Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Potensi penerimaan pajak dari High Net Worth Individual (HNWI) masih dapat dioptimalkan dikarenakan persentase penerimaannya masih lebih kecil dari WP Badan sehingga unit khusus yang mengadministrasikan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) HNWI memiliki peranan yang cukup penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pemungutan Pajak Penghasilan HNWI di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Empat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil menunjukkan pemungutan PPh WP OP HNWI di KPP WP Besar Empat kurang efektif berdasarkan kerangka evaluasi teori efektivitas organisasi (Campbell, 1974). Keberhasilan program bernilai belum efektif dikarenakan masih terdapat Wajib Pajak Nonefektif dan beberapa Klasifikasi Lapangan Usaha tidak menggambarkan HNWI. Keberhasilan sasaran belum efektif dalam pertumbuhan penerimaan PPh WP OP HNWI namun kepatuhan WP OP HNWI bernilai efektif. Kualitas input dan output juga cukup efektif dengan sedikitnya jumlah SP2DK dari Account Representative yang diusulkan pemeriksaan namun porsi pemeriksaan terhadap WP OP dari pemeriksa masih rendah. Porsi penerimaan PPh WP OP HNWI dari target masih rendah sehingga dinilai kurang efektif.

---

Potential tax revenue from High Net Worth Individuals (HNWI) can be optimized since the percentage of its revenue still lower than Corporate Tax revenue thus special unit administrating HNWI has a significant role. The aim of this study is to analyze the optimization of Income Tax collection from HNWI at the Tax Service Office (KPP) of the Large Tax Office Four (LTO 4). This research uses a qualitative method with descriptive analysis. The results indicate that the collection of Income Tax from Individual Taxpayers from HNWI at the LTO 4 is less effective based on the evaluation framework of organizational effectiveness theory (Campbell, 1974). The success of the program is deemed not yet effective due to the presence of non-effective Taxpayers and some Business Field Classifications that do not depict HNWI. The success of the objectives is not yet effective in the growth of income tax revenue from WP OP HNWI but effective in the compliance of WP OP HNWI. The quality of input and output is also quite effective with a small number of proposed SP2DK (Tax Audit Reports from Account Representative) for examination but the proportion of tax audit by Auditor is still remaining low to the HNWI. The proportion of Income Tax revenue from WP OP HNWI compared to the target is still low, hence considered less effective."

"This book contains a high-level collection of papers by some of today's leading distributional analysts. The chapters are well-chosen and are written by respected authors with international profiles. The book will be highly valued as a reference work, by research economists and practitioners, as well as by postgraduate students and professors at universities where distributional measurement theory and application is dealt with at the PhD level.' - Peter Lambert, University of Oregon, "

"Penelitian ini melengkapi literatur mengenai hubungan antara ukuran kota tempat bekerja dan pendapatan di Indonesia dengan penekanan pada perempuan. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pola pendapatan berdasarkan ukuran kota dan jenis kelamin, di mana pendapatan rata-rata cenderung lebih tinggi di kota-kota besar dan untuk laki-laki. Analisis multivariat juga mengungkapkan adanya fenomena urban wage premium di Indonesia, di mana terdapat hubungan signifikan antara ukuran kota dan pendapatan. Lebih menariknya lagi, ketika perempuan dan laki-laki dianalisis secara terpisah, penelitian ini menemukan bahwa urban wage premium perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian ini menyimpulkan bahwa infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik serta fasilitas pendidikan yang lebih baik di perkotaan dapat menjadi faktor penentu dalam perbedaan urban wage premium antara perempuan dan laki-laki.

---

This research complements the literature on the relationship between city size of employment and income in Indonesia, with a focus on females. The findings of this study indicate differences in income patterns based on city size and gender, where average income tends to be higher in larger cities and for men. The multivariate analysis also reveals the existence of an urban wage premium phenomenon in Indonesia, with a significant relationship between city size and income. Interestingly, when female and men are analyzed separately, this research finds that the urban wage premium for female is higher compared to men. The study concludes that better infrastructure, public services, and educational facilities in urban areas can be determining factors in the difference in urban wage premium between female and men."

"Tambahan penghasilan pegawai adalah sebagai salah satu cara untuk menata ulang kebijakan pemberian tunjangan dengan menghapuskan pemberian berbagai macam honor, kemudian jumlah honor yang dihapuskan dikelola secara legal dan diberikan dalam bentuk tunjangan resmi kepada seluruh daerah. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan tambahan penghasilan pegawai di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan teori Jones (1996), yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan tambahan penghasilan pegawai di Kota Depok menunjukkan bahwa ada beberapa indikator dan sub-indikator yang belum terpenuhi.

---

Additional employee income is one of the ways to rearrange allowance policy by eliminating the provision of various honorarium, and later the amount of deleted honorarium is managed legally and given in the form of formal allowances to all regions. This research analyzes the implementation of additional policy income of employees in Depok City. This research uses a post-positivist approach with the collection through interviews and literature studies. This research uses Jones (1996) theory, namely organization, interpretation, and application. The result about implementation of additional policy income in Depok City showed that there were several indicators and sub-indicators have not been fulfilled."

"Perkebunan kelapa sawit menjadi komuditas utama pertanian di Indonesia selama tiga dekade terakhir. Indonesia sebagai negara yang berada di garis katulistiwa dengan 147 juta hektar area hutan mempunyai potensi besar dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit sebagai senjata dalam meningkatkan pendapatan per kapita terutama di daerah pedesaan. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa perkebunan kelapa sawit memberi dampak negatif, terutama terhadap isu lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati. Studi ini dilakukan dalam rangka untuk memahami pengaruh dari perkebunan kelapa sawit dan produktivitasnya terhadap pendapatan perkapita di tingkat daerah dan tingkat nasional di Indonesia. Studi ini menggunakan data panel pada tingkat propinsi yang terdiri dari 23 propinsi di Indonesia menggunakan data tahunan dalam rentang waktu 9 tahun dari tahun 2003 sampai dengan 2011. Tingkat wilayah dibagi menjadi 5 berdasar atas kesamaan lokasi propinsi-propinsi pada pulau yang sama di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit tidak secara nyata mempengaruhi pendapatan perkapita di Indonesia. Di tingkat wilayah, perkebunan kelapa sawit memberi pengaruh yang nyata terhadap pendapatan perkapita dengan hubungan yang bertolak belakang dan pengaruh ini terlihat di semua wilayah. Produktivitas kelapa sawit memberi pengaruh yang nyata terhadap pendapatan per kapita di tingkat nasional dengan hubungan yang positif. Namun demikian, produktivitas kelapa sawit tidak menunjukkan memberi pengaruh yang nyata di masing-masing wilayah di Indonesia. Berdasar pada hasil tersebut, studi ini menyimpulkan bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit tidak memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan pendapatan perkapita. Peningkatan produktivitas kelapa sawit menjadi cara yang lebih memungkinkan dalam meningkatkan pendapatan per kapita di Indonesia.

---

Oil palm plantation was becoming the mainstay of agricultural commodities in Indonesia since last three decades. Indonesia as an equatorial country with 147 million hectares of forest area has a great potential in the development of oil palm plantations as a weapon in increasing per capita income especially in rural areas. However, it cannot be denied that expansions of oil palm plantations bring negative effects, especially in relation with environmental issues and conservation of biodiversity.

This study conducted in order to understand the effects of oil palm plantation and oil palm productivity on per capita income in the region and national level in Indonesia. This study uses panel data at provincial level which consists of 23 provinces in Indonesia in the vulnerable period of 9 years from 2003 to 2011 in annually data. The region level is divided in 5 based on the similarity of provincial location in same island in Indonesia.

The results showed that oil palm plantation did not significant in effect the per capita income in Indonesia. In region level, oil palm plantations gave significant effect on per capita income in the opposite relationship and this effect was represented by all across regions. Oil palm productivity is significant in effected on per capita income at national level with positive relationship. However, oil palm productivity did not give significant effect in representation across regions in Indonesia. According to these results, this study concludes that expansion of oil palm plantations do not significant in increasing per capita income. Increasing of oil palm productivity becomes more reasonable way in increasing per capita income in Indonesia."