Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas diplomasi publik NATO di Eropa pasca perang dingin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data dari media video tentang NATO baik yang diproduksi oleh Divisi Diplomasi Publik NATO PDD yang dibentuk pada tahun 2003 maupun yang diproduksi sebelum berdirinya PDD ini. Secara acak saya mengambil 30 video tentang NATO. Dari ke 30 video tersebut, 10 dibuat oleh Associated Press AP dan 20 dibuat oleh PDD. Video ini dianalisa dengan teori agenda setting, konsep diplomasi publik dan konsep diplomasi militer. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa NATO menggunakan media massa dan mekanisme agenda setting, diplomasi publik dan diplomasi militer sebagai agenda operasinya karena dalam media video yang dianalisis ini terdapat agenda-agenda tertentu, khususnya politik, dengan tujuan mempengaruhi pandangan pemirsanya, mempromosikan kepentingannya pada publik dan entitas politik lainnya, serta untuk menunjukan kerjasama militer NATO. Pada 10 video produksi AP menunjukan bahwa NATO adalah penyelamat warga Kosovo keturunan Albania. NATO berpartisipasi dalam menjaga perdamaian di Kosovo dan melaksanakan misi PBB dalam KFOR sebagai pasukan pengamat dan penjaga perdamaian di Kosovo. Pada 20 video produksi PDD menunjukan bahwa NATO siap menghadapi ancaman Rusia, ISIS, teroris dan musuh lainnya serta NATO terdepan dalam misi kemanusiaan seperti tanggap bencana dan perlindungan di jalur perdangan laut. NATO aktif menjaga keamanan dan melindungi anggota-anggota dari berbagai ancaman konvensional ataupun cyber threat. NATO juga aktif mengadakan latihan militer bersama dengan anggota dan mitranya.

---

This thesis explains about NATO rsquo s public diplomacy in Europe post Cold War. This research used qualitative method with sources of datas from videos about NATO, both from NATO Public Diplomacy Division PDD , which founded in 2003 and from the year before the division was built. The researcher randomly picked 30 videos about NATO and from those videos, 10 was made by Associated Press AP and 20 videos made by PDD. The video is analyzed with the agenda setting theory, public diplomacy concept and military diplomacy concept.

From the results of the study it can be concluded that NATO uses mass media and agenda setting, public diplomacy and military diplomacy mechanisms as its operational agenda. Because it is shown in the video that there are certain agendas, especially politics, with the aim of influencing the viewer 39 s perception, promoting their interests to the public and other political entities, and to demonstrate NATO 39 s military cooperation. Based on 10 videos made by AP, it shows that NATO is the savior of Kosovo citizens of Albanian descent.

NATO is participating in maintaining peace in Kosovo and implementing the UN mission in KFOR as an observer and peacekeeping force in Kosovo, and on 20 videos made by PDD shows that NATO is ready to face the threat against Russia, ISIS, terrorists and other enemies, and that NATO is leading in humanitarian missions such as disaster response and maritime protection. NATO actively maintains security and protects members from various conventional threats or cyber threats. NATO is also active in conducting joint military exercises with its members and partners."

"Soft power merupakan sebuah konsep yang dicetuskan oleh Joseph S. Nye, Jr. pada tahun 1990. Sejak itu, ia telah menjadi sebuah konsep yang signifikan bagi studi Hubungan Internasional dan diterima pula pada tataran praktis. Berbagai negara telah mengadopsi soft power menjadi kebijakan resminya, sedangkan para akademisi dan pembuat kebijakan telah menggunakan dan mencermati soft power. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa soft power telah berkembang sebagai sebuah konsep. Tulisan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai soft power itu sendiri dengan melihat ragam pandangan terhadapnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, tulisan ini meninjau empat puluh tiga literatur akademis mengenai soft power, baik yang ditulis oleh Nye maupun akademisi-akademisi lain. Menggunakan metode taksonomi, tulisan ini menemukan bahwa terdapat tiga tema dominan dalam literatur-literatur tersebut, yakni (1) konsepsi soft power Nye yang berfokus pada penjelasan Nye mengenai aspek definisi, cakupan, serta cara kerja dan pengukuran soft power, (2) tanggapan akademisi-akademisi selain Nye terhadap soft power yang mengacu pada ketiga aspek yang Nye jelaskan, dan (3) interpretasi konstruktivisme terhadap soft power yang melihat soft power di luar garis pemikiran Nye. Lebih lanjut, keempat puluh tiga literatur tersebut dapat dipetakan ke dalam ketiga tema di atas sebagai berikut: (i) delapan tulisan Nye yang dimulai dari tulisan pertamanya pada 1990 hingga tulisan terbarunya pada 2017, (ii) tiga puluh tulisan akademisi lain yang lebih jauh terbagi menjadi delapan belas tanggapan positf dan dua belas tanggapan negatif, serta (iii) lima literatur lain yang mengangkat interpretasi konstruktivisme terhadap soft power. Tinjauan yang dilakukan lantas menemukan adanya dua kesenjangan di dalam literatur-literatur tersebut: (a) Nye tidak cukup menjelaskan cara soft power bekerja dan diukur, serta (b) belum terdapat satu pun authoritative author lain di luar Nye dalam bahasan soft power. Tulisan ini berargumen bahwa kesenjangan pertama disebabkan oleh fakta bahwa Nye tidak mengkonseptualisasikan soft power sebagai sebuah konsep analitis, melainkan sebagai pereda pesimisme yang saat itu tengah melanda masyarakat Amerika Serikat. Lebih lanjut, kesenjangan kedua diakibatkan oleh jarak empat belas tahun di antara tulisan pertama Nye mengenai soft power dengan tanggapan pertama yang disampaikan oleh akademisi lain terhadap konsep tersebut, memberikan soft power waktu yang cukup untuk diterima secara luas. Penting juga untuk menggarisbawahi bahwa belum terdapat authoritative author lain dalam bahasan soft power karena akademisi-akademisi yang memberikan tanggapan terhadap konsepsi soft power Nye berasal dari berbagai latar belakang disiplin keilmuan.

---

Soft power is a concept coined by Joseph S. Nye, Jr. in 1990. Since then, it has become a well-endorsed concept within both intellectual and practical level. Numerous countries have adopted soft power as their official policy, while scholars and policy-makers have both used and scrutinized the concept. Thus it can be presumed that soft power has developed as a concept. This paper is aimed to grasp a better understanding on soft power by reviewing the variety of views on the concept. In doing so, this paper examines forty three academic writings on soft power, coming from both Nye and other scholars. Utilizing taxonomy as the method, this paper notices that there are three major themes emerging from those writings, which are: (1) Nye's conception of soft power which focuses on Nye's explanation on the meaning, resources, and the way soft power works and is measured, (2) other scholars' respond to the three aforementioned aspects of the concept, and (3) constructivists' interpretation of the concept that views soft power in a different manner than Nye and other scholars do in the previous two themes. The aforementioned forty three writings can be categorized into these themes as follow: (i) eight Nye's writings including the first one he wrote on 1990 and the most recent one written on 2017, (ii) thirty writings of the second theme that include eighteen positive responds and twelve negative ones, and (iii) five other writings discussing constructivists' interpretation of soft power. Further findings suggest that there are two shortcomings within those academic writings on soft power: (a) Nye did not adequately explain how soft power works and is measured, and (b) there has not been any other authoritative author on soft power than Nye himself. This paper argues that the first shortcoming is caused by the fact that Nye did not conceptualize soft power as an analytical concept, rather it was meant to calm the declinism that had been rapidly growing among American public. Moreover, the second shortcoming was due to the fact that there was a fourteen years difference between Nye's inaugural writing on soft power and the first response coming from another scholar to the concept, giving soft power enough time to be widely accepted. It is also important to note that there has not been any single other authoritative author on soft power because other scholars responding to Nye's soft power come from various academic disciplines."

"Qatar adalah negara yang konservatif, namun berhasil menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022. Qatar memanfaatkan ajang Piala Dunia FIFA 2022 untuk melakukan diplomasi budaya dengan tujuan nation branding dan mengubah stigma negatif yang melekat pada Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan tentang unsur-unsur budaya Qatar yang ditransmisi kepada masyarakat internasional pada ajang Piala Dunia FIFA 2022 berdasarkan teori Diplomasi Budaya menurut Milton Curtis Cummings. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara mengumpulkan data dari sumber kepustakaan lalu mendeskripsikan hasil interpretasi ke dalam tulisan. Hasil temuan dari penelitian ini adalah Qatar mentransmisi aspek bahasa, kesenian, peralatan, dan agama saat proses diplomasi budaya. Qatar menggunakan media daring seperti situs web dan sosial media dalam memperkenalkan budayanya agar dapat menjangkau masyarakat di seluruh dunia secara lebih luas. Dan Qatar mendapatkan banyak keuntungan nasional setelah Piala Dunia FIFA 2022 usai yang menandakan diplomasi budaya yang dilakukan pada ajang tersebut berhasil.

---

Qatar is a conservative country, but succeeded in hosting the FIFA World Cup 2022. Qatar is using the FIFA World Cup 2022 to carry out cultural diplomacy with the goal of nation branding and changing the negative stigma attached to Islam. The purpose of this research is to explain the elements of Qatari culture which are transmitted to the international community at the FIFA World Cup 2022 based on the theory of Cultural Diplomacy according to Milton Curtis Cummings. This research uses a descriptive qualitative method by collecting data from literary sources and then describing the results of the interpretation in writing. The results of this research are that Qatar transmits aspects of language, arts, tools, and religion during the process of cultural diplomacy. Qatar uses online media such as websites and social media in introducing its culture so that it can reach people around the world more broadly. And Qatar gained many national benefits after the FIFA World Cup 2022 was over which indicated that the cultural diplomacy carried out at the event was successful.

"

"Tesis ini akan memfokuskan pada e-diplomasi sebagai bagian dari diplomasi publik sebagai suatu cara bagi negara dalam menjalankan diplomasinya dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan luar negerinya kepada masyarakat domestik negara itu sendiri. E-diplomasi sendiri merupakan salah satu kesempatan yang diberikan sebagai hasil dari kemajuan teknologi komunikasi global yaitu internet. Dalam diplomasi internet telah berhasil mendemokratisasikan diplomasi dalam bentuknya yang unik. Diplomasi dengan menggunakan internet sendiri merupakan salah satu cara dalam melakukan diplomasi yang pada gilirannya akan memberikan akses yang sangat luas kepada aktor-aktor lain selain negara yang sangat banyak untuk menyuarakan aspirasi mereka agar dikenal. Permasalahan dalam tesis ini adalah mengapa dan bagaimana Australia melaksanakan e-diplomasinya yang proaktif melalui internet. Negara-negara juga berusaha memanfatkan akses-akses tersebut dalam melakukan diplomasi sebagai cara untuk melaksanakan kebijakan luar negerinya melalui kemudahan-kenudahan yang ada pada internet, tidak terkecuali Australia dalam Asean Regional Forum. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Image Theory M. Tehranian bahwa setengah dari politik kekuatan adalah berkisar pada masalah kesan yang ditimbulkan negara. Setiap aktor berusaha untuk menciptakan kesan yang menguntungkan bagi semua pihak termasuk lawan, kawan, atau pihak-pihak yang netral. Keaktifan diplomasi Australia sangat terasa ketika berbicara mengenai ARF tersebut. Dalam dunia Cyber, Australia berusaha menunjukan komitmennya kepada ARF melalui informasi-informasi yang tidak didapatkan dari home page negara Asean. Sebagaimana tujuan aktor-aktor non negara dalam melakukan diplomasinya melalui internet, begitu juga tujuan yang ingin dicapai Australia dalam ARF. Sosialisasi ARF yang diiakukan Australia melalui internet, begitu juga tujuan yang ingin dicapai Australia dalam ARF. Sosialisasi ARF yang dilakukan Australia melalui internet ini sebenarnya lebih ditujukan kepada pemirsa di dalam negeri Australia selain juga ditujukan kepada pemrisa di luar Australia. Keaktifan Australia dalam ARF melalui intemet hanyalah salah satu tindakan yang dapat menunjukan pentingnya kawasan Asia bagi negara itu. Letak geografis Australia yang sedemikian menjadikannya Asia sebagai tetangga abadi terdekat yang sangat strategis dan mau tidak mau harus menjadi pilar utama kebijakan luar negerinya. Peran e-diplomasi Australia sangatah penting untuk menunjukan citra/kesan yang baik dan simpatik mengenai Asia. Citra yang baik akan menguntungkan Australia dalam mencapai kebijakan luar negerinya. Untuk publik domestik Australia sendiri, sosialisasi ARF penting untuk menunjukan bahwa pemerintah Australua benar-benar serius dalam menjaga keamanan dalam negerinya melalui ARF ini dari segala ancaman multidimensional sebagai realitas yang harus dihadapi oleh negara seperti Australia sebagai kecenderungan pasca perang dingin. Hal ini penting dilakukan oleh pemerintah mengingat publik domestik Australia yang kritis dan selalu mempertanyakan upaya-upaya yang dilakukan pemerintahnya dalam mengatasi permasalahan keamanan yang semakin kompleks melalui kerjasama strategis dengan salah satu forum yang dapat menjembatani dengan kawasan yang sangat berpengaruh bagi keamanan dalam negeri Australia yaitu kawasan Asia. E-diplomasi Australia adalah pedang bermata dua yang bermuara pada satu tujuan yaitu pembentukan kesan yang positif yang akan menunjang kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Australia. Untuk pemirsa global, e-diplomasi Australia akan membentuk citra yang positif dan simpatik di mata Asia yang diharapkan berguna dalam perannya untuk mempengaruhi sasaran dan substansi ARF."

"Ketua ARF pada pertemuannya yang keempat di Subang Jaya, Malaysia pada tanggal 27 Juli 1997 telah menyatakan diplomasi preventif akan menjadi tahap selanjutnya dari proses ARF dalam menciptakan stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik. Untuk itu diplomasi preventif telah mulai dibahas pada pertemuan-pertemuan pada tingkat pejabat pemerintah atau pada Jalur I. Namun hingga pertemuan ARF keenam pada bulan Juli 1999 yang lalu, perkembangan yang dihasilkan masih rendah. Pokok permasalahannya adalah tidak semua anggota ARF ingin segera maju ke tahap berikutnya karena pelaksanaan diplomasi preventif memungkinkan pelaksanaan aspek-aspek multilateral sehingga membuka peluang negara lain untuk ikut campur. Di lain pihak, negara-negara ASEAN hingga saat ini masih memegang teguh prinsip non-interference. Maka tujuan penelitian tesis ini adalah untuk melihat bagaimana prospek peran diplomasi preventif di Asia Pasifik pasca Perang Dingin. Untuk itu, Penulis menggunakan pendekatan diplomasi preventif - Boutros Boutros Ghali, cooperative security - David B. Dewitt dan konsep regionalisme yang diutarakan oleh K.J. Holsty. Sedangkan metode penelitian yang digunakan deskriptif analitis melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa walaupun baru elemen-elemen umum diplomasi preventif ARF saja yang disepakati, belum sampai pada perumusan mekanisme atau instrumen diplomasi yang tepat untuk diterapkan di kawasan Asia Pasifik. Namun, peluang untuk meningkatkan tahapnya ke tahap diplomasi preventif tetap ada dan masih terbuka luas dan jika ARF mampu membawa anggotanya maju ke tahap selanjutnya (diplomasi preventif) maka ARF akan menjadi satu-satunya wadah pelaksanaan CBM, diplomasi preventif dan penyelesaian konflik di kawasan Asia Pasifik, yang pada gilirannya akan membawa kawasan Asia Pasifik ke dalam suatu lingkungan yang aman dan stabil."

"Tesis ini membahas diplomasi lingkungan AS dalam Konvensi Perubahan Iklim pada periode 1992-2002 yang terbagi atas periode sampai dengan terbentuknya Protokol Kyoto dan paska Protokol Kyoto, dengan memfokuskan pada diplomasi lingkungan yang dijalankan AS pada periode tersebut dan bagaimana AS mengatasi berbagai permasalahan perubahan iklim global. Dalam perkembangannya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi diplomasi lingkungan AS yang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Tesis ini memiliki relevansi yang sangat erat dengan ilmu hubungan internasional, mengingat unit yang dianalisa tidak hanya negara (dalam hal ini AS dan negara berkembang), tetapi juga aktor non negara (NGO dan kelompok industri). Selain itu tesis ini juga memperlihatkan tarik menarik kepentingan yang terjadi antara negara maju dan negara berkembang dalam memandang masalah lingkungan tersebut serta diplomasi AS dalam pembuatan protokol Kyoto sebagai implementasi dari United Nation Framework Convention on Climate Change yang menjadi payung perjanjian perubahan ikiim global. Tesis ini sangat menarik bagi penulis karena yang dianalisa adalah diplomasi lingkungan AS sebagai negara besar di dunia terhadap isu lingkungan yang merupakan agenda baru yang mengemuka dalam hubungan internasional setelah berakhirnya Perang Dingin.Pembahasan permasalahan ini dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan berbagai kerangka pemikiran. Dengan menggunakan berbagai pemikiran yang ada seperti pemikiran Donald E. Nuechterlein akan dijadikan sebagai rujukan mengenai kepentingan nasional, pemikiran Coloumbis mengenai tujuan dari politik luar negeri, teori yang dikemukakan oleh Rosseau mengenai variabel yang mempengaruhi formulasi politik luar negeri, teori Kegley dan Wittkopf mengenai komponen kebijakan luar negeri, pemikiran Robert L Paarlberg mengenai tipe kebijakan luar negeri AS di bidang lingkungan, pemikiran Diamond dan Donald mengenai multi-track diplomacy, pemikiran Suskind dan Thomas mengenai peran non-state actor, penulis mencoba membahas permasalahan tersebut.Hasil dari penulisan ini yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang dikemukakan, ditemukan bahwa diplomasi lingkungan AS dalam menghadapi perubahan iklim dalam dua babakan periode mengalami perubahan signifikan yaitu dari tips kebijakan committed ke arah convenient. Selain itu ditemukan banyak faktor yang mempengaruhi diplomasi lingkungan AS, namun dapat diidentifikasi bahwa dari kesemua faktor tersebut, terdapat 4 faktor yang paling banyak memberikan pengaruh/tekanan yaitu kepentingan nasional AS, peranan, tekanan dari pihak industri dan isi dari Protokol Kyoto itu sendiri. Keempat faktor tersebut dalam perkembangannya juga mempengaruhi ketidakmauan AS untuk memenuhi komitmennya dalam mengurangi emisi pada tingkat seperti yang telah ditetapkan dalam Protokol Kyoto. Sedangkan peran yang dimainkan AS dalam tiap perundingan perubahan iklim bergerak dari lead country menuju veto country."