Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The global increase in cross-border transactions has led to a rising trend in international disputes. International arbitration has become the preferred dispute resolution method, as companies and individuals increasingly favour a neutral international tribunal over foreign domestic courts. This new book provides a practical guide to international arbitration. Written by leading experts Stuart Dutson, Andy Moody, and Neil Newing from Eversheds, this title explains the stages of the arbitration process in a straight-forward manner and from a practitioner's perspective. The authors provide guidance on drafting the arbitration agreement, commencing arbitration, selecting the arbitral tribunal, drafting pleadings and witness evidence, liaising with the tribunal throughout the arbitral process and enforcing the final award. Numerous tips, examples and precedents are included to help the new practitioner or interested student understand each stage of the arbitration proceedings"

"The Nature of procedure and policy considerations -- Powers, rights and duties of arbitrators -- The Procedural framework for international arbitration -- Written notices, submissions and the articulation of claims and defences -- Selection, challenge and change of arbitrators -- Establishing the procedural framework -- Complex arbitration -- Preliminary, interim and dispositive determinations -- Hearings -- Approaches to evidence and fact finding -- Documentary evidence -- General witness and expert evidence -- Procedure and evidence in choice of law and interpretation -- Remedies and interest -- Costs in arbitration -- The Award."

"Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga arbitrase internasional telah memberikan perhatian dan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan jumlah arbiter perempuan. Tesis ini menguraikan dua permasalahan utama; dampak arbiter perempuan terhadap putusan arbitrase dan pentingnya Indonesia mengeluarkan kebijakan khusus bagi arbiter perempuan. Skripsi ini merupakan metode doktrinal dengan data primer yang digunakan sebagai data sekunder. Untuk memperkuat data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian ini juga melakukan wawancara terhadap arbiter dan akademisi baik laki-laki maupun perempuan. Tesis ini menyimpulkan bahwa arbiter perempuan mempunyai dampak positif terhadap pengambilan keputusan yang lebih baik selama penunjukan dan proses arbitrase. Selain itu, hal ini akan menghasilkan putusan arbitrase yang berkualitas tinggi. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penting bagi Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan khusus bagi arbiter perempuan. Saat ini, terdapat arbiter perempuan yang berkualifikasi tinggi di Indonesia. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa mereka akan dapat ditunjuk dalam penunjukan dan proses arbitrase. Dalam UU Nomor 19 Tahun erakhir Nomor 3 Tahun 2023 tidak ada pengaturan mengenai penunjukan arbiter perempuan. Selain itu, jumlah perempuan yang tertarik mengikuti pelatihan, lokakarya, dan praktik sebagai arbiter semakin meningkat. Dengan demikian, akan semakin banyak arbiter perempuan yang membutuhkan kesempatan untuk dipilih menjadi arbiter karena lembaga arbitrase Indonesia belum mengangkat isu penunjukan arbiter perempuan, program dan inisiatif peningkatan jumlah arbiter perempuan yang diangkat

---

In recent years, international arbitration institutions have given greater attention and effort to increase female arbitrators. This thesis elaborates on two main issues; the impact of female arbitrators on the arbitral awards and the importance of Indonesia to issue a specific policy for female arbitrators. This thesis is a doctrinal method with the primary data used as secondary data. To strengthen the data obtained by library research, this research also conducts interviews with male and female arbitrators and academics. This thesis concludes that female arbitrators have a positive impact on better decision-making during arbitration appointments and proceedings. Furthermore, it will result in a high-quality arbitral award. According to the conclusions, it is important for Indonesia to issue a specific policy for female arbitrators. Recently, there have been highly qualified female arbitrators in Indonesia. However, there is no guarantee that they will be able to be appointed in the arbitration appointment and proceedings. In Law No. 19 year 1999 and the latest Supreme Court Regulation No. 3 year 2023 there will be no regulations regarding appointing female arbitrators.  Moreover, the number of women interested in training, workshops, and practicing as arbitrators is increasing. Consequently, there will be more female arbitrators who need opportunities to be selected as arbitrators since the Indonesian arbitration institution has yet to raise the issue of appointing female arbitrators, programs, and initiatives to increase the number of female arbitrators appointed."

"Berkembangnya kerjasama ekonomi internasional, dewasa inimengakibatkan makin meningkatnya kegiatan atau transakasi bisnisinternasional yang dilakukan cara melintasi batas-batas negara(cross border nation) seperti ekspor-impor, foreign directinvestment, dan pembiayaan perusahaan. Untuk mengantisipasikemungkinan timbulnya sengketa di dalam transaksi bisnisinternasional, biasanya para pihak telah menentukan adanyapilihan forum (choice of Forum) di dalam salah satu klausulakontrak yang disepakati. Salah satu forum yang biasanya seringdigunakan oleh para pelaku bisnis internasional adalah arbitraseinternasional. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional iniharus dilakukan dengan cara menembus kedaulatan (souvereignty)yang dimiliki oleh suatu negara, sehingga apabila putusantersebut ingin dilaksanakan harus terlebih dahulu dibuatperjanjian antar negara. Namun saat ini, putusan arbitraseinternasional dapat dilaksanakan di berbagai belahan duniakarena telah terdapat konvensi yang mengatur mengenai arbitraseinternasional, yakni konvensi New York 1958. Tulisan ini akanmembahas tiga macam pokok permasalahan, yakni, Bagaimanakahkekuatan mengikat putusan arbitrase internasional menurut hukumyang berlaku di Indonesia? Apa saja yang dapat dijadikan sebagaidasar penolakan terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusanarbitrase internasional menurut Konvensi New York 1958 ? danapakah penolakan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase asingpada perkara Banker Trust melawan PT Mayora indah Tbk telahsesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia?Sekalipun konvensi New York telah berlaku, namun hakim tetapmasih dapat menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional.Adapun dasar-dasar penolakan ini telah diatur di dalam Pasal VKonvensi New York 1958. Terkait dengan hal tersebut, diperlukanadanya kejelian hakim dalam menggunakan dasar-dasar penolakantersebut."