Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Persaingan bisnis layanan jasa transportasi udara pada saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Penelitian ini melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk, dan jumlah transportasi darat provinsi di Indonesia terhadap jumlah penumpang dan jumlah cargo. Studi ini menggunakan data statistik transportasi udara yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Metode Regresi yang digunakan menggunakan Fixed Effect. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita dan kebijakan pemerintah mengenai tarif batas atas maupun bawah berhubungan positif dan signifikan terhadap jumlah penumpang. Selanjutnya variabel transportasi darat yang diwakili truk memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap cargo. Studi ini juga menemukan kebijakan penerapan batas tarif dapat menganggu keseimbangan pasar. Ketika penerapan tarif batas atas dibawah harga keseimbangan dapat menimbulkan excess demand.

---

Competition in the air transportation service business is currently experiencing very rapid development. This study looks at the effect of economic growth, population density, the number of provincial land transportation in Indonesia on the number of passengers and the number of cargo. This study uses statistical data on air transportation released by the Central Statistics Agency (BPS). The regression method used is the Fixed Effect. The results of this study indicate that GDP per capita and government policies regarding upper and lower limit fares are indicated to have a significant positive effect on the number of passengers when not using the time trend. Furthermore, trucks are indicated to have a significant positive effect on cargo when they do not use the time trend. The policy to impose tariff limits can upset the market balance. When the application of the upper limit rate is below the equilibrium price, it can cause excess demand."

"Tulisan ini akan membahas mengenai hibridasi nilai liberal dan nilai komunitariandalam penerapan konsep Knowledge Economy Bank Dunia melalui proyekreformasi pendidikan tinggi di Indonesia. Globalisasi mendukung terciptanyapemahaman akan kian pentingnya pengetahuan untuk mendukung perekonomiansuatu negara. Melalui konsep Knowledge-Based Economy (KBE), institusiinternasional seperti Bank Dunia menangkap peluang berinvestasi dalam sektoryang penting dalam produksi ilmu pengetahuan, yakni pendidikan tinggi. BankDunia merancang strategi reformasi pendidikan tinggi untuk kemudian diterapkandi sejumlah negara berkembang seperti Argentina, Guinea, Romania, Chile,Tunisia, Vietnam, Yordania, Mozambique, Sri Lanka, Ethiopia, dan Indonesia.Meski dikatakan sebagai bentuk new economy yang menjanjikan terbukanyapeluang bagi negara-negara miskin dan berkembang untuk mencapai kemajuanmelalui produksi pengetahuan, KBE tak ubahnya sebagai bentuk baru kapitalismeekonomi di abad 21. Strategi reformasi pendidikan tinggi merupakan bentukneoliberalisme ekonomi yang mendorong pemerintah untuk melakukandesentralisasi, privatisasi, dan komersialisasi sektor pendidikan tinggi di negaranya.Melalui liberalisasi pendidikan tinggi, status pendidikan tinggi sebagai barangpublik berubah menjadi barang ekonomi. Meski di negara yang landasannyabertentangan dengan nilai liberal, seperti Indonesia, penerapan konsep KnowledgeEconomy Bank Dunia tetap menyebabkan terjadinya liberalisasi pendidikan tinggidalam batas toleransi tertentu melalui kebijakan yang merupakan hasil kompromiatas tarikan kepentingan global yang membawa nilai liberal dan kepentingan lokalyang menganut nilai komunitarian

---

This paper will discuss about the hybridization of liberal and communitarian valuein the implementation of World Banks Knowledge-Economy concept throughhigher education reform projects in Indonesia. Globalization supports theunderstanding of the importance of knowledge for the economic growth. ByKnowledge-Based Economy (KBE) concept, the international institutions like theWorld Bank catches investment chances in an important sector to produceknowledge, known as higher education. The World Bank in advance composeshigher education reforms project in several developing countries like Argentina,Guinea, Romania, Chile, Tunisia, Vietnam, Jordan, Mozambique, Sri Lanka,Ethiopia, and Indonesia. Although it is said as a New Economy which is promisedto open more chances for poor and developing countries to achieve development byproducing knowledge, KBE even appears as a new face of capitalism in 21stcentury. Higher Education Reform Strategy is a form of neoliberalism economicswhich makes the government pursue decentralization, privatization and highereducation commercialization in its country. Higher education liberalization makesthe change of the status of higher education from public to economic goods.Although there are countries that principally not a liberal country, like Indonesia,World Bank Knowledge Economy concept implementation still succeed toliberalize higher education sector in that country within certain tolerance limitsthrough policies that are the result of compromises on the push-pull of the globalinterest (that bring liberal values) and local interest (that adhere to communitarianvalues)."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis bagaimana mengatasi tantangan base erosion berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai dalam ekonomi digital di Indonesia, dan implementasi rekomendasi Laporan Final Aksi 1 Proyek BEPS OECD/G20 Adressing Tax Challenges of the Digital Economy. Perdagangan elektronik e-commerce merupakan model bisnis yang menjadi tulang punggung ekonomi digital di Indonesia. Dalam cross-border B2C, tantangan base erosion yang berhubungan dengan PPN adalah pemungutan PPN atas impor low-value goods, jasa elektronik, dan digital supplies. Pembebasan PPN atas impor low value goods merupakan potensi kerugian atas penerimaan pajak di Indonesia dan kompetisi yang tidak adil terhadap pengusaha domestik dalam perdagangan. Sistem self assesment orang pribadi sebagai konsumen akhir yang memanfaatkan jasa elektronik dan digital supplies tidak efektif dan efisien berakibat adanya kerugian penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab tantangan base erosion PPN dan peningkatan pemungutan pajak. Rekomendasi Aksi 1 dari Proyek BEPS yang merekomendasikan untuk mengurangi atau menghapus barang bernilai rendah dari pengenaan PPN, pemanfaatan aplikasi teknologi, dan peran perantara melalui model pengumpulan vendor akibat kenaikan penerimaan pajak. Kerjasama multilateral, kerja sama bilateral, dan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan merupakan pilihan kebijakan yang tepat bagi Indonesia.

---

ABSTRACTThis study analyze the base erosion challenges for Value Added Tax VAT in Indonesia rsquo s digital economy. Electronic commerce e commerce is a business model that has becomes the backbone of Indonesia rsquo s digital economy. In cross border B2C, the challenge of base erosion related to VAT is the collection of VAT on imports of low value goods, electronic services, and digital supplies. VAT exemptions on imported low value goods represent potential losses of tax revenues in Indonesia and act as unfair competition against domestic suppliers. The self assesment system by end consumers using electronic and digital services is ineffective and inefficient, resulting in tax revenue losses. This study aims to examine challenges and improvements of tax collection. Recommendation of Action 1 of the BEPS Project, which recommends reducing or removing threshold low value goods from the imposition of VAT, utilization of technology applications, and the role of intermediaries through a vendor collection model, could result in increased tax revenue. Multilateral cooperation, bilateral cooperation, and exchange of information for tax purpose are the correct policy choices for Indonesia. "

"Penelitian ini membahas mengenai penerbitan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2016 yang mewajibkan penyedia layanan OTT asing, termasuk Facebook Singapore, Pte. Ltd. untuk mendirikan BUT di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deksriptif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan Tax Treaty Indonesia- Singapura berdasarkan teori Tax Treaty Override dan Tax Avoidance, meskipun berdasarkan benefit theory of taxation Indonesia seharusnya dapat mengenakan pajak atas penghasilan Facebook Singapore, Pte. Ltd. yang bersumber dari Indonesia. Selain itu, alternatif kebijakan yang ditawarkan dalam BEPS Action Plan 1 berupa significant economic presence, withholding tax, dan equalization levy masih belum memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia tanpa merevisi ketentuan dalam Tax Treaty Indonesia- Singapura.

---

This study discusses the issuance of Circular Letter of Minister of Communication and Information No. 3 year 2016 which requiring foreign OTT service providers, including Facebook Singapore, Pte. Ltd. to establish BUT in Indonesia. This research is a qualitative descriptive research with case study approach. Based on the results of this study can be concluded that the Circular Letter of Minister of Communication and Information No. 3 year 2016 cannot be applied in Indonesia because it is contradictory to Tax Treaty Indonesia Singapore based on Tax Treaty Override and Tax Avoidance theory, although based on benefit theory of taxation Indonesia should be able to impose tax on income of Facebook Singapore, Pte. Ltd. sourced from Indonesia. In addition, the policy alternatives offered in BEPS Action Plan 1 in the form of significant economic presence, withholding tax, and equalization levy are still not possible to be applied in Indonesia without revising the terms of the Tax Treaty Indonesia Singapore. "