Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This set goes much further than explanation. It provides a comprehensive guide to interpreting and implementing IFRS, sets IFRS in a relevant business context and provides insights into how complex practical issues should be resolved in the real world of global financial reporting. This book is an essential tool for anyone applying, auditing, interpreting, regulating, studying or teaching international financial reporting. Written by financial reporting professionals from the International Financial Reporting Group of Ernst &​ Young, this three-volume guide to reporting under IFRS provides a global perspective on the real-world interpretation and practical application of IFRS"

"Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Indonesia selalu mengalami perkembangan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk telah mengakibatkan arus urbanisasi dari desa ke kota-kota besar yang mengakibatkan berkurangnya lahan untuk tempat hunian dan permukiman. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung dan Medan untuk mencari tempat hunian yang aman dan nyaman sesuai Tata Ruang Kota sudah mengalami banyak kesulitan yang pada akhirnya penataan tempat hunian dan perumahan menjadi masalah besar dalam perencanaan pembangunan kawasan perkotaan. Untuk mengatasi kelangkaan tanah permukiman maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang Rumah Susun yaitu UU No.16 Tahun 1985. UU Rumah Susun merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah penyediaan lahan permukiman dengan bentuk bangunan gedung bertingkat dengan harapan akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tentang perumahan. Pemerintah melalui melalui UU No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman memberi kesempatan kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah maupun swasta untuk ikut aktif membantu pemerintah dalam pembangunan perumahan. Dan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik telah memberikan kesempatan yang lebih luas dan dasar hukum yang kuat bagi penyediaan hunian dengan sistem sewa menyewa. Pemerintah DKI sebagai penanggungjawab terhadap penyediaan sarana Perumahan yang layak bagi masyarakat telah berusaha untuk mewujudkannya melalui pembangunan Rumah Susun di daerah-daerah kumuh yang terjangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pemerintah Daerah DKI juga membentuk Badan Usaha Badan Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang properti dengan sistem sewa menyewa yang dikelola oleh PT Pulo Mas Jaya. Kewenangan yang diberikan oleh Pemda DKI kepada PT Pula Mas Jaya sebagai Badan Usaha menarik untuk dikaji secara hukum perihal perjanjian sewa menyewa antara Konsumen dengan PT Pulo mas Jaya sebagai Badan Usaha. Perjanjian ini akan berakibat hukum terhadap hak dan-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak dan penyelesaian hukum yang dipakai untuk mengatasi permasalahan yang timbul apabila perjanjian tersebut kemudian hari terjadi sengketa."

"Islamic Social Reporting (ISR) merupakan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial yang indikatornya spesifik pada prinsip-prinsip etis Islam. Dalam penelitian ini, penilaian tingkat pengungkapan ISR dilakukan pada perusahaan yang masuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). ISSI merupakan kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. ISSI merupakan panduan investasi bagi reksa dana syariah untuk menempatkan dana dan bagi investor Muslim untuk berinvestasi pada efek syariah. Dengan menggunakan ISSI sebagai perusahaan sampel, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR. Karakteristik perusahaan yang diuji terdiri dari, ukuran perusahaan, komposisi saham publik, penerbitan sukuk, dan status perusahaan dan ukuran Kantor Akuntan Publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, status perusahaan dan ukuran Kantor Akuntan Publik mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan ISR. Namun, komposisi kepemilikian saham publik dan penerbitan sukuk bukan merupakan faktor penentu yang signifikan dalam mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR.

---

Islamic Social Reporting (ISR) is a social responsibility disclosure index that has specific indicators on ethical principles of Islam. In this study, assessment a level of ISR disclosure performed among Indonesia Sharia Stock Index (Indeks Saham Syariah Indonesia-ISSI) companies. ISSI are collection of securities that are not contradict with Islamic principles and have been approved by BAPEPAM and LK. ISSI are guide for Islamic mutual fund to put their funds and for Muslim investor to invest in Islamic securities. By using ISSI as the sample firms, this study aims to identify factors that may influence a level of ISR disclosure. Company’s characteristics that were tested consists of issuance of sukuk, firm size, statute’s of company, size of audit firms and public ownership. The results show that firm size, size of audit firms and statute’s of company have a significant positive influence on a level of ISR disclosure. However, the issuance of sukuk and public ownership are not significant factors in influencing a level of ISR disclosure."

"Perkembangan pasar modal mewajibkan adanya laporan interim bagi perusahaan go public dengan ketentuan audited, limited review, atau unaudited. Alternatif ini berlaku pula untuk perusahaan non publik kecil yang semakin menjamur dewasa ini. Keseragaman pemahaman terhadap jasa review dirasakan perlu sebagai jawaban atas munculnya kebutuhan tersebut. Review memberikan suatu tingkat keyakinan terbatas (negative assurance) terhadap suatu asersi mengenai kesesuaiannya dengan kriteria yang berlaku atau kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau dasar akuntansi lain, dengan menggunakan prosedur analitis dan pengajuan pertanyaan. Penelitian dilakukan dengan metode depth interview dengan pihak-pihak yang terkait dengan pasar modal dan kantor akuntan publik, dilengkapi dengan data literatur. Beberapa pihak masih menyukai laporan keuangan audited dengan pertimbangan audit sebagai 'safeguard'. Ditambah dengan munculnya anggapan bahwa laporan review dapat membingungkan pembaca. Dengan pertimbangan informasi yang up to date, cepat waktu, manfaat dan biaya, serta tingkat keyakinan tertentu, maka review dirasakan menjadi alternatif terbaik bagi laporan keuangan interim menurut mayoritas pihak. Hal ini juga ditunjang dengan kurangnya kontrol dan sistem interim menurut mayoritas pihak. Hal ini juga ditunjang dengan kurangnya kontrol dan sistem pencatatan akuntansi yang kurang memadai serta kepemilikan pada perusahaan non publik kecil. Belum terdapatnya keseragaman persepsi serta kurangnya publikasi mengenai jasa review tercermin pada kurangnya permintaan atas jasa tersebut. Mengingat bahwa jasa review -dapat merupakan suatu alternatif terbaik, maka perlu lebih banyak dipublikasikan kepada masyarakat bisnis supaya kelak lebih banyak digunakan."