Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 mengenai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium yang merupakan awal terbentuknya Holding Industri Pertambangan. Pembentukan holding ini merupakan upaya pemerintah untuk mensinergikan BUMN-BUMN yang bergerak di bidang usaha pertambangan , dimana tujuannya adalah untuk menaikan kinerja masing-masing perusahaan BUMN yang tergabung dalam Holding Industri Pertambangan sehingga secara langsung dapat menaikan nilai perusahaan. Upaya ini akan membuat BUMN-BUMN yang tergabung dalam Holding Industri Pertambangan akan dapat bersaing baik secara nasional maupun internasional yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi untuk pendapatan negara. Dalam perjalanan BUMN maupun Holdingisasi BUMN terdapat beberapa kali mengenai judicial review antara lainnya adalah mengenai ruang lingkup keuangan negara, status modal yang disertakan oleh negara kedalam struktur permodalan BUMN, mengenai piutang BUMN dan mengenai holdingisasi apakah merupakan bagian dari privatisasi. Lingkup Keuangan Negara dimana didalamnya termasuk BUMN juga telah dikemukakan oleh Undang-undang Dasar 1945 yang tercantum dalam Pasal 23, 23A, 23B, 23C, 23D,23E,23F serta seperti yang termasuk dalam pasal 23G ayat 2 dan juga berdasarkan keputusan dari mahkamah konstitusi nomor 77/PUU-IX/2011, keputusan mahkamah konstitusi nomor 48/PUU-XI/2013 dan keputusan mahkamah konstitusi nomor 62/PUU-XI/2013 telah menjelaskan mengenai status keuangan negara, status dari modal BUMN yang merupakan penyertaan dana Negara dari biaya anggaran dan pendapatan negara yang dipisahkan.

---

With the issuance of Government Regulation Number 47 of 2017 concerning the Addition of the State Capital Participation of the Republic of Indonesia to the Share Capital of the Company (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminum which was the beginning of the formation of the Mining Industry Holding. The formation of this holding is the government's effort to synergize BUMNs engaged in the mining business, where the aim is to increase the performance of each BUMN company that is part of the Mining Industry Holding so that it can directly increase the company value. This effort will make BUMNs that are members of the Mining Industry Holding be able to compete both nationally and internationally which in turn will contribute to state revenue. In the course of BUMN and BUMN Holdingization, there have been several times regarding judicial reviews, among others, regarding the scope of state finances, the status of capital that is included by the state into the BUMN capital structure, regarding BUMN receivables and regarding the holding whether it is part of privatization. The scope of State Finance, which includes BUMN, has also been stated by the 1945 Constitution as stated in Articles 23, 23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 23F as well as those included in article 23G paragraph 2 and also based on the decision of the constitutional court number 77 / PUU-IX / 2011, the decision of the constitutional court number 48 / PUU-XI / 2013 and the decision of the constitutional court number 62 / PUU-XI / 2013 have explained the status of state finances, the status of BUMN capital which is the participation of State funds from budget costs and segregated state income."