company act and the state regulation No. 27/1998 as well as concern about splitting related legal aspect.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S42496
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ady Mulyawan Raksanegara
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T37340
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Darmawan Soedarsono
Jakarta: Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia, 1993
R 343.094 Dar p
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Darmawan Soedarsono
Jakarta: Karya Jaya, 1993
R 343.094 Dar p
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia, 1993
343.094 UND
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Dirin Hadikoeswoyo
"RUPS merupakan salah satu organ perseroan yang berfungsi sebagai tempat penyaluran kepentingan para pemegang saham, dalam menyalurkan kepentingan tersebut dilakukan melalui mekanisme rapat dan hasil rapat dijelmakan dalam suatu keputusan, untuk mendapatkan suatu keputusan rapat, salah satu mekanisme rapat yaitu yang diatur dalam anggaran dasar atau UUPT harus terpenuhi, namun demikian adakalanya untuk memenuhi hal tersebut sulit dilaksanakan, oleh karena itu penulis mengambil masalah utama yaitu : 1) Apakah ketentuan korum RUPS yang telah diatur dalam UUPT mutlak harus diikuti oleh suatu perseroan yang akan merubah anggaran dasarnya guna menyesuaikan dengan ketentuan UUPT? 2) Bagaimana peranan peradilan terhadap keputusan RUPS PT. Sindikat Pembangunan Ekonomi yang korumnya menyimpang dari ketentuan UUPT dan sejauh mana kekuatan hukum keputusan RUPS yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri? Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif, jenis penelitian normatif dan empiris sedang untuk analisa data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh : 1) Untuk menyelenggarakan RUPS ketentuan UUPT mutlak harus diikuti, namun demikian dalam penelitian terbukti ada perseroan yang menyelenggarakan rapat tidak mencapai korum tetap melanjutkan rapat. 2) Pengadilan Negeri mengesahkan keputusan RUPS PT. Sindikat Pembangunan Ekonomi, dampak Penetapan Pengadilan Negeri secara umum menghemat waktu dan biaya sedangkan kekuatan hukum keputusan RUPS yang ditetapkan Pengadilan Negeri adalah sama dengan kekuatan hukum keputusan RUPS yang korumnya terpenuhi. Kesimpulan utama, kekuatan hukum keputusan RUPS yang ditetapkan Pengadilan Negeri adalah sama dengan kekuatan hukum keputusan RUPS yang korumnya terpenuhi."
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T16668
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ady Mulyawan Raksanegara
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008
T25698
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>